Putusan Nomor 1034/B/PK/Pjk/2020PPh Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/206/09/057/15 tanggal 19 Maret2015.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT106963. 15/2009/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 30 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00831/KEB/

WPJ.07/2016 tanggal 14Juni 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/057/15tanggal 19 Maret 2015, atas nama: PT Cargill Indonesia, NPWP:01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.26 Suite 26.01,Jalan Jend.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00831/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 14 Juni 2016tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor:00001/206/09/057/15 tanggal 19 Maret 2015, atas nama: PT CargillIndonesia, NPWP: 01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46Kota BNI Lt.26 Suite 26.01, Jalan Jend.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/057/15tanggal 19 Maret 2015, atas nama: PT Cargill Indonesia, NPWP:01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.26 SuiteHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1034/B/PK/Pjk/202026.01, Jalan Jend.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00831/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 14Juni 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/057

Putusan Nomor 2611/B/PK/Pjk/2018Put.87035/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat selurunnya dan memerintahkan Tergugatuntuk menindaklanjuti serta memproses pengajuan keberatan Penggugatatas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun 2011 Nomor00007/207/1 1/057/16;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan

tanggal 8 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87035/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S419/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00007/207/11/057/16 tanggal 20 Januari

Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali NomorS419/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak MemenuhiPersyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00007/207/11/057/16tanggal 20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Agustus 2011, atasnama PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamatdi Jalan Gunung Agung Nomor 123B, Denpasar (alamatkorespondensi Jalan Raya Negara, Nomor 100, Batuan,Halaman 3 dari 9

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S419/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor 00007/207/11/057

Putusan Nomor 2611/B/PK/Pjk/2018Pemohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan Surat Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor S419/ WPJ.07/2017tanggal 25 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yangTidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2011 Nomor 00007/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016,oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji

Putusan Nomor 433/B/PK/Pjk/202100287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp36.041.262,00 danmengeluarkan putusan dengan seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 3 Februari 2007;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86760/PP/M.IVA1/99/2017, tanggal 19 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal

Pajak Nomor KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak Nomor 00287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni 2015 Masa PajakJanuari 2014, atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000,beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, JI.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak Nomor 00287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni 2015 MasaPajak Januari 2014, atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 26Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, RT 010 RW 009,Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00287/107/14/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor : KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016tanggal 15 November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni2015 Masa Pajak Januari 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak

Putusan Nomor 650/B/PK/Pjk/20202012 Nomor 00121/407/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013 dengan nilai lebihbayar sebesar Rp2.841.982.566,00 seharusnya menjadi Rp3.895.374.361,00dengan rincian perhitunganberikut:berdasarkan permohonan banding sebagai Menurut Menurut SelisihNo Uraian Terbanding Pemohon Banding (Rp)(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak :a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 43.534 .887.336,00 43.534.887.336,00 0,00a.2.

uraian banding tanggal 16 Februari 2015;Menimbang, bahwa amarPUT085002.16/2012/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorMenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP2113/WPJ.07/2014tanggal 19 Agustus 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2012 Nomor: 00121/407/12/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor: KEP2113/WPJ.07/2014 tanggal 19 Agustus2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak April 2012 Nomor 00121/407/12/057/13 tanggal 29 Mei2013, atas nama: PT Essentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP01.000.643.5057.000, beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor1620, Berbek Sidoarjo, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012Nomor 00121/407/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013, atas nama: PTEssentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000,beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek Sidoarjo, terkait sengketa a quo adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:3.4.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP2113/WPJ.07/2014 tanggal 19 Agustus2014 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor:00121/407/12/057

PUTUSANNomor 1128/Pdt.G/2017/PA.Mr.Sea a aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat. antara :XXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di DusunWonokerto RT.057 RW. 017 Desa Sekargadung KecamatanPungging Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebutPenggugat

;melawanXXXXXX, umMur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Dusun WonokertoRT.057 RW. 017 Desa Sekargadung Kecamatan PunggingKabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang ;Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei2017 telah mengajukan

Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah bersama di Dusun Wonokerto RT.057 RW. 017 Desa SekargadungKecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto selama 31 tahun 10 bulan ;4.

SAKSI , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,tempat tinggal di Dusun Wonokerto RT.057 RW. 017 Desa SekargadungKecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, yang memberikan keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksimempunyai hubungan sebagai Saudara ipar Penggugat ; Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatdalam keadaan rukun yang bertempat tinggal di rumah bersama diDusun Wonokerto RT.057

SAKSI Il, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempattinggal di Dusun Kebonsari RT. 033 RW. 009 Desa SekargadungKecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, yang memberikan keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksimempunyai hubungan sebagai Teman Penggugat ; Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatdalam keadaan rukun yang bertempat tinggal di rumah bersama diDusun Wonokerto RT.057 RW. 017

Bahwa namun demikian Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat,yakni Surat Nomor B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31Maret2016 perihal Surat Peringatan II, yang pada intinya Tergugat memintaPenggugat selambatlambatnya tanggal 8 April 2016 harus menyelesaikankewajiban sebesar Rp 2.378.099.011,09, untuk menghindari tuntutan hukumdari Tergugat:.

Bahwa perbuatan Tergugat melalui Surat Nomor B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016 tersebut, oleh karena Penggugatmerasa tidak nyaman atau ketakutan dan diancam terkait kata gunamenghindari tuntutan hkum apabila pada tanggal 8 April 2016 tidakmenyelesaikan selurunh kewajiban, sehingga merugikan Penggugat selakukonsumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, c, dan g UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen danmelanggar asas kepatutan;.

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah melanggar Undangundangdan asas kepatutan sebagaimana tersebut pada alasan gugatan pada angka6, maka mohon perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam SuratNomor B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016,dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan segala perbuatan atasdasarnya batal demi hukum;.

Nomor 2942 K/Pdt/2017perkara ini untuk menyatakan Surat Nomor B.057/SP/RECSARM/R.07/0316tertanggal 31 Maret 2016 adalah cacat hukum dan tidak sah, sehingga bataldemi hukum, serta perbuatan atas dasar surat tersebut batal demi hukum;Bahwa mohon Tergugat dihukum untuk melaksanakan kewajiban sebagaipelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, c dan gUndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen danmelanggar asas kepatutan dan peraturan di bidang perbankan dalammenyelesaikan

Bahwa mohon menyatakan perbuatan Terbanding adalah bertentangandengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen dan asas kepatutan, maka mohon perbuatan Terbandingsebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 8B. 057/SP/RECSARMW/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016, dinyatakan sebagai perbuatanmelawan hukum dan segala perbuatan atas dasarnya batal demi hukum;5.

• Menerima permohonan banding Pembanding ;
• Menguatkan putusan Mahkamah Syariyah Lhoksukon Nomor 057/Pdt.G/2016/MS-Lsk, tanggal 18 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 H.
• Membebankan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

tanggal 17 Februari2016, dahulu Tergugat sekarang Pembanding.melawanNilarasmi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai NegeriSipil, Pendidikan S.1 tempat kediaman di GampongMeunasah Reudeup, Kecamatan Lhoksukon,Kabupaten Aceh Utara, dahulu Penggugat sekarangTerbanding.Mahkamah Syariyah Aceh tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan denganperkara int ;DUDUK PERKARAMengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalamputusan Mahkamah Syariyah Lhoksukon Nomor 057

karena permohonan banding dalamperkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata carayang ditentukan oleh peraturan perundangundangan, maka permohonanbanding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang bahwa kuasa Tergugat/Pembanding dalam memoribandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara aquo antara lainsebagai berikut:Bahwa terhadap Putusan Judex Factie Tingkat Pertama MahkamahSyariyah Lhoksukon dalam Pertimbangan dan Putusannya tanggal 18 Juli2016 Nomor : 057

No 104 /Pdt.G/2016/MSAcehmemori banding serta berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quoterhadap alatalat bukti dan saksisaksi di tingkat pertama, Majelis HakimTingkat Banding Mahkamah Syariyah Aceh akan menyampaikanpendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh MajelisHakim Tingkat Pertama Mahkamah Syariyah Lhoksukon sebagaimana yangtertuang di dalam putusannya Nomor 057/Pdt.G/2015/MSLsk. tanggal 18Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 H ;Menimbang, bahwa dalam

Pasal 134 KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syariyah Acehmenilai bahwa dalildalil gugatan Penggugat/Terbanding setentangperceraian sudah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya putusan Majelis HakimMahkamah Syariyah Lhoksukon Nomor 057/Pdt.G/2016/MSLsk, tanggal 18Juli 2016

No 104 /Pdt.G/2016/MSAcehMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut di atas, maka putusan Mahkamah SyariyahLhoksukon Nomor 057/Pdt.G/2016/MSLsk, tanggal 18 Juli 2016 M.bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 H. dapat dipertahankan untukdikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, secara ex officio Panitera berkewajiban untuk mengirimkansalinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputitempat kediaman Penggugat/

Maret 2007 No.00235/207/07/057/09 tanggal 6 Mei 2009;Bahwa Surat Keberatan tersebut diajukan terhadap satu Surat Ketetapan yaituSKPKB PPN Masa Pajak Maret s.d.

Maret 2007, tetapi terdapat kekeliruan penulisan dalam Nomor SKPKB yaituNomor : 00235/207/06/057/09 tanggal 6 Mei 2009 yang seharusnya Nomor :00235/207/07/057/09 tanggal 6 Mei 2009;Bahwa Surat Keberatan Tergugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 25 UU KUPbaik ketentuan ayat (1), ketentuan ayat (2) dan ketentuan ayat (3).

Put. 25790/PP/M.III/99/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut :Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: S00227/WPJ.07/KP.0503/09 tanggal O5 Agustus 2009 PerihalPemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas SuratPenggugat Nomor: 071/KOBY/YY/VII/09 tanggal 28 Juli 2009 Perihal PermohonanKeberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Maret s.d Maret 2007 No. 00235/207/06/057/09tanggal 06 Mei 2009 atas nama

Dengandemikian pengajuan Surat Banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan olehUndangUndang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulansejak diterimanya Surat Keputusan yang diajukan banding dan dilakukan sesuaiketentuan yang berlaku ;Bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh jumlah pajak yangterutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa Pajak Meidan Keputusan Terbanding Nomor KEP992/WPJ.07/BD.05

/2008 tanggal 15 Juli 2008sebagaimana disyaratkan oleh UndangUndang Pengadilan Pajak ;Bahwa dengan memperhatikan halhal tersebut di atas, maka pengajuanSurat Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP992/WPJ.07/BD. 05/2008tanggal 15 Juli 2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan PemohonBanding atas SKPKB PPN Nomor 00180/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untukMasa Pajak Mei 2004, dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yangtelah disyaratkan oleh UndangUndang, khususnya

No. 449/B/PK/PJK/2010menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankanSKPKB PPN Nomor 00180/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.

Pada kenyataannya, permohonanrestitusi PPN, yang juga meliputi kelebihan pajak Masa Pajak Mei 2004 diselesaikanmelewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, ditandaidengan terbitnya SKPKB PPN Nomor 00180/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.Sebagai bahan pertimbangan Majelis, perlu Pemohon Banding informasikan bahwaseluruh ketetapan PPN tahun pajak 2004, termasuk SKPKB PPN Nomor/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa Pajak Mei2004 yang Pemohon Banding persengketakan

/07 tanggal 2Agustus 2007 dan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2004 Nomor 00476/407/04/057/07 tanggal 2Agustus 2007 atas nama PT Java International CigarManufacturing, NPWP : 02.026.457.8057.000, tidakHal. 15 dari 29 hal.

Putusan Nomor 2492/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2013 Nomor 00083/107/13/057/16tanggal 11 April 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Wajib Pajak1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 0,002 Telah dibayar 0,003 Kurang dibayar 0,004 Sanksi administrasia. Denda Pasal 7 KUP 0,00b. Bunga Pasal 8 (2) KUP 0,00c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP 0,00d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP 0,00e. Denda Pasal 14 (3) KUP 0,00f. Denda Pasal 14 (4) KUP 0,00g.

tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 15 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117116.99/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02593/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2013 Nomor 00083/107/13/057

Putusan Nomor 2492/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02593/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2013 Nomor 00083/107/13/057/16tanggal 11 April 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02593/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2013 Nomor 00083/107/13/057/16tanggal 11 April 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak oleh

Putusan Nomor 1389 B/PK/Pjk/20212019 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa PajakDesember 2016 Nomor 00012/277/16/057/17 tanggal 17 Nopember 2017,atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 April 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put001777.16/2019/PP

adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00380/KEB/WPUJ.07/2019tanggal 23 Januari 2019 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01910/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 20Agustus 2019 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa PajakDesember 2016 Nomor 00012/277/16/057

Putusan Nomor 1389 B/PK/Pjk/20213.2.3.3.3.4.Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00380/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 23 Januari 2019sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01910/NKEBIWPJ.07/2019 tanggal 20 Agustus2019 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaatas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah PabeanMasa Pajak Desember 2016 Nomor 00012/277/16/057/17 tanggal17

Dr.Nurcholis Madjid Nomor 173 Jombang, Kabupaten Jombang Jawa Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Desember 2016 Nomor 00012/277/16/057/17 tanggal 17November 2017, atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa,NPWP 01.069.327.3057.000

Pengadilan Pajak yang Mengabulkan sebagian bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00380/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 23 Januari 2019 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01910/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang keberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dariLuar Daerah Pabean Masa Pajak Desember 2016 Nomor00012/277/16/057

Bahwa tidak seharusnya terdapat koreksi atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp21.508.940.790,00, sehinggaKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02137/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, yang merupakanpenetapan Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2015, Nomor 00003/407/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, dimohonkanPemohon Banding untuk dapat dibatalkan, dengan rincian perhitunganpajak berdasarkan

Banding tanggal 31 Oktober 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008091.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02137/KEB/WPJ.07/2019,tanggal 7 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2015, Nomor 00003/407/15/057

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02137/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2015, Nomor 00003/407/15/057/18, tanggal 19 Maret 2018, atasnama PT Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2015,Nomor 00003/407/15/057/18, tanggal 19 Maret 2018, atas namaPT Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 2192/B/PK/Pjk/2021mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP02137/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2015,Nomor 00003/407/15/057/18, tanggal 19 Maret 2018, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.071.001.0057.000; sehingga perhitungan PPN yanglebih dibayar sebesar Rp36.956.995.102,00; adalah sudah tepat dan tidakbertentangan

tersebut Penggugat tidak pernahmenunggak atau terlambat setiap bulannya ;7 Bahwa sebelum mendapatkan pinjaman kredit dari Tergugat, Penggugat telah menjadinasabah Tergugat selama + 8 tahun, dan telah mendepositokan uang sebesar Rp.500.000.000, (Lima ratus juta rupian) dengan mendapatkan keuntungan bagi hasil setiapbulannya special rate atau Priority, yang terdiri dari 3 Deposito yaitu :Deposito Syariah Mandiri pertama sebesar Rp. 200.000.000, (Dua ratus juta rupiah), atasnama Penggugat dengan No Seri 057

/D280218/333/092009, Penggugat mendapatkanBunga/Nisbah Nasabah sebesar 56% dan Nisbah Bank sebesar 44% ;Deposito Syariah Mandiri kedua sebesar Rp. 200.000.000, (Dua ratus juta rupiah), atasnama Penggugat dengan No Seri 057/D280363/333/122009,ZPenggugat mendapatkan Bunga/Nisbah Nasabah sebesar 56% dan Nisbah Bank sebesar 44%;4 Deposito Syariah Mandiri ketiga sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah), atas namaPenggugat dengan No Seri 057/D334105/331/082011,5 Penggugat mendaptkan Bunga/Nisbah

Selama pembayaran angsuran kredit tersebutPENGGUGAT tidak pernah menunggak atau terlambat setiap bulannya.3 Bahwa penolakan TERGUGAT terhadap dalil posita gugatan PENGGUGAT butir 5 karenahalhal sebagai berikut :a Bahwa berdasarkan surat No.12/951SP3/057 tanggal 2 Agustus 2010 Perihal SuratPenegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama Yusnetty dan akad pembiayaan almurabahah No. 12/873/AlMurabahah/057, TERGUGAT memberikan fasilitaspembiayaan Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet (MMOB) kepadaPENGGUGAT

Yusnetty, Tanggal 02Agustus 2011, sebesar Rp. 100.000.000,(Seratus juta rupiah), telah dicairkan tanggal 05Maret 2014.Selanjutnya diberi tanda Bukti P4.Fotocopy printout rekening Koran a/n Yusnetty selama 6 Bulan dari tanggal 31 Juli 2010s/d 17 Januari 2011.Selanjutnya diberi tanda Bukti P5.Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupafotocopy suratsurat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya, masingmasingberupa:1Fotocopy Surat Tergugat No. 12/951SP3/057

Yusnetty(Penggugat).Selanjutnya diberi tanda Bukti T1.Fotocopy Akad Pembiayaan alMurabahah No. 12/873/AlMurabahah/057, tanggal 2Agustus 2010.Selanjutnya diberi tanda Bukti T2.Fotocopy Surat Perjanjian & Kuasa Hakhak Atas Investasi Terikat Syariah Mandiritanggal 02 Agustus 2010.Selanjutnya diberi tanda Bukti T3.Fotocopy Surat Pernyataan an Yusnetty tertanggal 02 Agustus 2010, terkait PersetujuanPenggugat kepada Tergugat untuk mencairkan jaminan Penggugat apabila menunggakmelakukan pembayaran angsuran

Putusan Nomor 5229/B/PK/Pjk/2020Pajak, Nomor 00394/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015 Masa PajakJanuari 2014 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP//7/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 22Desember 2015, atas nama: PT.

Tanggapan tanggal 11 Agustus 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.77803/PP/M.XVIB/99/2016, tanggal 24 November 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat atas sengketa pajak terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00608/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal29 Februari 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak, Nomor 00394/107/14/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00608/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak, Nomor 00394/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015 MasaPajak Januari 2014 sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP77INWPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 22 Desember 2015, atas nama:PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000, beralamatdi

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat dengan terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00608/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, Nomor00394/107/14/057

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110944.15/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon' Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01661/KEB/WPJ.07/2016,tanggal 6 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor00076/406/13/057

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Nomor 00076/406/13/057/15, tanggal 11 September 2015,untuk Tahun Pajak 2013 yang diterbitkan oleh Termohon PeninjauanKembali merupakan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar karenatidak sesual dengan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, sehinggaseharusnya dibatalkan;Halaman 3 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 2898/B/PK/Pjk/20205.Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 01661/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 6 Desember 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2013 Nomor 00076/406/13/057/15, tanggal 11 September2015, yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakankeputusan yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum dantidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku

, sehingga seharusnya dibatalkan;Menyatakan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110944.15/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019, yangdimohonkan peninjauan kembali adalah batal: Mengadili sendiri:1.Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Nomor 000/6/406/13/057/15, tanggal 11September 2015, Tahun Pajak 2013:Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01661/KEB/WPJ.07/2016,tanggal 6 Desember 2016, tentang Keberatan

Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013Nomor 00076/406/13/057/15, tanggal 11 September 2015;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110944.15/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019,sehingga perhitungan Penghasilan Netto (Rugi) adalah sebesar(Rp69.245.893.110,00) dan jumlah Pajak Yang Lebih Dibayar untukTahun Pajak 2013 adalah Rp1.969.756.000,00 dengan perhitungansebagai berikut:Halaman 4 dari 10 halaman.

Membatalkan Keputusan Terbanding Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1082/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Keberatan atasSurat ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilaibarang dan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor 00015/207/09/057/12tanggal 20 Maret 2012;Halaman 1 dari 4 halaman.

XIIA/16/2015,berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:tanggal 30 NovemberMenolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor : KEP1082/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor: 00015/207/09/057/12 tanggal20 Maret 2012, atas nama PT NPWP02.076.488.2057.001, beralamat di Jalan Cumi Raya Nomor 3, Muara Baru,Penjaringanh, Jakarta Utara 14440, sehingga

Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor 00015/207/09/057/12 tanggal 20 Maret 2012 atas nama PT Indoboga JayaMakmur, NPWP. 02.076.488.2057.000, adalah tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semuabiaya dalam perkara a quo;Halaman 3 dari 4 halaman.

Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:24Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan meolakseluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1082/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor 00015/207/09/057

Bahwa tidak seharusnya terdapat koreksi atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp20.258.336.969,00, sehinggaKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02134/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, yang merupakanpenetapan Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2015, Nomor 00039/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, dimohonkanPemohon Banding untuk dapat dibatalkan, dengan rincian perhitunganpajak berdasarkan

tanggal 14 Oktober 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008090.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02134/KEB/WPJ.07/2019,tanggal 7 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2015, Nomor 00039/207/15/057

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02134/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2015, Nomor 00039/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, atasnama PT Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, adalah telahHalaman 4 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2015,Nomor 00039/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, atas namaPT Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP02134/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2015,Nomor 00039/207/15/057

Meninjau ulang SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak September2012 Nomor 00276/207/12/057/14 tanggal 12 Desember 2014;Halaman 1 dari 8 halaman.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put103268.16/2012/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 24 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00110/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012Nomor 00276/207/12/057

Putusan Nomor 3913 B/PK/Pjk/2020tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan JasaNomor 00276/207/12/057/14 tanggal 12 Desember 2014 MasaPajak September 2012 atas nama PT Kerry Sawit Indonesia,NPWP: 01.071.733.8057.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai 15, JI.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan JasaNomor: 00276/207/12/057/14 tanggal 12 Desember 2014 MasaPajak September 2012 atas nama PT Kerry Sawit Indonesia,NPWP 01.071.733.8057.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Guntur JakartaSelatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 3913 B/PK/Pjk/2020(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2012 Nomor 00276/207/12/057/14 tanggal 12 Desember 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.071.733.8.057000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp345.200,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang terkait denganpenyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Masa PajakSeptember

Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.095267.16/2012/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 6 Maret 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Banding ini dapatditerima, dan agar Majelis dapat meninjau ulang SKPLB Nomor00097/407/12/057

Uraian Banding tanggal 24 November 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.095267.16/2012/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 6 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1749/WPJ.07/2015 tanggal 27 Mei2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012Nomor 00097/407/12/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1749/WPJ.07/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012Nomor 00097/407/12/057/14 tanggal 17 Maret 2014 atas nama PTAgronusa Investama, NPWP 02.275.541.7057.000, beralamat diMultivison Tower, Lt. 15 Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi,Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 3 dari

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1749/WPJ.07/2015 tanggal 27 Mei 2015, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor00097/407/12/057

diajukan dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal14 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriDenpasar pada tanggal 14 April 2016, di bawah register Nomor 256/Pdt.G/2016/PN Dps yang pada pokoknya telah mendalilkan halhal sebagai berikut :e Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yangmelangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu,padatanggal 24 Maret 2011,sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor474/057

Menyatakan,bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangmelangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu, pada tanggal 24Maret 2011,sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor 474/057/ PLG/Pem,tanggal 22 Maret 2016,yang dikeluarkan oleh perbekel Pelaga,Kecamatan Petang, Kabupaten Badung adalah perkawinan yang sah danputus karena perceraian dari segala akibat hukumnya ;3.

Photocopy Surat Keterangan Kawin Nomor 474/057/PLG/Pem, diberitanda bukti P3;4.

ini, selengkapnyasegala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telahtermasuk dan turut dipertimbangkan sehingga merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adatagama Hindu pada tanggal 24 Maret 2011, sesuai Surat Keterangan KawinNomor 474/057

mempunyai keinginanmempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan,maka berdasarkan pasal 149 Rbg, Majelis akan memutus perkara ini secaraVerstek (tanpa hadirnya Tergugat);Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Tergugat, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dalildalil gugatan Penggugat hanyaberdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Surat KeteranganKawin Nomor 474/057