Bahwa, sejak awal bulan Februari 2009 rumah tangga Penggugat danTergugat dirasakan mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat seringterjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugattidak ada keterbukaan dalam penghasilan ;4.

ANAK KETIGA, umur 12 tahun ; Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugatawalnya harmonis namun sejak awal bulan Pebruari 2009 rumah tanggaPenggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugatsering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2009 hingga sekarangsudah berpisah tempat tinggal kurang lebih tahun ; Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugatberpisah karena Tergugat tidak ada keterbukaan

Menimbang, bahwa sekarang Penggugat mengajukan gugat ceraiberdasarkan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus ;Menimbang, bahwa mengenai alasan diatas Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan dua orangsaksi bernama : SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA yang menerangkanbahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, keduabelah pihak sering bertengkar, sedangkan penyebabnya karena Tergugat tidakada keterbukaan

berpisah tempat tinggal lebih kurang tahun lamanya dan sudahtidak saling memperdulikan akan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam perkara ini bagi MajelisHakim telah cukup diperoleh persangkaan (Feetelijk vermoeden) bahwaperselisihan antara kedua belah pihak yang berperkara disebabkan masalahmendasar yang sulit dipertemukan untuk meneruskan rumah tangganya lagi ;Menimbang, bahwa masalah mendasar yang sulit dipertemukan adalahkarena Tergugat tidak ada keterbukaan

tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satuanak yang bernama Danesha Aquina Athaya (perempuan) 2 tahun;Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatberjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapisejak Mei 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yangdisebabkan karena;1) Tergugat memiliki wanita idaman lain yang tidak asing lagi buatPenggugat yakni teman Penggugat sendiri yang bernama XXX asalBandung;2) Masalan ekonomi, Tergugat tidak ada keterbukaan

Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksiadalah ibu kandung Penggugat;Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istriyang telah dikaruniai keturunan satu orang anak;Bahwa sejak bulan Mei 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Tergugatmemiliki wanita idaman lain yang tidak asing lagi buat Penggugat yakniteman Penggugat sendiri yang bernama XXX asal Bandung danMasalah ekonomi, Tergugat tidak ada keterbukaan

saksiadalah teman ibu Penggugat;Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istriyang telah dikaruniai keturunan satu orang anak;Bahwa sejak bulan Mei 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Tergugatmemiliki wanita idaman lain yang tidak asing lagi buat Penggugat yakniteman Penggugat sendiri yang bernama XXX asal Bandung danHalaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 730/Pdt.G/2020/PA.CkrMasalah ekonomi, Tergugat tidak ada keterbukaan

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengandalildalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Mei 2018 rumah tanggaPenggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan danpertengkaran disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang tidak asinglagi buat Penggugat yakni teman Penggugat sendiri yang bernama XXX asalBandung dan Masalah ekonomi, Tergugat tidak ada keterbukaan

gugatanPenggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugatdihubungkan dengan buktibukti Penggugat serta halhal yang terungkap dipersidangan, maka majelis menemukan faktafakta yang pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, merekasering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat memiliki wanitaidaman lain yang tidak asing lagi buat Penggugat yakni teman Penggugatsendiri yang bernama XXX asal Bandung dan Masalah ekonomi, Tergugattidak ada keterbukaan

Tergugatberjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulaiterjadi permasalahan dan perselisihan yang teruSs menerus denganpenyebab yaitu:1) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adanya perbedaan usiasehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat selaluberbeda pendapat yang tidak bisa dipecahkan bersama;2) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat kurangnya komunikasiyang baik di dalam rumah tangga;3) Bahwa Tergugat tidak adanya keterbukaan

menerangkan: Bahwa, saksi sebagai ayah kandung Penggugat; Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat; Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggalbersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi; Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2019, mulai seringterjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidakadanya keterbukaan

Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidakadanya keterbukaan terhadap Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikannafkah lahir dan bathin. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugatdan Tergugat sudah pisah sejak 10 bulan hingga sekarang ini. Keluargasudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.Hal. 7 dari 11 Hal.

Setahu saksi penyebabnya adalah karenaTergugat tidak adanya keterbukaan terhadap Penggugat, Tergugat sudahtidak memberikan nafkah lahir dan bathin. Saksi pernah melihat merekabertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 10 bulan hinggasekarang ini.

terhadapPenggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin; Sejak 10 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarangini; Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang didalilkanPenggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telahpecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakanTergugat tidak adanya keterbukaan terhadap Penggugat, Tergugat sudahtidak memberikan nafkah lahir dan bathin, maka

Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkahkeluarga karena tidak ada keterbukaan terkait penghasilan sehinggaPenggugat merasa rumah tangga ini sudah tidak nyaman lagi;b. Bahwa Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat sertaTergugat sering menggunakan harta kekayaan Penggugat tanpasepengetahuan Penggugat sehingga menjadi pemicu rumah tanggasering terlibat pertengkaran;5.

Putusan Nomor :2111/Pat.G/2016/PA.Cjr Bahwa saksi adalah Teman Penggugat; Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 10Desember 2005, dan dalam perkawinannya mereka dan dikaruniai1 oranganak; Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2010keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi sering terjadiperselisihnan dan pertengkaran Tergugat tidak bertanggung jawab dalam halnafkah keluarga karena tidak ada keterbukaan

/Pat.G/2016/PA.CjrP.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telahterikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat telah mempunyailandasan formal untuk mengajukan gugatan ceral;Menimbang, bahwa dailildalil yang dimajukan Penggugat untukmengajukan perkara ini adalah sejak bulan Januari 2010 keadaan rumahtangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah keluargakarena tidak ada keterbukaan

lagidalam rumah tangga, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Cianjurmenjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam persidangan selanjutnyatidak pernah hadir di persidangan, sehingga dinilai telah mengakui danmembenarkan dalil Penggugat bahwa keadaan rumah tangga sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi menurutTergugat penyebabnya bukan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalamhal nafkah keluarga karena tidak ada keterbukaan

Halaman Putusan Nomor :2111/Pat.G/2016/PA.Cjrsempurna dan mengikat bagi yang mengakui tersebut oleh karenanya MajelisHakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalildalilnya;Menimbang, bahwa 2 orang saksi keluarga yang dihadirkan Penggugatdi muka sidang masingmasing telah menerangkan bahwa sejak Januari 2010,keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sering terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawabdalam hal nafkah keluarga karena tidak ada keterbukaan

dikaruniai anak;Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula harmonis, namunsejak bulan Januari tahun 2012 mulai goyah, karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untukdidamaikan dan keadaana tersebut memuncak pada bulan Agustus 2012sehingga menyebabkan pisah selama 4 bulan ;Bahwa sebab terjadinya perselisinan dan pertengkaran tersebut disebabkanantara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan antara Penggugatdan Tergugat tidak ada saling pengertian dan keterbukaan

dibawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagaiayah kandung Penggugat, keduanya menikah pada 21 Mei 2011,kemudian telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, dan selamaperkawinannya tidak dikaruniai anak ; Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis, namun sejak Agustus 2012 mulai goyah, antara kedua pihaksering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak ada salingpengertian dan keterbukaan

Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagaiPaman Penggugat, keduanya menikah pada 21 Mei 2011, kemudian telahhidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan selama perkawinannyatidak dikaruniai anak ; Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis, namun sejak Agustus 2012 mulai goyah, antara kedua pihaksering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak ada salingpengertian dan keterbukaan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaiamana diatur dalamPasal 2 UndangUndang Nomor: 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatannya padaalasanalasan sebagaimana dalam posita gugatnya yang pada pokoknya bahwasejak Agustus 2012 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaranyang teruSs menerus, bahwa yang menjadi penyebabnya adalah antaraPenggugat dan Tergugat tidak ada saling pengertian dan keterbukaan

sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisahtempat tinggal;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi sebagaimanayang telah terurai di atas ternyata satu dengan lainnya saling bersesuaian danmemperkuat dalildalil Penggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim telahmenemukan fakta di persidangan sebagai berikut : Bahwa sejak Agustus 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidakrukun lagi, antara kedua pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan tidak ada saling pengertian dan keterbukaan

Bahwa termohon keberatan adalah Badan Publik sebagaimana diatur dalamUndangundang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPasal 1 Nomor 3, dimana Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif,yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara, yang sebagian atau selurun dananya bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjangsebagian atau seluruh

Bahwa termohon keberatan adalah Badan Publik sebagaimana diatur dalamUndangundang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPasal 1 Nomor 3, dimana Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif,yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjangsebagian atau seluruh

Termohon informasi tidak memenuhilegal standing, karena bukan badanpublik bertanggung jawabyangmelakukan pengelolaan informasi dandokumentasi seperti tertuangyang Komisi 1 DPRD Banten adalah BadanPublik sebagaimana diatur dalamUndangundang No. 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi PublikPasal 1 Nomor 3, dimana Badan Halaman 5 dari 17 hlm, Putusan No. 8/P/KI/2016/PTUNSRG dalam keputusan gubernur bantennomor 499.05/Kep.216Huk/2013tentang perubahan keputusangubernur 499.5/Kep.673Huk/201 1tentang

Kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon Keberatan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (12) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,yang menyebutkan Pemohon Informasi Publik adalah Warga negara dan/atauBadan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik;Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan adalah Subhanberkewarganegaraan Indonesia berdasarkan KTP Nomor: 3604190911880001;Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan adalah salah satu pihak di

Tenggang waktu mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 48 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikJo Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2Tahun 2011, pada pokoknya mengatur mengenai keberatan terhadap PutusanKomisi Informasi diajukan secara tertulis ke Pengadilan dalam tenggang waktu 14hari (empat belas) hari kerja sejak Putusan Komisi Informasi diterima oleh parapihak berdasarkan tanda

. = enoneHalaman 2 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/KI/2016/PTUNSRGAdapun yang menjadi Dasar Permohonan Keberatan adalah sebagai berikut:1.BahwaBahwa Putusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 040 /VIII / KIPPSA/2016 ,pada hari jumat tanggal 11 November dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum hari senin tanggal 14 November tahun 2016 tidak memenuhi ketentuan Pasal 4UndangUndang nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,dengan alasanalasan sebagai berikut:putusan

Putusan tersebut ditetapkanBerdasarkan Peraturan Komisi Informasi nomor : 1 Tahun 2013 Putusan yangditerbitkan oleh Ketua Komisi Informasi Publik, putusan tersebut telah melanggarketentuan yang ada dalam Penjelasan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkanbahwasetiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untukmengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perludibentuk UndangUndang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik.Fungsimaksimal ini

Partisipasi atau pelibatanmasyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

KeberadaanUndangUndang tentang keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasanhukum yang berkaitan dengan : (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi ; (2)kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepatwaktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana ; (3) pengecualian bersifat ketat danterbatas ; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayananInformasi.

adalah sebagaiberikut:6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.6.6.1Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;Menyatakan bahwa permohonan pemohon tentang:Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2009 danperubahannya;Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2011(PAK),adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik selama dalampenguasaan termohon,namun demikian jika dalam dokumen tersebut terdapatkegiatan yang menyangkut Pasal 17 Undangundang RI No.14 Tahun 2008tentang Keterbukaan

suatu lex specialis, maka jika eksepsi dipertimbangkan kembali dalam pemeriksaan dipengadilan negeri menyebabkan jenis perkara ini tidak lagi bersifat khusus (specialis);Menimbang, bahwa inti keberatan yang diajukan Pelawan (dahulu Termohon) adalahbahwa putusan tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) karena tidakmempertimbangkan alasan permohonan informasi oleh Terlawan (dahulu Pemohon) hanyamencantumkan alasan permohonannya seperti yang tercantum dalam Pasal 3 UU No.14 Tahun2008 tentang Keterbukaan

mengajukanpermintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut (vide Pasal 4 ayat (3) UUNo.14 Tahun 2008);Menimbang, bahwa Pelawan (dahulu Termohon) adalah suatu badan pemerintahdaerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dan berada dalam ruanglingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah, terikat pada peraturanperaturan yangditetapkan secara internal dan berlaku khusus bagi lingkungannya yang ditetapkan olehMenteri Dalam Negeri;Menimbang, bahwa terkait dengan masalah keterbukaan

Informasi Publik;Menimbang, bahwa dalam gugatan keberatan/perlawanannya, Pelawan (dahuluTermohon) mendalilkan bahwa alasan sebagaimana disebutkan oleh Terlawan (dahuluPemohon) adalah alasan yang bersifat umum dan merupakan tujuan dari dibuatnya undangundang tersebut (UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

Anwar Kabupaten Sumenep, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat(1) huruf e UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakaninformasi yang wajib tersedia setiap saat, akan tetapi meskipun dokumen yang dimaksudkanoleh Terlawan (dahulu Pemohon) tidak secara khususnya menyebutkan pada tahun anggaranyang mana, akan tetapi secara karakteristik yang disebut dengan dokumen kontrak atauperjanjian kerja atau dokumen lainnya yang sejenis dengan itu merupakan dokumen yangdimaksud dalam Pasal 11 ayat

Putusan Nomor 76 P/HUM/2019Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil terhadap PMK2/7/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 93 karenabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggikedudukannya antara lain dengan UndangUndang Nomor 14 tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik;Bahwa, berdasarkan halhal yang tersebut di atas, maka Mahkamah AgungRI berwenang untuk memeriksa dan memberikan putusan atas suatuPermohonan Uji Materiil yang dimohonkan oleh Pemohon

Bahwa, permintaan Para Pemohon atas Permohonannya kepadaTermohon bukan informasi yang dikecualikan sebagaimana yangdisebut dalam Pasal 17 huruf UndangUndang Nomor 14 tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap PemohonInformasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kKecuali:a.

Bahwa, Termohon sebagai badan publik berkewajiban untuk membukaakses sesuai dengan Pasal 17 UndangUndang Nomor 14 tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik disebabkan Pemohon adalahpihak yang berkepentingan langsung dalam kapasitas sebagai pihakyang tersebut namanya dalam Sertifikat Hak Milik yang menjadi objeklelang;7.

Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Majelis HakimAgung yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untukmenyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima (NietOntvankelijk Verklaard).Tanggapan Termohon Terhadap Pokok Permohonan Para PemohonPasal 93 PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang Tidak BertentanganDengan UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik;1.

Bahwa alasan Para Termohonuntuk melihat dokumen persyaratan lelang kepada Termohon adalahuntuk mengetahui jumlah besaran kewajiban hutangnya kepadaBank adalah alasan yang tidak berdasar karena seharusnya ParaPemohon dapat menanyakan langsung kepada Bank sebagaiLembaga yang memberikan hutang kepada Para Pemohon;Selain itu, dapat Termohon sampaikan juga bahwa berdasarkanPasal 7 UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik, BadanHalaman 14 dari 24 halaman.

Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undangundang No. 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik yang untuk Komisi Informasi Provinsitentunya ditetapkan dan diangkat oleh Pemerintah Provinsi dalam hal inidiwakili oleh Gubernur Sumatera Barat;8.

Bahwa dalam Surat Keputusan Tergugat a quo juga hanya menetapkansatu orang dari unsur Pemerintah padahal sesuai dengan pasal 25 ayat(2) UndangUndang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan InformasiPublik yang menyatakan Komisi Informasi Publik terdiri dari dua unsuryaitu mencerminkan Unsur Pemerintah dan Unsur Masyarakat.

Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (2) UndangUndang Nomor 14tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakanKomisi Informasi Publik terdiri dari dua unsur yaitu mencerminkanHalaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 658 K/TUN/2015Unsur Pemerintah dan Unsur Masyarakat. Hal mana harus terdirisetidaktidak 2 (dua) orang dari unsur pemerintah dan 3 (tiga) orangdari unsur masyarakat atau sebalik.

,M.Hum juga menyatakan secara Gramatikal dan ilmu ketatanegaraan sertamelihat latar belakang lahirnya UndangUndang Keterbukaan InformasiPublik sehingga secara tegas amanah pasal tersebut haruslahdilaksanakan sejak Proses seleksi dan Penetapan Komisioner.

Hal tersebut dikarenakan pasal 25 ayat 2UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik dan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik IndonesiaNo.01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua KomisiInformasi Pusat No. 02/KEP/KIP/III/2009 tentang Pedoman PelaksanaanSeleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi.

Desember2006;Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon hidupbersama sebagai suami isteri dan keadaan rukun dan harmonismencapai kurang lebih 4 tahun lamanya ;Bahwa selama berumah tangga pemohon dan termohon belummempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai anak ;Bahwa kemudian sejak bulan Januari 2011 rumah tanggapemohon dengan termohon mulai goyah dan berjalan tidakharmonis, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangterus menerus, disebabkan anatar Pemohon dan termohon tidakada saling keterbukaan

;Bahwa penyebab berpisahnya pemohon dan termohon, karenasering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yangdiakibatkan Pemohon dan termohon tidak ada saling keterbukaan /termohon tidak terbuka dalam penggunaan uang dalam rumahtangga.;Bahwa selama berpisah, antara pemohon dan termohon tidak adakomunikasi. ;Bahwa keluarga pemohon dan termohon telah berusahamendamaikan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak pernahberhasil.

;Menimbang bahwa permohonan pemohon untuk bercerai dengantermohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa antarapemohon dan termohon sejak bulan Januari 2011 , telah terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang diakibatkan Pemohondan termohon tidak ada saling keterbukaan /termohon tidak terbukadalam penggunaan uang dalam rumah tangga, yang puncaknya terjadipada bulan Maret 2011, antara pemohon dan termohon telah berpisahtempat kediaman bersama, dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi

;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis hakimberpendapat, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonislagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus,yang diakibatkan Pemohon dan termohon tidak ada saling keterbukaan /termohon tidak terbuka dalam penggunaan uang dalam rumah tangga,yang puncaknya antara pemohon dan termohon telah berpisah tempatkediaman bersama sejak Maret 2011 yang lalu, sebab rumah tangga yangrukun dan harmonis harus kumpul dalam

Tergugat tidak ada keterbukaan mengenai penghasilankepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan rumahtangga sehari hari tidak terpenuhi olehTergugat; eee eeeb.

tanggadi rumah Tergugat di KabupatenMajalengka; Bahwa selama perkawinan antara Penggugat denganTergugat telah dikaruniai 1 oranganak; Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugatdengan Tergugat sejak semula telah pernah rukun danbahagia tapi akhir akhir ini sudah tidak harmoniskarena sering terjadi perselisihan dan pertengkaranbahkan sudah 1 tahun 1 bulan lebih berpisah tempattinggal; Bahwa sepengetahuan saksi penyebab~ ketidak rukunanantara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidakada keterbukaan

Tergugat tidak ada keterbukaan mengenai penghasilankepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan rumah tanggasehari hari tidak terpenuhi olehTergugat; b.

Tergugat tidak ada keterbukaan mengenai penghasilankepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan rumahtangga sehari hari tidak terpenuhi olehTergugat; b. Tergugat telah menjual rumah dan hasil penjualanrumah tersebut habis' dipakai oleh Tergugat' tanpasepengetahuanPenggugat; c.

Penggugat dengan Tergugat membina rumah tanggadi Kabupaten Majalengka, di rumahPenggugat; Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat denganTergugat telah dikaruniai 1 oranganak; Bahwa akhir akhir ini rumah tangga Penggugat denganTergugat dalam keadaan tidak rukun karena sejak bulanAgustus 2008 telah berpisah tempat tinggal; Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugatbertengkar; Bahwa sepengetahuan saksi penyebab~ ketidak rukunanantara Penggugat dengan Tergugat tersebut karenaTergugat ada keterbukaan

Tergugat tidak ada keterbukaan mengenai penghasilankepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan rumah tanggasehari hari tidak terpenuhi olehTergugat; b. Tergugat telah menjual rumah dan hasil penjualan rumahtersebut habis dipakai oleh Tergugat tanpasepengetahuanPenggugat; ec.

Tergugat kurang dalam memberi perhatian dan kasih sayang kepadaPenggugat;4.2, Orang tua Terguggat sering ikut campur dalam masalah rumah tanggaPenguggat dan Terguggat;4.3.Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhanrumah tangga;4.4Tergugat sering berbohong dan tidak ada keterbukaan kepadaPenggugat perihal apapun5.

No. 4935/Pdt.G/2021/PA.Cbn Bahwa yang saksi ketahui dan berdasarkan pengaduanPenggugat, penyebabnya karena: Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;orang tua Terguggat sering ikut campur dalam masalah rumahtangga Penguggat dan Terguggat;Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhanrumah tangga;Tergugat sering berbohong dan tidak ada keterbukaan kepadaPenggugat perihal apapun; Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidakberhasil; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 11 Oktober 2018; Bahwa yang saksi ketahui sejak November Tahun 2018 hubunganPenggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis; Bahwa yang saksi ketahui dan berdasarkan pengaduanPenggugat, penyebabnya karena: Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;orang tua Terguggat sering ikut campur dalam masalah rumah tanggaPenguggat dan Terguggat;Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhanrumah tangga;Tergugat sering berbohong dan tidak ada keterbukaan

Permasalahanrumah tangga muncul sejak November Tahun 2018, atau sejak Penggugat danTergugat sering berselisin dan bertengkar karena;Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat; orang tua Terguggat sering ikut campur dalam masalah rumah tanggaPenguggat dan Terguggat; Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhanrumah tangga;Tergugat sering berbohong dan tidak ada keterbukaan kepadaPenggugat perihal apapunBahwa.

menerangkan keterangansebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, dari keterangan saksisaksitersebut diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubunganantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisin danbertengkar karena: Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat; orang tua Terguggat sering ikut campur dalam masalah rumah tanggaPenguggat dan Terguggat; Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumahtangga; Tergugat sering berbohong dan tidak ada keterbukaan

Maret 2011, ~~ telahHal 1 dari 10 hal Putusan No. 222/Pdt.G/2011/PA.RapDokumen ini diunduh dari situs http://www.parantauprapat.net, sesuai dengan Pasal 33 SKKetua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan(SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapatsebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yangberlaku;Atau : bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusanyang seadil adilnya;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggalpersidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadirsendiri pada persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadirHal 3 dari 10 hal Putusan No. 222/Pdt.G/2011/PA.RapDokumen ini diunduh dari situs http://www.parantauprapat.net, sesuai dengan Pasal 33 SKKetua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan

Nama SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaanKaryawan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten LabuhanBatu, dihadapan persidangan telah memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiHal 5 dari 10 hal Putusan No. 222/Pdt.G/2011/PA.RapDokumen ini diunduh dari situs http://www.parantauprapat.net, sesuai dengan Pasal 33 SKKetua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan(SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya

Pasal 116 huruf (g)Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu) gugatan Penggugatpatut untuk diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasukHal 11 dari 10 hal Putusan No. 222/Pdt.G/2011/PA.RapDokumen ini diunduh dari situs http://www.parantauprapat.net, sesuai dengan Pasal 33 SKKetua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan(SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapatsebagai alat bukti

O,Hal 13 dariPANITERA SIDANGANGGOTA10 hal Putusan No. 222/Pdt.G/2011/PA.RapDokumen ini diunduh dari situs http://www.parantauprapat.net, sesuai dengan Pasal 33 SKKetua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan(SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapatsebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.

Termohon sering meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelasserta tidak ada keterbukaan.. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumahtangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya.Puncaknya sejak bulan Maret tahun 2019 antara Pemohon danTermohon bertengkar hebat, sehingga Pemohon pergi meninggalkantempat kediaman bersama dan sudah tidak ada hubungan lanyaknyasuami istri lagi;.

Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama diXXXXX;Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonisnamun sejak tahun 2018 mulai goyah sering terjadipertengkaran secara terus menerus;Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antaraPemohon dan Termohon;Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohondisebabkan karena Termohon tidak taat terhadap pemohon danTermohon sering meninggalkan pemohon tanpa alasan yangjelas serta tidak ada keterbukaan

Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama diXXXXX; Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonisnamun sejak tahun 2018 mulai goyah sering terjadipertengkaran secara terus menerus; Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antaraPemohon dan Termohon; Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohondisebabkan karena Termohon tidak taat terhadap pemohon danTermohon sering meninggalkan pemohon tanpa alasan yangjelas serta tidak ada keterbukaan

karena Termohon telah dinyatakan tidakhadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidakbertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan cerai adalah bahwa telah terjadi pertengkaran terusmenerusantara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak taatterhadap pemohon dan Termohon sering meninggalkan pemohon tanpaalasan yang jelas serta tidak ada keterbukaan

tertulisdan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan faktafaktahukum yang disimpulkan sebagai berikut: Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah; Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Novembertahun 2018 mulai goyah dan sering terjadi perselisinan terusmenerus; Bahwa telah terjadi pertengkaran terusmenerus antara Pemohon danTermohon disebabkan karena Termohon tidak taat terhadap pemohondan Termohon sering meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelasserta tidak ada keterbukaan

Sebab kalau terjadi penyimpangan(penggunaan secara melawan hukum) terhadap alasan, maksud dan tujuanuntuk memperoleh informasi publik oleh Pemohon (Terlawan), makaTermohon (pelawan) dapat menuntut Pemohon (Terlawan) kepadaPengadilan Pidana seperti yang diatur di dalam Pasal 51 UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang ancamanhukumannya adalah Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan/atau Dendasebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);14.

Bahwa, dengan demikian oleh karena permohonan informasi publik olehPemohon (Terlawan) telah tidak memenuhi syaratsyarat sebagaimanayang telah ditentukan oleh hukum dan peraturan perundangundangantentang keterbukaan informasi publik knususnya:a. Pasal 4 (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KeterbukaanInformasi Publik;b. Pasal 8 (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun2010;G. Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010;15.

Informasi Publikmenjadi tidak terwujud yang berakibat merugikan Penggugat Rekonvensi/Terlawan Konvensi;Bahwa secara melawan hukum Tergugat Rekonvensi/Pelawan Konvensitelah dengan sengaja menutup akses informasi yang menjadi hak publik dantelah menjadi kewajiban hukum Tergugat Rekonvensi/Pelawan Konvensi untukmemenuhi hak setiap warga negara atas informasi sebagaimana telahditentukan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publikseperti ditegaskan dalam bunyi pasal 2 ayat (3) UU

Informasi Publik sebagaimana dimaksud dan diatur dalamPasal 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;Dalam ketentuan pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi danDokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemda jugahanya diatur bahwa "Pemohon Informasi dan dokumentasi kepadaKementerian Dalam Negeri dan Pemda, memenuhi persyaratan:a.

Jatim dalampelaksanaan sidang ajudikasi nonlitigasi;Judex Facti juga tidak secara adil memeriksa adanya ketentuan dalampasal 19 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,pasal 2 ayat (1), pasal 2 ayat (3), pasal 2 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 7 ayat (1) UU No. 14 Tahun2008, Pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008, pasal 21 UU No. 14 Tahun 2008,dan pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;Bahwa dalam pembacaan putusan perkara

mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon;Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangansaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannyatertanggal 10 Maret 2011 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Rantauprapat, Nomor:Hal 1 dari 10 hal Putusan No. 221/Pdt.G/2011/PA.Rap.Dokumen ini diunduh dari situs http://www.parantauprapat.net, sesuai dengan Pasal 33 SKKetua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan

Nama SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaanPenarik Beca Motor, tempat tinggal di KabupatenLabuhan Batu, dihadapan persidangan telah memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut:Hal 5 dari 10 hal Putusan No. 221/Pdt.G/2011/PA.Rap.Dokumen ini diunduh dari situs http://www.parantauprapat.net, sesuai dengan Pasal 33 SKKetua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan(SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan

PeraturanHal 7 dari 10 hal Putusan No. 221/Pdt.G/2011/PA.Rap.Dokumen ini diunduh dari situs http://www.parantauprapat.net, sesuai dengan Pasal 33 SKKetua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan(SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapatsebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.

ELVIA DARWATI, S.H.Hal 11 dari 10 hal Putusan No. 221/Pdt.G/2011/PA.Rap.Dokumen ini diunduh dari situs http://www.parantauprapat.net, sesuai dengan Pasal 33 SKKetua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan(SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapatsebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.

O,3 Redaksi R 5. 00p 0,4 Materai : R 6. 00p 0,Jumlah R 28 00p 1 0,ANGGOTAHal 13 dari 10 hal Putusan No. 221/Pdt.G/2011/PA.Rap.Dokumen ini diunduh dari situs http://www.parantauprapat.net, sesuai dengan Pasal 33 SKKetua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan(SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapatsebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.

PUTUSANNOMOR :127/G/KI/2019/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi pada tingkat pertama denganAcara Sederhana telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini,dalam sengketa antara :KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di jalan Kramat RayaNo. 57 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Dr.

JANGKA WAKTU PERMOHONAN KEBERATANa) Bahwa jangka waktu pengajuan keberatan atas Putusan Komisi InformasiPusat diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa:Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) danayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yangbersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasidari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

Hal tersebut sesuaidengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakanbahwa Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usahanegara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksakeberatan atas putusan Komisi Informasi Pusat diatur dalam Pasal 3 hurufb Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata CaraPenyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

, yang menyatakanbahwa Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: Pengadilan Tata UsahaNegara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh BadanPublik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasikepada Badan Publik Negara.Bahwa Komisi Yudisial sebagai pihak termohon dalam sengketa informasiNomor: 051/XI/KIPPS/2018 adalah badan publik yang melaksanakantugas dan wewenangnya sesuai dengan Pasal 24B UndangUndangDasar

Pasal 17 huruf UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik."Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang".Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor: 127/G/KI/2019/PTUNJKT4.6.2.4.6.3.4.6.4.4.6.5.4.6.6.Pasal 44 ayat (1) huruf i UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009tentang Kearsipan."

tangga yang bahagia dan dikaruniai 1 orang anak;e Bahwa akan tetapi sejak bulan Februari 2011 rumah tangga pemohon dengantermohon sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan keadaantersebut memuncak pada bulan Agustus 2011 sehingga menyebabkanPemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun lamanya;e Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakanPemohon dengan Termohon sudah tidak ada keterbukaan

bawahsumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Pengurus masyarakatsetempat dan kenal dengan Termohon; Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun danharmonis, dan selama perkawinan dan dikaruniai 1 orang anak, namunsejak Agustus 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak,karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan danpertengkaran; Bahwa penyebabnya adalah antara Pemohon dengan Termohon sudahtidak ada saling pengertian dan keterbukaan

agama Islam, yang pada pokoknya sebagaiberikut;e Bahwa saksi adalah tetangga Termohon kenal dengan Pemohon danTermohon;e Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang semula rukundan harmonis, dan selama perkawinan dan dikaruniai 1 orang anak ;e Bahwa sejak Agustus 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulairetak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihandan pertengkaran;e Bahwa penyebabnya adalah antara Pemohon dengan Termohon sudahtidak ada saling pengertian dan keterbukaan

Oleh karena itu Majelis berpendapat segala risikokepegawaian yang timbul akibat putusan ini menjadi tanggung jawab Pemohon ;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkanpermohonan talaknya dengan alasanalasan sejak bulan Februari tahun 2011rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadiperselisinan dan pertengkaran karena Pemohon dengan Termohon sudah tidakada keterbukaan dan sudah tidak ada saling pengertian didalam membina rumahtangga, kemudian keretakan rumah tangga

mencapai puncaknya dimanaPemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahunlamanya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana yangtelah terurai diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangansebagai berikut : Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisandalam rumah tangga; Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena antara Pemohon denganTermohon sudah tidak ada saling pengertian dan keterbukaan dalammembina rumah tangga