Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005375.15/2018/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 4 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00904/KEB/WPJ.07/2018tanggal 12 April 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor00026/406/15/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00904/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 12 April 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor00026/406/15/057/17 tanggal 20 April 2017, atas nama PTAgronusa Investama, NPWP 02.275.541.7057.000, denganalamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok9B, Jakarta Selatan, dan alamat korespondensi di Gedung B>ower Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Kesawan, MedanBarat

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00026/406/15/057/17tanggal 20 April 2017, atas nama PT Agronusa Investama, NPWP02.275.541.7057.000, dengan alamat di Multivision Tower Lantai15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Jakarta Selatan, dan alamatkorespondensi di Gedung B&G Tower Lantai 9, Jalan Putri HijauNomor 10, Kesawan, Medan Barat, 20111, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya

dari Pemohon Peninjauan Kembali;;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00904/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 12April 2018, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar(SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00026/406/15/057

MENGADILI :DALAM EKSEPSI :- Menolak eksepsi Tergugat; DALAM POKOK SENGKETA :1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;3.Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008 TentangPemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008 TentangPemberian jin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Bahwa dari uraian tersebut diatas sangatlah jelas Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP)Kepada PT.

Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor :500/057/Eko.2XTI/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas+12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 16Desember 2008 ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) KepadaPT.

Bukti P4 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 500/057/Eko.2XII/2008 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP)Kepada PT.

Putusan Nomor 3297/B/PK/Pjk/2019Menyatakan Keputusan Terbanding Nomor KEP1085/WPJ.07/2013tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2009 Nomor 00022/207/09/057/12 atas nama PT.

tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.66152/PP/M.XIIA/16/2015, tanggal 30 Nopember 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1085/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor 00022/207/09/057

Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009Nomor 00022/207/09/057/12 tanggal 20 Maret 2012, atas namaPT. Indoboga Jaya Makmur, NPWP 02.076.488.2057.000, adalahtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum;3.3.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1085/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor 00022/207/09/057

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00694/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak September 2010 Nomor 00022/507/10/057/15 tanggal20 Februari 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89607/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017 yang telahberkekuatan hukum

tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00694/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010Nomor 00022/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama PTPacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, beralamat di JalanPulau Bawean, Kawasan Industri Medan (KIM) Il RT/RW, Desa Saentis,Kecamatan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00694/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Desember 2010 Nomor00022/507/ 10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama PTHalaman 3 dari 7 halaman.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00694/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010 Nomor00022/507/10/057

penambahan tagihan pajak yang diajukan oleh Kantor PelayananPajak Penanaman Modal Asing Empat sebesar Rp3.916.882.146,00 (tigamiliar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribuseratus empat puluh enam rupiah) adalah sebagai akibat dari penerbitanSTP PPh Pasal 22 Impor atas Impor/Perolehan dan SKPKB PPN Barangdan Jasa atas Impor BKP serta penerbitan STP PPh Pasal 25/29denganperincian sebagai berikut:Surat Ketetapan PajakNomor & Tgl Pokok pajak Sanksi Totaladministrasi00002/227/11/057

/13 2.160.303.200 840.658.446 3.000.961 .64600001/227/10/057/13 2.925.000 1.404.000 4.329.00000002/227/10/057/13 27.592.500 13.244.400 40.836.90000003/227/10/057/13 78.613.300 37.734.384 116.347.68400001/122/11/057/13 542.394.500 211.012.416 753.406.91600129/106/11/057/12 1.000.000 1.000.000TOTAL 3.916.882.146Bahwa penerbitan STP PPh Pasal 22 Impor atas Impor/Perolehan danSKPKB PPN Barang dan Jasa atas Impor BKP sebagaimana dimaksudpada angka 3, merupakan tindak lanjut atas penyampaian SuratPemberitahuan

Berdasarkan hal itulan Pemohon Kasasikemudian menerbitkan STP PPh Pasal 22 Impor atas Impor/Perolehandan SKPKB PPN Barang dan Jasa atas Impor BKP serta STP PPhPasal 25/29 dengan rincian sebagai berikut: NoNomorKetetapanJenisTanggalSKTangga JatuhTempoJumlah Tagihan 00001/122/11/057/13STP PPh Pasal22Impor atasImpor/Perolehan11 April201310 Mei2013753.406.916 00001/227/10/057/13SKPKB PPNBarang danJasa atasImpor BKP11 April201310 Mei20134.329.000 00002/227/10/057/13 SKPKB PPNBarang danJasa atasImpor BKP

tanggal 13 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT084844.13/2011/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 5 Maret 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP2221/WP4J.07/2014 tanggal26 Agustus 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2011Nomor: 00008/204/11/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP2221/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember2011 Nomor 00008/204/11/057/13 tanggal 28 Juni 2013, atasnama PT Duta Sugar International, NPWP 02.193.073.0057.000beralamat di Multivision Tower Lantai 12, JI.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember2011 Nomor 00008/204/11/057/13 tanggal 28 Juni 2013, atasnama PT Duta Sugar International, NPWP 02.193.073.0057.000beralamat di Multivision Tower Lantai 12, JI. Kuningan Mulia Kav.9, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2221/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2011 Nomor:00008/204/11/057

Putusan Nomor 3254/B/PK/Pjk/2019Bahwa Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Banding ini dapatditerima, dan agar Majelis dapat meninjau ulang SKPKB Nomor:00026/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013 Masa Pajak Februari 2010;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut65987/PP/M.IVA/16/2015, tanggal 24 November 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan

selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP25/77/WPJ.07/2014 tanggal 25September 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2010 Nomor 00026/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013, yangterdaftar dalam berkas perkara Nomor 160858032010 atas nama PT.Agronusa Investama, NPWP 02.275.541.7057.000, beralamat di MultivisionTower Lt. 15 JI.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP2577/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2010 Nomor: 00026/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013 yangterdaftar dalam berkas perkara Nomor: 160858032010 atas namaPT.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP2577/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2010Nomor: 00026/207/10/057

putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84964/PP/M.IIA/15/2017, tanggal 25 Juli 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Banding inidapat diterima, dan agar Majelis dapat meninjau ulang SKPKB Nomor:00005/206/10/057

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 11 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84964/PP/M.IIA/15/2017, tanggal 25 Juli 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00365/KEB/WPJ.07/2016 tanggal5 April 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor00005/206/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP000365/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 5 April 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00005/206/10/057/15tanggal 13 Februari 2015, atas nama: PT.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00365/KEB/ WPJ.07/2016 tanggal 5 April 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00005/206/10/057

Soepratman RT. 057 Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang adalah harta peninggalan almarhum Amir bin Dolo;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Soepratman, RT. 057,Kelurahnan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, KotaBontang, sebagai "Pemohon ";Dengan ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa:YUNI SHARA AGUSTINA binti AMIR, tempat tanggal lahir Bontang, 11Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SMA,tempat tinggal di Jalan Wr.

Soepratman, RT. 057, Kelurahan BerbasTengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;AHMAD MAULANA bin AMIR, tempat tanggal lahir Bontang, 16Desember 2010, agama Islam, pendidikan Taman Kanakkanak,tempat tinggal di Jalan Wr. Soepratman, RT. 057, Kelurahan BerbasTengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;DESY ULANDARI binti AMIR, tempat tanggal lahir Bontang, 11 Desember1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempattinggal di Jalan Wr.

Soepratman, RT. 057, Kelurahan Berbas Tengah,Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai "Pemohon II";Selanjutnya Pemohon dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2016/PA.Botg.Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alatalat bukti dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26September 2016 yang telah

Soepratman RT. 057, KelurahanBerbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;4.

Soepratman RT. 057 Kelurahan BerbasTengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang adalah harta peninggalanalmarhum Amir bin Dolo;4.

PUTUSANNomor 389/Pdt.G/2020/PA.Wt.asst) Cpaa lait) aayDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Gugat antara:Yulianti Binti Edi Suparjo, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan KaryawanSwasta, pendidikan SMK, tempat kediaman di DusunPlampang RT.057 RW. 018 Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap,Kabupaten Kulon Progo Propinsi D.I.

Wtsebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :0338/035/XII/2008 tertanggal 14 Januari 2020;Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan, Tergugatberstatus Jejaka;Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat talik talaksebagaimana tertuang dalam buku nikah;Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempatkediaman di Dusun Plampang RT 057 RW 018 Desa Kalirejo KecamatanKokap Kabupaten Kulon Progo;Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukanhubungan

Yuli Priyanto Bin Sutarno, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Plampang RT 058RW 018, Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksisebagai tetangga Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yangsah; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahorang tua Tergugat di Dusun Plampang Rt. 057

Sarman Bin Reso Wiyadi, umur 40 tahun, agamapendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di di Plampang RT 058 RW 018, Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap,Kabupaten Kulon Progo, di bawah sumpahnya memberikan keterangansebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksisebagai tetangga Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yangsah; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahorang tua Tergugat di Dusun Plampang Rt. 057

Walaupun demikian, Hakim sudah berupayasecara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukundengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwaPenggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah padatanggal 15 Desember 2008, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugattinggal bersama di rumah Penggugat di Dusun Plampangan Rt 057 Rw 018,Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo;Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan

057/Pdt.G/2015/PA.Wt

PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2015/PA.Wtoe eeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkara tertentudalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkaraCerai Gugat antara:PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik Rokok,TERGUGATpendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo,DIY;, yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa khususkepada SARWOKO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yangberalamat

057/Pdt.G/2010/PA.Bko.

PUTUSANNomor : 057/Pdt.G/2010/PA.Bko.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama, dalam permusyawaratanMajelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antaraPEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan tani, bertempat tinggal di KabupatenMerangin, sebagai Pemohon.MELAWANTERMOHON umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,pekerjaan ibu rumah tangga

057/dt.G/2013/PA.Smd.

PUTUSANNOMOR: 057/dt.G/2013/PA.Smd.BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sumedang telah memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara;PENGGUGAT umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan : PNS. Guru pada SDNCikole Kec : Cimalaka , Bertempat tinggal di KabupatenSumedang, sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS.

Guru Pada SMPN IPaseh, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar Penggugat;Telah memeriksa buktibukti;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04Januari 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedangtanggal 04 Januari 2013 dengan register Nomor: 057/Pdt.G/2013/PA.Smd. danpenjelasannya di muka sidang mengemukakan dalildalil sebagai berkut:Bahwa Penggugat

Nomor 1982/Pdt.G/2016/PA.NIlg .BahwaPenggugat dan Tergugattelahmenikah pada tangga122 Februari2012, berdasarkanKutipanAkta Nikah Nomor 0092/057/11/2012yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatanKedungkandangKotaMalang, pada tanggal 22Feberuari 2012;2.

FotokopiKutipanAkta Nikah yang dibuatPegawaiPencatat Nikah padaKantor Urusan Agama KecamatanKedungkandang Kota MalangNomor 0092/057/11/2012 tanggal 22 Pebruari 2012, bermeteraicukupdan fotokopitersebuttelahdicocokkantelahsesuaidenganaslinya,kemudiansuratbuktitersebut oleh KetuaMajelisdiberitanda (P.2);2. SAKSI SAKSIllHal.5dari12halm.Putusan2.1.

Tahun 2006 danperubahankeduadenganUndangUndangNomor 50 Tahun 2009 dalamPasai 4Ayat (1), GugatanPenggugattermasukwewenangPengadilan Agama Malang;Menimbang, bahwaperkarainiadalahtermasukkewenanganPengadilanAgama Malang dan telahdiajukansesuaidenganketentuanperundang undangan yang berlaku, makaGugatanPenggugatsecaraformildapatditerima ;Hale6Menimbang, bahwaberdasarkanbuktiFotokopiKutipanAkta Nikahyang dibuatPegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatanKedungkandang Kota Malang Nomor 0092/057

Putusan Nomor 5229/B/PK/Pjk/2020Pajak, Nomor 00394/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015 Masa PajakJanuari 2014 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP//7/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 22Desember 2015, atas nama: PT.

Tanggapan tanggal 11 Agustus 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.77803/PP/M.XVIB/99/2016, tanggal 24 November 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat atas sengketa pajak terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00608/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal29 Februari 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak, Nomor 00394/107/14/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00608/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak, Nomor 00394/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015 MasaPajak Januari 2014 sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP77INWPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 22 Desember 2015, atas nama:PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000, beralamatdi

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat dengan terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00608/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, Nomor00394/107/14/057

Putusan Nomor 1710/B/PK/Pjk/20192015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2012Nomor 00106/407/12/057/14 tanggal 1 April 2014;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 02 November 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT094324.16/2012/PP/M.VIIATahun 2018, tanggal 12 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan

sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1390/WPJ.07/2015 tanggal27 April 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2012 Nomor 00106/407/12/057/14 tanggal 1 April 2014, atas nama PT.Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, sehingga Pajak

Putusan Nomor 1710/B/PK/Pjk/2019tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2012 Nomor 00106/407/12/057/14 tanggal 1 April 2014, atasnama PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000,beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai 15, JI.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP1390/WPJ.07/2015 tanggal 27 April2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2012Nomor: 00106/407/12/057

uraian banding tanggal 26 September 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put004692. 12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00740/KEB/WPJ.07/2018tanggal 21 Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari 2012Nomor 00001/203/12/057

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00740/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari 2012 Nomor00001/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini Nomor 26,Halaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari 2012 Nomor00001/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini Nomor 26,Cilandak Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00740/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Maret 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari 2012 Nomor00001/203/12/057

Putusan Nomor 2647/B/PK/Pjk/2020tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00006/206/ 11/057/16 tanggal29 Februari 2016, atas nama: PT Perfetti Van Melle Indonesia, NPWP01.069.201.0057.000, beralamat di Jalan Raya JakartaBogor KM 47, 4,Naggewer Mekar, Cibinong, Bogor, sehingga perhitungan Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2011 adalah sebagai berikut: Penghasilan Neto Fiskal Rp 51.721.571.194,00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00853/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 22 Mei 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor00006/206/11/057/16 tanggal 29 Februari 2016, atas nama: PTPerfetti Van Melle Indonesia, NPWP 01.069.201.0057.000, alamat:Jalan Raya JakartaBogor KM 47,4 Naggewer Mekar, Cibinong,Bogor, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan TahunPajak 2011 Nomor 00006/206/11/057/16 tanggal 29 Februari 2016,atas nama: PT Perfetti Van Melle Indonesia, NPWP 01.069.201.0057.000, alamat: Jalan Raya JakartaBogor KM 47,4 NaggewerMekar, Cibinong, Bogor, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00853/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 22 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00006/206/11/057

Putusan Nomor 1165/B/PK/Pjk/2018Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2006 Nomor:00005/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 sebagaimana telahdibetulkan dengan KEP00007/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 6 Maret2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.77160/PP/M.IB/16/2016, tanggal 16 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut

:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP816/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret2015 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2006Nomor: 00005/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 sebagaimana telahdibetulkan dengan KEP00007/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 6 Maret 2015,atas nama: PT Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000,beralamat di JI.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP816/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2006 Nomor:00005/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 sebagaimanatelan dibetulkan dengan KEP00007/WPJ.07/KP.0503/2015tanggal 6 Maret 2015, atas nama: PT Pacific Palmindo Industri,Halaman 3 dari 7 halaman.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP816/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2006Nomor: 00005/307/06/057

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00710/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor 00018/507/10/057/15 tanggal 20Februari 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89603/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00710/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010Nomor 00018/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama PTPacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, beralamat di JalanPulau Bawean, Kawasan Industri Medan (KIM) Il RT/RW, Desa Saentis,Kecamatan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00710/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Mei 2010 Nomor00018/507/ 10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama PTHalaman 3 dari 7 halaman.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00710/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor00018/507/10/057