Nomor 1982/Pdt.G/2016/PA.NIlg .BahwaPenggugat dan Tergugattelahmenikah pada tangga122 Februari2012, berdasarkanKutipanAkta Nikah Nomor 0092/057/11/2012yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatanKedungkandangKotaMalang, pada tanggal 22Feberuari 2012;2.

FotokopiKutipanAkta Nikah yang dibuatPegawaiPencatat Nikah padaKantor Urusan Agama KecamatanKedungkandang Kota MalangNomor 0092/057/11/2012 tanggal 22 Pebruari 2012, bermeteraicukupdan fotokopitersebuttelahdicocokkantelahsesuaidenganaslinya,kemudiansuratbuktitersebut oleh KetuaMajelisdiberitanda (P.2);2. SAKSI SAKSIllHal.5dari12halm.Putusan2.1.

Tahun 2006 danperubahankeduadenganUndangUndangNomor 50 Tahun 2009 dalamPasai 4Ayat (1), GugatanPenggugattermasukwewenangPengadilan Agama Malang;Menimbang, bahwaperkarainiadalahtermasukkewenanganPengadilanAgama Malang dan telahdiajukansesuaidenganketentuanperundang undangan yang berlaku, makaGugatanPenggugatsecaraformildapatditerima ;Hale6Menimbang, bahwaberdasarkanbuktiFotokopiKutipanAkta Nikahyang dibuatPegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatanKedungkandang Kota Malang Nomor 0092/057

tanggal 31 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004141.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00481/KEB/WPJ.07/2018 tanggal26 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2014 Nomor: 00038/207/14/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00481/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2014 Nomor 00038/207/14/057/17 tanggal 16 Februari2017, atas nama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3,Jl. Buncit Raya No. 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, JakartaHalaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2014Nomor 00038/207/14/057/17 tanggal 16 Februari 2017, atas namaPT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3, JI.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00481/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2014 Nomor00038/207/14/057

PENETAPANNomor 6/Pdt.P/2018/PA.SkwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:HUSIN bin SELAMAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Marhaban PasirPanjang, RT. 057 RW. 009, Kelurahan Sedau, KecamatanSingkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai

Pemohon I.SAMILAH binti ZAINAL, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di JalanMarhaban Pasir Panjang, RT. 057 RW. 009, Kelurahan Sedau,Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagaiPemohon Il.Selanjutnya Pemohon bersama dengan Pemohon II disebutpara Pemohon.Pengadilan Agama tersebut.Telah mempelajari berkas perkara.Telah mendengar keterangan Para Pemohon.Setelah memeriksa seluruh bukti di persidangan.DUDUK PERKARABahwa para Pemohon

Bahwa, pada tanggal 04122014 Pemohon danPemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah PemohonI di Jalan Marhaban Pasir Panjang, RT. 057 RW. 009, Kelurahan Sedau,Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dengan wali nikahayah kandung Pemohon II bernama Zainal dan yang menikahkan adalahtokoh agama yang bernama Mayuri adapun yang menjadi saksisaksiadalah Nurkholis dan Siran, dengan maskawin berupa uang Rp.100.000(seratus ribu rupiah) dibayar tunai.2.

Bahwa, setelah penikahan tersebut Pemohon danPemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di JalanMarhaban Pasir Panjang RT 057 RW 009, Kelurahan Sedau, KecamatanSingkawang Selatan, Kota Singkawang.5. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon dan Pemohon IItelah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 1 (Satu)orang anak bernama:MUHAMMAD ALHAFIZI, lahir tanggal 25052015.6.

Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Husinbin Selamat) dengan Pemohon II (Samilah binti Zainal) yang dilangsungkanpada tanggal 04122014 di Jalan Marhaban, Pasir Panjang, RT. 057 RW.009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.3.

K/Pdt/...M.XII/15/2011, tanggal 29 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding,dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2007 Nomor: 00030/206/07/057/09 tanggal 24 Juni 2009, diterbitkan oleh KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Asing Empat berdasarkan LaporanPemeriksaan Pajak Nomor: LHP459/WPJ.07/KP.0505/2009 tanggal 23 Juni 2009,

Pemohon Banding tersebut ditolak, sehingga dengan surat Nomor: Ref.:457/SRR/FC/VIII/10 tanggal 31Agustus 2010 mengajukan banding;Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: Ref.:457/SRR/FC/VII/10tanggal 31 Agustus 2010, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut ini:Bahwa sehubungan telah diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP561/WPJ.07/2010 tanggal 09 Juni 2010 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00030/206/07/057

Mempertahankan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanNomor: 00030/206/07/057/09 tanggal 24 Juni 2009 Tahun Pajak 2007;Bahwa sehubungan dengan perihal tersebut di atas karena dasar keputusan tersebut tidaksesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi serta terdapat kesalahan perhitungandalam melakukan Equalisasi Omzet Penjualan menurut Surat Pemberitahuan MasaPajak Pertambahan Nilai dengan Omzet menurut Surat Pemberitahuan PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2007, maka dalam upaya

dalammenyatakan kebenaran laporan keuangan suatu institusi) sebagai berikut :Laporan Keuangan LaporanKeuanganIntern AuditorOmzet Penjualantahun 2006 Rp 737.458.095.170,00 Rp 737.458.095.170,00Omzet Penjualantahun 2007 Rp1.027.890.042.016,00 Rp1.027.890.042.016,00Alasan Terbanding Melakukan Koreksi Positif Atas Omzet Penjualan Tahun 2007Bahwa sesuai dengan "Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor:00030/206/07/057

yang melakukan pembebanan /pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada saat penerbitan Delivery Order/mendahuluitransaksi pengiriman barang, adalah tidak merugikan Negara, bahkan merupakan buktibahwa Pemohon Banding sebenarnya adalah merupakan Wajib Pajak yang patuh dalammelaksanakan kewajiban perpajakannya;Bahwa sebagai dampak dari koreksi Terbanding, maka Pemohon Banding dinyatakanterutang Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007, sesuai dengan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Nomor: 00030/206/07/057

., mengajukan halhal sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikahdihadapan Pegawai Pencatat Nikah tanggal 29 Januari 2014tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/057/1/2014 tanggal29 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh , .Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidupberumah tangga selama 2 tahun 5 bulan, harmonisnya 1 tahunDengan memilin tempat tinggal 1 tahun dan telah bergaulsebagaimana layaknya suami isteri, dan dari pernikahan tersebutbelum dikarunial

Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/057/I/2014 Tanggal29 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Tanggal 29 Januari 2014, bermaterai cukup dan sesuai denganaslinya (P.2) ;.Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2orang saksi di persidangan di bawah sumpahnya masingmasingmenerangkan sebagai berikut:1.

Putusan Nomor 3241/B/PK/Pjk/2019Bahwa Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Bandingini dapat diterima, dan agar Majelis dapat meninjau ulang SKPKBNomor 00027/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013 Masa Pajak Maret2010;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 13 Maret 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut65988/PP/M.IVA/16/2015, tanggal 24 November 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan

selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2578/WPJ.07/2014 tanggal 25September 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2010 Nomor 00027/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00121/WPJ.07/KP.0503/2014 tanggal 23 September 2014, yangterdaftar dalam berkas perkara Nomor 160858042010 atas nama

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2578/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2010 Nomor 00027/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00121/WPJ.07/KP.0503/2014tanggal 23 September 2014, yang terdaftar dalam berkasperkara Nomor 160858042010 atas nama PT AgronusaInvestama, NPWP 02.275.541.7057.000

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan selurunnya banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP2578/WP4J.07/2014tanggal 25 September 2014, mengenai keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2010 Nomor 00027/207/10/057

Putusan Nomor 206/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02576/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015Nomor 00269/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak a quo

Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02576/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015Nomor 00269/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama: PT.

putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010031.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02576/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor00269/207/15/057

Putusan Nomor 206/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP02576/KEB/ WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor00269/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000

Putusan Nomor 207/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02545/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2015Nomor 00272/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak

Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02545/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2015Nomor 00272/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama : PT.

putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010034.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02545/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2015 Nomor00272/207/15/057

Putusan Nomor 207/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP02545/KEB/ WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2015 Nomor00272/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000

Putusan Nomor 210/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02611/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015Nomor 0027 1/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak a

Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02611/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015Nomor 00271/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama: PT.

memberikan putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010033.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02611/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015 Nomor00271/207/15/057

Putusan Nomor 210/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP02611/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Agustus 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015 Nomor00271/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000

Putusan Nomor 1885/B/PK/Pjk/2020April 2012 Nomor 00003/567/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013 mengubah nilaiDPP PPN seharusnya menjadi Rp2.442.084.220,00 dan kredit pajak PPN seharusnya menjadi Rp244.208.422,00 dengan rincian perhitunganberdasarkan permohonan banding sebagai berikut:Menurut Menurut SelisihNo. URAIAN Terbanding Pemohon Banding (Rp)(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak :a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0,00 0,00 0,00a.2.

Pengadilan Pajak Nomor PUT085004.16/2012/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP2111/WPJ.07/2014tanggal 19 Agustus 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa PajakApril 2012 Nomor 00003/567/12/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP2111/WPJ.07/2014 tanggal 19 Agustus 2014,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKPTidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2012Nomor 00003/567/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013, atas nama PTEssentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000,beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek, Sidoarjo,terkait sengketa a quo adalah

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP TidakBerwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2012 Nomor00003/567/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013, atas nama PT Essentrad/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000, beralamat diJalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek, Sidoarjo, terkaitsengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP2111/WPJ.07/2014, tanggal 19 Agustus2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujuddari Luar Daerah Pabean, Masa Pajak April 2012, Nomor00003/567/12/057

tanggal 16 Juni 2009 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu) Tergugat dengan posita perkarasebagai berikutBahwa sehubungan dengan diterimanya Surat Tergugat Nomor S190/WPJ.07/KP.0508/2008 tanggal 6 Mei 2008, halPengembalian Berkas Surat Permohonan Pengurangan AtauPembatalan Ketetapan Yang Tidak Benar atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor00011/307/03/057

ayat (2) Keputusan MenteriKeuangan Nomor 542/KMK.04/2000 ;Bahwa yang menjadi pokok sengketa materi dalam upaya hukumini adalah mengenai' koreksi' terhadap Penyerahan' PajakPertambahan Nilainya yang harus dipungut untuk Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2003 yang dilakukan Tergugatsebesar Rp. 9.984.188.524,00, sehingga Kantor PelayananPajak PMA Empat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2003 Nomor 00011/307/03/057

harusdibetulkan oleh Tergugat ;Bahwa pemungut pajak harus berdasarkan pada undang undangmengingat pajak itu merupakan peralihan kekayaan darirakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya yangdapat ditunjukkan secara langsung, peralihan kekayaan itudari satu pihak kepada pihak lain itu) dapat terjadi dengancara cara yang baik dan seizin pemiliknya ;Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2003 Nomor 00011/307/03/057

dalam ketentuan undangundang perpajakan olehsebab itu. harus dibatalkan ;Bahwa demikian permohonan Penggugat ini, semoga kiranyaPengadilan Pajak dapat mengabulkan permohonan Penggugatdengan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor S190/WPJ.07/KP.0508/2008 tanggal 6 Mei 2008, halPemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2003 Nomor00045/206/03/057

telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut Menyatakan permohonan gugatan Penggugatterhadap Surat Direktur Jenderal PajakNomor S190/WPJ.07/KP.0508/2008 tanggal 6Mei 2008 perihal Pemberitahuan SuratPermohonan Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar MemenuhiPersyaratan Formal atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2003 Nomor00011/307/03/057

PUTUSANNomor 389/Pdt.G/2020/PA.Wt.asst) Cpaa lait) aayDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Gugat antara:Yulianti Binti Edi Suparjo, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan KaryawanSwasta, pendidikan SMK, tempat kediaman di DusunPlampang RT.057 RW. 018 Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap,Kabupaten Kulon Progo Propinsi D.I.

Wtsebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :0338/035/XII/2008 tertanggal 14 Januari 2020;Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan, Tergugatberstatus Jejaka;Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat talik talaksebagaimana tertuang dalam buku nikah;Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempatkediaman di Dusun Plampang RT 057 RW 018 Desa Kalirejo KecamatanKokap Kabupaten Kulon Progo;Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukanhubungan

Yuli Priyanto Bin Sutarno, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Plampang RT 058RW 018, Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksisebagai tetangga Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yangsah; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahorang tua Tergugat di Dusun Plampang Rt. 057

Sarman Bin Reso Wiyadi, umur 40 tahun, agamapendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di di Plampang RT 058 RW 018, Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap,Kabupaten Kulon Progo, di bawah sumpahnya memberikan keterangansebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksisebagai tetangga Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yangsah; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahorang tua Tergugat di Dusun Plampang Rt. 057

Walaupun demikian, Hakim sudah berupayasecara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukundengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwaPenggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah padatanggal 15 Desember 2008, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugattinggal bersama di rumah Penggugat di Dusun Plampangan Rt 057 Rw 018,Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo;Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan

057/Pdt.P/2016/PA.Wt

PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2016/PA.Wtasl pea ait) ausDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh:Ririn Januaristi binti Tarwoto, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaanDagang, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun KretekRT. 18/RW. 08 Desa Glagah, Kecamatan Temon KabupatenKulon Progo, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama

057/Pdt.P/2016/PA.Bkt

Putusan Nomor 4475/B/PK/Pjk/2020Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00264/107/13/057/15 tanggal 8 Juli 2015, sehingga menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 2 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.77801/PP/M.XVIB/99/2016, tanggal 24 November 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat atas sengketa pajak terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak

Nomor KEP00592/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29Februari 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak, Nomor 00264/107/13/057/15 tanggal 8 Juli 2015 Masa PajakJuli 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP/9/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 22 Desember 2015,atas nama PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000,beralamat di Gedung Multivision Tower Lt. 15, Jalan Kuningan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00592/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak, Nomor 00264/107/13/057/15 tanggal 8 Juli 2015 Masa PajakJuli 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP79/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 22Desember 2015, atas nama PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP01.071.733.8057.000, beralamat

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat dengan terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00592/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, Nomor00264/107/13/057

Membatalkan Keputusan Terbanding Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1081/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Keberatan atasSurat ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00018/207/09/057/12tanggal 20 Maret 2012;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.66148/PP/M.XIIA/16/2015,berkekuatan hukum tetap tersebut adalah

sebagai berikut:tanggal 30 November 2016 yang telahMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP1081/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00018/207/09/057/12tanggal 20 Maret 2012, atas nama PT Indoboga Jaya Makmur, NPWP02.076.488.2057.001, beralamat di Jalan Cumi Raya Nomor 3, Muara Baru,Penjaringan, Jakarta Utara 14440, sehingga Pajak Pertambahan

Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor00018/207/09/057/12 tanggal 20 Maret 2012 atas nama PTIndoboga Jaya Makmur, NPWP 02.076.488.2057.000, adalahtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmeolak seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1081/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor00018/207/09/057

M E N G A D I L I :

1. Menolak Pemohon Keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Perselisihan Konsumen Kota Medan, Nomor: 057/Arbitrasi/2020/BPSK.Mdn tanggal 27 Oktober 2020;
3. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.371.000,-(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

berbagai bidang ekonomi;TENTANG DASAR HUKUM DAN TENGGANG WAKTU DIAJUKANNYAGUGATAN KEBERATAN.Bahwa gugatan keberatan diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 56 Ayat (2)Undangundang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang bunyinyapara pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat14 (empat belas) hari Kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;Bahwa gugatan diajukan dikarenakan Penggugat keberatan terhadap PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 057

/Arbitrasi/2020/BPSK.Mdntanggal 27 Oktober 2020 maka sesuai dengan Ketentuan Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia No.1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara PengajuanKeberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, olehkarenanya Penggugat berhak mengajukan gugatan keberatan a qou;Bahwa Penggugat telah menerima pemberitahuan Putusan Nomor:057/Arbitrasi/2020/BPSK.Mdn tanggal 27 Oktober 2020 sehingga gugatankeberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari sesuai denganketentuan

Bahwa atas permasalahan tersebut Penggugat membuat pengaduan di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, selanjutnya BPSK KotaMedan memeriksa dan memutus perkara sengketa konsumen sesuai denganPutusan Nomor : 057/Arbitrasi/2020/BPSK.Mdn yang amar putusannya Mengadili :Menolak Pengaduan Konsumen;5.

Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota MedanNomor: 057/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn tanggal 27 Oktober 2020 yang dimohonkan keberatanoleh Pemohon Keberatan ;A.

Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Perselisihan Konsumen KotaMedan, Nomor: 057/Arbitrasi/2020/BPSK.Mdn tanggal 27 Oktober 2020;:3.

tanggal 16 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003965.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00436/KEB/WPJ.07/2018tanggal 20 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak September 2013 Nomor 00028/207/13/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00436/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2013 Nomor 00028/207/13/057/17 tanggal 20 Februari2017, atas nama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3,Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, JakartaSelatan 12510, adalah telah

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2013Nomor 00028/207/13/057/17 tanggal 20 Februari 2017, atas namaPT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan12510, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00436/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2013Nomor 00028/207/13/057

mengajukansurat uraian banding tanggal 18 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT104280.16/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00146/KEB/WPuJ.07/2016,tanggal 10 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00036/207/11/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00146/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 10 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00036/207/11/057/14, tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Oktober 2011, atasnama PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000,beralamat di Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal GatotSubroto Nomor 38, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710 adalahtelah sesuai dengan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00036/207/11/057/14,tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Oktober 2011, atas namaPT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamatdi Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal Gatot SubrotoNomor 38, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710 adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 124/B/PK/Pjk/2021mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00036/207/11/057/14,tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Oktober 2011 atas nama PemohonBanding, NPWP 01.071.816.1057.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp222.000.000,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu koreksi positif Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan

No. 057 /Pdt.G/2015 /PA Pre.2.Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidupbersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun 5 bulan dan bertempattinggal di rumah orang tua Penggugat dengan Tergugat di Pinrang.3.Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniaiketurunanMuhammad xxx, Lakilaki, umur 2 bulanBahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun danharmonis namun sejak akhir Oktober 2010 dalam rumah tangga antara Penggugatdengan

No. 057 /Pdt.G/2015 /PA Pre.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50tahun 2009 perubahan kedua dari UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 57/Pdt.G/2015/PA.Prg. telah selesai karenadicabut;3.

No. 057 /Pdt.G/2015 /PA Prg.