parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa identitas Penggugat yangtercantum dalam gugatannya nyata telah terbukti menurut hukum dan merupakan kewenanganPengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Nomor 7 tahun 3029 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ; 2222 n nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nn nnn nn nner n neeMenimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSTI P.1 dan SAKSI P.2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

tidak melawan hukum, maka sesuaidengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg. perkara ini dapat diperiksa dandiputus tanpa hadirnya Termohon ( Verstek );Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir, makaupaya damai malalui majelis dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154ayat 1 RBg.dan pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapatdilaksanakan, namun majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agarberbaik kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

dinyatakanbahwa Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum (premis mayor) di ataspaling tidak terdapat tiga unsur yakni adanya perselisihan dan pertengkarandalam rumah tangga, sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan,dimana ketiga unsur tersebut telah terpenuhi dalam fakta yang ditemukandalam proses persidangan (premis minor), sehingga dengan demikian alasanyang mendasari

diluar Pengadilantelah diatur secara jelas dan tegas pada pasal 47 ayat (2) UU no.1 tahun 1974;Menimbang bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohonberhak mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum;Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon agar dapat mewakili kepentingan si anak untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan sudah secara otomatis ada pada Pemohon selaku pemegang hak asuh anak;Menimbang, bahwa dengan mendasari

tuntutan subsider yang memohonputusan yang seadiladilnya dan mendasari pertimbanganpertimbangan di atas,permohonan Pemohon agar dapat ditunjuk untuk dapat mewakili kepentingan sianak melakukan perbuatan hukum akan dikabulkan, namun sebagai pemegangkekuasaan orang tua;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntersegala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan dibawah ini;;Mengingat ,Undang Undang Nomor 23 Tahun

tidak melawan hukum,maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg. perkara ini dapatdiperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon ( Verstek );Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir, makaupaya damai malalui majelis dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154ayat 1 RBg.dan pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapatdilaksanakan, namun majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agarberbaik kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

dinyatakanbahwa Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum (premis mayor) di ataspaling tidak terdapat tiga unsur yakni adanya perselisihan dan pertengkarandalam rumah tangga, sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan,dimana ketiga unsur tersebut telah terpenuhi dalam fakta yang ditemukandalam proses persidangan (premis minor), sehingga dengan demikian alasanyang mendasari

kemudian sebagai pelakukekerasan fisik terhadap Saksi1 atas nama Sdr Rachmat dankawankawannya tidak pernah dihadirkan baik dalampemeriksaan oleh Penyidik Polrestabes Surabaya maupunPenyidik Pomal Lantamal V Surabaya untuk melakukanpenyidikan yang diduga melakukan kekerasan terhadap anakoleh Terdakwa, untuk membuat terang permasalahan inisedangkan menurut hemat kami selaku Penasihat hukum,Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 76K/PMT.III/BDG/AL/VII/201810.11.bahwa para penyidik memiliki legalitas dan mendasari

sesuaisurat permohonan pertimbangan hukuman NomorR/128/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.Bahwa benar keterangan para Saksi yang dihadirkan yaituSaksi1, Saksi4, Saksi Tamabahan1, Saksi Tambahan2 danSaksi Tambahan3 sebagai pengurus Rt atau warga Rt04bahwa Terdakwa adalah sosok pemimpin yang amanah wargaRT 04 RW VIII PBI (pondok benowo indah) dengan sangatbijaksana, peduli, dan dibawah kepemimpinannya warga sangatguyub rukun, aman, bersih rapi dan damai sesuai dengan suratpernyataan warga tanggal 18 Juli 2018.Mendasari

Dahlan Surabaya Nomor : VER / 006 /Ill / 2015 / Rumkit tanggal 22 Maret 2015.Bahwa benar pada waktu kejadian pemukulan terhadap Saksi2pada waktu itu Saksi2 baru berumur 15 (lima belas) tahun danmasih duduk di dibangku sekolah SMP.Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 76K/PMT.III/BDG/AL/VII/2018MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatBahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan PutusanPengadilan Militer IIl12 Surabaya Nomor

tangan di bawah ini:PENGGUGAT, lahir di Bogor 25 September 1995, umur 23 tahun, agama Islam,pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempatkediaman di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT , lahir di Bogor 25 Desember 1992, umur 26 tahun, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman diKecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakanterbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai orang anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkanoleh Bukti P.2 , identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan nyatatelah terbukti menurut hukum;Menimbang, bahwa dalil dalil yang ,mendasari

karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,,namun dalildalil yang mendasari

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakanterbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai orang anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkanoleh Bukti P.2 , identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan nyatatelah terbukti menurut hukum; Menimbang, bahwa dalil dalil yang ,mendasari

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakanterbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai orang anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkanoleh Bukti P.2, identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan nyatatelah terbukti menurut hukum;Menimbang, bahwa dalil dalil yang ,mendasari

Di samping itu mendasari Surat Keputusan tersebut, yaitu Peraturan PemerintahNo.32 Tahun 1979 pada pasal 9 menyatakan :Pegawai Negeri sipil diberhentikan tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana Penjara atau kurunganberdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangada hubungannya dengan Jabatan atau....dst.

ketentuan untuk melaksanakan ketentuanundang undang (Pasal 12 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011), berarti peraturanpemerintah Nomor 32 tahun 1979 adalah peraturan untuk melaksanakan ketentuanundang undang Nomor 43 tahun 1999, namun nyatanya pertimbangan hukumpengadilan Tata Usaha Negara Pangka Raya Nomor : 18 / G / 2013 / P.TUN.PLKtanggal 24 September 2013 telah salah menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku, yaitu :Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam pertimbanganhukumnya mendasari

putusan hanya berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 32tahun 1979 tetapi samasekali tidak ada mendasari putusannya kepada induk peraturanpemerintah tersebut yaitu : Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 terutama Pasal 23ayat (4 ) dari Undang Undang tersebut .Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Rayadalam putusanya Nomor 18/G/2013/P.TUN.

Karenanya, makapemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon,dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; Bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut menyampaikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya Termohon tidakkeberatan, adapun alasan/dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon,Termohon akan menjawab secara lisan sebagai berikut;e Bahwa, pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar

SYAIFUL IMAN, SH. akan tetapiternyata juga tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohondan Termohon adalah suami ikstri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon padapokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering SMS dengan lakilaki lain,Termohon tidak menepati janjinya untuk tetap taat kepada Pemohon, dan Termohonsering

Oleh karena itu secarahukum Pelawan eksekusi telah kehilangan kesempatan atau telahmelampaui waktu mengajukan perlawanan sebagaimana ditentukandalam peraturan perundangundangan ;e Bahwa dalam bagian Posita atau dalil permohonan Pelawan Eksekusitidak menjelaskan kejadian atau peristiwa atau fakta (fetelijke grownd)yang mendasari permohonannya.

Oleh karena itu secarahukum Pelawan eksekusi telah kehilangan kesempatan atau telahmelampaui waktu mengajukan perlawanan sebagaimana ditentukandalam peraturan perundangundangan ;Bahwa dalam bagian Posita atau dalil permohonan Pelawan Eksekusitidak menjelaskan kejadian atau peristiwa atau fakta (fetelijke grownd)yang mendasari permohonannya.

yang ditentukandalam undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh paraPemohon Kasasi/Tergugat II dan II dalam memori kasasinya tersebutpada pokoknya ialah:Bahwa para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan Ill dengan tegasmenyatakan tidak sependapat dan berkeberatan dengan PutusanPengadilan Tinggi Jakarta jo Putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat, sebab nyatanyata keliru dalam memberikan pertimbanganhukumnya yang mendasari

kepada Tergugat IIl adalahperbuatan melawan hukum, sehingga Akta Hibah Nomor 60tanggal 26 Agustus 1996 batal demi hukum;Bahwa sebagaimana alasanalasan yuridis para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan Ill tersebut di atas pada hakekatnya secara yuridispertimbangan hukum Judex Facti yang hanya mendasari suratbukti yang berupa foto copy, vide bukti P15 dan P16 adalahbertentangan dengan ketentuan yuridis formal tentang alat buktiyang dianggap sah secara hukum, sehingga dengan demikiansecara yuridis pertimbangan

Sehingga dengan demikian pendapatdan atau pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang mendasari putusannya haruslah dinyatakan dibatalkan;Bahwa lebih lanjut para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan Illdengan tegas menyatakan tidak sependapat dan berkeberatanatas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta halaman 89yang mendasari putusannya, yang akan dikutip sebagai berikutMenimbang, bahwa karena Akta Hibah Nomor 60 tanggal 26Agustus 1996 batal demi hukum, maka perbuatan Tergugat Illyang

Tuty HaryatiSubianto (Tergugat Ill), maka Sertifikat dan Surat Ukur tersebutharuslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;Bahwa sebagaimana uraian yuridis para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III sebagaimana dalildalil di atas, hakekat yuridisatas pertimbangan hukum hukum Pengadilan Tinggi Jakartanyatanyata telah keliru, baik dari segi penempatan yuridis alatbukti yang hanya berupa foto copy, namun dijadikan pijakanhukum dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya,menempatkan pihak

tercantum dalam akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 07 Tanggal 16 Februari 2021;

5. Menyatakan akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 07 Tanggal 16 Februari 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengusahaan yang di miliki oleh Tergugat I dan II serta pihak lain yang menyangkut tanah objek sengketa yang mendasari

I02/AD/X/2019MenimbangMenimbangberdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedangdisidangkan dengan seksama guna memperoleh alat buktiyang sah seperti yang diamanatkan oleh undangundang.Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter diketahul yang termasuk alat bukti yang sah ialah:keterangan saksi;keterangan ahli;abc. keterangan terdakwa;d. surat; danepetunjuk.: Bahwa selanjutnya

berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, Kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkandalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakimharus dengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaianantara keterangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang

paraSaksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satu danyang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkanoleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena daftarabsensi tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut peraturanperundangundangan sehingga dapat memberikan keyakinankepada Majelis Hakim, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX Bahwa dari perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukanhubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan/ 3 orang anak bernama : XX XX, Umur 23 tahun, XX XX, Umur 18 tahun dan XX XX, umur 11 tahun;2 Bahwa Pemohon berkehendak akan beristri lebih dari seorang(POLIGAMI) dengan seorang perempuan berstatus gadis yang bernama : XXXX , umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal diDs XXXX kab.Sampang ; Bahwaalasan yang mendasari

tingkat banding mempertimbangkan eksepsi yang diajukanTergugat/Pembanding I dan Tergugat I Intervensi/Pembanding II, untuk singkatnyadan untuk tidak mengulang hal yang sama, putusan ini merujuk kembali kepadaeksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding I dalam Jawabannyatersebut;Menimbang, bahwa salah satu dari eksepsi Tergugat/Pembanding I padapokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidakberwenang untuk menguji objek sengketa karena dasar penerbitan objek sengketadisebabkan dan mendasari

kepada adanya perubahan anggaran dasar perseroan,sehingga dengan dasar itu Tergugat/ Pembanding I mencatatkan perubahan tersebut;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan objek sengketa (bukti) benarTergugat/Pembanding menerbitkan objek sengketa in litis mendasari kepada AktaNotaris Nomor 11 tanggal 27 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris Yulita Harastiati,SH, berkedudukan di Bogor; Menimbang, bahwa Akta Notaris Nomor 11 tanggal 27 Mei 2011 padapokoknya menyatakan, Para Pemegang Saham PT.

Saksi DAUD MAMUN, dibawah sumpah menerangkan :e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan dengan menggunakan ketapel;e Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadapsaksi ;e Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Pakupetas RT.14RW.03, Dusun III Desa Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur,Kabupaten Kupang ;Hal. 5 dari 15, Putusan NO.173/Pid.B/2013/PN.OLM An.Sefnat NotiBahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya

Saksi VEKI HENDERIKUS MAMUN, dibawah sumpah menerangkan :Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan dengan menggunakan ketapel;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadapDaud Mamun selaku Bapak kandung saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Pakupetas RT.14RW.03, Dusun Ill Desa Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur,Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya peristiwatersebut;Bahwa

Ladami telah meninggaldunia, yang mendasari petitum ini adalah posita angka 4, dan untuk mendukung positadan petitum tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P.5 dan P.6, atasbukti surat tersebut, maka harus dinyatakan bahwa Mamur, BA bin H.

Ladami telahmeninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2011, dan dinyatakan pula sebagai pewaris(muwaris), sehingga petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam posita angka 2 yang dituangkan dalam petitumangka 3, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan adiknya yang bernama MunifRahman adalah anak kandung dari Mamur dan Masita;Menimbang, bahwa yang mendasari posita dan petitum tersebut adalah karenasemasa hidupnya Mamur, BA bin H.

Ex pasal 1 angka angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor. 54Tahun 2007; Menimbang, bahwa berdasarkan batasanbatasan dari definisi tersebutdiatas, maka jelaslah bahwa yang dialihkan dari orang tua kandung kepadaorang tua angkat hanyalah kegiatankegiatan merawat, mendidik danmembesarkan anak tersebut, dan hal ini dilakukan adalah sematamata demi10kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkankesejahteraan anak dan perlindungan anak ; Menimbang, bahwa motif yang mendasari/mendorong yang menjadi

latarbelakang kedua orang tua kandung dari anak tersebut rela melepaskananaknya diangkat oleh Pemohon dan Pemohon II adalah disamping karenapara Pemohon masih ada hubungan famili juga disebabkan karena orang tuadari anak angkat tersebut menginginkan agar agar dapat tumbuh kembangsecara baik ; Menimbang, bahwa adapun yang menjadi motif yang mendasari/mendorang yang menjadi latar belakang Pemohon dan Pemohon Il sangatberkeinginan untuk mengangkat anak tersebut adalah disamping didasarioleh keinginan

Gugatanbahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00122/107/07,tanggal 14 Agustus 2012 Masa Pajak Desember 2007 dengan jumlah sanksi yang masih harus dibs77.158.051,00 dan Surat Teguran Nomor: ST10001/WPJ.18/KP.0404/2012 tanggal 13 Desember 2bahwa Penggugat kemudian mengajukan gugatan atas Surat Teguran Nomor: ST10001/VKP.0404/2012 tanggal 13 Desember 2012 melalui surat nomor: 0357/TS/XII/2012 tanggal 26 De2012 dengan alasan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang mendasari

Oditur Militer tersebut, pihak KesatuanTerdakwa Denpal Divisi 1 Kostrad telah memberikan jawaban surat sebanyak 2 (dua) kali,yaitu Surat jawaban dari Komandan Denpal Divif 1 Kostrad Nomor B/173/VII/2020 tanggal16 Juli 2020 dan surat jawaban dari Komandan Denpal Divif 1 Kostrad NomorB/197/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwaTerdakwa Dedi Handi, Serda NRP 31050212510484 tidak dapat dihadirkan dipersidanganPengadilan Militer IIlO8 Jakarta.Menimbang, bahwa dengan mendasari

perang.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telan cukup memenuhiunsurunsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke2 Jo Ayat (2)KUHPM.Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SertuJarwanto dan Saksi atas nama Prada Waluyo telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidakhadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan,maka dengan mendasari