195/Pid.Sus/2015/PN Bir

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen tanggal14 Desember 2015 Nomor 195 / Pid. Sus /2015 / PN Bir sejak tanggal 17Desember 2015 s/d tanggal 14 Februari 2016 ;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh PenasihatHukum 1. MUHAMMAD HUSIN, SH, 2.

Nomor 195 / Pen.Pid.

Sus /2015 / PN Bir tanggal 17 November 2015 tentang penunjukan MajelisHakim ; Penetapan Hakim tanggal 14 November 2015 Nomor 195/ Pen.Pid. Sus/2015/PN Bir tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas ;Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2015/PN Bir3.

MUCHTAR,S.H.2.IRWANTO, SH.Panitera PenggantiFADHILAHHalaman 23 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2015/PN BirHalaman 24 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2015/PN BirHalaman 25 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2015/PN Bir

195/Pdt.P/2015/PN.Bdg

PENETAPANNo.195/Pdt.P/2015/PN.Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kls.IA Khusus Bandung yang memeriksa danmengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:LIE LY CHING,bertempat tinggal di Perum.

Batu Mas Blok L3B, Rt. 004,RW.008, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol,Bandung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengtadilan Negeri Kls.IAKhusus Bandung Nomor : 195/Pdt.P/2015/PN.Bdg, tanggal 04 Mei 2015, tentangPenunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kls.IA KhususBandung Nomor : 195/Pdt.P/2015/PN.Bdg, tanggal 05 Mei 2015 tentangPenetapan hari sidang;Telah membaca

surat permohonan Pemohon ;Telah melihat dan memeriksa surat surat bukti yang diajukan olehPemohon ;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di persidangan ;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal23 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls.lAKhusus Bandung, tanggal 23 April 2015, di bawah Register Nomor : 195/Pdt.P/2015/PN.Bdg, telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :1.

Fotocopy Kartu Keluarga No. : 3273112810130006, tanggal 28102013atas Nama Kepala Keluarga TJUHUN SAN, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung, selanjutnya diberitanda (P4);Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2015/PN.Bdg5.

ASEP DEDI SUWASTA, SH., MH.Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2015/PN.Bdg

Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon berdalil bahwa Pasal 2 ayat (1)Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 yang merupakaninti atau run dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014tersebut bertentangan dengan Pasal 60 ayat (2) huruf C PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa,Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Pasal 133ayat (2) huruf C UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu LintasDan Angkutan Jalan;.

Bila dibaca dalam Pasal 1 ayat(1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 disebutkantentang adanya Pembatasan, namun dalam Pasal 2 ayat (1) PeraturanGubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 kata Pembatasansebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI JakartaNomor 195 Tahun 2014 berubah menjadi kata Dilarang.Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengankata pembatasan adalah proses, cara, dan perbuatan membatasi.Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan

Asas Keadilan1.Bahwa pemilihan kata Dilarang yang digunakan oleh Termohon dalamPasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014sangat bertentangan dengan Keadilan.

Menyatakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motorbatal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan GubernurProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 TentangPembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan suratsurat bukti berupa:1.

Thamrin (segman Bundaran HI sampai dengan Bundaran Air MancurMonas) dan Jalan Merdeka Barat.Bahwa setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan GubernurNomor 195 Tahun 2014 selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 16 Desember2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 maka Termohon memandangperlu. melakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan PeraturanGubernur Nomor 195 Tahun 2014 tersebut;Bahwa dari hasil evaluasi diketahui kendaraan bermotor yang melintasi JI.MH.

195/Pdt.G/2020/PA.Bpp

PUTUSANNomor 195/Pdt.G/2020/PA.Bpp=DDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara CeraiGugat antara:XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan, 26 Mei 1985, Agama Islam,Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Hotel, Tempattinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,sebagai Penggugat;melawanXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Islam,Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan Swasta, Tempattinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depanpersidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari2020 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan manadidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan denganregister Nomor 195

/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagaiberikut : Putusan Nomor 195/Padt.G/2020/PA.Bpp 1 dari 10Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah padatanggal 10 Juli 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan,Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat sesuai denganDuplikat Akta Nikah Nomor: 0468/023/VII/2007 tanggal 23 Januari2020;Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal

lihat langsung oleh Penggugat pada tanggal 22 Januari 2020di rumah kosan yang di sewa oleh Tergugat dan hal ini sudah dilaporkan ke pada kepolisian oleh Penggugat;Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidakpernah menunjukkan i'tikad baik, sehingga Penggugat sudah tidakada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tanggabersama Tergugat;Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 22 Januari 2020, yang Putusan Nomor 195

Pendaftaran :Rp 30.000, Proses :Rp 50.000, Pemanggilan > Rp 350.000, PNBP Pemanggilan : Rp 20.000, Redaksi :Rp 10.000, Meterai : Rp 6.000,Jumlah :Rp 466.000, Putusan Nomor 195/Padt.G/2020/PA.Bpp 10 dari 10

195/Pdt.P/2018/PA.JB

PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2018/PA.JB.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telahmenjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan /itsbat nikah antara :Pemohon I, NIK. 317XXXXXXXXXX, lahir tanggal XX Mei XXXX/umur XXtahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota JakartaBarat, untuk selanjutnya disebut Pemohon ;Pemohon Il, lahir XX Juli

Bahwa Pemohon dengan Pemohon II telah melangsungkanpernikahan menurut agama Islam pada tanggal 24 Agustus 1999 diAngke, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, dengan wali nasabHalaman 1 dari 10 Penetapan No. 195/Pdt.P/2018/PA.JB. tgl 05 September 2018ayah kandung Pemohon II bernama Iwan, dengan munakih UstazHasan, mahar berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar binIwan (Saudara Pemohon Il);2.

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkaraBerdasarkan dalildalil serta alasanalasan Pemohon danPemohon II sebagaimana diauraikan diatas, maka dengan ini Pemohon Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 195/Pdt.P/2018/PA.JB. tgl 05 September 2018dan Pemohon II secara bersamasama memohon kiranya Ketua/ majelishakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa perkara inimenjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :Primer :1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;2.

Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il(Pemohon II) yang dilaksanakan di Angke, Kecamatan Tambora, KotaJakarta Barat pada tanggal 24 Agustus 1999;Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 195/Pdt.P/2018/PA.JB. tgl 05 September 20183. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon Il untukmencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat;4.

Nasir S., S.H., M.H.I.Panitera Pengganti,Ahlan, S.H.Perincian biaya perkara :Pendaftaran Rp 30.000,2 Proses Rp 75.000,3 Panggilan Rp 200.000,Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 195/Pdt.P/2018/PA.JB. tgl 05 September 2018BR OW Redaksi Rp 5.000,45 Meterai Rp 6.000,5Jumlah Rp 316.000,Halaman 10 dari 10 Penetapan No. 195/Pdt.P/2018/PA.JB. tg 05 September 2018

195/Pdt.G/2014/PA Sidrap

PUTUSANNomor 195/Pdt.G/2014/PA SidrapBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalamperkara cerai gugat antara :XXXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan lou RumahTangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Dusun VAllakuang, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae,Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat

Allakuang, Kecamatan Maritengngae, KabupatenSidenreng Rappang, sekarang tidak diketahui alamatnya didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia,selanjutnyadisebut Tergu gat;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan pihak berperkara;Setelah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2014yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang,Nomor 195

No. 195/Pdt.G/2014/PA Sidrapdi Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappangselama 3 tahun lamanya dan dikaruniai seorang anak bernamaXXXXXXXXXXXXXXX umur 11 bulan anak tersebut saat ini ikut bersamaPenggugat.. Bahwapadabulan Agustus 2012 rumah tangga penggugat dengan tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengakaran disebabkan karena penggugatmemiliki sifat pecemburu, suka marahmarah dan sering memukulpenguggat..

No. 195/Pdt.G/2014/PA SidrapBahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Penggugat datangmenghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 195/Pdt.G/2014/PASidrap tanggal 01 April 2014 bahwa Jurusita Pengganti tidak bertemu denganTergugat di alamat sebagai tercantum pada surat gugatan Penggugat karenaTergugat sudah ke Soroako sejak empat bulan.Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengetahui lagi alamat Tergugatselain yang tercantum

No. 195/Pdt.G/2014/PA SidrapPerincian Biaya Perkara :Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,Biaya ATK Rp 50.000,Biaya Panggilan Rp 250.000,Biaya redaksi Rp 5.000,Biaya Meterai Rp 6.000,Jumlah Rp 341.000,(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)Hal. 9dari 9 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2014/PA Sidrap

195/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Dan pada saat saudara ( BM )Him 11 dari 42 hlm Putusan No. 195/Padt.G/2021/PA. Mb!sedang menunggu di ruang tamu, datanglah adik penggugat khulu.Dan pada saat adik penggugat khulu datang saya sedang berada diruang TV bukan berduaan dengan saudara ( BM ).

Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.Him 12 dari 42 hlm Putusan No. 195/Padt.G/2021/PA. Mb!2. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak saturaj' terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara BulianXXXXXXXXX XXXXXX XXXX.DALAM REKONVENSI :1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.2.

Bukti SaksiHim 13 dari 42 hlm Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl1.

Pasal 73UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danHim 25 dari 42 hlm Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA. Mb!

Tetapi, suaminya tidak boleh meminta kepadaHim 31 dari 42 hlm Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA. Mb!istrinya. Karena, pemberian ini didasarkan atas keridhaan istrinya dan bukanatas tekanan dari suami.

M E N G A D I L I- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Agilo Tranggono Setiana alias Angelo ; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.195/Pid.Sus/ 2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 21-Mei-2018., yang dimintakan banding tersebut - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2000,- ( dua ribu rupiah) ;

dengan tanggal 25 Agustus 2018 ;11.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal26Agustus2018 sampai dengan 25September2018 ;Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, bahkan sejak pemeriksaanpertama di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdakwa menolakdidampingi Penasihat Hukum yang disediakan oleh Pengadilan ;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.195

pengobatan atas ketergantunganNarkotika berupa Perintah Rehabilitasi yang untuk itu telah dilampirkanRekomendasi Rehabilitasi Nomor R/210/XI/Ka/rh./00.04/2017/BNNKJAKSELtertanggal 14Nopember2017 dari BNN Kota Jakarta Selatan ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi mempelajaridengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan NegeriJakarta Timur suratsurat bukti dan suratsurat lainnya yang berhubungan denganperkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.195

tahanan dan menurutketentuan pasal 21 jo. 27 ayat (1), ayat (2) dan pasal 193 ayat (2)b KUHAP tidakada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap beradadalam tahanan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwaditahan dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakimtinkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus,menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.195

tersebut ;Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanyadibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undangundang Republik IndonesiaNo.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UndangUndang No.8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan yangbersangkutan ;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Terdakwa Agilo Tranggono Setianaalias Angelo ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.195

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Soni Susanto bin Ahmad badawi) terhadap Penggugat (Parwanti binti Darmo Suwito);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195. 000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Mengadili:

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN Tab tanggal 15 November 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
• Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Seribu No.16, Desa DauhPeken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan,Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai TurutTerbanding Il semula Turut Tergugat Il ;Pengadilan Tinggi tersebut;Telan membaca berkas perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN Tab. Tanggal 15 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :DALAM PROVISI :1.

2021;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa tentang permohonan banding, pasal 199 ayat(1)RBg (Rechts Reglement Buitengewesten), pada pokoknya telah menentukanbahwa pengajuan pemeriksaan perkara ke pengadilan tingkat banding, harusdiajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusandijatunkan oleh pengadilan Negeri ;Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penggugat / Pembanding telahmengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan NegeriTabanan tanggal 15 Nopember 2021 Nomor: 195

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor:195/Pdt.G/2021/PN.Tab, tanggal 15 November 2021 yang dimohonkanbanding tersebut;3.

Menghukum Pembanding, dahulu Penggugat untuk membayar semuabiaya yang timbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari denganseksama berkas perkara beserta suratsurat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN Tab tanggal 15Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 240/PDT/2021/PT.DPSNovember 2021 dan memori banding dari Pembanding semula Penggugatserta kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat ,dan turut Terbanding

besarnya biaya perkara pada tingkatbanding akan ditentukan dalam amar putusan ini;Memperhatikan ketentuan dalam RBg (RechtreglementBuitengewesten), Kitab UndangUndang Hukum Perdata,Undang UndangNo.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo UndangUndang Nomor49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum., serta peraturan perundangundangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;Mengadili: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 195

M E N G A D I L I :

Menerimana permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

DALAM PROVISI

Dengan Mengadili Sendiri

Menyatakan gugatan Provisi dari Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 195

/Pdt.G/2017/PN.Smr tanggal 10 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 195/Pdt.G/2017/PN.Smr tanggal 10 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Berkas perkara perdata Nomor: 195/Pdt.G/2017/PT.Smr., dan SuratSurat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan suratgugatannya tertanggal 9 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 11 Desember 2017dalam Register Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Smr telah mengajukan gugatansebagai berikut:Hal. 3 dari 76 halaman Putusan Nomor: 158/PDT/2018/PT.SMRPokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan

69 dari 76 halaman Putusan Nomor: 158/PDT/2018/PT.SMRDALAM EKSEPSI :> Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat VI ;DALAM POKOK PERKARA :> Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;> Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbulsejumlan Rp. 2.177.000, (dua juta seratus tujuh puluh tujuh riburupiah);Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 Juli 2018 Nomor: 195

(Rechtsreglement Buitengewesten), pada pokoknya telahmenentukan bahwa pengajuan pemeriksaan perkara ke Pengadilan TingkatBanding, harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) harisetelah putusan dijatunkan oleh Pengadilan Negeri atau setelahdiberitahukan kepada pihak yang tidak hadir;Menimbang, bahwa in casu, terhadap putusan Pengadilan NegeriSamarinda perkara Nomor 195/Pdt.G/2017/PN.Smr tanggal 10 Juli 2018tersebut yang diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugattanggal 12 Juli 2018

VI/Terbanding VI oleh Majelis Hakim Tingkatpertama telah dipertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar,maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alin dandijadikan dasar pertimbangan dalam eksepsi pada putusan tingkat banding,oleh karena nya eksepsi dari Tergugat I/Terbanding dan Tergugat VI/Terbanding VI dapat dibenarkan dan menerima eksepsi Tergugat 1/Terbanding dan Tergugat VI/Terbanding VI, sehingga putusan PengadilanNegeri Samarinda tanggal10 Juli 2018 Nomor 195

,dalam eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan;DALAM POKOK PERKARA:Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelan mempelajari danmencermati secara seksama berkas perkara yang memuat berita acarapemeriksaan persidangan dan suratsurat bukti serta salinan resmi putusanPengadilan Negeri Samarinda Nomor 195/Pdt.G/2017/PN.Smr., tanggal 10Juli 2018, maka Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui danmembenarkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, oleh karenaHal. 73 dari 76 halaman Putusan Nomor

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 07 Agustus 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Meulaboh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

195/Pdt.G/2024/MS.Mbo

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perkara permohonan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN.Sby di Cabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

195/Pdt.P/2023/PN Sby

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Pkb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayarbiaya perkara ini sejumlah Rp.496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

195/Pdt.G/2020/PA.Pkb

PENETAPANNomor 195/Pdt.G/2020/PA.

No. 195/Pdt.G/2020/PA.

No. 195/Pdt.G/2020/PA. PkbMENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Pkb dari Penggugat ;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara ;3.

No. 195/Pdt.G/2020/PA. PkbRincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,002. Biaya Proses : Rp. 50.000,003. Biaya Panggilan : Rp. 380.000,004. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T: Rp. 20.000,005. Redaksi : Rp. 10.000,006. Matera : Rp. 6.000,00Jumlah : Rp. 496.000,00(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2020/PA. Pkb

195/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugatdengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuanhalaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 195/Pdt.G/2020/PA.Bitg.halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 195/Pdt.G/2020/PA.Bitg.perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatuperkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalanterakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalah rumah

: 195/Pdt.G/2020/PA.Bitg.6.

/Pdt.G/2020/PA.Bitg.halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 195/Pdt.G/2020/PA.Bitg.pihak.

/Pdt.G/2020/PA.Bitg.halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 195/Pdt.G/2020/PA.Bitg.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka MajelisHakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;2.

Biaya Materai : Rp. 6.000,Jumlah >: Rp. 376.000,(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 195/Pdt.G/2020/PA.Bitg.halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 195/Pdt.G/2020/PA.Bitg.

195/G/2015/PTUN-JKT

/G/2015/PTUNJKT.Nomor : 195/PENDIS/2015/PTUNJKT., tanggal 18 September 2015 tentangPemeriksaan dengan Acara Biasa ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 195/PENMH/2015/PTUNJKT, tanggal 18 September 2015 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;Telah membaca Surat Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 195/G/2015/PTUNJKT, tanggal 21 September 2015 tentangPenunjukan Panitera Pengganti;Telah membaca Penetapan Hakim

Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 195/PENPP/2015/PTUNJKT., tanggal 22 September2015, tentang Pemeriksaan Persiapan;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 195/PENHS/2015/PTUNJKT., tanggal 21 Oktober2015, tentang Hari Sidang ;Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :195/G/2015/PTUNJKT, tanggal 17 Desember 2015 tentang diterimanyaAsosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat APKOMINDO sebagai PihakTergugat

Tidak ada kepentinganPenggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa olehTergugat;Halaman 37 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUNJKT..

;Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dihubungkan dengan kondisisaat ini, yaitu :Halaman 80 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUNJKT.

Rp. 10.000,JUMLAH Rp 387.000.,( Tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah ).Halaman 85 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUNJKT.

195/Pid.Sus/2019/PN Plw

PUTUSANNomor 195/Pid.Sus/2019/PN PlwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :1. Nama lengkap : Sastra Sembiring Als Sastra Bin SeraniSembiring2. Tempat lahir : Binjai (Sumut)3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/17 Agustus 19824. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6.

MUTIARA CITRA KHARISMA,SH,.MHHalaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/Pid. Sus/2019/PN PlwAdvokat/Penasihat Hukum LBH Paham Indonesia yang beralamat di Jalan JambuRT.04 RW. 04 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci KabupatenPelalawan berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan surat penetapanNomor 195/Pid.Sus/2019/PN Plw tertanggal 3 Juli 2019 ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 195/Pid.

Sus/2019/PNPlw tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid. Sus/2019/PN Plw tanggal 27 Juni2019 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:i.

Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis di sisihkan untukPengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,79 gram.Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat danMakanan Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian NomorHalaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN PlwPM.01.03.941.04.19.K.243 tanggal 15 April 2019 dikuatkan dengan Berita AcaraPelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotikajenis sabu An.

Nurrahmi, S.H.Rahmat Hidayat Batubara, S.T.S.H.M.H.Panitera Pengganti,Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN PlwWuri Yulianti, S.T.,S.H.Halaman 18 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Plw

195/Pdt.P/2017/PA.Cbd

Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calonSuaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usiaanak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Hal2 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbd1.

hubungan kerabat, hubungandarah dan saudara sesusuan; Bahwa saya dengan calon suami sudah saling mengenal sejak satubulan lalu, sudah saling menjalin cinta atau berpacaran dan salingmencintai ; Bahwa saya belum pernah melakukan hubungan badan dengan calonsuami; Bahwa saya mau menikah dengan calon suami bukan karena paksaanorang tua tetapi karena saling mencintai; Bahwa saya telah memikirkan matangmatang untuk menikah di usia mudadan sudah siap menjadi iobu rumah tangga;Hal 3 dari 6 hal Pen.No. 195

diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan DispensasiKawin ke Pengadilan Agama Cibadak dengan alasan bahwa anak Pemohonyang bernama Maryam binti Margono akan melaksanakan pernikahan,namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Cibitung Kabupaten Sukabumikarena usia anak tersebut belum mencapai 19 tahun, sementara anakPemohon dengan calon suaminya yang bernama Yogi bin Ukus telah menjalinhubungan dan sulit dipisahkan serta nasehat Pemohon sudah tidak dihiraukanHal 4 dari 6 hal Pen.No. 195

Redaksi bee ee ee tee tee eee eet tt tee tet ttttee tee eeeeee RP. 5.000,Jumlah cay PSNI RE AME TaUIeTeeGmsraesiem: omsia IOs 1e1nOL)enced (seratus delapan puluh satu ribu rupiah ) Hal6 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbdHal7 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbdHal8 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbdHal 9 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbdHal 10 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbdHal 11 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbdHal 12 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbdHal 13

dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbdHal 14 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbdHal 15 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbdHal 16 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbdHal 17 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbdHal 18 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbdHal 19 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbd

195/Pdt.G/2020/PA.Plj

PUTUSANNomor 195/Pdt.G/2020/PA.PIj.Zz WEN zyADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Batusangkar, 19 April 1977, agamaIslam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempatkediaman di, Kabupaten Dharmasraya, sebagaiPemohon;LawanTERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjung Ampalu

, 10 Agustus1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di,Kabupaten Dharmasraya, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan suratnyatanggal 08 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Pj.tanggal 08 September 2020

SAKSI I, tempat dan tanggal lahir, Muara Lembu, 11 Juni 1971,agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempattinggal di, Kabupaten Dharmasraya, saksi merupakan tetangga rumahkediaman bersama Pemohon dan Termohon, saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Saksi kenal dengan Termohon namanyaTERMOHON; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohonmembina rumah tangga diHalaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Pj.

Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkanTermohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruhorang lain sebagai wakil atau kKuasanya yang sah, meskipun menurut beritaacara panggilan (relaas) Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.PIlj. tanggal 10 SeptemberHalaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Pj.2020 dan tanggal 18 September 2020 yang dibacakan di persidanganTermohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yangberlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu

Meterai : Ro 6.000,00Jumlah Rp 536.000,00(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.PIj.

195/Pdt.G/2020/PA.Srh

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.SrhNikah Nomor: 226/26/II/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama(K.U.A) Kecamatan Perbaungan pada tanggal 03 Pebruari 2003.2. Bahwa sebelum pisah rumah, Penggugat dan Tergugat bertempattinggal dikediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada alamatTergugat tersebut diatas. Kemudian dari hubungan pernikahan Penggugatdan Tergugat telah dikaruniai anak;3.

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.SrhTergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Srhdan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salahseorang dari Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yaitu Nahdiyatul Ummah,S.Ag., M.H., yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporanmediator upaya mediasi tidak berhasil.

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Srh4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januaritahun 2020, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersamadan pulang kerumah orang tua Tergugat;5.

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Srhpanggilan .4. Biaya redaksi Rp 10.000,005. Biaya meterai Rp 6.000,00 Jumlah Rp 991.000,00(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Halaman 15 dari 15 him. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Srh