Ditemukan 5493 data
276 — 75
Cq KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN SEKTOR MEDAN HELVETIA
1.MICHAEL SASAMBI
2.JULIO MAWUNTU
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Sulawesi Utara, Cq. Kapolres Kota Bitung
332 — 96
Pemohon:
1.MICHAEL SASAMBI
2.JULIO MAWUNTU
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Sulawesi Utara, Cq. Kapolres Kota Bitung
4 — 2
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA
TAUFIKURRAHMAN
Termohon:
Pemerintah Negara RI Cq Kapolri Cq Kapolda Kalimantan Selatan Cq Kepala Kepolisian Resor Tabalong
80 — 17
Pemohon:
TAUFIKURRAHMAN
Termohon:
Pemerintah Negara RI Cq Kapolri Cq Kapolda Kalimantan Selatan Cq Kepala Kepolisian Resor Tabalong
58 — 14
KAPOLRI cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
JHON LUTHER SIJABAT
Termohon:
KAPOLRI c.q. KAPOLDASU.Cq. Kepolisian Ressort Kota Besar Medan c.q. kepolisian Sektor Sunggal.
34 — 10
Pemohon:
JHON LUTHER SIJABAT
Termohon:
KAPOLRI c.q. KAPOLDASU.Cq. Kepolisian Ressort Kota Besar Medan c.q. kepolisian Sektor Sunggal.
Richie
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia KAPOLRI
2.Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya
92 — 31
Pemohon:
Richie
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia KAPOLRI
2.Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya
Novry Maukar alias Buang
Termohon:
Kapolri cq Kapolda Sulawesi Utara cq Kapolres Minahasa cq Kasat Reskrim Polres Minahasa
12 — 0
Pemohon:
Novry Maukar alias Buang
Termohon:
Kapolri cq Kapolda Sulawesi Utara cq Kapolres Minahasa cq Kasat Reskrim Polres Minahasa
50 — 14
KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut,
1.MULYADI
2.LOIS
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Riau Cq. Kapolres Inhu, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Lirik
37 — 4
Pemohon:
1.MULYADI
2.LOIS
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Riau Cq. Kapolres Inhu, Cq. Kepala Kepolisian Sektor LirikDalam Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana juga mengatur mengenai caramelakukan penyelidikan yaitu. dengan pengolahan TKP, pengamatan,wawancara, pembuntutan, penyamaran, pembelian terselubung, penyerahan dibawah pengawasan, pelacakan, dan/atau penelitian dan analisis dokumen.Terhadap sasaran penyelidikan meliputi orang, benda atau barang, tempat,peristiwa dan/atau kegiatan;Menimbang, bahwa sebelum melakukan penyelidikan, penyelidik wajibmembuat rencana penyelidikan
yang diajukan kepada penyidik, paling sedikitmemuat surat perintah penyelidikan, jumlah dan identitas penyidik/penyelidikyang akan melaksanakan penyelidikan, objek, Sasaran dan target hasilpenyelidikan, kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan,peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatanpenyelidikan, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;dan kebutuhan anggaran penyelidikan (vide Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 6Tahun 2019 tentang
Termohon juga telah melakukan proses penyitaanterhadap barang bukti sebagaimana termuat dalam bukti T29 sampai denganT33; Hakim menilai proses penyelidikan dalam kasus ini telah dilakukan sesuaiPeraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yangdiatur dalam Pasal 5, 6, 7, 8 dan 9 sehingga tidak ada alasan untuk menyatakantidak ada penyelidikan seperti dalil Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakimmengambil alih pendapat ahli dalam perkara
MOH SALEH bin SUPARTO alm
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KAPOLRI cq KAPOLDA cq KAPOLRES cq KAPOLSEK BESUK
19 — 12
Pemohon:
MOH SALEH bin SUPARTO alm
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KAPOLRI cq KAPOLDA cq KAPOLRES cq KAPOLSEK BESUK
Termohon:
1.Pemerintah RI cq KAPOLRI cq KAPOLDA JAMBI cq DIRESKRIMUM POLDA JAMBI
2.Pemerintah RI cq KAJAGUNG RI cq KEJATI JAMBI
3.Pemerintah RI cq KAPOLRI cq KAPOLDA JAMBI cq KAPOLRESTA JAMBI cq KASATRESKRIM POLRESTA JAMBI
64 — 16
YUNITA SARI ANGGRAINI
Termohon:
1.Pemerintah RI cq KAPOLRI cq KAPOLDA JAMBI cq DIRESKRIMUM POLDA JAMBI
2.Pemerintah RI cq KAJAGUNG RI cq KEJATI JAMBI
3.Pemerintah RI cq KAPOLRI cq KAPOLDA JAMBI cq KAPOLRESTA JAMBI cq KASATRESKRIM POLRESTA JAMBI
SAMUEL BUDIONO
Tergugat:
1.DAVID ERY LASTONO
2.PUJIANTOK
3.KAPOLRI CQ KAPOLDA JATIM CQ KAPOLRES MADIUN CQ KASAT RESKRIM POLRES MADIUN
4.KAPOLRI CQ BARESKRIM POLRI CQ KAROWASIDIK BARESKRIM POLRI
5.KADIV PROPAM MABES POLRI
6.KOMNASHAM
78 — 21
Penggugat:
SAMUEL BUDIONO
Tergugat:
1.DAVID ERY LASTONO
2.PUJIANTOK
3.KAPOLRI CQ KAPOLDA JATIM CQ KAPOLRES MADIUN CQ KASAT RESKRIM POLRES MADIUN
4.KAPOLRI CQ BARESKRIM POLRI CQ KAROWASIDIK BARESKRIM POLRI
5.KADIV PROPAM MABES POLRI
6.KOMNASHAM
144 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRESIDEN RI di JAKARTA, Cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) di JAKARTA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT (KAPOLDA) di PADANG, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT (KAPOLRES PASAMAN BARAT) Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KINALI (KAPOLSEK KINALI) tersebut;
Presiden RI diJakarta, Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) diJakarta, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat(Kapolda) di Padang, Cq. Kepala Kepolisian Resor PasamanBarat (Kapolres Pasaman Barat)VSTn. NAZAR, DK
Presiden RI diJakarta, Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) diJakarta, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat(Kapolda) di Padang, Cg. Kepala Kepolisian Resor PasamanBarat (Kapolres Pasaman Barat), berkedudukan di Jalan BhinekaTunggal Ika Nomor 60 Simpang Empat, Cq. Kepala KepolisianSektor Kinali (Kapolsek Kinali), berkedudukan di Jalan SultanKinari Nomor 6 Langgam, Kecamatan Kinali, Pasaman Barat,dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugeng Riyadi, SIK,M.H.
Kepala Kepolisian Negara Indonesia (Kapolri) di Jakarta Cq.Kepala kepolisian Daerah Sumatera Barat (Kapolda) di Padang Cq. KepalaHal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 375 PK/Pdt/2015Kepolisian Resor Pasaman Barat (Kapolres Pasaman Barat) di JIn. BhinekaTungga Ika Nomor 60 Simpang Empat Pasaman Barat, selanjutnya disebutsebgai Tergugat I, sebagaimana yang disebutkan dalam Posita gugatanPenggugat.
PRESIDEN RI di JAKARTA, Cq KEPALAKEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) di JAKARTA, Cg. KEPALAKEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT (KAPOLDA) di PADANG, Cg.KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT (KAPOLRES PASAMANBARAT) Cq.
Presiden RI di Jakarta, Cq KepalaKepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Jakarta, Cg. Kepala KepolisianDaerah Sumatera Barat (Kapolda) di Padang, Cq. Kepala Kepolisian ResorPasaman Barat (Kapolres Pasaman Barat) di Cg.
PRESIDENRI di JAKARTA, Cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA(KAPOLRI) di JAKARTA, Cg. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERABARAT (KAPOLDA) di PADANG, Cg. KEPALA KEPOLISIAN RESORPASAMAN BARAT (KAPOLRES PASAMAN' BARAT) Cg.
YAMARDIN AMAZIHONO Alias AMA FEDA
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sumut Cq Kapolres Nias Selatan Cq Kapolsek Lahusa
8 — 4
Pemohon:
YAMARDIN AMAZIHONO Alias AMA FEDA
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sumut Cq Kapolres Nias Selatan Cq Kapolsek Lahusa
PT UMBUL MAS WISESA
Termohon:
PEMERINTAH RI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRES LABUHANBATU Cq KASAT RESKRIM
64 — 113
Pemohon:
PT UMBUL MAS WISESA
Termohon:
PEMERINTAH RI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRES LABUHANBATU Cq KASAT RESKRIM
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Boalemo,Cq Kasat Lantas Polres Boalemo
92 — 20
IP
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Boalemo,Cq Kasat Lantas Polres Boalemo
MURNI NURLIANA HUTASOIT,
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq, KAPOLRES PELABUHAN BELAWAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN LABUHAN
3 — 3
Pemohon:
MURNI NURLIANA HUTASOIT,
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq, KAPOLRES PELABUHAN BELAWAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN LABUHAN
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA BENGKULU Cq KAPOLRES SELUMA Cq KAPOLSEK TALO CQ
42 — 13
YUHARAN
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA BENGKULU Cq KAPOLRES SELUMA Cq KAPOLSEK TALO CQ
AGUS ENDANG PURWANTO Als ENG PIAU
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
2.KEPALA KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN BELAWAN
120 — 52
Pol : LP/2005/K3/X/2001/OPS/TABES tanggal 05 Oktober 2001 di Poltabes MS yang dilakukan oleh TERMOHON adalah bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri No. 21 tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan Juncto Pasal 12 huruf c Peraturan Kapolri No. 16 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- Memerintahkan TERMOHON untuk memproses/menindaklanjuti Laporan Polisi No.