Bahwa tujuan pembentukan UndangUndang Pengadilanscbagaimana diuraikan dalam penjelasan UndangUndang No. 14Tahun 2002 adalah merupakan jenjang pemeriksaan ulang meliputiaspek penerapan hukum dan aspek fakta yang mendasari terjadinyasengketa perpajakan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Tahun 2002, bahwaPengadilan Pajak telah salah menerapkan UU karena tidakmempertimbangkan teknis penilaian pajak yang benar berkaitandengan adanya mutasi bank yang dianggap sebagai penjualan tetapitidak selaras (unmatching) dengan mutasi kuantitas barang yangterjual, dalam hal ini diajukan alasan keberatan dengan uraiansebagai berikut :bahwa faktafakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakanadalah terutama diakibatkan sistem penilaian pihak PetugasPemeriksa Pajak yang tidak benar menyangkut

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dengan kedua belahpihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

tempat tinggal selama kuranglebih 5 bulan, namun penyebabnya bukanlah karena cekcok danbukan pula karena tergugat menderita lemah sahwat atau impotentetapi hanya penggugat tidak pernah memberi kesempatan kepadatergugat untuk melakukan hubungan badan dengan alasanhaid,sakit perut, tidak enak badan dan lain lain, dan tergugat pergihanya untuk memenuhi permintaan orang tuanya untuk menjaga rumahdan juga atas permintaan penggugat sendiri yang ingin istirahatdan menyendiri.Menimbang, bahwa penggugat mendasari

tergugat.Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka telah terbukti dalilbantahan tergugat yang menyatakan tergugat dalam keadaan sehattidak sedang mengidap penyakit impotensi.Menimbang, bahwa pasangan pengantin baru yang serumahselama kurang lebih 1 (satu) minggu dan tidak pernah melakukanhubungan badan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yanglain adalah merupakan peristiwa yang tidak lazim dan sudahbarang tentu ada factor penyebabnya yang sangat urgen dan perludiungkap.Menimbang, bahwa penggugat mendasari

Bahwa mendasari Pasal 14 ayat (3) menunjukkan perbuatan terdakwamenerima penyerahan psikotriopika tersebut yang bukan dari Apotek,Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, kepada bukan sebagaipengguna atau pasien, maka menerima penyerahan sedemikianadalahtidak sah dan melanggar Pasal 60 ayat (5) UndangUndang No.5Tahun 1997..

Bahwa demikian pula mendasari Pasal 14 ayat (4) menunjukkanperbuatan Terdakwa menerima penyerahan psikotropika tersebut yangbukan dari Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dandokter, dengan tidak mempunyai resep dokter, maka perbuatannya telahmelanggar Pasal 60 ayat (5) UndangUndang No.5 Tahun 1997..

Invoice Nomor GTR/22/060404tanggal 6 April 2004 dengan total tagihan USD 1.155,(Include PPN) berdasarkan Bank Receipt Voucher tanggal 12Mei 2004 dan Rekening Koran Pemohon Banding pada BankMandiri dengan Nomor Rek: 1220001118598 (Giro RupiahIDRCor) sebesar Rp 10.260.000,00, dengan perinciansebagai berikut....Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) berpendapatbahwa:Bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat dalam amarpertimbangannya karena hanya mendasari

Putusan Nomor 376/B/PK/PJK/201410.2.Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang dibatalkandengan dokumen pihak ketiga maupun dokumen resmi dariTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sendiri yang mendasari dibatalkannya Faktur Pajak tersebut,sehingga amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidaksesuai dengandan telah bertentangan dengan Pasal 76 danPasal 78 Undangundang Pengadilan Pajak;Bahwa seandainya pun Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dapat membuktikan Faktur Pajaktersebut

Majelis tetap meneliti Rekening Koran PemohonBanding dan terlihat bahwa Pemohon Banding memang tidakpernah menerima pembayaran atas tagihan sebagaimanaInvoice Nomor GTR/04/130104 tanggal 13 Januari 2004tersebut sehingga secara faktual Invoice NomorGTR/04/130104 tanggal 13 Januari 2004 tersebut telahdibatalkan;Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) berpendapatbahwa:Bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat dalam amarpertimbangannya karena hanya mendasari

pertimbangannyadengan analisa uang masuk dalam rekening Koran atasinvoice dari Faktur Pajak yang menurut Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) batal, padahal nyatanyata dalam uji bukti materi, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding)tidak dapat membuktikanFakturPajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang dibatalkandengan dokumen pihak ketiga maupun dokumen resmi dariTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sendiri yang mendasari dibatalkannya Faktur Pajak tersebut

yangkemudian menyatakan: ..sehingga Majelis berpendapatbahwa Faktur Pajak Nomor 0580000151 tanggal 23 Maret2004 telah dibatalkan dan diganti dengan Faktur PajakStandar Nomor EBYEB05800001 73 tanggal 28 Mei 2004;Bahwa nyatanyata dalam uji bukti materi, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak dapatmembuktikan Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajakyang dibatalkan dengan dokumen pihak ketiga maupundokumen resmi dari Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) sendiri yang mendasari

denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat(1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008,ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksidengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seoranganak ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimanadikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun seclemikin rupa sehingga jelas dan terang,sehingga gugatan PENGGUGAT kabur (obscuur libel), oleh karena dalam gugatannyaPENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas terhadap peristiwaperistiwa dan fakta fakta hukum yang mendasari ;3.

TENTANG.................13TENTANG HUKUMNYA DALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut diatas ; a Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya, terdiri dari Eksepsi, dalampokok perkara dan dalam Rekonpensi ; Menim bang, bahwa terhadap Eksepsi, Tergugat mendalilkan bahwa gugatanPenggugat kabur (Obscuur Libel), karena dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikansecara jelas terhadap peristiwaperistiwa dan faktafakta hukum yang mendasari

dimanaPenggugat tidak menyebutkan dasar hukum gugatannya secara jelas dan lengkap ; Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknyamendalilkan bahwa Penggugat dalam menyusun gugatann telah menguraikan secara jelasterhadap peristiwa dan faktafakta hukum yang mendasari gugatan ini, sehingga gugatanPenggugat telah memenuhi persyaratan formal, karenanya agar Eksepsi Tergugat ditolak ;Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, Majelis memberikan

oleh karenanya, tidak adanya posita tentang apa yang menjadidasar hukum timbulnya petitum itu dalam surat gugatan para penggugat,akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas (obscuur libel).Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.2398/K/Pdt/2017 yang menyatakan : Menimbang, bahwapositaposita dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat tidak dijelaskansecara jelas dan tegas apa yang sebenarnya menjadi dasar hukum(rechtelijke grond) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari

apabila surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk),dimana hal ini dapat menyebabkan suatu gugatan dikatakan tidak memenuhisyarat formil, dan agar gugatan memenuhi syarat formil, maka Penggugatdituntut untuk dapat menyusun atau memformulasikan dalildalil dalam suratgugatannya secara terang, dan jelas atau tegas (duidelijk), dan dalam positaatau fundamentum petendinya Penggugat harus dapat menjelaskan dasarhukum (rechts ground), dan harus pula menjelaskan kejadian atau peristiwayang mendasari

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.2398/K/Pdt/2017 yang menyatakan : Menimbang, bahwa positapositadalam surat gugatan yang diajukan Penggugat tidak dijelaskan secara jelas dantegas apa yang sebenarnya menjadi dasar hukum (rechtelijke grond) ataskejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, maka gugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakelijk verklaard)Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika dalam surat gugatanPenggugat, antara

Juni 2007;Bahwa perbuatan Tergugat yang menolak untuk menerbitkan ataumenandatangani permohonan suratsurat tanah Penggugat dengan alasanbahwa ada pihak lain yang mengakui tanah Penggugat tersebut adalahjelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebab Tergugatsebagai pelayan masyarakat seharusnya tidak serta merta menerimabegitu saja pengakuan orang lain atas tanah Penggugat tanpa didasaripada bukti yang benar menurut hukum, akan tetapi seharusnya Tergugatdapat melihat bukti hukum yang mendasari

Bahwa perbuatan Tergugat yang menolak untuk menerbitkan ataumenandatangani permohonan Suratsurat tanah Penggugat dengan alasanbahwa ada pihak lain yang mengakui tanah Penggugat tersebut adalahjelasjelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebabTergugat sebagai pelayan masyarakat seharusnya tidak serta mertamenerima begitu saja pengakuan orang lain atas tanah Penggugat tanpadidasari pada bukti yang benar menurut hukum, akan tetapi seharusnyaTergugat dapat melihat bukti hukum yang mendasari

dapat diakui sebagai Pemilikyang Sah dari tanah / lahan yang berkonflik dimaksud dengan tujuan agar dapatditerbitkan suratsurat tanah atas namanya sebagaimana yang dimaksud olehPihak Termohon PK / Penggugat dalam surat gugatannya, maka oleh karena itusudah sepantasnya juga jika Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) RepublikIndonesia yang Memeriksa Peninjauan Kembali (PK) atas perkara ini untukmemutuskan gugatan ini untuk ditolak.Adapun alasan putusan penolakan tersebut didasarkan karena sengketayang mendasari

Mendasari format gugatan yang sedemikian itu (in casu gugatanPenggugat) maka jelas tidak terlinat adanya pihak yang bersengketa karenabaik Penggugat, maupun Tergugat dan Tergugat Il kesemuanyamenguasakan (memberi kuasa) kepada Sdr. Alexander M.

Dengan demikianmaka mendasari pertimbangan hukum sedemikian itu, patut dinyatakanbahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) telah tidaklengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd);.

Mendasari penggolongan alatalat bukti tersebut,makan jelas kiranya alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang digunakanuntuk pembuktian perkara pidana.

I AURELIA SUBEKTI dan RAHMATUL ALFA ZIO ,yamg masih dibawah umur ; Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal8 September 2013 karena sakit ; Bahwa benar saksi mengetahui selama perkawinan Pemohondengan almarhum suami Pemohon ( ROHMAD SUBEKTI) adamemiliki Sebuah bangunan permanen terletak di KomplekPerumahan Permata Rhabayu Blok B No.33, atas namaPemohon FITRI MENDASARI , SHOFI AURELIA SUBEKTI danRAHMATUL ALFA ZIO ; Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon membutuhkan biayauntuk guna

Menyatakan bahwa Pemohon , FITRI MENDASARI, adalah orangtua( ibu) kandung dan sekaligus Wali Pengurus dari anakanak yang belumdewasa bernama : SHOFI AURELIA SUBEKTI, perempuan , lahir diBatam, tanggal 8 November 2010 ( tanggal delapan November duaribusepuluh ) dan RAHMATUL ALFA ZIO , lakilaki, lahir di Batam, tanggal 4November 2013 ( tanggal empat November duaribu tigabelas ) ;3.

Menyatakan memberi jin kepada Pemohon FITRI MENDASARI sebagaiorangtua (ibu) kandung dan sebagai wali pengurus sekaligus mewakillperbuatan hukum anakanak yang bernama SHOFI AURELIA SUBELTIdan RAHMATUL ALFA ZIO, anakanak sah dari perkawinan Pemohondengan ROHMAD SUBEKTI ( almarhum ) Khusus untuk membuat dan /atau menanda tangani suratsurat yang diperlukan dalam rangka menjualtanah dan bangunannya berdasarkan Sertifikanh Hak Guna Bangunan No.819, Desa/ Kel.

Sungai Pelungut, NIB 32.02.13.06.03748, letak tanah diKomplek Perumahan Permata Rhabayu Blok B No. 33 ; Surat Ukurtanggal 12/10/2011, No.00177/2011, Luasa 66m2 ( Enampuluh enammeter persegi ) atas nama FITRI MENDASARI , SHOFI AURELIASUBEKTI dan RAHMATUL ALFA ZIO ;4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp. 241.000.

adalah Rp350.000.000,(tigaratus limapuluh juta rupiah).Bahwa, Penggugat dan Tergugat II telah saling berjanji dan mempercayalsatu sama lain bahwa uang hasil penjualan tanah berikut bangunan tokoyang dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.350.000.000,(tigaratus limapuluhjutarupiah) tersebut, akan dibagi dua bagian yaitu Rp.175.000.000,(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Penggugat dan separuhnya lagiRp.175.000.000, (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Tergugat II.Bahwa Tergugat dengan mendasari

harga toko dimaksud, maka secara hukum Tergugat nyatanyata telah melakukan ingkar janji atas perikatan berupa Akta Jual BelliNomor : 250/2013 yang telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat dan II berupa :e Hilangnya Hak Penggugat dan II untuk menyewakan toko tersebutkepada pihak lain yang ditaksir harga sewa pertahun Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) akibat toko itu telah dikuasali, dimiliki, sertadialinkan status kepemilikan dari Penggugat dan Tergugat II ke atasnama Tergugat dengan mendasari

perjanjian jual beli itu cacat yuridis materiil substansial,halaman 11 perkara perdata Nomor. 98/Pdt/2017/PT BNA30.31.32.33.karenanya sangatlan beralasan hukum Pengadilan menyatakan Akta JualBeli No. 250/2013 tanggal 17 Juli 2013 batal, tidak sah, tidak berharga dantidak berkekuatan hukum.Bahwa tindakan Tergugat V yang telahmelakukanpencoretan, pencatatan,perubahan/balik nama hak kepemilikan Penggugat dan Tergugat II padaSertifikat Hak Milik Nomor 22353 tanggal 27 Juni 2011 ke atas namaTergugat dengan mendasari

juta rupiah) perharinyahalaman 12 perkara perdata Nomor. 98/Pdt/2017/PT BNA34.kepada Penggugat I, jika sekiranya Tergugat lalai melaksanakan putusanperkara ini terhitung sejak putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetapsampai dengan hari Tergugat melaksanakan putusan.Bahwa mengingat sengketa Ini timbul sematamata karena tindakanwanprestasi Tergugat dan II yang telah merugikan Penggugat dan II akibatdokumen alas hak Penggugat telah dilakukan perubahan pencatatankepemilikan oleh Tergugat V dengan mendasari

Menyatakan tindakanTergugat V melakukan pencoretan, pencatatan,perubahan/balik nama kepemilikan pada Sertifikat Hak Milik No. 22353tanggal 27 Juni 2011 dari kepemilikan Penggugat dan Tergugat II menjadimilik Tergugat dengan mendasari pada Akta Jual Beli No. 250/2013 tanggal17 Juli 2013 yang diterbitkan Tergugat IV adalah cacat yuridis, tidak sah, tidakberharga dan tidak berkekuatan hukum;.

perNO sesuai FBahymelakukanK/PM II0810 (sepuluhberkekuatanBahyPenggelapKUHP atauidangan karena melarikan dint maka terutus Nomor : 42K/PM II08/AU/II/201wa selanjutnya Terdakwa juga telahAU/2012 tanggal 29 Januari 2013 dengbulan, pidana tambahan dipecat dari dhukum tetap.an atau Penipuan, sebagai mana diatu karena TerBah pasal 378 KUHP dan pada persidangakwa karena tidak berada di satuan.a menurut keterangan Oditur MiliteOditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat 1persidangan berikutnya, dengan mendasari

25 Januari 2011tentang Penetapan Hari Sidang; Telah memeriksa surat surat yang bersangkutan denganperkara ini dan mendengarkan keterangan para pihakdipersidangan; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 10 Januari 2011 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 10Januari 2011 dalam Register Perkara No.07/G.TUN/2011/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada tanggal 25Januari 2011, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut:Adapun hal hal yang mendasari

melakukanpelanggaran kerja maka Termohon Kasasi bersedia untukmengundurkan diri dan atau diputuskan hubungan kerjanya.Bahwa merujuk kepada Surat Pernyataan yang telah dinyatakan olehJudex Facti mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi TermohonKasasi, dan ternyata sebagaimana bunyi amar putusan dalam perkara aguo pada poin 4 dan 5 terbukti bahwa Termohon Kasasi kembalimelakukan Pelanggaran Kerja yang sanksi dari Pelanggaran tersebutadalah pemutusan hubungan Kerja (PHK), maka seharusnya mengacudan mendasari

Kasasi, telah dinyatakan bahwa antaraPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah terjadi disharmoni dalamhubungan kerja, dikarenakan atas pelanggaran kerja yang telahdilakukan oleh Termohon Kasasi yang sebelumnya telah membuatpernyataan, selain itu atas perbuatan Termohon Kasasi akan menjadipreseden buruk dan contoh yang tidak baik bagi rekan kerja dan bawahanTermohon Kasasi bahkan bagi karyawan lainnya dan ini sudah pasti akanmenjadi hal yang tidak baik bagi kelangsungan dan masa depanperusahaan;Mendasari

seluruhnya;Judex Facti Telah Lalai Memenuhi SyaratSyarat Yang Diwajibkan OlehPeraturan Perundangundangan Yang Mengancam Kelalaian Itu DenganBatalnya Putusan Yang BersangkutanBahwa Judex Facti dalam perkara ini telah lalai memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh undangundang yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan dengan alasanalasanyuridis sebagai berikut:e Judex Facti Dalam Putusannya Tidak Mempertimbangkan Setiap BuktiDan Data Yang Diajukan Dalam PersidanganBahwa mendasari

landasan hukum dalam menjembatani hubunganindustrial antara Pemohon Kasasi dan Pekerja, termasuk Termohon Kasasidan juga merupakan landasan hukum untuk menyelesaikan permasalahanyang berhubungan dengan Hubungan Industrial;Maka yang menjadi landasan hukum bagi Pengusaha dan Pekerja dalam halini Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang hukum mengikat dalamhubungan industrial adalah Perjanjian Kerja Bersama dan Buku PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;Bahwa mendasari

maksud dan tujuan dari pasal tersebut akanmenyimpang apabila terhadap pekerja telah berkalikali diberikantindakan pembinaan akan tetapi kembali lagi melakukan pelanggarankerja, oleh karenanya tidak akan mungkin untuk dilakukan pembinaanterus menerus karena akan menimbulkan ketidakberlakuan padaperaturan perusahaan sedangkan ketentuan Pasal 161 UU 13/2003mendasari apa yang diatur dalam perjanjian kerja dan peraturanperusahaan, maka sangatlah tidak tepat apabila Judex Facti dalamperkara a quo hanya mendasari

Surat EdaranMahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991;Bahwa adapun faktafakta yang mendasari diajukannya gugatan a quo olehPENGGUGAT adalah sebagai berikut:aBahwa PENGGUGAT adalah pemegang Ijin Lokasi, sesuai dengan KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Nomor 33/BPN16/UM29/XII1991, tanggal 25 Desember 1991, tantang Jjin Lokasi danPembebasan Hak /Pembelian Tanah Seluas 7.000 HA di Desa Sekatak Bujidan Desa Sekatak Bengara, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulunganuntuk Perkebunan

Sanjung Makmur sesuai dengan pasal 53 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan dalil dalil sebagai berikut :bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 maka yang dimaksud Penggugat adalah seseorang atau BadanHukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KeputusanTata Usaha Negara ;bahwa apa dan siapa yang dimaksud dengan kepentingannya dirugikanukurannya ditentukan oleh ada tidaknya alas hak yang mendasari seseorangatau badan hukum perdata

yang merasa haknya dilanggar atau dirugikandengan adanya suatu keputusan tata usaha negara tersebut ;bahwa Penggugat mendasari alas haknya pada izin lokasi yang diterbitkan olehGubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT.

Dengan kata lain bahwa keterangan tersebut disampaikankepada Sdri MARIA RATNA MINDIYANI sebab mendasari adanya KesepakatanBersama nomor 4 tanggal 5 Maret 2008 yang dilakukan di hadapan NotarisHENDRO WINATA, SH. Hal itu membuktikan bahwa Sdri MARIA RATNAMINDIYANI bukanlah asalasalan atau tanpa ada dasar hukumnya dalammemberikan keterangan dalam sidang perkara No. : 434/PID.B/2009/PN BLTtanggal 3 Desember 2009.3. Alat bukti pemohon yang mendukung laporan Polisinya :a.

Bahwa Sdri MARIA RATNA MINDIYANI memberikan keterangan ataskepemilikan mesin molen tersebut mendasari atas adanya KesepakatanBersama nomor 4 tanggal 5 Maret 2008.Putusan No. 01/Pid.Prap/2014., Hal. 7 dari 17c.

Mendasari SEMA Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penjabat Pengadilan yangmelaksanakan tugas Yustisial tidak dapat diperiksa, baik sebagai saksi atautersangka kecuali yang ditentukan oleh Undangundang Pejabat Pengadilantidak perlu memenuhi panggilan tersebut apabila menyangkut suatu perkarayang sudah diputus maupun yang masih dalam proses pemeriksaanpengadilan.

dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohonterikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P.1 dan P.2 maka oleh karenaitu Pemohon memiliki egal standing untuk mengajukan Permohonan cerai talaksebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil yang mendasari

sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR dan pasal1868 KUH Perdata, bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki nilaipembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakanterbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yangsah;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 1236/Pdt.G/2016/PA.Jbgwuts ols xa. w Le il,>etLiooJlArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibencioleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: MLII aU I JI J Mol peanwlArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon dan jawabanTermohon

hukumnya, telah mengajukan surat bukti yangdiberi tanda (TI,Il1) yaitu foto copy surat sertifikat hak milik No.709diterbitkan oleh BPN Pekanbaru tanggal 6 Januari 2004 dan tidak ajukanSaksisaksi oleh Tergugat I, Il tersebut ;Menimbang, bahwa merujuk pada dalil gugatan Penggugattersebut diatas, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakahada perjanjian pengakuan hutang antara Penggugat dan para Tergugatdan apakah hutanghutang tersebut telah dibayar atau belum pihakpenghutang ;Menimbang, bahwa mendasari

Tuan Raja Djusmar Djohan ;Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam akta pengakuanhutang tersebut dicantum Clausula bahwa asli surat pemilikan atassebidang tanah yang diserahkan sebagai jaminan selama pengakuanhutang ini berlangsung wajib diserahkan kepada dan disimpan olehpihak ke 2 (dua) dan setelah hutang pihak pertama lunas seluruhnya,maka surat tersebut dikembalikan kepada pihak pertama atau kuasanyayang sah bersamaan dengan penyerahan pelunasan hutang pihakpertama ;Menimbang, bahwa mendasari

(seratus enam puluh juta rupiah) ;Menimbang, bahwa mendasari pada faktafakta tersebutpengakuan Tergugat dalam jawabannya maka Majelis Hakim dapatmenyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada suatu ikatanperjanjian pengakuan hutang dengan jaminan SKGR tertanggal 23Februari 1999 No. 37/5922/LB/11/1999 Reg Camat 23 Februari 1999 No.493/037 KT sebagaimana tersebut dalam bukti P1 ;17Menimbang, bahwa selanjutnya apakah hutang hutang denganjaminan tanah SKGR tertanggal 23 Februari 1999 No. 37/5922

Tidak jelasnya dasar hukum dan dasar fakta dalil gugatanCc.Bahwa surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap(onduidelijk) dan tidak jelas dan tegas, karena tidak menguraikan dasarfakta peristiwa atau kejadian yang mendasari gugatan, serta pokok pokokgugatan tidak di sertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (eenduiddelijk en bepaalde conclusie);Hal mana seharusnya penggugat menyatakan dengan jelas dan tegassejak kapan tergugat menguasai tanah objek sengketa aquo, lalukemudian mendirikan

dalildalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya, kecuali halhal yang di akuisecara tegas kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan tergugat;Bahwa apa yang telah kami kemukakan dalam eksepsi secara mutatis danmutandis di anggap merupakan bagian dan merupakan satu kesatuan yangtak terpisahkan dalam pokok perkara;Bahwa setelah membaca dan memahami serta menganalisa formulasi Suratgugatan yang diajukan oleh penggugat, kami kesulitan untuk memahamidan menganalisa mengenai alasan alasan yang mendasari

Gugatan Obscuur Libel dengan alasan :Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap(onduidelijk), Karena tidak menguraikan dasar fakta peristiwa ataukejadian yang mendasari gugatan, serta pokok pokok gugatan tidak disertal dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duiddelijk enbepaalde conclusie);Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelasdan tegas mengenai batas batas, letak, dan luas tanah objek sengketaaquo yang di kuasai oleh Tergugat;Bahwa dalam posita