tanggal 6 Februari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT53684/PP/M.VIIIA/16/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1764/WPJ.07/2013 tanggal 29 Agustus 2013, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010 Nomor00184/207/10/057

Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1764/WPJ.07/2013 tanggal 29 Agustus 2013, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2010 Nomor 00184/207/10/057/12 tanggal 25 Juni 2012 atasnama PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000,beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai 15, JalanKuningan Mulia Blok 9B Guntur

Putusan Nomor 3517/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Penijauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP1764/WPJ.07/2013 tanggal 29 Agustus2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010Nomor 00184/207/10/057/12 tanggal 25 Juni 2012, atas nama PemohonBanding, NPWP

Nomor 27/PID.SUS/2016/PT.PTK1 (satu) lembar rangkap lima Invoice NO.056/AILINV/X1/2014 tanggal07 November 2014.1 (satu) lembar rangkap lima Packing List NO.056/AILINV/X1/2014tanggal 07 November 2014.1 (satu) set PEB Nomor 003561 tanggal 07 November 2014.1 (satu) lembar rangkap enam Invoice NO.057/AILINV/XI/2014 tanggal07 November 2014.1 (satu) lembar rangkap enam Packing List NO.057/AILINV/XI/2014tanggal 07 November 2014.1 (satu) set Copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenPerindustrian dan

Nomor 27/PID.SUS/2016/PT.PTK101 (satu) lembar rangkap lima Invoice NO.056/AILINV/XI/2014 tanggal07 November 2014.1 (satu) lembar rangkap lima Packing List NO.056/AILINV/XI/2014tanggal 07 November 2014.1 (satu) set PEB Nomor 003561 tanggal 07 November 2014.1 (satu) lembar rangkap enam Invoice NO.057/AILINV/XI/2014tanggal 07 November 2014.1 (satu) lembar rangkap enam Packing List NO.057/AILINV/X1I/2014tanggal 07 November 2014.1 (satu) set Copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenPerindustrian

Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah dari KementrianAgama Republik Indonesia Nomor MTs.07/11.14/PP.01.0/057/2014 dari MTsNegeri Sumberlawang tertanggal 14 Juni 2014 ( Bukti P.4 ); 5. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3314161012030002 dari Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

sebagaitetangga Pemohon; Bahwa Pemohon (SUKIDI Bin SOMOREJO) telah menikah dengan IsteriPemohon bernama (ENDRI WATUN Binti SUKARDID) pada tanggal 26 Juli1996 dan telah dikarunia 2 (dua ) orang anak ; Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama, karena adaperbedaan dalam penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah, di KartuTanda Penduduk Pemohon, di Kutipan Akta Kelahiran, dan Foto Copy SuratTanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah dari Kementrian AgamaRepublik Indonesia Nomor MTs.07/11.14/PP.01.0/057

tetanggaPemohon; Bahwa Pemohon (SUKIDI Bin SOMOREJO) telah menikah dengan IsteriPemohon bernama (ENDRI WATUN Bintit SUKARDI) pada tanggal 26 Juli1996 dan telah dikarunia 2 (dua ) orang anak ; Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama, karena adaperbedaan dalam penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah, di KartuTanda Penduduk Pemohon, di Kutipan Akta Kelahiran, dan Foto Copy SuratTanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah dari Kementrian AgamaRepublik Indonesia Nomor MTs.07/11.14/PP.01.0/057

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telahmenikah secara sah pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015M,atau bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Tsani 1436H, dihadapanpejabat Kantor Urusan Agama KecamatanNusawungu, KabupatenCilacap, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0124/057/II/2015tertanggal 12 Februari 2015M. dan selama pernikahan tersebutPemohon dan Termohon belum pernah bercerai.2.

Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 0124/057/1I/2015tanggal 12 Februari 2015, telah bermaterai dan telah dinazzegelbermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (buktiP2);Il.

selama 3 tahun berturutturut, maka Pemohon mohon agardiijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohonberdomisili di wilayah Kabupaten Cilacap maka sesuai pasal 66 UndangUndang Nomor 7 tahun1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 03tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PeradilanAgama, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilacap;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, foto copy Akta NikahNomor : 0124/057

tanggal 6 Februari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut53690/PP/M.VIII A/16/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1777/WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor 00191/207/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1777/WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2010 Nomor 00191/207/10/057/12 tanggal 25 Juni 2012 atas namaPT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP1777/ WPJ.07/2013 tanggal 30Agustus 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2010 Nomor 00191/207/10/057

Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117124.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02510/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2014 Nomor 00282/107/14/057

Putusan Nomor 2844/B/PK/Pjk/2029Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP02510/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O07 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2014 Nomor:00282/107/14/057

nama Penggugat, NPWP:01.084.734.1057.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) Nomor KEP02510/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 07September 2017, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November2014 Nomor: 00282/107/14/057

mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Juli 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT101680.15/2012/PP/M.VA/Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP4451/WPJ.07/2015 tanggal 29Desember 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor00013/206/12/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4451/WPJ.07/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00013/206/12/057/14tanggal 07 Oktober 2014 atas nama PT Mondelez IndonesiaManufacturing, NPWP: 01.071.001.0057.000, beralamat di GrahaInti Fauzi Lantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat,Jakarta Selatan 12510, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan

Putusan Nomor 3079/B/PK/Pjk/2018mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP4451/WPJ.07/2015, tanggal 29 Desember 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012, Nomor: 00013/206/12/057/14, tanggalO07 Oktober 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.071.001.0057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadilebih bayar sebesar Rp7.144.612.211,00 adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai No. 00082/207/13/057/16 tanggal 17 Juni 2016 MasaPajak Juli2013; dan3.

2013/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 16 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01441/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00082/207/13/057

Putusan Nomor 1114/BPK/PJK/2017Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat KeputusanKeberatan Nomor: KEP927/WPJ.07/2010 tertanggal 27 September 2010,mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena PajakMasa Pajak Januari Desember 2007 Nomor: 00304/207/07/057/09 tertanggal 1Oktober 2009;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding karena

keberatan yangPemohon Banding ajukan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atauJasa Kena Pajak Masa Pajak Januari Desember 2007 Nomor:00304/207/07/057/09 tertanggal 1 Oktober 2009 yang dikenakan kepadaPemohon Banding ditolak seluruhnya oleh Terbanding sesuai KeputusanKeberatan tersebut di atas;Bahwa berikut uraian permohonan banding, serta jumlah Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau

Masukan yang dapat diperhitungkan 7.934.407.624,007 Dibayar dengan NPWP sendiri8 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 7.934.407.624,009 Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (1.111.938.698,00)10 Dikonpensasikan ke Masa Pajak berikutnya 1.111.938.698,00 Menurut PemeriksaBahwa Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang KenaPajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2007, kurang bayar menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor:00304/207/07/057

Putusan Nomor 1114/BPK/PJK/2017 Bahwa adapun perbedaan perhitungan besarnya Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena PajakMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007, kurang bayar menurutSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00304/207/07/057/09 tertanggal01 Oktober 2009 yang dipertahankan oleh Terbanding sesuai denganKeputusan Terbanding Nomor: 927/WP.07/2010 tanggal 27 September 2010,dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Barang

dan JasaPenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak terutang menurutPemohon Banding, berasal dari koreksi Pemeriksa yang dipertahankan olehTerbanding berupa: Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa PenyerahanBarang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2007, kurang bayar menurut Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Nomor: 00304/207/07/057/09 tertanggal 01 Oktober 2009 sebagaiberikut:Bahwa dasar hukum yang digunakan adalah pada Pasal 16 D UndangUndangNomor

mengajukansurat uraian banding tanggal 23 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89599/PP/M.IB/15/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00659/KEB/WPJ.07/2016 tanggal04 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor:00006/206/10/057

2399/B/PK/Pjk/2018karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Atau:Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00659/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 04 Mei 2016tentang Keberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor:00006/206/10/057

Putusan Nomor 2399/B/PK/Pjk/2018Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00659/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 04 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKBKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00006/206/10/057/15 tanggal20 Februari 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.882.511.7057.000, sehingga

tanggal 14 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003971.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00468/KEB/WPJ.07/2018 tanggal21 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2014 Nomor: 00048/207/14/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00468/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2014 Nomor: 00048/207/14/057/17 tanggal 16 FebruariHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1827/B/PK/Pjk/20202017, atas nama: PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3,Jl.

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00468/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014Nomor: 00048/207/14/057

tanggal 03 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT096002.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 12 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1970/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2012 Nomor00108/407/12/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1970/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Februari 2012 Nomor 00108/407/12/057/14tanggal 2 April 2014, atas nama PT Kerry Sawit Indonesia,NPWP 01.071.733.8057.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai 15, JI.

Putusan Nomor 561/B/PK/Pjk/20192015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2012 Nomor 00108/407/12/057/14 tanggal 2 April 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP : 01.071.733.8057.000, sehingga pajak yanglebin dibayar menjadi Rp1.802.692.753,00 adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan Yang DapatDiperhitungkan

tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 27 Januari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89725/PP/M.XIIA/16/2017, tanggal 4 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP1969/WPJ.07/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 Nomor00136/207/11/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1969/WPJ.07/2014 tanggal 22 Juli 2014, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011Nomor 00136/207/11/057/13 tanggal 26 April 2013, atas nama PTBangun Busana Maju, NPWP 02.192.931.0057.000, alamatHalaman 3 dari 8 halaman.

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1969/WPJ.07/2014 tanggal 22 Juli 2014, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 Nomor00136/207/11/057

Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 20 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117118.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02509/NKEB/WPVJ.07/2017 tanggal 07 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00272/107/14/057

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02509/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00272/107/14/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02509/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2014 Nomor00272/107/14/057/16 tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak oleh

Penolakan atas Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan Pajak Nomor 00135/106/13/057/13 tanggal 23September 2013 Masa Pajak Februari 2013 (Bukti PK10) yangPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sampaikankepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) ; dan2.

Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h) 551.505,25 Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPenghasilan Pasal 25 Nomor 00135/106/13/057/13 tanggal 23September 2013 untuk Masa Pajak Februari 2013 (Bukti PK10)tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)mengajukan Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasimelalui surat nomor: 33B/CJIAT/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013(Bukti PK7).

Penolakan atas Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan Pajak Nomor 00135/106/13/057/13 tanggal 23September 2013 Masa Pajak Februari 2013 (Bukti PK10) yangPemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Penggugat) sampaikankepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) ; dan2.

Dipertahankannya jumlah sanksi administrasi dalam Surat TagihanPajak Pajak Penghasilan Nomor 00135/106/13/057/13 tanggal 23September 2013 Masa Pajak Februari 2013 (Bukti PK10).Adapun jumlah sanksi administrasi yang dimaksud adalah sebesarUSD 67.728. Pengadilan Pajak telah memutuskan untuk menolakgugatan Pemohon Peninjauan Kembalin (semula Penggugat) untukmenghapus sanksi administrasi tersebut.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penolakan atas Permohonan Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor00135/106/13/057/13 tanggal 23 September 2013 Masa Pajak Februari2013 (Bukti PK10) yang Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) sampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat); dan dipertahankannya jumlah sanksi administrasi dalam SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Nomor 00135/106/13/057/13tanggal

Bahwa kemudian Eddy Suyanto bin Sunardi menikah lagi denganSalamah binti Ijam pada tanggal 07 Januari 2010, sebagaimana Kutipan AktaNikah Nomor : 057/57/I/2010 yang dikeluarkan oelh Kantor Urusan AgamaKecamatan Banjarmasin Tengah pada tanggal 15 Januari 2010;5. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama EkaRahmadani binti Eddy Suyanto lahir di Banjarmasin pada tanggal 27Nopember 2005;6.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/57/I/ 2010 atas namaEddy Suyanto dan Salamah yang dikeluarkan oleh KUA KecamatanBanjarmasin Tengah tanggal 15 Januari 2010;6. Asli Surat Kematian nomor 472.12/204/TD/2019 atas nama EddySuyanto telah meninggal dunia tanggal 30 Juli 2019, yang dikeluarkan olehLurah Teluk Dalam tanggal 1 Agustus 2019;7.

Kutipan Akta Nikah Nomor: 057/57/I/ 2010 atas nama Eddy Suyanto danSalamah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Tengahtanggal 15 Januari 2010, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara EddySuyanto dengan Salamah adalah suami istri sah, hal tersebut Ssesuai ketentuanPasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Asli SuratKematian nomor 472.12/204/TD/2019, maka harus dinyatakan terbukti bahwaEddy Suyanto telah meninggal dunia tanggal 30 Juli

Tli. mengemukakan halhalsebagai berikut;Bahwa pada tanggal 01 Mei 2011, Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan 0ooox, Kabupaten Tolitoli, sebagaimanatercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 057/04/V/2011, tertanggal12 Mei 2011;.

tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidakberhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan maksudPERMA No. 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pemah hadir di persidanganmaka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan dalam sidang tertutup untukumum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan buktibukti berupa:Surat; Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan 0oOoxx, Kabupaten Tolitoli, Nomor 057

19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuanPasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihakkeluarga dan orangorang yang dekat dengan suami istri itu;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalilnya Penggugat telahmengajukan bukti surat dan dua orang saksi masingmasing bernamaXXXXXXXX dan XXXXXXXX;Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukanbukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 057

MakalotIndustrial Indonesia, NPWP. 01.882.760.0057.000 atas SKPKB PPh Pasal 21Tahun Pajak 2006 Nomor 00028/201/06/057/08 tanggal 27 Juni 2008perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusanTerbanding tersebut dengan dasar dan alasan sebagai berikut:A. Pemenuhan Ketentuan Formal:1.

/08 tanggal 27 Juni 2008tersebut berserta bukti setoran 50% pajak terutang;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.30358/PP/M.III/10/2011 tanggal 6 April 2011 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP762/PJ.07/2009 tanggal 16 September2009, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2006 Nomor 00028/201/06/057

satu keputusan Terbandingsebagaimana ditentukan Pasal 36 ayat (1), memuat alasanalasanbanding yang jelas dengan mencantumkan tanggal diterimanya SuratKeputusan Terbanding sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 36ayat (2) UndangUndang Pengadilan Pajak, dilampiri dengan salinankeputusan yang dibanding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36ayat (3) UndangUndang Pengadilan Pajak, melampirkan BuktiPembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2006 Nomor00028/201/06/057

/08 tanggal 27 Juni 2008 berupa Surat SetoranPajak untuk pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2006 Nomor00028/201/06/057/08 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp130.000.000,00 yang diterima Bank Mandiri Persero tanggal 14Halaman 5 dari 17 halaman.

;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tersebut tidak dapatdibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP762/PJ.07/2009 tanggal 16 September2009, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2006 Nomor 00028/201/06/057

Putusan Nomor 2670/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP312/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00044/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak April 2010;Menimbang, bahwa atas banding tersebut

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87616/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP312/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00044/207/10/057

Putusan Nomor 2670/B/PK/Pjk/2018Terbanding Nomor: KEP312/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor:00044/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.307.663.3057.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp1.067.352.804,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

No.1631 K/Pdt/2011sebagaimana surat perjanjiansurat perjanjian maupun kesepakatan lisan sebagaiberikut :Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/2003 tanggal 15 Juli 2003 ;Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/2003 tanggal 16 Juli 2003 ;Surat Perjanjian No.056/TP/GR/TV/2003 tanggal 23 September 2003 ;Surat Perjanjian No.056/TP/GR/TV/2003 tanggal 23 September 2003 ;e Surat Perjanjian No.057/KLT/GR/X/2003 tanggal 21 Oktober 2003 ;f Surat Perjanjian No.010/KLT/GR/I/2004 tanggal 21 Januari 2004 ;g Surat Perjanjian

101.419.050.00+Sub Total Harga Rp. 895.517.900,00Jasa Overhead 5 % Rp. 44 +Total Harga Rp. 940.293.795,00Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September 2003, mengenaipekerjaan sebagai berikut :1 Pembersihan, Pengupasan, Pemasangan M2 =Rp.20.000,002 Perbaikan Retak dengan Gravity Feed M2 =Rp.20.003 Pelapisan Water Proofing Coating M2 =Rp.45.000,004 Pelapisan Primer M2 =Rp.7.000.00 +Harga Per M2 = Rp.92.000.00 xTotal Harga 2605 M2 x Rp.92.000,00 = Rp.239.660.000,00;Surat Perjanjian No.057

Pekerjaan Tambahan tanpa Kontrak dengan nilai sebesar Rp.25.177.262,00;Bahwa total pembiayaan pelaksanaan Surat Perjanjian No.056/TP/GR/TV/200tanggal 15 Juli 2003 sebesar Rp.1.600.502.137,00 + Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 16 Juli 2003 sebesar (Rp.2.023.468.965,00 + US$ 144.517) + SuratPerjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September 2003 sebesarRp.940.293.795,00 + Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September2003 sebesar Rp.239.660.000,00 + Surat Perjanjian No.057/KLT

15 Juli 2003 sebesarRp.1.600.502.137,00 berubah menjadi Rp.2.215.429.398,00;b Surat Perjanjian No.056/TP/GR/TV/200 tanggal 16 Juli 2003 sebesarRp.2.023.468.965,00 + US$ 144.517 berubah menjadi Rp.2.564.111.603,00 +US$ 144.555,00;c Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September 2003 sebesarRp.940.775.795,00 berubah menjadi Rp.1.468.425.467,00;d Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV//200 tanggal 23 September 2003 sebesarRp.239.660.000,00 berubah menjadiRp.289.188.900,00;e Surat Perjanjian No.057

82,11 % x (Rp.2.564.111.603,00 + (US$ 144.555 x Rp.9.500,00))= 82,11 % x (Rp.2.564.111.603,00 + Rp.1.373.272.500,00) = 82,11 % xRp.3.937.384.103,00 = Rp.3.233.123.069,00;c Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September 2003, telahdiselesaikan oleh Penggugat sebesar 93,59 % x Rp.1.468.425.467,00 =Rp.1.374.287.637,00;d Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September 2003, telahdiselesaikan oleh Penggugat sebesar 100 % x Rp.289.188.900,00 =Rp.289.188.900,00;e Surat Perjanjian No.057