Pada tanggal 21 April 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahanyang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSETEMPAT, Kabupaten Gresik (Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/057/IV/1993tanggal 21 April 1993);2.

sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadirlagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutyang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, makaPanitera Mahkamah Syar'iyah Idi telah mengirimkan surat teguran kepadaPenggugat dengan suratnya Nomor W1A14/057

atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan perubahanpertama menjadi UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduamenjadi Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidangperkawinan dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telahhabis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patutberdasarkan surat Panitera) Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor W41A14/057

.057/ Pdt.P/ 2016/ PA. Plp.

PENETAPANNomor 057/ Pdt.P/ 2016/ PA.

Telah mendengar keterangan Pemohopn dan saksisaksinya.DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan catatan surat permohonannyasecara lisan bertanggal 15 Maret 2016 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Palopo pada tanggal 15 Maret 2016 dengan registerperkara Nomor :057/ Pdt.P/ 2016/ PA. Plp. dengan menerangkan halhal yangpada pokoknya sebagai berikut ;1.

RW.057,Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagaiPemohon ;Dini Harni,S.Pd binti Muh. Murni, lahir di Kesik, tanggal 15 Juli 1989 (umur 28 tahun),agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di JalanSwakarya Gang Ill, Lingkungan Timbrah, RT.

RW.057, KelurahanPagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama Mataram tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksisaksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober2017yang telah didaftar di kKepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalamregister perkara Nomor 490/Pdt.P/2017/PA.Mtr. telah mengemukakan halhalpada pokoknya sebagai berikut :1.

RW.057,Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, KecamatanSelaparang, Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syaratformal dan maiteriil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yangsempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup,isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon Il di JalanSwakarya Gang Ill, Lingkungan Timbrah, RT.

RW.057, Kelurahan Pagesangan,Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhisyarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatanHal. 8 dari 13 halaman Penetapan :490/Pdt.P/2017/PA.Mtr.yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan akta otentik, bermeterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai datadatakeluarga Pemohon dan Pemohon II , sehingga bukti tersebuttelah memenuhisyarat formal dan materiil, oleh

Tanah Sengketa dimaksud;Bahwa ketika Penggugat hendak melakukan penggarapan danpematangan lahan untuk penanaman Kelapa Sawit atas areal Seluas +1.700 Hektar sesuai dengan perizinan yang dimilikinya, Tergugat llmenghalang halangi dan melarang Penggugat dengan alasan bahwasebahagian dari areal yang hendak dikerjakan dan mau ditanami KelapaSawit adalah milik Tergugat Il dengan dasar telah memiliki lzin UsahaPerkebunan (IUP) dari Bupati Kutai Timur / Tergugat sesuai denganSurat Keputusan Nomor : 500/057

delapan ratus rupiah setiap kilo gram) dengan biayaproduksi sebesar 70%, Sehingga Penggugat mengalami kerugiansebesar 1.700 Ha X 2.200 Kg X Rp. 1.800 70% Biaya produksi= Rp. 2.019.600.000, (dua milyar sembilan belas juta enam ratusribu rupiah) setiap bulan kalender, terhitung sejak Bln Januari2019;Kerugian mana patut menurut hukum dibebankan kepada Tergugat Il dan/ atau kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 500/057

/Eko.2X1I/2008tentang Pemberian lzin Usaha Perkebunan, PENGGUGAT jugamempertanyakan lagi mengenai tindakan TERGUGAT dalam menerbitkanSurat Keputusan No. 500/057/Eko.2X1V/2008 pada Point 27, jadi sangatlahtidak cermat bahwa PENGGUGAT tidak mengerti mengenai kewenanganAbsolut dalam Peradilan umum, sehingga gugatan PENGGUGAT salahuntuk diajukan dalam Peradilan Umum dan harus dinyatakan tidak diterimaatau DI TOLAK;Bahwa, gugatan PENGGUGAT di dalam positanya adalah menerangkanmengenai ijin lokasi usaha

PETITUM TIDAK SESUAI POSITA;Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil dalil yangdisampaikan oleh PENGGUGAT mengenai Gugatan PENGGUGAT, kecualiapa yang diakui secara jelas dan terang oleh PENGGUGAT; Bahwa, pada keseluruhan posita PENGGUGAT adalah membahasmengenai Surat Keputusan Tata Usaha Negara terutama pada Point 24bahwa PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk merubah terhadapsurat keputusan No. 500/057/Eko.2XV2008 tentang Pemberian Izin UsahaPerkebunan sedangkan dalam petitumnya tidak ada sama

Pada posita angka 24 menyebutkan bahwa Seharusnya Tergugat melakukan perubahan terhadap Surat Keputusannya Nomor : 500/057/Eko.2XV2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit kepadaTergugat Il setelah mengetahui adanya tumpang tindih tanah sengketa antaraPenggugat dan Tergugat Il, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat dengan berlindung dibalik UndangUndang Nomor : 32 Tahun 2004 tentangOtonomi Daerah, selanjutnya pada posita angka 25 Gugatan Penggugatmenyatakan

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.77161/PP/M.IB/16/2016, tanggal 16 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP818/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00006/307/06/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP818/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00006/307/06/057/13tanggal 18 Desember 2013 Masa Pajak Agustus 2006sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan TerbandingNomor KEP00009/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 6 Maret 2015,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 4 dari 9 halaman.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP818/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2006 Nomor : 00006/307/06/057

Bahwa karena mengalami masalah keuangan (kredit macet),maka kemudian berdasar Surat Pemberitahuan Lelang EksekusiHak Tanggungan (Nomor : 057/37/NGJ/SPVKRD/LELANG,04 April 2018), KPKNL Surabaya (TERGUGAT II) akan mengadakanlelang eksekusi terhadap OBYEK SENGKETA.11.

Bahwa berdasarkan uraian posita gugatan tersebut di atas, makaPENGGUGAT merasa keberatan dengan adanya Surat PemberitahuanLelang Eksekusi Hak Tanggungan (Nomor :057/37/NGJ/SPVKRD/LELANG, 04 April 2018), oleh KPKNL Surabaya(TERGUGAT Il), karena termasuk di dalamnya juga lelang eksekusiterhadap OBYEK SENGKETA, karena PENGGUGAT merasa tidakpernah mengalihkan hak atas OBYEK SENGKETA kepada TERGUGATIll, dengan demikian maka perbuatan TERGUGAT Ill merupakanperbuatan melawan hukum, dan Akta Hibah tanggal

Bahwa oleh sebab perjanjian antara TERGUGAT Ill danTERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum dan cacat hukum,maka Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan(Nomor : 057/37/NGJ/SPVKRD/LELANG, 04 April 2018), yangditerbitkan KPKNL Surabaya (TERGUGAT Il), harus dinyatakan cacathukum dan dibatalkan, dan lelang atas OBYEK SENGKETA dibatalkan.14.

Menyatakan batal surat pemberitahuan lelang eksekusi hak tanggungan(Nomor : 057/37/NGJ/SPVKRD/LELANG, 04 April 2018), yangditerbitkan KPKNL Surabaya (TERGUGAT III) karena cacat hukum.6. Menyatakan OBYEK SENGKETA kembali atas nama SURIPsebagaimana letter C Nomor 1486, Persil 95, Klas D II, Desa Sumberjo,Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk.7.

Bahwa, oleh karena saat itu kondisi Penggugat sangat terjepit dengan waktudan sangat membutuhkan pinjaman dana maka meskipun beratpersyaratan yang diminta Tergugat dengan terpaksa Penggugat mengikutipermintaan Tergugat tersebut, yang mana pada akhirnya hubunganhutangpiutang tersebut dikaburkan dengan cara seolaholah (QuadNon) terjadi transaksi Jual beli atas obyek milik Penggugat tersebutdengan bentuk Perjanjian Jual beli nomor 055 tertanggal 19122016,Kuasa menjual nomor : 057, tanggal 19 122016

puluhlima ribu rupiah) tersebut dikaitkan pada isi perjanjian jual beli jumlah yangdibayarkan Tergugat tersebut jelas tidak sesuai dengan harga kesepakatan(Quad Non) sebesar Rp.2.215.000.000, (dua miliar dua ratus lima belasjuta rupiah), Dimana terdapat selisih sebesar : Rp.2.215.000.000 ()Rp.1.851.875.000 = Rp. 363.125.000 (Tiga ratus enam puluh tiga jutaseratus dua puluh lima ribu rupiah) yang mana dari perihal tersebutmenjelaskan bahwa perjanjian jualbeli nomor 055 dan surat kuasamenjual nomor 057

tertanggal 19122016 yangdibuat dihadapan Turut Tergugat dibuat dengan memalsukan keadaanserta dibuat dengan keterpaksaan maka secara yuridis haruslahdinyatakan BATAL dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat lagi bagi Penggugat maupun Tergugat.Bahwa, oleh karena hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat danTergugat realitanya adalah hubungan hukum HutangPiutang, makasudah sepatutnya apabila surat Perjanjian Jualbeli nomor 055 dan Suratkuasa menjual nomor 057 yang dibuat Penggugat

tanag dan bangunanrumah (obyek) Sertifikat Hak Milik No. 1017/ Kelurahan Kejawan PutihTambak yang dikeluarkan oleh Kanor Pertanahan Kotamadya Surabayatanggal 28 Mei 1999 atas nama Penggugat, seluas 200 M2, terletak di JalanKejawan Putin Mutiara X / 11 Surabaya dengan harga sebesar Rp.2.215.000.000, (dua milyar dua ratus lima belas juta rupiah) sebagaimanatertuang dalam Akta Perjanjian No. 055 tanggal 19 Desember 2016, AktaKuasa No. 056 tanggal 19 Desember 2016 dan Akta Kuasa PengurusanRoya No. 057

Menyatakan Batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi PerjanjianJualbeli Nomor 055 dan kuasa Menjual nomor 057 tertanggal 19122016yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT/ TURUT TERBANDING selakuNotaris/PPAT.6. Memerintahkan TURUT TERGUGAT/TURUT TERBANDING selakuNotaris/PPAT untuk mencabut Perjanjian Jualbeli Nomor 055 dan KuasaMenjual nomor 057 tertanggal 19122016 dan mencatatkannya kedalamreportarium.7.

Bahwa pada tanggal 07 Mei 2007, Pemohon dengan Termohon adalahsuami isteri yang telah menikah secara sah dihadapan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Probolinggo,sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 057/07/V/2007 tanggal 07 Mei2007 ;Hal. 1 dari 9 hal. Put. No: 1938/Pdt.G/2019/PA. Krs. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon di Kabupaten Probolinggo selama 12 tahun.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 057/07/V/2007, tanggal 07 Mei 2007,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KabupatenProbolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberitanda P.2;BUKTI SAKSI:1.

bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda PendudukPemohon, dan berdasarkan bukti tersebut, ternyata bila Pemohon berdomilisi diwilayah Hukum Pengadilan Agama Kraksaan, oleh karenanya PengadilanAgama Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 dinilai sebagai bukti otentik,bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh sebab itu harusdinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sahsesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 057

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon Il telahmenerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanBalikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur denganKutipan Akta Nikah Nomor 057/57/C/IV/1987 tanggal 16 April 1987;.

Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan BalikpapanUtara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan KutipanAkta Nikah Nomor 057/57/C/IV/1987 tanggal 16 April 1987 terjadikesalahan penulisan nama Pemohon , nama Ayah (bin) Pemohon dan nama lbu Pemohon , dalam buku nikah nama Pemohon tertulisBambang Priatna, yang benar adalah Bambang Priyatna, nama Ayah(bin) Pemohon tertulis Tjahyo Herman, yang benar adalah TjahjoHerman, dan nama lbu Pemohon tertulis lbrahim Pratiwi, yang benaradalah

Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1.2:Mengabulkan permohonan para Pemohon;Menetapkan, mengubah penulisan nama yang tercatat dalam bukuKutipan Akta Nikah Nomor 057/57/C/IV/1987, 16 April 1987sebenarnya nama Pemohon adalah Bambang Priyatna, namaAyah (bin) Pemohon adalah Tjahjo Herman, dan nama lbuPemohon adalah Hermin Pratiwi;.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah padatanggal 30 Juli 2017 di Tanjung Sakti yang tercatat pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat sebagaimana ternyatadari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0109/ 057/ VII/ 2017, tanggal 31 Juli 2017;2.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0109/ 057/ VII/ 2017,tanggal 31 Juli 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, lalu Majelismemeriksa bukti Surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinyaternyata cocok, telah bermeterai cukup, selanjutnya disebut bukti P;ll.

perkara perceraian,maka Majelis Hakim terlebin dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukumantara Pemohon dan Termohon, yakni apakah benar antara Pemohon danTermohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sahsesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Pemohon mempunyaikedudukan hukum (legal standing) untuk menceraikan Termohon di PengadilanAgama ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diberi kode P yangdiajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0109/ 057

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suamiistri sah, menikah padatanggal 30 Juli 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, sebagaimanaKutipan Akta Nikah 0109/ 057/ VII/ 2017, tanggal 31 Juli 2017yangdikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut dan telah dikaruniai anak 1 orang dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;b.

Global Transportasi Nusantara melalui Saksi BENNYSUSANTO; 1 (satu) set PEB Nomor 003560 tanggal 07 November 2014; 1 (satu) lembar rangkap lima /nvoice Nomor 056/AILINV/X1I/2014 tanggal07 November 2014; 1 (satu) lembar rangkap lima Packing List Nomor 056/AILINV/X1/2014tanggal 07 November 2014; 1 (satu) set PEB Nomor 003561 tanggal 07 November 2014; 1 (satu) lembar rangkap enam /nvoice Nomor 057/AILINV/X1/2014tanggal 07 November 2014; 1 (satu) lembar rangkap enam Packing List Nomor 057/AILINV/X1/2014tanggal

Global Transportasi Nusantara melalui Saksi BENNYSUSANTO;1 (satu) set PEB Nomor 003560 tanggal 07 November 2014;1 (satu) lembar rangkap lima Invoice Nomor 056/AILINV/XI/2014 tanggal07 November 2014; 1 (satu) lembar rangkap lima Packing List Nomor 056/AILINV/X1I/2014tanggal 07 November 2014; 1 (satu) set PEB Nomor 003561 tanggal 07 November 2014; 1 (satu) lembar rangkap enam /nvoice Nomor 057/AILINV/X1/2014tanggal 07 November 2014; 1 (satu) lembar rangkap enam Packing List NO.057/AILINV/XI/2014tanggal

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.51797/PP/M.VIIIA/99/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan> 2005: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap KoreksiPenerbitan Keputusan Tergugat Nomor S216/WPJ.07/KP.0506/2012 tanggal 26Januari 2012 tentang Permohonan Pembetulan SKPKB PPh Pasal 4 (2) Nomor:00023/240/05/057/07 tanggal 26 Juni 2007;: bahwa atas Keputusan Pengadilan Pajak tersebut, telah diajukan permohonanpembetulan

KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1321/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 16 Agustus2007 yang berjumlah Rp24.949.428.670,00 dalam Dasar Pengenaan Pajak PPhPasal 4 ayat (2) oleh Tergugat.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada dalam berkas gugatanserta penjelasan kedua belah pihak dalam persidangan diketahui kronologis darisengketa gugatan adalah sebagai berikut :bahwa terhadap Pengugat telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor 00110/406/04/057

Desember 2005Nomor 00023/240/05/57/07 tanggal 26 Juni 2007 oleh Kantor Pelayanan PajakPenanaman Modal Asing Empat dengan Perhitungan sebagai berikut :Keputusan Revaluasi Keputusan Kanwil Nomor 776/WPJ.07/BD.04/2005 tanggal 5Agustus 2005 Rp 8.800.666.753,00Kompensasi kerugian SKPLB PPh Badan Tahun 2004No.00110/406/04/057/06 tanggal 24 Mei 2006 (Rp1.236.874.367Selisih kurang kompensasi dan harus dibayar PPh Pasal 4 ayat (2) Rp7.563.792.386,00Objek PPh Pasal 4 ayat(2) menurut WP Rp 61.497.768,00Koreksi

kompensasi kerugian yang terdapat dalam SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1321/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal16 Agustus 2007 sebesar Rp24.949.428.670,00, Penggugat dapat menerima koreksiPPh Pasal 4 ayat (2) lainnya sebesar Rp 14.957.752,00 sehingga perhitungan PPhPasal 4 ayat (2) menurut Penggugat menjadi sebagai berikut:Keputusan Revaluasi Keputusan Kanwil Nomor 776/WPJ.07/BD.04/2005 tanggal 5Agustus 2005 Rp 8.800.666.753,00Kompensasi kerugian SKPLB PPh Badan Tahun 2004No.00110/406/04/057

Revaluasi Keputusan Kanwil Nomor776/WPJ.07/BD.04/2005 = tanggal 05Agustus 2005 Rp 8.800.666.753,00Kompensasi SKPLB PPh Badan Tahun 2004Nomor 00110/406/04/057/06 tanggal24 Mei 2006 Rp24.949.428.670,00)Selisih Kurang Kompensasi dan harusDibayar PPh Pasal 4 ayat (2) (Rp16.148.761.917,00)Pajak yang kurang bayar Rp NIHIL: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untukmengabulkan sebagian permohonan gugatan Penggugat sehingga PPh Pasal 4 ayat(2) Masa Pajak Januari s.d.

Bahwa Tergugat adalah debitur Penggugat dengan fasilitas pinjamanmodal kerja untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal 12Oktober 2018 hingga tanggal 12 Oktober 2019 sebagaimana dimaksudPembaruan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman No. 057/KSPHWS/PPFP/XI/2018 tanggal 06 Nopember 2018 (selanjutnya disebut PerjanjianFasilitas Pinjaman);2.

Foto copy Pembaruan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Nomor 057/KSPHWS/PPFP/X1/2018, tanggal 06 Nopember 2018, (diberi tanda P2b);5. Foto copy Email Diana Handayani dandayani77@gmail.com, tanggal 24Januari 2020, (diberi tanda P3);6. Foto copy Surat Kuasa dari Rudy Perdana Fachry kepada FrederickRachmat, tanggal 26 Oktober 2018, (diberi tanda P4a);7.

Dikarenakan sejumlahdana telah ditransfer olen Penggugat kepada Tergugat saat diajukannyaperubahan ini oleh Penggugat dan dana tersebut sudah digunakan untukkegiatan produksi maka dengan terpaksa Tergugat menandatanganiPembaharuan Perjanjian No. 057/KSPHWS/PPFP/X1/2018 tertanggal 6November 2018;4.

;Bahwa dengan adanya perubahan perjanjian dari Perjanjian Nomor 050/KSPHWS/PPFKSY/X/2018 menjadi Perjanjian Nomor 057/KSPHWS/PPFP/XI/2018 terjadi tumpang tindih substansi dari perjanjian dikarenakanHal 93 dari 101 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utrdalam Perjanjian Nomor 057/KSPHWS/PPFP/XI/2018 tidak ada ditemukanklausul yang menjelaskan mengenai tidak berlakunya Perjanjiansebelumnya Nomor 050/KSPHWS/PPFKSY/X/2018 dengan demikianperjanjian awal masih dapat dinyatakan berlaku;Bahwa tidak benar

KEP1972/WPJ.07/BD.05/2006tanggal 11 Desember 2006 tentang Keberatan atasKetetapan Pajak Pertambahan Nilai yang menolakpermohonan keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai (PPN) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2004 No. 00031/207/04/057/06 tanggal 16 Maret 2006;A. SEGI FORMAL PENGAJUAN BANDINGBahwa Surat Keputusan Terbanding No.

KEP1972/WPJ.07/BD.05/2006 ~ diterbitkan pada tanggal 11Desember 2006, dengan demikian permohonan ini masihdalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterimasebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) UndangUndang No.9 Tahun 1994 dan Undang Undang No. 16 Tahun 2000;Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2004 No. 00031/207/04/057/06 tanggal 16Maret 2006 dengan nilai Rp. 919.467.128,00 telah PemohonBanding lunasi pokok

sengketa materi dalampermohonan banding ini adalah mengenai koreksiTerbanding terhadap penyerahan yang Pajak PertambahanNilainya harus dipungut sebesar Rp. 459.733.564,00 danpengenaan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (3) UndangUndang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undang Undang No. 16 Tahun 2000 dimanaatas.koreksi tersebut Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai Desember 2004No. 00031/207/04/057

KEP1972/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 11 Desember 2006 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2004 No. 00031/207/04/057/06 tanggal 16 Maret2006 atas nama PI.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis HakimPengadilan Pajak Nomor: Put. 12245/PP/M.X/16/2007tanggal 2 November 2007 yang menyatakan:e Mengabulkan seluruh permohonan bandingPemohon Banding terhadap keputusanTerbanding Nomor: KEP1972/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 11 Desember 200626mengenai keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Januari sampai dengan Desember2004 Nomor: 00031/207/04/057/06 tanggal 16Maret 2006 atas Nama: PI.

, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 4 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85209/PP/M.1IIIB/15/2017, tanggal 25 Juli 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP629/WPJ.07/2015tanggal 25 Februari 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor00008/206/10/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP629/WPJ.07/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor00008/206/10/057/13 tanggal 2 Desember 2013, atas nama PTOsaki Medical Indonesia, NPWP 01.824.471.5057.000,beralamat di Jalan Rembang Industri Ill Nomor 30, PasuruanIndustrial Estate Rembang (PIER), Pasuruan 67152, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP629/WPJ.07/2015 tanggal 25 Februari 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00008/206/10/057

PUTUSANNomor : 057/Pdt.G/2016/PA.Badg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:Penggugat, umur 51 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KotaBandung, sebagai PENGGUGAT;Melawan:Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman diKota Bandung, sebagai TERGUGAT

;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca gugatan Penggugat;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2016 yangtelah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register perkaraNomor : 057/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 06 Januari 2016, telah mengemukakanhalhal sebagai berikut:1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkanpernikahannya pada tanggal 11 Pebruari 1991 Masehi bertepatan dengan 05Dzulhijjah 1398 Hijriyah, dihadapan

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Nomor 00085/207/13/057/16 tanggal 17 Juni 2016Masa Pajak Oktober 2013; dan3.

2013/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 16 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01439/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 10Mei 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00085/207/13/057

Beringin Jaya ; Bahwa pada tanggal 01 Juli 2009 dengan surat nomor : 600/764/411.209/2009ditetapkan PT Bhakti Ikhsani Perdana sebagai Pemenang lelang proyek/13Pelaksana Proyek Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder Ketandan dengan hargapenetapan Rp. 1.936.235.000, ; Bahwa selajutnya telah ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak)Nomor : 610/057/411.209/2009 tertanggal 28 Jul 2009, dalam pekerjaanRehabilitasi Saluran Sekunder Ketandan di Kecamatan Lengkong Kab Nganjukantara Pihak I Pejabat

Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan UmumPengairan Daerah Nganjuk yaitu terdakwa Sunyoto Hadi Prayitno ST denganPihak II PT Bhakti Ikhsani Perdana J1 Gatot Subroto 5 B Nganjuk (TERMYDZYFAIZAL) dengan harga Kontrak Rp. 1.936.235.000,, dan masa pekerjaan mulaitanggal 28 Juli 2009 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2009 ; Bahwa sebagaimana tercantum dalam pasal I Surat Perjanjian Pemborongan(Kontrak) nomor 610/057/411.209/2009 tanggal 28 Juli 2009 antara lain : 1.

Bahwa dalam pasal 6 ayat (7) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor: 610/057/411.209/2009 tanggal 28 Juli 2009 antara lain Selama pihak ke IImelaksanakan pekerjaan, Pihak ke I berhak melaksanakan pengendalianpekerjaan meliputi koordinasii pengawasan, pemeriksaan, pemantauan/monitoring berkala dan evaluasi penyediaan dokumen anggaran sertapelaporan pelaksanaan pekerjaan ; 3.

Bahwa dalam pasal 7 ayat (3) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor: 610/057/411.209/2009 tanggal 28 Juli 2009 antara lain Pihak Ke I bersamaKonsultan Pengawas pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaanyang telah diselesaikan sesuai ketentuan pelaksanaan pekerjaan dan ditulisdalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ; 4.

(P1), terdakwaTERMYDZY FAIZAL direktur PT Bhakti Ikhsani Perdana selakuPenyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan pekerjaan selama180 hari terhitung mulai tangal Penyerahan pekerjaan Kesatu (P1) dengancara memperbaikii menyempurnakan dan atau melengkapi kekuranganpekerjaan sesuai ketentuan pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakatidan ditetapkan ( pasal 7 ayat 4 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak)nomor 610/057/411.209/2009 tanggal 28 Juli 2009) namun hingga habismasa pemeliharaan terdakwa

Aini kemudian oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuandan sepersetujuan Penggugat III, serta Almarhum H.ANWARI ,Almarhum FARID WAJIDI pada tahun 1994 atau ketika Alm semuanyamasih hidup;Yang sekarang dinamai Hj; MAKNAWIYAH . yang sekarang dikuasaioleh Tergugat I, II ,;9.1 Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah beralamat di jl.Kini Balu No 26 A Rt 057/038 Rw O19 Kelurahan Teluk DalamKecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan ukuran 9 meterx 22 meter (198 m2), dengan

AiniSekarang ditempati oleh Penggugat V s/d XIICatatan : Belum dibuatkan Segel9.1 Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah beralamat di J1,KiniBalu No 26 B Rt 057/038 Rw 019 Kelurahan Teluk Dalam KecamatanBanjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan ukuran 17 meter x 22meter (luas 154 m2), dengan batasbatas sebagai berikut :e Sebelah Utara :H. Kamsionoe Sebelah Timur : H. Masran Junaide Sebelah Selatan : H. Anwarie Sebelah Barat : H. M.

Aini kemudian oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuandan sepersetujuan Penggugat III, serta Almarhum H.ANWARI ,Almarhum FARID WAJIDI pada tahun 1994 atau ketika Alm semuanyamasih hidup;Yang sekarang dinamai Hj; MAKNAWIYAH . yang sekarang dikuasaioleh Tergugat I, II ,;3.2 Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah beralamat di Jl.Kini Balu No 26 A Rt 057/038 Rw 019 Kelurahan Teluk DalamKecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan ukuran 9 meterx 22 meter (198 m2), dengan

Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah beralamat di Jl,KiniBalu No 26 B Rt 057/038 Rw 019 Kelurahan Teluk Dalam KecamatanBanjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan ukuran 7 meter x 22 meter(luas 154 m2), dengan batasbatas sebagai berikut :e Sebelah Utara :H. Kamsionoe Sebelah Timur: H. Masran Junaide Sebelah Selatan :H. Anwarie Sebelah Barat : H. M.