• Pemohon:
  Sastro Wijoyo Manalu
  Termohon:
  1.Pemerintah RI
  2.Kapolri Cq Mabes Polri Cq Polda Sumatera Utara Cq Polres Langkat

• Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah KAPOLRI NomorSprin/2080/XV/2013, Penggugat diperiksa atas adanya dugaan pelanggaranKode Etik Profesi POLRI ; 9.

  Bahwa KAPOLRI pada tanggal 16 Juni 2014 membentuk Komisi Kode EtikKAPOLRI Nomor : Kep/449/VV/2014, tertanggal 16 Juni 2014, untuk memeriksadan menyidangkan pelanggaran yang dilakukan Penggugat, hal ini sejalanHalaman 21 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 145/G/2015/PTUNJKT.dengan Pasal 4 Peraturan KAPOLRI Nomor 19 Tahun 2012, tentang SusunanOrganisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RepublikIndonesia ; 10.

  Bahwa berdasarkan Putusan Banding tersebut terhadap Penggugat diterbitkanHalaman 22 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 145/G/2015/PTUNJKT.12.13.14.Surat Keputusan KAPOLRI NO.POL. : Kep/15//2015, tertanggal 09 Januari2015, tentang PTDH Dari Dinas POLRI Atas Nama Penggugat, adalah sudahsesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia,Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011, tentang Kode Etik Profesi POLRI,dan Skep

  Menyatakan bahwa Keputusan KAPOLRI Nomor : Kep/15//2015, tanggal09 Januari 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)Dari Dinas POLRI Atas Nama Penggugat, adalah sah menurut hukum ; 3.

  Bukti P4 : Petikan Surat Keputusan KAPOLRI No.Pol. : Skep/976/VII/1994,tanggal 19 Juli 1994, tentang Penempatan Perwira PertamaPOLRI Lulusan Pendidikan Perwira Prajurit Karier Gelombang T.A.1993/1994 (foto copy sesuai asli) ;5. Bukti P5 : Petikan Surat Keputusan KAPOLRI No.Pol. : Skep/727/VI/2009,tanggal 12 Juni 2009, tentang Kenaikan Pangkat Ke AKBPHalaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 145/G/2015/PTUNJKT.6. Bukti P67. Bukti P78. Bukti P89. Bukti P910. Bukti P1011. Bukti P1112.

• Pemohon:
  1.Hartono
  2.I Gusti Arya Dirawan
  Termohon:
  1.Kapolri Cq. Kapolda Bali, Cq. Kapolresta Denpasar
  2.Kejaksaan Negeri Denpasar

• Iwan Adi Sucipto dan video Kapolri;

Dimusnahkan;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Cirebon (dekatPemuda Pancasila);Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN CbnBahwa terdakwa membuat konten rekaman video yang berdurasi 1menit 57 detik tersebut didasari oleh potongan video Kapolri pada saatmengambil apel dengan Brimob, Kapolri mengatakan Kalau ada masyarakatyang membawa parang mau menyerang siap anda tembak di tempat, dandijawab oleh anggota Brimob siap dan terdakwa mengasumsikan pak Kapolriterlalu jauh memprediksikan bahwa akan ada masyarakaat yang membawasenjata tajam

Cirebon (dekatHalaman 8 dari 38 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN CbnPemuda Pancasila);Bahwa terdakwa membuat konten rekaman video yang berdurasi 1menit 57 detik tersebut didasari oleh potongan video Kapolri pada saatmengambil apel dengan Brimob, Kapolri mengatakan Kalau ada masyarakatyang membawa parang mau menyerang siap anda tembak di tempat, dandijawab oleh anggota Brimob siap dan terdakwa mengasumsikan pak Kapolriterlalu jauh memprediksikan bahwa akan ada masyarakaat yang membawasenjata tajam

Cirebon (dekatPemuda Pancasila);Bahwa terdakwa membuat konten rekaman video yang berdurasi 1menit 57 detik tersebut didasari oleh potongan video Kapolri pada saatmengambil apel dengan Brimob, Kapolri mengatakan Kalau ada masyarakatyang membawa parang mau menyerang siap anda tembak di tempat, dandijawab oleh anggota Brimob siap dan terdakwa mengasumsikan pak KapolriHalaman 11 dari 38 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Cbnterlalu jauh memprediksikan bahwa akan ada masyarakaat yang membawasenjata tajam

dengan siap ditembakditempat, dan Terdakwa dalam video mengatakan, Itu salah satu ungkapanyang tidak pantas seorang Kapolri berbicara seperti itu; Bahwa Saksi melihat konten video tersebut bersama dengan Sdr.

Kesambi, Kota Cirebon, Terdakwa telah membuatdan kemudian menyebarkan rekaman video berdurasi 1 (Satu) menit 57 (limapuluh tujuh) detik yang di dalamnya di antaranya berisi tentang ajakan kepadamasyarakat agar tidak takut dengan ancaman Kapolri dengan siap tembak ditempat, itu merupakan ungkapan tidak pantas seorang Kapolri, seluruhkeluarga Terdakwa TNI, ketika ada korban maka TNI akan bertempur denganPOLRI;Menimbang, bahwa Terdakwa membuat rekaman video tersebutmenggunakan Handphone merk Xiaomi

• Ida Bagus Giri Suprayatna
  2.Ida Ayu Made Astini
  Termohon:
  Pemerintah Negara RI Cq Kapolri Cq Kapolda Bali

• Kapolri Di Jakarta, cq. Kapolda Kalbar Di Pontianak, cq. Kepolisian Resort Bengkayang2. Andi Max Alias Mok Fo Tjin

  Kapolri Di Jakarta, cq. Kapolda Kalbar Di Pontianak, cq. KepolisianResort Bengkayang, bertempat tinggal di JI. SanggauLedo Nomor 53 Bengkayang, sebagai Terbanding semulaTergugat ;2. Andi Max Alias Mok Fo Tjin, bertempat tinggal di Jl. A. Rahman RT/RW13/17 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan BengkayangKabupaten Bengkayang, sebagai Terbanding II semulaTergugat Il;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca :1.

  Widyo Sunaryo selaku Kapolres Sambas dan Bengkayang, yangdiketahui olen Kepala Desa Suka Mulya dan Camat Bengkayang.Bahwa fakta hukum tersebut juga terkait dengan huruf a di atas yaknitelah menunjukan sesungguhnya Penggugat telah salah dan kelirudalam gugatannya menarik/melibatkan pihak Kapolri di Jakarta Cq.Kapolda Kalbar di Pontianak Cq. Kapolres Bengkayang sebagaiTergugat ;Penggugat tidak jelas dan tidak mendasari aturan hukum yang benar,yakni keterkaitan dan hubungan hukum apa antara Drs.

• Pemohon:
  Imam Suprianto
  Termohon:
  1.Kapolri Cq. Kapolda Sumatera Utara Cq. Kapolrestabes Medan
  2.KAJATI Sumatera Utara Cq. KAJARI Medan

• Pemohon:
  Muhammad Waseso ST
  Termohon:
  Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolresta Surakarta Cq Kasat Reskrim Polresta Surakarta

• Pemohon:
  SAIFULLAH Bin NASRI Alm
  Termohon:
  Pemerintah Negara RI Cq KAPOLRI Cq KAPODA KALIMANTAN SELATAN Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT BARITO KUALA

  Bahwa Pemohon telah keliru dalam mendasari tindakan penyelidikan danpenyidikan dengan mengacu pada PERKAP No. 14 Tahun 2012, karena perkaptersebut tersebut sudah tidak berlaku lagi dan mengenai penyidikan diatur dalamPeraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, danmengenai sah atau tidaknya tindakan penangkapan yang dilakukan Termohondasar pengujian adalah pada peraturan perundangundangan yaitu KUHAP,sehingga dalil Pemohon mengenai hal tersebut adalah mengadangada dan tidakberdasar

• Pemohon:
  1.Yunianto bin Parno Wiyadi
  2.Nusi bin Dakum
  Termohon:
  Kapolri Cq. Kapolda Sumatera Selatan Cq. Kapolres Musi Rawas

• Atasan Ankum dalam hal ini Kapolda Riau kemudian mengirimkanSurat Nomor: B/76/II/KEP./2020/RO SDM tanggal 17 Februari 2020kepada Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya manusiaperihalPemberhentian Tidak Dengan Hormat an. Kompol Marjonis Nrp.63100234 Pamen Biro SDM Polda Riau;b. As SDM Kapolri menindaklanjuti permohonan tersebut denganmengadakan Rapat Koordinasi pada tanggal 2 Maret 2020 dalamrangka penerbitan Keputusan Kapolri a quo;Halaman 24 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUNJKT10.c.

  Bahwa Hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi verifikasi tersebutdilaporkan ke Kapolri untuk dimohonkan pengesahan KeputusanKapolri tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dariDinas Polri a.n. AKBP Drs. Jerry Marpaung, S.H., Nrp. 63070941Jabatan Pamen Ditreskrimum Polda Banten dkk 5 (lima) orangberdasarkan Nota Dinas Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusiakepada Kapolri Nomor: B/ND433/III/KEP./2020/SSDM tanggal 9 Maret2020;d.

  Bukti T12 :: Surat Kapolda Riau kepada AS SDM Kapolri Nomor:B/76/II/KEP./2020/Ro SDM tanggal 17 Februari 2020 perihalPermohonan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PTDH KompolMarjonis Nrp. 63100234 Jabatan Pamen Biro SDM Polda Riau(Sesuai dengan salinan aslinya);: Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Nomor: BA/O2/III/2020 tanggal2 Maret 2020 (Sesuai dengan salinan aslinya);: Nota Dinas AS SDM Kapolri kepada Kapolri Nomor: B/ND433/III/KEP/2020/SSDM tanggal 9 Maret 2020 perihal mohonpengesahan Keputusan

  Kapolri tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri an.

  Pasal 7 ayat (1)huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 menyatakan bahwa setiapanggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputas!dan kehormatan Polri.

• Toboali menggunakan handphone merkXiaomi warna gold type A6 milik Terdakwa;Bahwa Terdakwa telah memposting video tentang kinerja (A) Polridan (B) TNI berdurasi 00.30 detik dengan transkrip video : Kapolri :Masyarakat boleh ga ditembak ?

  , Anggota Brimob : siap bolehjendral, Kapolri mengacungkan jempol, anggota Brimob : siap,Kapolri meninggalkan barisan, Komandan : tugas kemanusiaankeikhlasan dan pengorbanan nomor satu lebih baik kita tidakmakan, lebih baik kita menderita dari pada masyarakat kitamenderita, jelas ini, Dijawab serentak : siap jelas, Komandan : bisakau laksanakan, Dijawab serentak : siap bisa, Komandanterimakasih cakra, Dijawab serentak : cakra, cakra, cakra luarbiasa;Bahwa video yang diposting dalam akun milik Terdakwa

  , Anggota Brimob :Siap boleh jendral, Kapolri mengacungkan jempol, anggota Brimob :siap, Kapolri meninggalkan barisan, Komandan : tugaskemanusiaan keikhlasan dan pengorbanan nomor satu lebih baikkita tidak makan, lebih baik kita menderita dari pada masyarakatHalaman 15 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Sglkita menderita, jelas ini, Dijawab serentak : siap jelas, Komandan :bisa kau laksanakan, Dijawab serentak : siap bisa, Komandan :terimakasih cakra, Dijawab serentak : cakra, cakra, cakra

  , Anggota Brimob : siap boleh jendral,Kapolri mengacungkan jempol, anggota Brimob : siap, Kapolri meninggalkanbarisan, Komandan : tugas kemanusiaan keikhlasan dan pengorbanannomor satu lebih baik kita tidak makan, lebih baik kita menderita dari padamasyarakat kita menderita, jelas ini, Dijawab serentak : siap jelas, Komandan: bisa kau laksanakan, Dijawab serentak : siap bisa, Komandan : terimakasihcakra, Dijawab serentak : cakra, cakra, cakra luar biasa;Menimbang, bahwa video yang diposting dalam

  , Anggota Brimob :Siap boleh jendral, Kapolri mengacungkan jempol, anggota Brimob : siap,Kapolri meninggalkan barisan, Komandan : tugas kemanusiaan keikhlasandan pengorbanan nomor satu lebih baik kita tidak makan, lebih baik kitaHalaman 20 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Sglmenderita dari pada masyarakat kita menderita, jelas ini, Dijawab serentak :Siap jelas, Komandan : bisa kau laksanakan, Dijawab serentak : siap bisa,Komandan : terimakasih cakra, Dijawab serentak : cakra, cakra, cakra

• Kapolri cq. Kapolda Banten cq. Kapolres Serang

• Pemohon:
  Nurwani Bin Alm Hasan
  Termohon:
  Kapolri Cq. Kapolda Cq. Kapolres Cq. Kasat Reskrim Res Muba Cq. Kanit Reskrim Res Muba

• Pemerintan Republik Indonesia C.q Kapolri, C.q Kapolda Sumatera SelatanC.q Direskrimum Polda Sumsel C.q Kapolres Empat Lawang C.q KasatReskrim Polres Empat Lawang C.q.Kapolsek Pendopo C.q Kanit ReskrimPolsek Pendopo beralamat Di Jalan Jati Pasar Pendopo Lintang, Babatan,Lahat, Kabupaten Empat Lawang, Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON 2.

  Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri, C.q Kapolda Sumatera SelatanC.q Direskrimum Polda Sumsel C.q Kapolres Empat Lawang C.q KasatReskrim Polres Empat Lawang C.q.Kapolsek Pendopo beralamat Di Jalan JatiPasar Pendopo Lintang, Babatan,Lahat,Kabupaten Empat Lawang,Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II;3.

  Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri, C.q Kapolda Sumatera SelatanC.q Direskrimum Polda Sumsel C.q Kapolres Empat Lawang C.q KasatReskrim Polres Empat Lawang beralamat di Jalan Abubakar Din, TebingTinggi, Empat Lawang. Selanjutnya sebagai TERMOHON III;4.

  Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri, C.q Kapolda Sumatera SelatanC.q Direskrimum Polda Sumsel C.q Kapolres Empat Lawang beralamat diJalan Abubakar Din, Tebing Tinggi, Empat Lawang. selanjutnya disebutsebagai TERMOHON djaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 15/Pid.Pra/2019/PN Pig5. Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri, C.q Kapolda Sumatera SelatanC.q Direskrimum Polda Sumsel beralamat Di Jalan Jendral Sudirman KM 4,5selanjutnya disebut sebagai TERMOHON V;6.

  Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri, C.q Kapolda Sumatera Selatan,beralamat Di Jalan Jendral Sudirman KM 4,5 selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON VI;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca suratsurat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;Setelah membaca surat Permohonan Praperadilan tertanggal 27 Agustus2019 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang Kelas A Khusus di bawahregister perkara Nomor 15/Pid.Pra/2019/PN Pig;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan persidangan pertamapada

• Pemohon:
  Nurwani Bin Alm Hasan
  Termohon:
  Kapolri Cq. Kapolda Cq. Kapolres Cq. Kasat Reskrim Res Muba Cq. Kanit Reskrim Res Muba

  Perlu kami jelaskan bahwaPenyidik berwenang menetapkan seseorang menjadi TERSANGKA,karena TERSANGKA ADALAH SEORANG KARENA PERBUATANNYAATAU KEADAANNYA BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN PATUTDIDUGA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (Pasal 1 butir 14KUHAP) Dan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kapolri No. 6tahun 2019 tentang PENYIDIKAN TINDAK PIDANA berbunyi bahwa :PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN PALING SEDIKIT 2(DUA) ALAT BUKTI YANG DIDUKUNG BARANG BUKTI (Pasal 25 ayat(1)), PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAIMANA

• BIMO PRASETIO
  Termohon:
  Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda NTB Cq Kapolres Dompu Cq Kepala Satuan Narkoba Resor Dompu

• SIMATUPANG
  Termohon:
  Pemerintah RI Cq KAPOLRI Cq Kepala KAPOLDA Jambi Cq KAPOLRES Kota Jambi Cq KAPOLSEK Kota Baru

• Pemohon:
  1.LOH WINO RANDY CHANDRA
  2.SAMMY THOMAS THO
  Termohon:
  KAPOLRI CQ. UNIT II SUBDIT III TAHBANG DIT. RESKRIMUM POLDA SULSEL

  pada hari rabu tanggal 21Agustus 2019.Bahwa begitu pula dalam Pasal 227 ayat (2) KUHAP, yang selengkapnyaberbunyi:Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiridan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatanbahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkantanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggildan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harusmencatat alasannya.Dalam Surat Keputusan Kapolri

  pemohon ditetapkan sebagai tersangka, tanpa melalui prosespenyelidikan menurut KUHAP, menurut pendapat saya berdasarkanpengatahuan hukum yang saya pahami, penyelidikan dan penetapantersangka yang dilakukan oleh penyidik (termohon) bertentangan denganketentuan hukum, khususnya HUKUM ACARA PIDANA undangundang No. 8tahun 1981, dan oleh itu penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukanpenyidik tidak benar, tidak sah, dan tidak berdasarkan hukum, bertentangandengan pasal 10 ayat 1 huruf a peraturan kapolri

• Pemohon:
  ABU BAKAR AHMAD SALEM
  Termohon:
  1.KAPOLRI MABES POLRI RI
  2.KAPOLDA JAWA TIMUR
  3.KAPOLRES LUMAJANG