195/PID.B/2013/PN.PRA

PUTUSANNomor: 195/PID.B/2013/PN.PRA.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana padaperadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusansebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa: Nama Lengkap:ISHAM;Tempat lahir Lombok Tengah;Umur / tanggal 31 Tahun /25 September 1982;satu Laki laki;Jenis kelaminIndonesia;Kebangsaan/Dusun Gunung Paok Desa Prean Kecamatan Montong Gading Kabupaten LomTempat

;Majelis Hakim berdasarkan Penetapan tertanggal 19 Desember 2013, Nomor: 513/PENPID/2013/PN.PRA, sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d 17 Januari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tertanggal 13Januari 2014, Nomor: 11/PEN.PID/2014/PN.PRA, sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d 18 Maret 2014;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, No. 195

/Pen.Pid/2013/PN.PRA, tanggal 19 Desember 2013, tentang penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, No. 195/Pen.Pid/2013/PN.PRA, tanggal 19 Desember 2013, tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;Telah mendengar dan membaca surat dakwaan Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir

dan bertentangan dengan :1.Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi JaminanFidusia, karena Pelaku Usaha dalam mengambil/menarik unit kKendaraanyang menjadi (barang jaminan) atas fasilitas pembiayaan yang telahdiberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanyamenggunakan tenaga internal dan collector yang seharusnya menggunakantenaga Kepolisian Republik Indonesia.Bertentangan dengan Bahagian V HIR dimulai dari Pasal 195

Sus/BPSK/2016/PN Lbpmenggunakan tenaga dari internal dan Debt Collector yang seharusnyamenggunakan tenaga Kepolisian RI (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2011Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan/atau denganmengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti denganpermohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri (eksekusi) yang tatacaranya diatur dalam Bagian V HIR dimulai Pasal 195 Tentang menjalankanPutusan atau Bagian NM RBg yang dimulai dari Pasal 200 TentangMenjalankan Putusan

Bahagian V HIRdimulai dari Pasal 195 Tentang menjalankan putusan atau bahagian IV RBgyang dimulai dari asal 200.....dst. adalah merupakan keputusan penerapanhukum yang keliru ;Bahwa tindakan Pemohon Keberatan melakukan eksekusi Jaminan fidusiatidak dapat digolongkan kedalam Perbuatan Melawan Hukum.

Bertentangan dengan Bahagian V HIR dimulai dari Pasal 195 Tentangmenjalankan putusan atau bahagian IV RBg yang dimulai dari asal 200Halaman12dari24Putusan Perdata Gugatan Nomor47/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN LbpTentang menjalankan putusan karena Pelaku Usaha telah melakukanpengambilan/penarikan unit kKendaraan yang menjadi (barang jaminan) atasfasilitas pembiayaan yang telah diberikanPelaku Usaha kepada Konsumendengan hanya menggunakan tenaga dari internal dan Debt Collector yangseharusnya pelaksanaannya

unitkendaraan yang menjadi (barang jaminan) atas fasilitas pembiayaan yangtelah diberikan Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanyamenggunakan tenaga dari internal dan Debt Collector yang seharusnyamenggunakan tenaga Kepolisian RI (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2011Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan/atau denganmengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti denganpermohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri (eksekusi) yang tatacaranya diatur dalam Bagian V HIR dimulai Pasal 195

Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi melanggar ketentuan Pasal 195 Rbg,maka oleh karenanya putusan a quo harus dibatalkan;Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi jelas telah melanggar ketentuan Pasal195 Rbg karena dalam keputusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak memuatketerangan secara ringkas dan jelas antara lain mengenai gugatan yangmeliputi dasar hukum (rechtground) dan dasar fakta (feitelijke ground) dalilatau posita gugatan, tidak memuat jawaban paling tidak mengenai pokokutama dalil bantahan yang dikemukakan

Tergugat, baik bantahan formilberupa eksepsi (ekceptie objection) maupun bantahan terhadap pokokperkara (verweer ten principle), kemudian dasardasar pertimbanganputusan termasuk pembuktian dan pasalpasal peraturan perundangundangan yang menjadi landasan rujukan putusan.Bahwa syaratsyarat putusan yang ditentukan dalam Pasal 195 Rbgtersebut adalah bersifat imperatif atau hukum memaksa (dwingenrecht,mandatory rule) karena terdapat di dalam perkataan harus.

No. 2221 K/Pdt/2008pokokpokok utama bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat dan pasalpasal peraturan perundangundangan yang menjadi rujukan putusan samasekali tidak terlihat dalam keputusan Pengadilan Tinggi, dan oleh karenakeputusan Pengadilan Tinggi telah melanggar ketentuan Pasal 195 Rbg,maka oleh karenanya keputusan Pengadilan Tinggi tersebut harusdibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:mengenai alasanalasan ke 1 s/d 8: bahwa alasan tersebut tidak

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

., yang telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah membatalkan putusanJudex Facti karena salah menerapkan hukum pembuktian ini sebagaimanaPutusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/SIP/1972 tanggal 16 Januari 1978yang pertimbangannya sebagai berikut:Keputusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan karenasalah menerapkan hukum;Tentang putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang lalai memenuhisyaratsyarat Pasal 189 ayat 1 dan 2 Rbg juncto Pasal 195 ayat 1 dan

oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan dalam hukum acara perdata sehingga dengankelalaian tersebut mengakibatkan putusan Pengadilan NegeriPematangsiantar menjadi tidak sesuai dengan ketentuan hukum khususnyahukum acara perdata yang berlaku;Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang lalai memenuhi syaratPasal 189 ayat 1 dan 2 Rbg juncto Pasal 195

ayat 1 dan 2 Rbg karenadalam perkara gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi Pengadilan NegeriPematangsiantar sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkandengan cermat dalildalil maupun buktibukti yang Pembanding ajukan;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar denganmempertimbangkan hukum yang demikian jelas bertentangan dengan Pasal23 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 jis 189 ayat 1 dan 2 Rbgdan Pasal 195 ayat 1 dan 2 Rbg serta butir 3 dan 4 dari Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor

Proposal program bantuan perkuatan dana bergulir atas nama KUDMarga Jaya untuk melakukan perluasan dan peremajaan karet seluas195 Ha dengan estimasi kebutuhan bibit karet sejumlah 195 000 batangdengan total dana sejumlah Rp. 975.000.000, (sembilan ratus tujuhpuluh lima juta rupiah)yang dilampiri daftar nama anggota kelompok taniMergi Makmur sebanyak 195 anggotac.

Proposal program bantuan perkuatan dana bergulir atas nama KUDMarga Jaya untuk melakukan perluasan dan peremajaan karet seluas195 Ha dengan estimasi kebutuhan bibit karet sejumlah 195 000 batangdengan total dana sejumlah Rp. 975.000.000, (Sembilan ratus tujuhpuluh lima juta rupiah)yang dilampiri daftar nama anggota kelompok taniMergi Makmur sebanyak 195 anggota ;c.

Proposal program bantuan perkuatan dana bergulir atas nama KUDMarga Jaya untuk melakukan perluasan dan peremajaan karet seluas195 Ha dengan estimasi kebutuhan bibit karet sejumlah 195 000 batangdengan total dana sejumlah Rp. 975.000.000, (Sembilan ratus tujuhHalaman 46 dari 158 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Jmbpuluh lima juta rupiah)yang dilampiri daftar nama anggota kelompok taniMergi Makmur sebanyak 195 anggota ;c.

Proposal program bantuan perkuatan dana bergulir atas nama KUDMarga Jaya untuk melakukan perluasan dan peremajaan karet seluas195 Ha dengan estimasi kebutuhan bibit karet sejumlah 195 000 batangdengan total dana sejumlah Rp. 975.000.000, (sembilan ratus tujuhpuluh lima juta rupiah)yang dilampiri daftar nama anggota kelompok taniMergi Makmur sebanyak 195 anggota ;c.

Diponegoro Nomor: 195, Kelurahan Danyang, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan; Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada : 1. SETYO PURNAWAN, Petugas Administrasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwodadi), 2. DIDIK BUDI CAHYONO, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Purwodadi Unit Danyang., 3. SETIA NUGROHO, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Purwodadi Unit Danyang., 4.

KANTOR CABANGPURWODADI, UNIT DANYANG, yang beralamat di Jl.Diponegoro Nomor: 195, Kelurahan Danyang, Kec. Purwodadi,Kab. Grobogan;Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada : 1. SETYOPURNAWAN, Petugas Administrasi Kredit PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tok Kantor Cabang Purwodadi), 2. DIDIKBUDI CAHYONO, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tok Kantor Cabang Purwodadi Unit Danyang., 3.SETIA NUGROHO, Mantri Unit PT.

Bahwa kemudian barang berupa Sarang Burung Walet di terima oleh saksi drh.Ambar Retnowati, M.Si, penolakan dari medan dilakukan melalui Terminal Kargodengan Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia GA 195 yang tiba di BandaraSoekarno Hatta sekira pukul 20.05 Wib. Selanjutnya Petugas Balai Besar KarantinaHalaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1958/Pid.Sus/2018/PN TngTumbuhan Soekarno Hatta langsung berkoordinasi dengan pemilik barang yangberada di Medan yaitu sdr.

Citra Noviani, M.Si untukmengamankan barang berupa Sarang Burung Walet tersebut di Kantor BBKPSoekarno Hatta.Bahwa kemudian barang berupa Sarang Burung Walet di terima oleh saksi drh.Ambar Retnowati, M.Si, penolakan dari medan dilakukan melalui Terminal Kargodengan Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia GA 195 yang tiba di BandaraSoekarno Hatta sekira pukul 20.05 Wib.

PenolaknHalaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1958/Pid.Sus/2018/PN Tngdilakukan melalui Terminal Kargo dengan maskapai Garuda Indonesia nomorpenerbangan GA 195 yang tiba di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 20.05WIB. Saksi Kemudian menghubungi pemilik yaitu saksi Christine yang berdomisilidi Medan untuk dilakukan pembinaaa.

Informasinya pengiriman dilakukan melalui jasaekspedisi TIKI nomor penerbangan GA 195 yang tiba di Bandara Soekarno Hattakurang lebih sekitar pukul 22.00 WIB. Karena asumsi saksi barang akan kamiterima via cargo, maka saksi berkoordinasi dengan petugas Cargo saat itu yangpiket, yaitu Drh. Saswono Kurniawan MSi dan Sdr. Riky Yanuar.

Citra Noviani, M.Si untuk mengamankan barang berupaSarang Burung Walet tersebut di Kantor BBKP Soekarno Hatta.Bahwa kemudian barang berupa Sarang Burung Walet di terima oleh saksi drh.Ambar Retnowati, M.Si, penolakan dari medan dilakukan melalui Terminal Kargodengan Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia GA 195 yang tiba di BandaraHalaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1958/Pid.Sus/2018/PN TngSoekarno Hatta sekira pukul 20.05 Wib.

Bahwa ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR menyatakan:Perlawanan terhadap menjalankan keputusan, juga yang dibuat oleh oranglain dengan sebab menyatakan bahwa barang yang disita itu milikmutlaknya, bersama sekalian perselisihan mengenai upaya paksa yangdiperintahkan hendaklah dihadapkan kepada dan diputuskan olehpengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya hal menjalankankeputusan itu berlaku.Halaman 8 Putusan Nomor 142/PDT/2020/PT.DKI17. Bahwa ketentuan Pasal 207 HIR menyatakan:18.19.1.

Perlawanan orang yang berutang mengenai hal menjalankankeputusan baik dalam hal penyitaan barang tetap, harus diberitahukanoleh Pelawan itu, dengan surat atau dengan lisan, kepada ketuapengadilan negeri yang tersebut dalam ayat keenam Pasal 195, yangjikalau perlawan itu berlaku dengan lisan, mencatat, atau menyuruhmencatatnya.2.

Tentang keputusan yang dijatunkan menurut pasal ini dan pasalyang lalu berlaku sekalian peraturan umum yang mengenai memintabanding.Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Ny.Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunyaHalaman 9 Putusan Nomor 142/PDT/2020/PT.DKIHukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek halaman 168 menyatakan:Pasal 195 (6 dan 7) dan Pasal 208 HIR mengatur perlawanan terhadap sitaeksekutorial, baik yang diajukan oleh terlaksana/tersita maupun

Namun dalam prakteknya,perkara perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan diajukan kepadapengadilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo.Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR.21. Bahwa doktrin hukum yang dikemukakan oleh Ny.

Putusan PengadilanNegeri Jakarta Utara No. 235/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut tanggal 13 Mei 2008tersebut telah merugikan Pelawan selaku pemilik tanah dan bangunan yangsah yang terletak di Jalan Gunung Sahari Ill No. 7 Kelurahan GunungSahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208HIR dan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Ny.

Eksepsi diskualifikasi in person:1.Bahwa Pelawan tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas hukum(persona standi in judicio) untuk mengajukan perlawanan ini, karenaPelawan bukanlah pemilik atas Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 2421/Kebonagung dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1569/Manggarmas(obyek sengketa) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 195Ayat (6) HIR dan Pasal 206 Ayat (6) R.Bg. yang menyebutkan sebagaiberikut:Pasal 195 Ayat (6) HIR:Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga

Bahwa merujuk pada Pasal 195 Ayat (6) HIR, Pasal 209 Ayat (6) R.Bg,Buku Il Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta PutusanMahkamah Agung RI tersebut di atas, tegastegas ditentukan bahwaKualitas hak yang dibenarkan menjadi landasan dasar perlawanan pihakketiga (derden verzet) adalah mutlak harus pemilik atau pihak yangmerasa pemilik dari tanah/objek eksekusi;5.

yang sangat jelasMajelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan:Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan perlawanan eksekusi adalahupaya hukum dari pihak tereksekusi jika eksekusi yang dilakukan keliru dariamar putusan yang menjadi dasar suatu eksekusi, sedangkan gugatanperlawanan pihak ketiga (derden verzet) adalah upaya hukum pihak ketiga(derden verzet) jika eksekusi yang dilakukan melanggar hak kepemilikan(volle eigeenar) pihak ketiga tersebut di atas suatu obyek eksekusisebagaimana diatur dalam Pasal 195

(delapan puluh lima meter persegi)diberikan kepada Petrus Sayogo (orang tua Tergugat ) kemudian dijualbelikan kepada Tergugat II tertanggal 22 Desember 1998 Nomor 507/Sirimau/195/XII/1998 di hadapan Notaris dan Pembuat Akta Tanah TuasikalAbua, S.H., bidang tanah mana batasbatasnya: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hak Milik Nomor 166; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kemakmuran/Dr.

dengan Tergugat Il tertanggal 22 Desember 1998 Nomor: 570/Sirimau/195/XII/1998 di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat AktaTanah, Tuasikal Abua, S.H., adalah tidak sah, melanggar HakSubjektif dan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanyacacat hukum, maka batal demi hukum;6.

Pasal 14 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Pasal 195 R.Bg. jo. Pasal 184 HIR. Apabila hal ini tidakdilakukan dianggap putusan yang kurang lengkap dan kurang pertimbanganhukum, seperti Putusan Judex Facti ini. Sangat jelas salah menerapkan ataumelanggar hukum pembuktian yang berlaku sebagaimana kaidah dasar jugaHal. 13 dari 16 hal. Put.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Edi Susilo mengalami luka lecetpada dahi, pelipis kiri, leher bawah dan punggung sebagaimana Visum EtRepertum Nomor : 445.5/195/2016 tanggal 26 April 2016 dari UPTDPUSKESMAS GABUS dengan kesimpulan terdapat luka lecet padadahi, pelipis kiri, leher bawah dan punggung, luka tersebut diakibatkanoleh kekerasan benda tumpul, luka tersebut memerluka perawatan /berobat jalan dan korban tetap bisa menjalankan pekerjaannya (kategoriluka ringan) yang ditanda tangani oleh

Listanto memegangsaksi korban Edi Susilo dengan maksud agar tidak terjadi perkelahian,kemudian saksi Listanto meminta saksi Jumanto melepaskan terdakwa,setelah itu terdakwa dan korban pulang kerumah masingmasing, akibatperbuatan terdakwa saksi korban Edi Susilo mengalami luka lecet padadahi, pelipis kiri, leher bawah dan punggung, kemudian saksi korban EdiSusilo melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian untukmempertanggungjawabkan perbuatannya.Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.5/195

ABHpulang, kemudian ada sepeda motor lewat dan menyapa ber mulih yok (berpulang yo) dan dijawab ayah Anak yang berhadapan dengan Hukum Sopowi (siapa itu) dan dijawab Edi mendengar katakata tersebut Anak yangberhadapan dengan Hukum langsung berlari menghampiri Edi Susilo yangmasih diatas sepeda motor (membonceng) Joko Susilo dan langsungmemukul Edi Susilo sebanyak 4 kali tangan kanan 3 kali dan tangan kirisekali dengan tangan kosong mengepal ;Menimbang, bahwa beradasarkan Visum et Repertum Nomor445.5/195

empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima)bulan;Menetapkan agar barang bukti berupa: 180 (seratus tiga puluh) karung gula pasir asal Malaysia;Dirampas untuk Negara; 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubhisi KB 8970 DA warna kuning;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suply Heru;Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 1000, (seriou rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 195

Polisi KB 8970 DA bersifat imperative;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi PontianakNomor: 195/PID/2009/PT.PTK tanggal 15 September 2009 tidak dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agungakan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhipidana

No. 685 K/Pid.Sus/2010MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: MARIANIalias ANI binti GUST BUJANG BONTI tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor:195/PID/2009/PT.PTK tanggal 15 September 2009;MENGADILI SENDIRI: Menyatakan bahwa terdakwa Mariani alias Ani binti Gusti Bujang Bontisebagaimana identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah danmeyakinkan

Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya itu kepada KepalaKantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi ditolaksebagaimana suratnya tertanggal 19 Desember 2012, Nomor : XXXdengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai umur 195. Bahwa sebagaimanapun Pemohon' tetap bermaksud hendakmelaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut dengan perempuanpillhannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab,dikhawatirkan akan terjadi pelangaran terhadap hukum syara' ;6.

Oleh sebab itu, Penggugat , Il, Illdan IV berpendapat bahwa penghibahan ketiga bidang tanah berikut segalasesuatu yang ada diatasnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat1, 2 dan 3 KHI, yaitu :Ayat 1, yaitu : Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksiatau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris.Ayat 2, yaitu : Wasiat hanya dibolehkan sebanyakbanyaknya sepertiga dariharta warisan kecuali apabila semua ahli waris mengetahuinya.Ayat 3, yaitu : Wasiat kepada ahli

Bahwa oleh karena penghibah wasiat ketiga bidang tanah sebagaimanadinyatakan dalam SURAT HIBAH WASIAT tanggal xxx bertentangandengan ketentuan Pasal 195 Ayat 1,2 dan 3 KHI, maka dimohonkankehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perakara a quountuk membatalkan hibah wasiat Almarhumah xxx sebagaimana dimaksuddalam :SURAT HIBAH WASIAT tanggal xxx atas nama Tergugat tentangpenghibahan sebidang tanah seluas xxx, Kabupaten Langkat;SURAT HIBAH WASIAT tanggal xxx atas nama Tergugat II tentangpenghibahan

Oleh sebab itu, Penggugat I, Il, Ill, IV, V, VI, VI. dan VIIIberpendapat bahwa penghibahan ketiga bidang tanah berikut segalasesuatu yang ada diatasnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat1, dan 3 KHI, yaitu :Ayat 1, yaitu : Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksiatau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapanNotaris.Ayat 3, yaitu : Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui olehsemua ahli waris.Bahwa dalil gugatan poin angka 8 menjadi:Bahwa oleh karena penghibah

wasiat ketiga bidang tanah sebagaimanadinyatakan dalam SURAT HIBAH WASIAT tanggal xxx bertentangan denganketentuan Pasal 195 Ayat 1 dan 3 KHI, maka dimohonkan kehadapanHalaman 11 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.

Pasal1874 KUH Perdata Jis Pasal 195 ayat (1 dan 2) serta Pasal 210 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin angka 5 s/d 7 tersebut diatas juga dihubungkan dengan buktibukti Surat bertanda P.7 dan T.5, T.6 sertapertimbangan tentang buktibukti tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwaakta dibawah tangan berupa Surat Wasiat, tertanggal 14 Nopember 2004 yangHalaman 55 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.

senjata penusuk;

wees" 8% 8 ")%19%%6. ")/)%my3m +1e( "3"S 195" St StS" mM om poo gn2 1 SF MEM (CH SSHMH# M gmyy 1 gM x1 S +! 4 foam do Tl +1St+ty om ory ob (mom gmPro (mem 1 3m (3m "3 AMB"T MSM 1 1 gy (113 3)" +1)" #0)" # 12 a""ya" "Ss 7," ( LA ! ! (" Ww Ww tA ! +!S#+#)" Ww Ww Ww ! z Ww! Ww ! z Ww ! *W # mw Ww 13s" : ( 1k"! wei" (" ! z Ww , ! # ! # ws." (tl gam Ww1 ! 4+ Ww ( ! z W) Ww a &" Ww + ! *W ( 4+ Ww # z ! & Ww Ww! Ww 1! rey) !

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah padatanggal 27 Mei 2010, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto,sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/56/V/2010 tanggal 27 Mei2010 ;2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah jandaberanak 3 orang, sedangkan Tergugat adalah duda beranak 3 orang;.

huruf a UU MA, yaitusebagaimana dalam pertimbangan putusan a quo halaman 36 alinea ke2sebagai berikut:"Menimbang, bahwa terlepas dari apakah Pemohon telah melaksanakan amarke3 putusan Peninjauan Kembali (PK) a quo atau harus melaksanakan amarke4 dan ke5 putusan Peninjauan Kembali (PK) a quo, menurut pendapatHakim yang memeriksa permohonan ini, materi tersebut sudah merupakanmasalah/hal menjalankan putusan/eksekusi yang merupakan kekuasaanmutlak dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 195

"Bahwa adapun alasan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidakberwenang atau melampaui batas wewenang dalam memeriksa dan memutusperkara a quo adalah karena kewenangan untuk eksekusi/pelaksanaanputusan adalah kewenangan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkatpertama memeriksa perkara itu sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (1)HIR, yang berbunyi:"Hal menjalankan keputusan Pengadilan Negeri, dalam perkara yang padatingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri, adalah atas perintah dandengan

menyerahkan uangsejumlah Rp4.747.777.778,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluhtujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluhdelapan rupiah) guna dilakukan penawaran pembayaran/ penawaranuang kepada Pemohon Kasasi/Termohon Konsinyasi berdasarkanBerita Acara Penyerahan Uang Konsinyasi Nomor 076/2010 Eks. jo.Nomor 083/Pdt.G/2006/ PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Juni 3011.Bahwa berdasarkan proses pelaksanaan putusan a quo oleh Ketua PengadilanNegeri Jakarta Pusat dan berdasarkan Pasal 195

tersebut dianggap sebagaipenawaran pembayaran, itupun dilaksanakan sudah melampaui 14hari sebagai tenggang waktu pelaksanaan putusan/eksekusi secarasukarela sebagaimana dimaksud oleh amar ke4 Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Maret 2010 Nomor 635PK 7PDT/2009, dan berdasarkan Pasal 196 H1IR dapat dimintakanpelaksanaan putusan/eksekusi kepada pimpinan Ketua PengadilanNegeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, in casuKetua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (vide Pasal 195

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, PENYITAAN TIDAK DAPATDILAKUKAN TERHADAP HARTA MILIK PIHAK KETIGA sebagai manaketentuan pasal 195 Ayat (6) HIR Jo. Pasal 207 HIR Jo. Pasal 208 HIR.disebutkan bahwa Perlawanan Pihak ketiga terhadap Sita Jaminan maupunSita Eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIRJo. Pasal 206 ayat (6) Rbg.4.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, Penyitaan Tidak Dapat dilakukanTerhadap Harta Milik Pihak Ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat 6HIR Jo Pasal 207 HIR Jo Pasal 208 HIR disebutkan Bahwa PerlawananPihak Ketiga terhadap Sita Jaminan maupun Sita Eksekusj dapat diajukanberdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR Jo Pasal 206 ayat 6 Rbg;Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 95/Pdt.Plw/2019/PN Jkt. Utr4.