Ditemukan 9412 data
61 — 7
0d 6b52bd521ef2cdd5eb92 46a3d8b4757e8d3 729e245eb2b2 60a02 38 d01000 Off F0300504b03041400060008000000210096b5ade2 96060000501b0000160000007468 656d652f7468656d652f7468656d65312e78 6d6cec5 94f 6fdb361 4b F0fd8 77207 46f 63277 61a07758ad8b19b2d4d1lbc 46e87 1le98996d850a2 4002497 d1bdae3 800 13ba 61871508 6d87 61568 116d8a5fb34d93ab6cldd0afb0 47529 2c5 58 5e9 23 6d8 8aad3e2 412 f9e38fbfflelfa9abd7eec70cl01221294 fda5e fd7 2cd4324f179409 3b0edddlef 62fad79482a9c0498184b4bd2 99 1ldeb5 8df7dfbb8ad7 554
82 — 42
Bahwa Penggugat Dk keliru dan salah didalam menentukanKompetensi, sebab Penggugat Dk memohon Pembatalan atas SuratBupati Deli Serdang No. 554/A/V/55, tanggal 30 Desember 1981,sedangkan kompetensi yang berhak untuk melakukan pembatalanadalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena itu gugatan inipatut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Niet on verklaring/NO);c.
47 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dikeluarkan/dibebaskan dari penahanan kota berdasarkan Putusan SelaPengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 554/Pid.B/2014/PN.Sda, tanggal 23September 2014;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karenadidakwa dengan dakwaan sebagai berikut :DAKWAAN :PERTAMA :Bahwa Terdakwa dr.
Terbanding/Tergugat I : PT. FREEPORT INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PT. AVCO
61 — 40
Artinya pembayaran dilakukan secaratunai dan dihadapan/diketahui oleh pejabat setempat, yang merupakanbukti otentik peralihan hak atas tanah dari penjual kepada Penggugatsesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam putusan No.554 K/Sip/1976, tanggal 26 Juni 1979 yang menyatakan :Halaman 5 dari 118 halaman Put.No.8/PDT/2019/PT JAPBerdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 setiappemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat aktatanah setidaktidaknya di hadapan Kepala
Sertifikat Hak Milik Nomor 1443 DesaKwamki, GS Nomor 469/95 atas nama Rokim; dan Sertifikat Hak MilikNomor 1453 Desa Kwamki, GS Nomor 482/95 atas nama Slamet Riyadikepada 8 (delapan) orang warga transmigrasi tersebut. 8 (delapan)bidang tanah dan 8 (delapan) bauh Sertifikat Hak Milik tersebut kini telahHalaman 90 dari 118 halaman Put.No.8/PDT/2019/PT JAPdikuasai bahkan dinikmati oleh Penggugat dan keluarga sertakerabatnya.Bahwa Penggugat telah secara keliru memaknai isi Putusan MahkamahAgung Nomor 554
1.E.E.F RAJAGUKGUK,SH
2.ARIANTI MAYA PUSPA DEWI, SH
Terdakwa:
ARIF FIRDAUS, S.IP,.M.SI
195 — 60
- Surat Nomor : 900/554/BPKAD/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Penyampaian GU/TU-NIHIL dari Kepala BPKAD Kab. PALI untuk Sekretaris DPRD Kab. PALI.
- Surat Nomor : 900/02/BPKAD/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal Teguran Ke 2, Penyampaian GU-NIHIL dari Kepala BPKAD Kab. PALI untuk Sekretaris DPRD Kab. PALI.
- Surat Nomor : 900/03/BPKAD/2017 tanggal 02 Januari 2018 perihal Teguran Ke 3, Penyampaian GU-NIHIL dari Kepala BPKAD Kab. PALI untuk Sekretaris DPRD Kab.
Mujarab, SE keAnggota DPRD Kabupaten PALI.Surat Nomor : 900/554/BPKAD/2017 tanggal 27 Desember 2017perihal Penyampaian GU/TUNIHIL dari Kepala BPKAD Kab. PALIuntuk Sekretaris DPRD Kab. PALI.Surat Nomor : 900/02/BPKAD/2017 tanggal 29 Desember 2017perihal Teguran Ke 2, Penyampaian GUNIHIL dari Kepala BPKADKab. PALI untuk Sekretaris DPRD Kab. PALI.Surat Nomor : 900/03/BPKAD/2017 tanggal 02 Januari 2018 perihalTeguran Ke 3, Penyampaian GUNIHIL dari Kepala BPKAD Kab.PALI untuk Sekretaris DPRD Kab.
Mujarab, SE keAnggota DPRD Kabupaten PALI.Surat Nomor : 900/554/BPKAD/2017 tanggal 27 Desember 2017perihal Penyampaian GU/TUNIHIL dari Kepala BPKAD Kab.PALI untuk Sekretaris DPRD Kab. PALI.Halaman 75 dari 119 Ptsn No. 7/Pid.SusTPK/2021/PN.Plg.51.52,53.34.55.56.57:58.59.60.61.62.63.64.65.Surat Nomor : 900/02/BPKAD/2017 tanggal 29 Desember 2017perihal Teguran Ke 2, Penyampaian GUNIHIL dari KepalaBPKAD Kab. PALI untuk Sekretaris DPRD Kab.
385 — 160
(Fotokopisesuai salinan Putusan);Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:554 PK/PDT/2014, tanggal 12 Maret 2015. (Fotokopisesuai salinan Putusan);Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor:223/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar., tanggal 17 April 2012.(Fotokopi sesuai website);Halaman 53 dari 73 halaman Putusan Perkara 170/G/2016/PTUNJKT41. Bukti T.lkIntv11b : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:45/PDT/2015/PT.DKIL., tanggal 13 April 2015. (Fotokopisesuai website);42.
51 — 13
0d 6b52bd5 2le f2cdd5eb92 46a3d8b4757e8d3 729e245eb2b2 60a0238 d01000 OF f 0300504b03041400060008000000210096b5ade2 96 060000501b00001600000074 68 656d652f7468656d652f7468656d65312e78 6docec5 94f 6db361 4b f0fd8 77207 46f 6327761a0775 8ad8b19b2d4d1bc 46e87 le 698996d850a2 40d2497d1lbdae3 800 1c3ba 618715d86d87 615b8 116d8a5dfb34d93a6cldd0afb0 47529 2c5 58 5e9 23 6d8 8aad3e2 412 f9e3fbfflelfa9abdJeec 70cld1221294fda5e fd7 2cd4324f1794093b0edddlef 62fad79482a9c0498184b4bd2 99 1ldeb5 8dfJdfbb8ad7 554
HAMRULLAH, SH.
Terdakwa:
LA RAHIMU Bin LA UNA
162 — 110
21 Juni 2017 untuk pencairan tahap I Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 367.648.800,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah);
(37) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. 142/BB/2017 tanggal 21 Juni 2017 untuk prncairan tahap I Dana Desa (DD) sebesar Rp. 474.942.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu Rupiah);
(38) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. 554Dana No. 132/BB/2017tanggal 21 Juni 2017 untuk pencairan tahap Alokasi Dana Desa (ADD)sebesar Rp. 367.648.800, (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratusempat puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah);(37) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. 142/BB/2017tanggal 21 Juni 2017 untuk prncairan tahap Dana Desa (DD) sebesar Rp.474.942.000, (empat ratus tujun puluh empat juta sembilan ratus empatpuluh dua ridbu Rupiah);(38) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. 554
(ADD) sebesar Rp.367.648.800, (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapanribu delapan ratus Rupiah);(37) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. 142/BB/2017 tanggal21 Juni 2017 untuk prncairan tahap Dana Desa (DD) sebesar Rp. 474.942.000,(empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu Rupiah);Halaman ke 90 dari 145 halaman, Putusan Perkara Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdi(38) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. 554
Dana No. 132/BB/2017tanggal 21 Juni 2017 untuk pencairan tahap Alokasi Dana Desa (ADD)sebesar Rp. 367.648.800, (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratusempat puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah);(37) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. 142/BB/2017tanggal 21 Juni 2017 untuk prncairan tahap Dana Desa (DD) sebesar Rp.474.942.000, (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empatpuluh dua ribu Rupiah);(38) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. 554
234 — 57
Pdt.I.C.1 PUTUSANNomor 117/Pdt.SusBPSK/2016/PN SimDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkaraperdata keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:PT Bank Danamon Indonesia Tbk Unit Pasar Serbelawan, berkedudukan diJalan Sisingamangaraja No. 554 Perdagangan, Kabupaten Simalungun dalamhal ini memberikan kuasa kepada BURHAN SIDABARIBA DAN REKANberalamat
54 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
1033langnp1057insrsid877 157charrsid16127972 Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2013 KPURepublik Indonesia mengeluarkan rtlchfcs1 aflafs24 ltrchfcsO f1fs24lang 1057langfe1033langnp1057insrsid877 157charrsid7416772 S rtlchfcs1 aflafs24 ltrchfcsOf1fs24lang 1057langfe1033langnp1057insrsid877 157charrsid 16127972 urat rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO f1fs24lang1057langfe1033langnp1057insrsid877 157charrsid7416772 Ertlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO f1fs24lang1057langfe 1033langnp1057insrsid16127972daran dengan Nomor 554
18 — 12
0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 262.00 745.00 Im/F8 1 Tf(2) 558(11) 1(42) 2(43443045) 2(21) 1(S5245) 2(432) 558(2045) 2(27) 1(46) 1(27) 1(652045) 2(27) 1(46) 1(27) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 387.00 745.00 Tm/F8 1 Tf(2) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 397.00 745.00 Tm/F8 1 Tf(44304445) 2(21) 1(45) 2(43) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 435.00 745.00 Im/F8 1 Tf(2) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 445.00 745.00 Tm/ES 1 TE(2) 554
94 — 41
samasekali tidak dijelaskan secara rinci dan tertera sebagai landasan hak yangdimiliki Penggugat Intervensi;Sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA No.126 K/Sip/1976, Tanggal 4 April1978 berbunyi :Halaman 14 dari 54 halaman Perkara Nomor 68/Pdt/ 2020/PT DpsUntuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan kata yangdibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah, akta pejabat inihanyalah suatu alat bukti;Juga Putusan MA No.554 K/Sip/1976, Tanggal 26 Juni 1979 berbunyi:Berdasarkan Pasal 19 Peraturan
99 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2953 K/Pid.Sus/2015 Tanah 523 553 Kosong Didalam 303,88 m 42.543.200Tanah Fa4 554 Kosong Didalam 296,71 m 41.539.400= Tanah Dipinggir 525 555 Kosong Jalan 420,13 a 79.192.620Tanah Dipinggir 526 556 Kosong Jalan nai m 56.188.080Tanah Dipinggir 5ad 557 Kosong Jalan 203,98 mt 35.487.300Tanah Dipinggir >28 558 Kosong Jalan 203,95 m 35.487.300Tanah Dipinggir 529 559 Kosong Jalan 194,33 m 33.813.420Tanah Dipinggir 530 560 Kosong Jalan 203,44 m 35.398.560Tanah Dipinggir 4a1 561 Kosong Jalan aiel i 3.392.770Tanah
41.045.20023 553 fone Didalam 303,88 m2 42.543.20024 554 e Didalam 296,71 m? 41.539.40025 555 K ae 455,13 m= 79,192.6202 = 556 mun a 322,92 m?
15 — 11
dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada PenggugatRekonpensi secara layak serta sesuai dengan kemampuan TergugatRekonpensi secara finansial, Majelis Hakim memandang perlu untukmempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat Rekonpensi;Menimbang, bahwa sebagai ukuran standar minimal kelayakan hidup diProvinsi Jambi, Majelis Hakim berpendapat bahwa patut utuk dituangkan dalamputusan perkara a quo, standar minimal kelayakan hidup di Provinsi Jambimenurut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 554
Pembanding/Tergugat II : Melda br Simamora Diwakili Oleh : TONGAM MANALU, S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat I : Butti Manalu
Terbanding/Penggugat II : Lumian Simamora
78 — 39
dilegalisir sesuai dengan aslinyadiberi tanda Bukti, disamping sudah menunjukkan kurang pihak (PluriumLitis Consortium), bukti P.2 init menunjukkan adanya Pelanggarasterhadap Axas Hukum yaitu Azas Terang dan Tunai, karena tidakdiketahui Umum adanya Perbuatan tersebut yang seharusnya diketahuiditandatangani dan di stempel oleh Kelurahan Pasar Dolok Sanggul,dengan demikian bukti P.2 tersebut adalah patut dan layak untukdikesampingkan.Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,No.554
90 — 29
Fakhruddin,M.Pd selaku PPK untuk kegiatan pengadaan peralatan laboratorium dan peralatanpenunjang laborataorium UNJ TA 2010, berupa 90 jenis barang dengan 554 unit barangdengan total harga HPS sebesar Rp. 16.999.730.000,. Penyusunan HPS tersebut dilakukandengan cara mendapatkan Brosurbrosur melalui para vendor dimana harga penawaranpenawaran tersebut standard dan tidak tertera diskon, walaupun saksi Ir. Tri Mulyono, MTselaku ketua panitia pengadaan dan terdakwa Dr.
bagian pertama, yang berisidokumen pelelangan yang antara lain memuat HPS, bahwa besarnya nilai Harga PerkiraanSendiri (HPS) dalam pengadaan Pengadaan Peralatan Laboratorium dan PeralatanPenunjang Laboratorium Pendidikan tahun 2010 di UNJ adalah Rp.16.999.730.000, (enambelas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)sebagaimana tercantum dalam surat nomor 502/DocPB/RMUNJ/VII/2010 tanggal 26Juli 2010 yang terdiri dari 90 (sembilan puluh) jenis barang dan 554
Fakta hukum mana didukung olehketerangan saksi TRI MULYONO yang satu sama lain bersesuaian dengan keteranganTerdakwa dan bersesuaian pula dengan barang bukti nomor 6 berupa (satu) bundel bukulampiran 10 (bagian pertama), yang di dalamnya berisi dokumen pelelangan yang antaralain memuat HPS sebagaimana tercantum dalam surat nomor 502/DocPB/RMUNJ/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 yang terdiri dari 90 (sembilan puluh) jenis barang dan 554(lima ratus lima puluh empat) unit barang.bahwa untuk kepentingan
ZENDRI HOLAN
Tergugat:
1.AWALUDDIN
2.NURHIDAYAH
3.HALINUR
4.MARDALENI
5.NUR ADILAH
6.MASRIZAL
115 — 25
Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia nomor 554 K/Sip/1976 tanggal 26 Juni 1979 yang dalamkaidah hukumnya menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 19 PeraturanPemerintah nomor 10 tahun 1961 setiap pemindahan hak atas tanahharus dilakukan dihadapan pejabat akta tanah, setidaktidaknyadihadapan kepala desa yang bersangkutan.2.
58 — 22
mengembalikan kebun tersebut seperti dahulu di mana tanamannyatidak sebanyak yang sekarang;Bahwa karena merasa diancam dan khawatir terjadi keributan denganTergugat Il yang sudah dibesarkan seperti anak sendiri dan karena maludengan anakanak serta menantu yang masih ada di rumah setelah doabersama, Tergugat terpaksa menanda tangani surat jual beli tersebuttanpa dihadiri oleh kepala desa setempat atau pihak lain dari pemerintahsetempat, dengan demikian jual beli ini bertentangan denganYurisprudensi MA NO. 554
1.Anak Agung Ketut Rai
2.Anak Agung Ngurah Gede Arimbawa, SE
3.Anak Agung Ayu Erdin Susilawati, SE
4.Anak Agung Ayu Diah Ambarawati, SE
5.Anak Agung Oka Wijaya
6.Anak Agung Suwena Risnawan
7.Anak Agung Adi Purnawati
8.Desak Putu Sri Ernawati, A.Md
9.Anak Agung Oka Wirana
10.I Gusti Putu Rai Astiti
11.I Gusti Putu Gede Astawa
12.Anak Agung Made Dwi Astari
13.Anak Agung Putu Mercredi
14.Anak Agung Ketut Agung Udayana
Tergugat:
PT. PLN Persero UNIT INDUK PEMBANGUNAN VII
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Denpasar
159 — 86
PT Medan No. 30/1983, tertanggal 25 Juni 1983, jo PN Medan No.115/1982, tertanggal 1211983: "secara formil ikut digugat pihak ketiga dariSiapa tanah terperkara diperoleh tergugat; tergugat memperoleh tanah sahberdasarkan Surat Penyerahan Tanah (SPT) No. 554/12/58, 16121959yang dikeluarkan Penguasa Perang Daswati Sumut atas persil No. 585;semula yang memperoleh dari penguasa perang adalah J.
1392 — 1046
Sebelah barat : Sertifikat HGB No. 554 Kav. 178 NIP00481.Bahwa tanahtanah tersebut pada tanggal 13072001 beralih haknya kepada DhaniAhmad Prasetyo berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 27062001 No.101/2001,yang dibuat oleh Nyonya HENNY DARSONO, SH. PPAT Wilayah KecamatanCiteureup, Kabupaten Bogotr.6 Sebuah mobil merk Honda Jazz, No.