Ditemukan 17963 data
29 — 4
Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:Pasal 49, disebutkan:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadaqah; dani. ekonomi syari'ah.Pasal 50 Ayat (2), disebutkan:Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyekhukumnya antara
Wakaf ;f. Zakat ;g. Infaq;h. Shodaqoh dani. Ekonomi Syariah ;Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (2) Undangundang R.I.
69 — 44
.: Tanah Wakaf Jerang.7.17. Sebidang tanah seluas 586 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 01145 atas nama H. Masnuni, batasbatasnya sebagaiberikut:Sebelah UtaraSebelah SelatanSebelah TimurSebelah Barat> H. Samsudin.: Masitoh.: H. Affi.: H. Masdani.7.18. Sebidang tanah seluas 1.119 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 01139 atas nama H. Masnuni, batasbatasnya sebagaiberikut:Sebelah UtaraSebelah SelatanSebelah TimurSebelah Barat> H. A.
Hadari.Sebelah Selatan : Carwita.Sebelah Timur : Sairi.Sebelah Barat : Tanah Wakaf Jerang.2.17. Sebidang tanah seluas 586 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 01145 atas nama H. Masnuni, batasbatasnya sebagaiberikut:Sebelah Utara > H. Samsudin.Sebelah Selatan : Masitoh.Sebelah Timur : H. Afifi.Sebelah Barat : H. Masdani.2.18. Sebidang tanah seluas 1.119 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 01139 atas nama H. Masnuni, batasbatasnya sebagaiberikut:Hlm 15 dari 24 him. Pen.
24 — 2
Selatan atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bersidang diKota Pinang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan carasebagai berikut:Bermula pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wib,terdakwa bersama Sahrul berangkat dari rumahnya untuk mencari kayubakar didekat tanah wakaf
saudaraSoleh (DPO) datang dan menyuruh terdakwa untuk memasukkansepeda motor tersebut kedalam rumah jokan setelah itu terdakwalangsung pulang dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnyadi bawa oleh saudara Soleh (DPO) dan menemui pemilik sepeda motortersebut dan meminta agar pemilik sepeda motor tersebutmengantarkannya pulang dan setelah bertemu dengan pemilik sepedamotor yang di bawa oleh terdakwa tersebut lalu memintanya agarmengantarkannya ketempat terdakwa mengambil kayu yaitu didekattanah wakaf
37 — 5
Sus/2013/PN.Jkt Timmenemukan dan saksi langsung mengecek lagi ke Rumah Sakit Mediros Jakarta Timur danternyata sudah meninggal dunia ; Bahwa pada hari itu juga korban dimakamkan sekitar jam 14.00 WIB ditanah Wakaf daerahPulo Jahe Cakung Jakarta Timur dan selama kejadian tersebut sudah ada perdamaiansecara kekeluargaan antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak korban ;Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan
Sus/2013/PN.Jkt Timbenturan keras mengakibatkan penyeberang jalan jatuh dan terbentur keaspal yangmenyebabkan perempuan bernama RISAH Bin RITAN meninggal dunia dalam pertolongan di RSMEDIROS ; Bahwa benar pada hari itu juga korban dimakamkan sekitar jam 14.00 WIB ditanah Wakaf daerahPulo Jahe Cakung Jakarta Timur dan selama kejadian tersebut sudah ada perdamaian secarakekeluargaan antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak korban ;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa
101 — 101
1 SlogArtinya : Ulama Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadioh dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri Seseorang darijabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacatpribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang danmilik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan padalima hal, yaitu : 1. Nikah 2. Persetubuhan 3. Nasab 4.
Wakaf dan 7.Miliknya Seseorang;Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi Pemohon danPemohon II selain pelaksanaan akad nikah tersebut menurut Majelis Hakimsecara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalildalilpermohonan Pemohon dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untukditerimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilaikesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sahuntuk menguatkan dalildalil pbermohonan Pemohon dengan
89 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
ataupetuk Pajak Bmii/Laudrente girik, pipil. kekitir dan Vel poudiugIndonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nornor 10Tahun 1961 atau. akta pernindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhitanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yangdibuat sebelum berlakunya Peraturan Pernerintah ini dengan disertaialas hak yang diwakafkan, atau. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan.atauakta ikrar wakaf
/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977dengan disertai alas hak yang di wakalfan, ataurisalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan,atau. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pernerintah Daerah, atausurat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Pembanding/Penggugat II : Hj.Beslina Binti H.Baharudin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat III : Sumarni Binti H.Baharudin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat IV : Devie firdaus Bin H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat V : Lucia Kartika Handayani Binti H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat VI : Dian Centry haygenia Binti H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Terbanding/Tergugat I : Erwin Juliansyah
Terbanding/Tergugat II : MAHATRYWAN FHONI Diwakili Oleh : ILHAM PATAHILLAH,SH,MH,DKK
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kota Lubuklinggau
Terbanding/Tergugat IV : ANDRI SUSENO,SH,M.Kn
46 — 28
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Muchtar Rasyid (akta jual bell1962) sekarang tanah Wakaf (Sertifikat No.00010 Tahun 2017); Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sapar dan Wasni. Sebelan Barat berbatasan dengan tanah Hadji Yusuf/Sekarang tanahGandhisep/Yosef.Halaman 3 dari 42 Hal.
) secarakontan, jualbeli di ketahui Kepala Kampung 3 Talang Jawa Tb.JemekehBapak SANI ITIN Penggawa Marga Proatin V Talang Jawa Tb.Jemekeh;Bahwa pada saat tanah ladang/perkebunan tersebut dibeli oleh orang tua paraPenggugat pada tanggal 4 April 1974 disebelah Utara belum ada Jalan PorosFatmawati Soekarno;Bahwa disebelah Utara tanah milik orang tua Penggugat berbatasan dengantanah milik Muchtar Rasyid /dan sekarang sebagian tanah milik Muchtartersebut disebelah utara telah dihibahkan untuk tanah Wakaf
untuk Masjidsesuai Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: 00010 Tahun 2017 Sedangkandisebelah bagian Barat sesuai dengan Surat asal usul tanah milik tanahGandhisep/Yosef;Bahwa dahulu sebelum tanah ladang tersebut diserobot Tergugat sebagaibatasbatas tanah milik orang tua para Penggugat ditanam pohon kelapa,namun sekarang pohon kelapa tua tersebut telah ditebang oleh Tergugat guna untuk menghilangkan batasbatas tanah milik orang tua para Penggugat;Bahwa orang tua para Penggugat yang bernama H.Baharuddin bin
Mahatrywan Fhoni) adalah merupakan bagian tanah milik orang tua paraPenggugat sebagaimana tersebut didalam Surat Keterangan Jualbeli 4 April1974 yang terletak di Jalan Fatmawati RT.08.Kelurahan KaryabaktiKecamatan Lubuklinggau Timur Il Kota Lubuklinggau (dahulu Kampung IIITalang Jawa Taba Jemekeh), dengan batasbatas yang diserobot, dikuasaitanpa hak oleh Tergugat dan Tergugat II yaitu sebagai berikut :Selatan berbatasan dengan tanah Baharuddin + 56 Meter.Utara berbatasan dengan tanah Baharuddin/tanah Wakaf
Putusan Nomor 68/PDT/2021/PTPLG10.11.Il Kota Lubuklinggau (dahulu Kampung Ill Talang Jawa TabaJemekeh)dengan batasbatas sebagai berikut :e Selatan berbatasan dengan tanah Baharuddin + 56 Meter.e Utara berbatasan dengan tanah Baharuddin/tanah Wakaf + 40 Meter.e Timur berbatasan dengan tanah Baharuddin + 50 Meter.e Barat berbatasan dengan tanah Gandhisep/Yosef + 22 Meter.Adalah sah milik almarhum H.
88 — 73
untuk kepentingan pribadipara TERGUGAT berupa TAHLILAN dimulai hari ke1 sampai ke Hari 40 dirumahPara TERGUGAT.Saya mencoba melakukan mediasi berupa lapor dar Bhabinkatibmas,RT RWsampai POLRES Kota Depok masih juga mengalami kegagalan dimana paraTERGUGAT masih bersikeras akan pendapatnya mereka menguasai semuanyatermasuk untuk akses saya masuk kerumah pun dipersulit karena akses masuk hanya 1karena rumah saya dan Para TERGUGAT 1 komplek dikarenakan saya PENGGUGATdipaksa menandatangani surat paksa wakaf
Bahwa dalil gugatan Penggugatmengenai gaji PNS BPOM RI yang menikmati adalah Penggugat sendiri dangaji Pensiun juga mulai dari Mei sampai September 2016 yang menikmatiadalah Penggugat jadi dalil gugatan Penggugat tidak benar.Gaji BPOM RIbulan Desember 2015 sampai Maret 2016 di gunakan untuk membayarhutang almarhumah yang di potong langung oleh bank mandiri, hutang arisan,biaya admin bank, dan kegiatan wakaf dan doa bersama untuk almarhumahyang di ketahui oleh Penggugat.
Uang duka yang di dapat buat digunakan untuk kegiatan tahlilan dan wakaf almarhumah dan Penggugat tau,jadi jika Penggugat tidak mengetahuinya itu tidak benar;Hal 9 dari 41 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Dpk11. Bahwa ,Penggugat tanggal 23 september 2016 telah menikah diPalembang;12. Bahwa Tergugat dalam membuat gugatan Perbuatan melawanhukum tidak benar dan gugatan Penggugat obscur libel (gugatan kabur dantidak jelas) dan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO)(5);13.
Bahwa dalam posita poin 4 mengenai tuduhan terhadap Tergugat III tidak benardan Tergugat III tidak pernah melakukan apa yang di tuduhkan itu fitnah danmengadaada dan gugatan Penggugat agar dinyatakan di tolak dan tidak dapat diterima, karena atm dan pin mandiri di berikan langsung Penggugat ke Tergugat IIIuntuk nambahin kegiatan tahlilan dan wakaf tapi Penggugat tidak mengakui pintersebut di infokan oleh Penggugat dan memutarbalikan Fakta bahwa dirinya gaktahu no pin atmnya , sedangkan Tergugat III
Dan pada bulan maret 2016 penggugat memintaatm mandiri kepada Tergugat Ill dengan alasan mau menutup tabungan danmengurus potongan cicilan hutang desember 2015 dan januari 2016 dan berjanji akanmengembalikan kembali kepada Tergugat III untuk kegiatan wakaf tapi di ingkari olehPenggugat dan malah menuduh Tergugat III;5.
74 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut olehpemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutanapabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanahhak milik;Pasal 60 ayat (2) huruf i: Alat bukti tertulis digunakan untuk pendaftaran hakhaklama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakanlengkap apabila dapat ditunjukkan Kepada PanitiaAjudikasi dokumendokumen sebagai berikut : Akta ikrartalak wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat
dasarpenerbitan obyektum litis tersebut tidak terdapat kesesuaian antara tanah yangdikuasai oleh Maliang R sebagai pribadi, dengan Maliang R sebagai KepalaLingkungan BaraBaraya atau tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Makassar,karena hal ini berkaitan dengan siapa yang berhak memberikan atau mengalihkanhak atas tanah tersebut, lebihlebih permohonan peralihan hak atas tanah tersebutbaru dilakukan pada tanggal 6 Juni 2001 (BuktiT.II.Int30) serta Majelis Hakimtidak melihat adanya pemberian/Akta ikrar wakaf
/Surat Ikrar Wakaf/penyerahan hakdari Pemerintah Kota Makassar ;Bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dikuatkan olehJudex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut keliru, karenaSurat Keterangan Penyaksian tertanggal 27 Nopember 1979 (vide Bukti T.6) yangdibuat oleh MALIANG R. sangat jelas menerangkan bahwa tanah yang diterbitkanobyektum litis adalah tanah pemberian Pemerintah Kota Makassar, dimana pada saattanah tersebut diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar
secara prosedural yuridis telah melanggar Pasal 60 ayat (2) huruf i dan secarasubstansial melanggar Pasal 23 huruf (a) 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor: 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu sebagaimana adanya bukti T3 secarasubstansial yuridis oleh karena tanah tersebut berasal dari tanah negara bebas makadalam sengketa in litis yang berhak memberikan tanah tersebut adalah PemerintahKota Makassar (perhatikan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah RI No.8 Tahun1953) dan apabila dalam bentuk wakaf
harus ada akta atau ikrar wakaf dari orang(seseorang) atau Pemerintah daerah setempat (perhatikan Keputusan BersamaMenteri Agama RI Nomor 422 Tahun 2004 dan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor: 3/SKB/BPN/2004), sehingga secara hukum bukti T7, T3, yang dijadikandasar penerbitan obyek sengketa a quo mengandung suatu kesalahan/cacat yuridis ;Bahwa tidak terdapat ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf i dalam Peraturan PemerintahRI Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang ada adalah Pasal 60
76 — 55
Akta pemindahan hak atas tanah yang di buat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan,Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977dengan disertai alas hak yang diwakafkan atau ;Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkank.
38 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan PP No. 28 tahun 1977 dengan disertai alas hakyang diwakafkan atau;j. Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang,yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yangdialinkan atau;k. Surat penunjukan atau pemberian kavling tanah pengganti tanahyang diambil oleh pemerintah/pemerintah daerah atau;.
100 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fatchullah dalam hal menunjuk pengacara memprosessengketa tanah wakaf tgl 12 Februari 2016 (fotocopy/legalisir sesuaidengan asili);Surat Pencabutan Kuasa Nomor 900/485/2016, tanggal 23 Juli 2016atas nama Geuchik Gampong Lueng Bata Sdr. Mansur (fotocopy/legalisir sesuai dengan aslli):Pernyataan penolakan status sebagai Penggugat atas nama Sar.Mansur, tanggal 23 Juli 2016 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli):Surat Pencabutan Kuasa atas nama Sdr. Tgk Asnawi bin Razali,Hal. 6 dari 17 hal.
Fatchullah dalam hal menunjuk Pengacaramemproses sengketa tanah wakaf pada Mahkamah Syariah BandaAceh tgl 26 Juli 2016 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);Surat Pendaftaran Gugatan pada Mahkamah Syariah Banda Aceh dariKantor AdvokatPenasihat Hukum H. Fatchullah, S.H. denganregistrasi 0194/Pdt.G/2016/Ms.B, tanggal 04 Agustus 2016 (fotocopy/Hal. 7 dari 17 hal.
22 — 5
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf,
Lingkungan PeradilanAgama, halaman 396 yaitu kalau memang syahadah alistifadhah ini ternyatasecara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalauJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlumemperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 bahwadalam perkara wakaf
21 — 7
Wakaf Tanjung Morawa; Bahwa maksud dan tujuan dari Penggugat pindah sementara rumah agarTergugat mau berubah, yaitu dengan menjauhi dari lingkungan sekitar rumahtempat tinggal bersama; Bahwa maksud dan tujuan pindah rumah sementara agar Tergugat dapatberubah, namun demikian bukannya perubahan yang didapat akan tetapisikap dan tingkah lakunya Tergugat tetap tidak berubah, sehingga keributandan percekcokan terus menerus terjadi; Bahwa berdasarkan sikap dan tindakantindakan Tergugat yang tidakterpuji
dibubuhi meteraisecukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyatacocok, selanjutnya diberi kode P;halaman 6 dari 15 putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.LpkBahwa, untuk menguatkan dalildalil gugatan Penggugat tentangperselisihnan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dipersidangan Penggugattelah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masingmasing bernama:1. umur 60 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun VI Gang Wakaf
13 — 10
di atas;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan olehPara Pemohon merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Agama, halini telah sesuai dengan bunyi pasal 49 ayat (1) penjelasan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan: Peradilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama islam di bidang: a.perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
18 — 1
Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkaraperkarayang termasuk dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah,wakaf, dan sedekah.3).
182 — 94
Wakaf dan shadaqah ;Kemudian berdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaiperubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal49 menyatakan :Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang :a. Perkawinan ;Waris ;Wasiat ;Hibah;Wakeaf ;Zakat;Infaq;7 o aoc=Shadagah ; dani.
12 — 6
Hlm. 3pertama antara orangorang yang beragama islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadagah dan 1.ekonomi syariah, dan perkara isbat nikah adalah tergolong perkara dalambidang perkawinan;Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Pemohon Iluntuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuanPasal 145 ayat (1), pasal 146 dan 718 Rbg, jo.
21 — 1
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, Cc. wasiat, d. hibah, e. wakaf
ERMAINI
134 — 37
dikuatkan oleh keterangan saksi Baharuddin, didapatkan fakta hukumbahwa Pemohon bernama Ermaini adalah seseorang yang beragama Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur bahwaPengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;wasiat;hibah;wakaf