Ditemukan 17968 data
22 — 8
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Hj SUMIATI I SPd
89 — 12
Wakaf dan shadaqah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa bidang perkawinansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah halhal yang diatur dalam atauberdasarkan undangundnag mengenai perkawinan yang berlaku.
74 — 14
persidangan, panggilan tersebut telah disampaikansecara resmi dan patut;Bahwa pada sidang yang ditentukan Pemohon hadir di persidangansecara in person;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
13 — 9
diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdibidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukanhukum Islam; (c) wakaf
295 — 132
UMAR dan dimakamkan ditanah makam wakaf jalan BungurKebayoran Lama, Jakarta Selatan;Memerintahkan kepada pegawai kantor catatan sipil kota administrasiJakarta Selatan, Provinsi DKI untuk mencatat tentang kematian tersebutdalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi WNI (WargaNegara Indonesia) dan dapat memberikan akta kematian atas namaM.
18 — 4
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf,
Lingkungan PeradilanAgama, halaman 396 yaitu kalau memang syahadah alistifadhah ini ternyatasecara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalauJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlumemperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 bahwadalam perkara wakaf
73 — 5
Ketentuan Pasal 49 UndangUndang No 3 tahun 2006 tentang perubahanatas UU no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksamemutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orangorangberagama islam di bidang : Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infak; Shadagah; Ekonomi syariah;2. Ketentuan Pasal 50 UndangUndang No 3 tahun 2006 tentang perubahanatas uu no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama :Hal.15.
Yurisprudensi Putusan MA RI No.1321 K/Pdt/1993, tanggal 26 Januari 1994:Sejak UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamaberlaku, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa dan mengadiliPerkara Perkawinan, warisan, Wasiat, Hibah, wakaf dan ShadagahMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang sudahdipertimbangkan dihubungkan dengan ketentuan peraturan peraturanperundangundangan serta yurisprudensi tersebut diatas, maka majelis hakimberpendapat sebagai berikut :Bahwa di dalam perkara
247 — 305
Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf; d. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan aktapemisahan; = 2= ==Hal. 25 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.SmgRj.e. Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan aktapemberian hak. tangQunigani, =
NURMILA ODE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MIMIKA
Intervensi:
PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Mimika
133 — 35
penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikanhak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabilapemberian hak tersebut berasal dari tanahn Negara atau tanah hakpengelolaan;sli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemeganghak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenalhak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;ak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaanoleh Pejabat yang berwenang; Conn nn nn nn rt nn I Tanah wakaf
dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;C . nnonane nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn cnn cnn ceee hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;OQ nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian haktanggungan.> TODO 0000000 00000000000 0000 (00 0000000 00000000 0000000 (00 0000000000000 000000000000 00000000000 00000000000Pasal 24:(1) 222 nnn n nnn nnn nnn nnn nn
Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuatsebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atauj. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelangyang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertaialas hak yang dialinkan, atauk. Surat penunjukan atau pembelian kavelingtanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau PemerintahDaerah, atauI.
73 — 31
Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akanmempertimbangkan eksepsi Tergugat Il yang berkaitan dengan kewenanganPengadilan dalam mengadili suatu perkara;Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukaneksepsi dimana pada akhir eksepsinya Tergugat II telah menyampaikan bahwakewenangan absolute Peradilan Agama pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006tentang perubahan UU nomor 7 tahun 1989 tentang kewenangan PeradilanAgama adalah mengadili perkara Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H. SAIFULLAH ANSHARI, M. Ag
120 — 41
Rapat kerja Penyusunan Programdan Rencana KegiatanPengelolaan dan Pembinaan 3.00Pemberdayaan Wakaf. 0.000 707.000 DIPA2. Rapat kerja Penyusunan Programdan Rencana KegiatanPengelolaan dan Pembinaan 4.00Pemberdayaan Zakat. 0.000 945.000 DIPA3. Rapat Koordinasi Wakaf tanggal 5.75 1.14 Maret 2013. 0.000 375.000 DIPA4. Rapat Koordinasi Zakat tanggal 8 7.80 1.Maret 2013. 0.000 888.000 DIPA9. Pembinaan Zakat Pada 7,20 1.
Rapat Koordinasi Zakat tahun 5.40 1.2014 tanggal 28 April 2014. 0.000 306.000 DIPA2 Rapat Koordinasi Wakaf tahun 5.40 1.2014 tanggal 29 April 2014. 0.000 310.000 DIPA3. Sosialisasi Wakaf Produktif PadaNadzir dan Kepala Kua 6.00 1.Kecamatan tanggal 05 Mei 2014. 0.000 434.000 DIPA4. Sosialisasi ZIS Produktif PadaTakmir dan Kepala Kua 6.00 1.Kecamatan tanggal 03 Juni 2014. 0.000 438.000 DIPA5.
Manajemen AdministrasiPengelolaan Wakaf Pada KepalaKUA, Penyuluh dan Takmir Masjidtanggal 9 Oktober 2013. 13.750.000 3.312.000 DIPA7. Sosialisasi Wakaf Pada RemajaKota Surabaya Angkatan tanggal 7.75 1.10 Oktober 2013. 0.000 856.000 DIPA8. Sosialisasi Zakat Pada RemajaKota Surabaya tanggal 3 Oktober 11.75 2.2013. 0.000 842.000 DIPA9. Manajemen Administrasi 14.75 3.
(asli);1 (satu) bendel SPJ dan Laporan Pertanggungjawaban KegiatanRapat Koordinasi Wakaf tahun 2014 tanggal 29 April 2014 olehPenyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kota SurabayaTahun 2014. (asli);1 (satu) bendel SPJ dan Laporan Pertanggungjawaban KegiatanSosialisasi Wakaf Produktif Pada Nadzir dan Kepala Kua Kecamatantanggal O5 Mei 2014 oleh Penyelenggara Syariah KantorKementerian Agama Kota Surabaya Tahun 2014.
30 — 2
Tambunan, Tanah Wakaf danRubinem ; sebelah Selatan berbatas dengan Pawiro Siman, Rosopabiro, Sarbinidan Karjo Rejo ;Halaman 2 dari 32 halaman putusanperdata No.317/Pdt.G/2013/PN.Mdn sebelah Timurberbatas dengan Ramlan/Junus dan Karjo Rejo ; sebelah Baratberbatas dengan P.M. Tambunan, Kavling PTP V ;Bahwa Pelepasan Hak/Ganti Rugi Tanah tersebut dimana Tergugat menjelaskan memiliki alas hak dasar tanah yang meliputi: Akta Pelepasan dan Penyerahan Ganti Rugi.
Tambunan, Tanah Wakaf danRubinem ; sebelah Selatan berbatas dengan Pawro Siman, Rosopabiro, Sarbinidan Karjo Rejo ; sebelah Timurberbatas dengan Ramlan/Junus dan Karo Rejo; sebelah Barat berbatas dengan P.M.
PN.Mdn22pengukuran dan yang menunjuk batasbatas tanah yang di Jjual belikanadalah Tergugat , Lurah dan pemilik tanah yang berbatasan ;Bahwa yang hadir pada waktu dilakukan pengukuran adalah Lurah Saleh,Kepala Lingkungan Suparno, saksi sendiri, Baduhir dan satu lagi saksi lupa ;Bahwa luas tanah yang dibeli YDKKBPDSU saat itu sesuai pengukuran +42.000 M2 namun bentuknya tidak segi empat, karena keadaannya berbelokbelok ;Bahwa batasbatas tanah yang dibeli YDKKBPDSU seingat saksi adalah :Utara berbatas dengan Tanah Wakaf
EkarasmiLk.VIll Gedung Johor, Kecamatan Medan Jogor, batasbatasnya adalahsebagai berikut :Utara berbatas dengan tanah Wakaf ;Selatan berbatas dengan Perumahan Bumi Johor Sentosa ;Barat berbatas dengan Perumahan Villa Johor ;Timur berbatas dengan Perumahan Villa Johor ;Halaman 22 dari 32 halaman putusanperdata No.317/Pdt.G/2013/PN.Mdn23Bahwa setahu saksi objek sengketa di atas adalah milik Tergugat sebabpada tahun 2011 saksi pernah diperlihatkan fotcopy tanah objek sengketatersebut oleh Tergugat ;
31 — 20
Wakaf dan Shadagah;Bahwa Pasal 49 (a) telah dijelaskan dalam bab penjelasan secara jelas dan rinci;Menimbang, bahwa terhadap UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 telahdiadakan perubahan pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dankemudian dilakukan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa di dalam pasal 49 (a) UndangUndang Nomor 3 tahun2006, yang dalam penjelasannya angka 20, yang menyebutkan bahwa PengadilanAgama berwenang mengadili penetapan asal usul seorang anak
10 — 2
Pasal 49 Undangundang tersebutmenyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infag, shadaqah dan ekonomi syari'ah;Bahwa fungsi Pengadilan Agama dalam tugas dan wewenang memeriksa,mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut pada prinsipnyabermakna persengketaan antara dua pihak atau lebih (contentiuse rechtstaat)
15 — 1
/PA Ppgb. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadagah, dan i.ekonomi syari'ah;Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang saat inimengaku mempunyai hubungan hukum sebagai istri dari Tergugat yangmempunyai hak dan kepentingan atas pengakuan tersebut, sehinggamengajukan gugatan terhadap Tergugat;Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan karenaPenggugat telah berhasil damai dengan Tergugat terhadap permohonanPenggugat secara lisan terhadap permohonan yang diajukan
25 — 12
Bahwa merujuk ketentuan Pada Pasal 49 huruf b UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama),menyebutkan:*,..Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadagah; dan. ekonomi syariah.Berdasarkan penjelasan di atas jelas oleh karena Para Pemohonmerupakan
92 — 11
Ketentuan Pasal 49 UndangUndang No 3 tahun 2006 tentang perubahanatas UU no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksamemutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antar orangorangberagama islam di bidang : Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infak; Shadagah; Ekonomi syariah;2.
Yurisprudensi Putusan MA RI No.1321 K/Pdt/1993, tanggal 26 Januari 1994:Sejak UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamaberlaku, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa dan mengadiliPerkara Perkawinan, warisan, Wasiat, Hibah, wakaf dan ShadaqahMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang sudahdipertimbangkan dihubungkan dengan ketentuan peraturan peraturanperundangundangan serta yurisprudensi tersebut diatas, maka majelis hakimberpendapat sebagai berikut :1.
80 — 35
Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watamponedalam Putusannya pada halaman 42 Alinea ke Lima dan keEnam yangberbunyi sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang No. 50Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang No.7tahun1989 Tentang Peradilan Agama yang menegaskan PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus danmenyelesaikan perkara tingkat pertama antara orangorang beragamaIslam di bidang Perkawianan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf
Sedangkan Pasal 49 yangberbunyi Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d.hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadagah, dan . ekonomi syariah.Sehingga menurut hemat Tergugat substansi gugatan Para Penggugat tidaktepat diasumsikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena jelassekali dalil gugatan Penggugat berkenaan objek sengketa warisan Alm.
Hal ini tegas diatur dalam Pasal 49 Undangundang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g.infag, h. shadagah, dan i. ekonomi syariah, sehingga amat berdasar hukumPara Tergugat memohon kehadapan yang Mulia Majelis Hakim kiranyaHalaman. 12 dari 24 Halaman.
48 — 15
ditahan
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 ((satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam merah No Pol A 5866 JQ tahun 2019 No Rangka MH1JM6111KK074353 No Mesin JM61E1074378 berikut kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CRF warna hitam tahun 2020 No Polisi A 2795 EP No Rangka MH1KD1114LK146849 No Mesin KD11E1146175 an YUNITA alamat Kp Wakaf
Dikembalikan kepada IDA ROADIA selaku orangtua Anak Pelaku FAWAZ;
113 — 27
.- Buku daftar hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan tanah wakaf lampiran 82 DI 312.- 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik nomor 01502 atas nama AHMAD YANI dengan Nomor seri BG 688180 yang diduga palsu.- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 April 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)- 1 (satu) lembar surat tanda terima uang deposit tanggal 6 Februari 2010 sebesar Rp. 50.000.000
Rp.100.000.000,97(seratus juta rupiah) terdakwa gunakan sendiri untukkeperluan hidup terdakwa.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menunjukkanbarang bukti dalam perkara ini berupa :Sertifikat hak milik atas nama RUSTAM nomor 01501dengan nomor seri BG 688185 yang diduga palsu.Buku data penerimaan blangko Sertifikat KantorPertanahan Kabupaten Lombok Timur.Tanda Terima Blangko Sertifikat hak milik tanggal 08Oktober 2009.Buku Daftar hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dantanah wakaf