Ditemukan 17962 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Wakaf-
Register : 16-04-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Trk Tanggal 23 April 2018 — Pemohon:
1.SUKARMAN
2.SITI SOLIKATUN
26 — 3
1.SUKARMAN
2.SITI SOLIKATUN
26 — 3
perubahanatas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwaPeradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyatpencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang ini;Menimbang, bahwa pasal 49 UU Peradilan Agama menyatakanPengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 18-07-2012 — Putus : 06-08-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PA BUNGKU Nomor 06/Pdt.P/2012/PA.Buk Tanggal 6 Agustus 2012 — PEMOHON I VS TERMOHON II
21 — 16
21 — 16
memeriksa danmenetapkan permohonan pengangkatan anak ;Menimbang, bahwa pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006serta perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PeradilanAgama, menyatakan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkaraperkara tertentu di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang (a) Perkawinan, (b) Waris, (c) Wasiat,(d) Hibah, (e) Wakaf
Register : 07-10-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Ktl Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
123 — 12
123 — 12
Menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkatpertama antara orang orang yang beragama islam dibidang :1.ot =Perkawinan,Waris,Wasiat,Hibah,Wakaf, ONDBahwZakat,Infaq,Shadagah, danEkonomi Syariah.dari penjelasan diatas, maka Pengadilan Agama Kuala Tungkalmempunyal Kewenangan absolut dan Kewenangan Relatif untukmemeriksa dan memutuskan perkara ini.Adapun alasanalasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah :1.2.yaitu:Bahwa pada tahun 1994
Register : 20-03-2013 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 27-05-2013
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 45/Pdt.P/2013/PA-Bkt Tanggal 16 April 2013 — Pemohon I dan Pemohon II
21 — 3
21 — 3
Fiqhus Sunnah, jilid Ill, hal.426 tentang kedudukan keterangan saksiyang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(Syahadah alIstifadhah) yang berbunyi :Hal 7 dari Hal9 Penp.No 45/Pdt.P/2013/PA.BktArtinya : Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatanhakim, nikah beserta
Register : 25-03-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN ENDE Nomor 3/Pid.C/2021/PN End Tanggal 25 Maret 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
FATURACHMAN
Terdakwa:
1.SYAMSUDIN ABDURAHMAN
2.ABDUL MAJID Alias MAJID
35 — 14
FATURACHMAN
Terdakwa:
1.SYAMSUDIN ABDURAHMAN
2.ABDUL MAJID Alias MAJID
35 — 14
tidak dipersoalkan apakahbangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang berhak adalah Negaradalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya, atau orang ataubadan hukum yang berhak atas tanah itu;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di persidangan, Saksisaksimenerangkan bahwa yang berhak atas tanah tersebut adalah PerserikatanMuhammadiyah Kabupaten Ende dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor340 Kelurahan Kota Ratu dan Surat Salinan Ikrar Wakaf
Register : 13-06-2016 — Putus : 21-07-2016 — Upload : 01-09-2016
Putusan PA BANTUL Nomor 101/Pdt.P/2016/PA.Btl. Tanggal 21 Juli 2016 — PEMOHON
57 — 4
57 — 4
Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Snadagqah dan i. Ekonomisyariah;Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No. 101/Pdt.P/2016/PA.Btl.Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dijelaskan bahwa yang dimaksuddengan perkawinan adalah halhal yang diatur dalam atau berdasarkanundangundang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurutsyariah.
Register : 05-02-2014 — Putus : 05-03-2014 — Upload : 14-04-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 0079/Pdt.G/2014/PA.Amt Tanggal 5 Maret 2014 — Penggugat
Tergugat
16 — 4
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 21-01-2011 — Putus : 24-02-2011 — Upload : 14-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 12/Pdt.P/2011/PA-LBS Tanggal 24 Februari 2011 —
14 — 2
14 — 2
bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkanpada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah)sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqghus Sunnah yang berbunyi :EpArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Putus : 29-03-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 606 K/PID.SUS/2012 Tanggal 29 Maret 2012 — IKHSAN HAKIM;
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Darat Pertanian : Rp2.800.000,/bata (Rp200.000,/m2);Uang ganti rugi tersebut dibayarkan secara bersamaan denganpembayaran ganti rugi tanah yang lain dengan nomor bidang 7 atas namaKepala Desa Cihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) dan nomorbidang 26 atas nama Kepala Desa Cihanjuang Iday Hudaya (Aset Desa) yangdiajukan oleh Terdakwa dan saksi Iday Hudaya sebagai aset Desa Cihanjuangdengan total uang sebesar Rp. 771.451.340, (tujuh ratus tujuh puluh satu jutaempat ratus lima puluh satu ribu
Pembayaran tanah nomor bidang 7 atas nama Kepala Desa Cihanjuang(tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) sebesar Rp.188.100.000,;2. Pembayaran tanah nomor bidang 26 atas nama Kepala Desa CihanjuangIday Hudaya (aset Desa) sebesar Rp.27.000.000,;3. Pembayaran nomor bidang 27 atas nama Kepala Desa Cihanjuang IdayHudaya (aset Desa), sebesar Rp.555.963.750,;Hal. 9 dari 64 hal. Put.
Darat Pertanian : Rp.2.800.000,/bata (Rp.200.000,/m2);Uang ganti rugi tersebut dibayarkan secara bersamaan denganpembayaran ganti rugi tanah yang lain dengan nomor bidang 7 atas namaKepala Desa Cihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) dan nomorbidang 26 atas nama Kepala Desa Cihanjuang Iday Hudaya (Aset Desa) yangHal. 23 dari 64 hal. Put.
Pembayaran tanah nomor bidang 7 atas nama Kepala Desa Cihanjuang(tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) sebesar Rp.188.100.000,;2. Pembayaran tanah nomor bidang 26 atas nama Kepala Desa CihanjuangIday Hudaya (aset Desa) sebesar Rp.27.000.000,;3.
Register : 10-10-2013 — Putus : 29-04-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 207/Pdt.G/2013/PA.Psp Tanggal 29 April 2014 — Penggugat vs Tergugat
72 — 15
72 — 15
Tapanuli Selatan;Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1998 Ayah Kandung Para Penggugat( wxonscnas ) telah meninggal dunia disebabkan sakit, dan dalam keadaanberagama Islam serta dikebumikan di pemakaman tanah wakafKelurahan Pasar Sibuhuan;Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2012, suami Tergugatmeninggal dunia disebabkan sakit, dan dalam keadaan beragama Islamserta dikebumikan di pemakaman tanah wakaf Kelurahan PasarSibuhuan;Bahwa saudara kandung Penggugat ......... telah meninggal dunia diKec.
Ummu Nasutionbinti H.Sakirin Nasution (Tergugat);Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 September 2012, Hasan BasriHasibuan (Suami Tergugat) meninggal dunia disebabkan karena sakitdan dalam keadaan beragama Islam serta dikebumikan di pemakamanTanah Wakaf Kel.
Register : 01-11-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 02-11-2013
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 123/Pid.B/2013/PN.Ung Tanggal 8 Oktober 2013 — KH. ZAINAL ARIFIN ROMLI bin DAMSUKI
100 — 3
100 — 3
yakniMarwoto sebagai Ketua, Aminudin sebagai Sekretaris, Budi Pramonosebagai bendahara sedang anggotanya beberapa orang termasuk saksiSendifi ; Bahwa pagar tembok yang dibangun tersebut dari batu bata denganukuran panjang + 2 m tinggi + 3 m, dan ada pintu untuk akses jalanwarga karena disisi tersebut ada 2 rumah yakni rumah terdakwa dansatu lagi rumah Rubadi ; Bahwa bangunan tembok pagar tersebut dibangun masih diatas tanahmasjid sebagai pagar pembatas ; Bahwa asal tanah milik masjid tersebut adalah dari wakaf
yang diminta takmir dan wargaterdakwa minta maaf secara lisan atau langsung dihadapan warga ; Bahwa setahu saksi sebelum kejadian ini tidak ada permasalahanapapun antara terdakwa dengan warga ;Bahwa untuk kasus terdakwa pernah disidang desa tersebut saksihanya dengardengar saja terjadi sebelum tahun 2005 namun saksitidak jelas permasalahannya, dan selama saksi sebagai Kadus belumpernah ada sidang desa terkait terdakwa ; 12Bahwa untuk tanah tempat berdirinya masjid Sabilul Huda tersebutasalnya dari wakaf
Register : 21-04-2014 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PA KENDAL Nomor 75/Pdt.P/2014/PA.Kdl Tanggal 6 Mei 2014 — Pemohon I dan Pemohon II
14 — 1
14 — 1
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamlingkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
Register : 01-04-2014 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 29-08-2014
Putusan PA KENDAL Nomor 68/Pdt.P/2014/PA.Kdl Tanggal 24 April 2014 — Pemohon 1 dan pemohon 2
13 — 1
13 — 1
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamlingkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
Register : 05-03-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 112/Pdt.G/2015/PN.Bdg Tanggal 10 Nopember 2015 — INDRA BUDI HARDIAN,dkk LAWAN TJANDRA MINARDI,dkk
73 — 12
73 — 12
berwenang untuk mengadili,memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo adalah PengadilanAgama ; Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan UndangundangNomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut :Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang, 1.Perkawinan, 2.Waris, 3.Wasiat, 4.Hibah, 5.Wakaf
selanjutnya Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di dalamPenjelasan Umum ditegaskan Para Pihak sebelum berperkara dapatmempertimbangkan untuk memilinh hukum apa uang di pergunakan dalampembagian waris dinyatakan dihapus, artinya bagi para pihak yang beragamaIslam tidak lagi memiliki pilinan hukum, melainkan harus diselesaikan denganhukum kewarisan Islam yaitu di Pengadilan Agama, sama halnya denganmasalah sengketa wasiat, hibah wakaf
setidaknya ada 2 (dua) hal yang sangat prinsipil dan substansi yang harusmenjadi perhatian Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu :Bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama di antara orangorang yangberagama Islam ;Bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan permasalahandimana bidang atau pokok perkara yangdipersengketakan (objek perkara) adalah mengenai bidang : 1.Perkawinan, 2waris, 3.Wasiat. 4.Hibah,5.Wakaf
bahwasertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktianyang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya,sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang adadalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan ;Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 memberikanpengertian sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksuddalam pasal 19 ayat (2) huruf c undangundang Pokok Agraria untuk hakatastanah, hak pengelolaan, tanah wakaf
Register : 29-07-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 363/Pdt/2020/PT MDN Tanggal 15 Oktober 2020 — Pembanding/Tergugat I : Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara
Pembanding/Tergugat II : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara
Terbanding/Penggugat : H. Arjuman Esri Efendi Harahap
94 — 191
Pembanding/Tergugat II : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara
Terbanding/Penggugat : H. Arjuman Esri Efendi Harahap
94 — 191
Penyerahan Tanah tempat bagunan SDN No. 5Gunung Tua Julu tersebut berdiri kepada Pemerintah Kabupaten TapanuliHalaman 2 dari 39 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT MDNSelatan karena bangunan sekolah akan di rehabilitasi menjadi bangunanpermanen;Bahwa atas permintaan tersebut Penggugat membuat Surat Penyerahan Tanah,tertanggal 03 Oktober 2002, dimana ukuran tanah 40 m x 25 m, seluas 1.000m2 dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara: Indra Siregar.Sebelah Barat : Jalan Raya;Sebelah Selatan: Tanah Wakaf
timbul dalam peristiwa perkara yang bersangkutan, maupunberupa rechts gronden yang memuat dasar hukum alas hak Penggugatuntuk mengajukan gugatan;Bahwa Penggugat dalam posita nya halaman 1 (Satu) point 3, Penggugatmenyatakan sebagai pemilik dan pemegang hak atas tanah sebagaimanadimaksud dalam Surat Penyerahan Tanah tertanggal 03 Oktober 2002dimana ukuran tanah 40 m x 25 m, seluas 1.000 m2 dengan batasbatassebagai berikut : Sebelah Utara dengan tanah Indra Siregar ; Sebelah Selatan dengan tanah wakaf
Sebelah Selatan : Tanah Wakaf (Kuburan)3. Sebelah Barat : Jalan Raya4. Sebelah Timur : Arjuman E.
tanah terperkaradan juga luas tanah terperkara dan dikuatkan berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap pada saat sidang lapangan/ sidang Pemeriksaan Setempat (PS) yangdilakukan pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 dimana pada saat dilakukan sidangPemeriksaan Setempat Kuasa Hukum Terbanding menunjukkan batasbatas tanahobjek perkara secara global yaitu :Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT MDNSebelah Timur berbatas dengan tanah keluarga Terbanding;Sebelah Selatan berbatas dengan tanah wakaf
Register : 11-06-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.JK Tanggal 2 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat I : Hj. Fathiyah binti H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat I : Hj. Maryam binti H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat II : H. Abdul Malik bin H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat III : Drs. H. Deddy Haryadi bin H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat IV : Zaitun Baldha binti H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat V : Dra. Hj. Fadlun binti H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat VI : Hj. Munawaroh binti H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat VII : H. Ahmad Cholik bin H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat VIII : H. Subhan bin H. Achmad Marzuki
Turut Terbanding/Tergugat II : Hj. Muzdalifah binti H. Achmad Marzuki
111 — 60
Terbanding/Penggugat I : Hj. Maryam binti H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat II : H. Abdul Malik bin H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat III : Drs. H. Deddy Haryadi bin H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat IV : Zaitun Baldha binti H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat V : Dra. Hj. Fadlun binti H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat VI : Hj. Munawaroh binti H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat VII : H. Ahmad Cholik bin H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat VIII : H. Subhan bin H. Achmad Marzuki
Turut Terbanding/Tergugat II : Hj. Muzdalifah binti H. Achmad Marzuki
111 — 60
Mampang Prapatan), Jakarta Selatan, yang batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Guru Alip;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tembok pembatas/RumahSukri;
- Sebelah Barat berbatas dengan masjid wakaf yaitu Masjid Jami Ahmad Al-Amin;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Nomor 56 A-K;
- Satu unit rumah kontrakan beserta tanahnya seluas 60 m?
Mampang Prapatan), JakartaSelatan, yang batasbatasnya sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan jalan Guru Alip ; Sebelah Selatan berbatas dengan tembok pembatas/RumahSukri; Sebelah Barat berbatas dengan masjid wakaf yaitu Masjid JamiAhmad AlAmin ; Sebelah Timur berbatas dengan rumah Nomor 56 AK ;4.3.
Mampang Prapatan), Jakarta Selatan,yang batasbatasnya sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Guru Alip; Sebelah Selatan berbatas dengan tembok pembatas/RumahSukri; Sebelah Barat berbatas dengan masjid wakaf yaitu Masjid Jami AnmadAlAmin; Sebelah Timur berbatas dengan rumah Nomor 56 AK;Satu unit rumah kontrakan beserta tanahnya seluas 60 m?
- Satu unit rumah kontrakan beserta tanahnya seluas 60 m?
Register : 02-12-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 576/Pdt.G/2020/PA.Prob Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
178 — 45
178 — 45
diyakini kebenarankesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikannya itutidak disangkal (tidak ada muarodhoh) dan bahwa peristiwa itu sudahlama terjadi";Menimbang, bahwa sesuai pendapat Sayyid Sabiq dalam KitabFighussunnah jilid 3 halaman 332 yang diambil alin sebagai pendapatmajelis hakim dinyatakan yang artinya bahwa Ulama' Syafi'iyahmembenarkan kebolehan kesaksian istifadhoh dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya budak, kewalian, diangkatnyaseseorang menjadi Hakim, wakaf
(Selanjutnya) Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyahberpendapat ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhoh,didalamnya yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanya seorang budak,kewalian, wakaf dan miliknya seseorang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka kesaksian saksisaksi Para Pemohon tersebut dapat disusunpersangkaan hakim sesuai dengan ketentuan pasal 173 HIR dan pasal1922 KUH Perdata, bahwa ijab gobul atau akad nikah ayah ParaPemohon bernama E.
Register : 09-05-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN SORONG Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Son Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
177 — 106
177 — 106
Para Tergugatsemua beragama Islam, maka semestinya Gugatan Waris diajukan Peggugat diPengadilan Agama Sorong bukan di Pengadilan Negeri Sorong, sebagaimanatersirat dalam Pasal 49 Undangundang RI Nomor 3 Tahun 2006 TetangPerubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tetang Peradilan Agama,yang berbunyi; Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa danmemutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang; Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah,Wakaf
kompetensi absolute adalah beralasan hukumuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa sebagaimana tersirat dalam Pasal 49 Undangundang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tetang Perubahan atas Undangundang Nomor7 Tahun 1989 Tetang Peradilan Agama, yang berbunyi; Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang;Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Padt.G/2019/PN SonPerkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
Register : 15-05-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 04-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 68/PDT/2018/PT MND Tanggal 4 Juni 2018 — Pembanding/Penggugat : Hi. Aid Mus Alamri
Terbanding/Tergugat : GADAFI ALAMRI
120 — 73
Terbanding/Tergugat : GADAFI ALAMRI
120 — 73
Bahwa selanjutnya pada Pasal 49 disebutkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan bewenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infag, shadagah, dan Ekonomi Syariah;7.
Pasal 49 UndangUndang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan :Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infaq, sadhaqa, dan ekonomi syariah.Pasal 49 (b) UndangUndang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sangat tegasdisebutkan : Bahwa yang dimaksud
Putus : 10-05-2017 — Upload : 07-07-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 118/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 10 Mei 2017 — KANAPI, melawan ASIKIN dkk
48 — 38
48 — 38
Wakaf;Hal 5 ,Pts.N0.118/Pdt/2017/PT SMGf. Zakat;g. Infaq;h. shadaqah; dani. Ekonomi Syariah.2.
Buku Il Mahkamah Agung RI Tahun 2013tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilanagama pada angka Il tentang Teknis Peradilan, antara lain pada :Huruf A tentang Kedudukan dan kewenangan PengadilanAgama/Mahkamah Syariah : Angka 3 kewenangan PengadilanAgama/Mahkamah Syariah: Hurufa :Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahbertugas Dan berwenang memeriksa, memutus' danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan,wasiat, hibah, wakaf