Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN PANDEGLANG Pidana Umum Penganiayaan
Upload : 25-04-2017
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 16/Pid.B/2017/PN. Pdl
JONI Alias MUHAMAD JONI Bin (Alm) SAEPUDIN
21 — 2
  • Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah golok dengan panjang 14 cm dan lebar 2 cm dengangagang kayu berwarna coklat; 1 (satu) buah kaos warna putih tanoa merk bergambar partai PrabowoHatta; 1 (satu) buah singlet atau kaos dalam warna putih dengan merk rider;Dirampas untuk dimusnahkan;4.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pilkada
Register : 11-11-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 05/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN
Tanggal 7 Desember 2016 — H. ALFI SYAHRI, SH.,MH., dkk vs Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, Propinsi Riau
173 — 85
  • PERMA tersebut,adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atauWalikota dan Wakil Wali Kota;Bahwa berdasarkan BAB KETENTUAN UMUM Pasal tayat (3) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Tata CaraPenyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa PelanggaranAdministrasi Pemilihan, yang dimaksud dengan Calon Bupati dan Calon WakilBupati dalam PERMA tersebut, adalah Peserta pemilinan yang disusulkan olehpartai politik, gabungan partai
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 11-11-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 101/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 11 Februari 2020 — Penggugat:
1.SUDIRMAN
2.NURAHAM
Tergugat:
KEPALA DESA SEMOYANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
124 — 70
  • kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan dir sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-10-2012 — Upload : 10-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1653 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 10 Oktober 2012 — ABDUL AZIS, SH
56 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KHUMAIDIdi sebuah pengajian rutin di Pendopo Kabupaten Pasuruan padatahun 2007, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengajak saksi M.KHUMAIDI untuk masuk dalam kepengurusan Partai KedaulatanNasional Umat (PKNU), ajakan Terdakwa tersebut kemudiandisanggupi oleh saksi M. KHUMAIDI yang selanjutnya menjadi KetuaMajelis Syuro PKNU wilayah Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan,dan sejak saat itu Terdakwa dan saksi M.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 18-05-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 87/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 7 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : Nyonya IRA IRDANA, SH
Terbanding/Tergugat I : JONNA TANHANKARA
Terbanding/Tergugat II : ANG SOEY LIAN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
92 — 44
  • Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata)sehingga perbuatan Penggugat yang mendudukkan Turut Tergugatsebagai pihak dalam perkara A Quo jelas merupakan perbuatanyang tidak berdasarkan hukum error in persona, sebabbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang di gariskan Pasal1340 KUHPerdata.Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata:Suatu. perjanjian hanya berlaku antara pihapihak yangmembuatnyaSelengkapnya pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata:Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiundangundang
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 08-09-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 28-01-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 39/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 27 Januari 2022 — Penggugat:
1.ANTO, SE
2.ANDI HIRFAN
3.INDRAWATI, S.Pd
4.WA RUDIA
5.MASRUDIN
6.MALIONO
Tergugat:
KEPALA DESA PATUNO
188 — 98
  • Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;Menjadi pengurus partai politik;Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 07-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 204/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 12 Januari 2021 — Pembanding/Tergugat II : RIZAL BASIR Diwakili Oleh : WIJAYANTI KUSUMANINGRUM
Terbanding/Penggugat : TRI SETYO WALUYO Diwakili Oleh : DR ALEX CANDRA SH, SE,MH BIN LIM HAO KIE
Turut Terbanding/Tergugat I : SAMSUL MA'ARIF
97 — 49
  • Yahya Harahap, bahwa tindakan yangbertentangan dengan prinsip partai kontrak (contract party) yang digariskandalam Pasal 1340 KUHPerdata, maka pihak ketiga yang dirugikan dapatmengajukan exception in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagaiTergugat keliru. (M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-09-2016 — Upload : 29-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1806 K/Pdt/2016
Tanggal 29 September 2016 — WALIKOTA KOTA TANGERANG, cq. CAMAT BATU CEPER, cq. KEPALA KELURAHAN BATU CEPER VS Drs. GILBERT HALASAN MANULLANG, DKK
94 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1806 K/Pdt/2016atau keinginan pemerintah atau partai politik atau kelompok penekanlainnya;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-07-2014 — Upload : 27-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 453 K/Pdt/2013
Tanggal 23 Juli 2014 — H. UNGI RAYEP AAP, S.H melawan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 453 K/Pdt/2013(1,7)Pemerintah wajiob bertanggung jawab menghormati, melindungi,menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalamUndangUndang ini, peraturan perundangundangan yang lain, danhukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima olehNegara Republik Indonesia;Pasal 74:Tidak satu ketentuan dalam UndangUndang ini boleh diartikan bahwaPemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkanmengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia ataukebebasan dasar
Pengadilan PN KOTA AGUNG Pidana Khusus Pemilu
Register : 05-07-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kot
Tanggal 16 Juli 2018 — - Drs.SUYADI M.M. bin KHALIMI
143 — 53
  • Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksuddalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/ataupengurus partai politik.Menimbang, bahwa larangan bagi PNS untuk memberi dukungan ataubersikap netral dalam Pemilu termasuk Pilkada tersebut diatur dalam UUNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 79 ayat (1) dan ayat(4) sebagai berikut:1. Dalam kampanye dilarang melibatkan:a. Hakim pada semua peradilan;b. Pejabat BUMN/BUMD;c.
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Pidana Umum Penghinaan
Putus : 12-05-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 29/Pid.B/2014/PN Ktg
Tanggal 12 Mei 2014 — KARTINI MOKOAGOW
44 — 2
  • Rendy Zulhadjidan meminta agar saksi Moh.Rendy Zulhadji menjemput terdakwa dan mengantar terdakwa kelapangansepak bola di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat karena saatitu sedang diadakan kampanye salah satu partai. Dengan menggunakansepeda motor Saksi Moh. Rendy Zulhadji menjemput terdakwa sekitar jam15.00 wita, kemudian terdakwa dan saksi Moh. Rendy Zulhadji menuju kelapangan sepak bola tersebut.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 23-03-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 174/Pdt.G/2016/PN JKT SEL
Tanggal 19 Oktober 2016 — Yudhi Sabang S., S.H., M.H., baik selaku Pribadi dan atau sebagai Ketua I Bidang Organisasi & Keanggotaan BPP ABUJAPI masa Bakti tahun 2014-2019, bertempat tinggal di Town House Graha Taman Castilly C1 Graha Cikarang Rt.003/0, Desa Simpangan Cikarang Utara, dalam hal ini diwakili oleh Merzanti Backsin S.H., Aperdi Situmorang S.H., Akhmad Taufik S.H., Advokat dari Law Office “Backsin & Partner”, yang berkantor di Kencana Tower, Level 2, Jalan Raya Meruya Ilir No. 88, Bussiness Park, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11620, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
81 — 58
  • Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat padaangka 2 halaman 2, dengan alasan bahwa oleh karena sifat ABUJAPIadalah organisasi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), bukanorganisasi pemerintah, bukan organisasi partai politik dan/atau tidakmerupakan bagiannya, bersifat Mandiri dan independen sertakekeluargaan/gotong royong, sebagaimana diatur pada Pasal 7 AD/ART20142019 mengenai SIFAT dan suatu organisasi adalah bersifatsukarela, sosial, Mandiri, nirlaba, dan demokratis sebagaimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 02-12-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 658 K/TUN/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — DANIEL VS GUBERNUR SUMATERA BARAT;
77 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum partai politik;7. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undangundang No. 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik yang untuk Komisi Informasi Provinsitentunya ditetapkan dan diangkat oleh Pemerintah Provinsi dalam hal inidiwakili oleh Gubernur Sumatera Barat;8.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 17-07-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 130/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
FRANSISKUS LAIA
Tergugat:
1.Kepala Desa Tumari
2.FA'AHAKHODODO NDRURU, S.Sos/Kepala Desa tumari, Desa tumari, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan
185 — 79
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan rakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukandalam peraturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemelihan umumdan/atau pemelihan kepala daerah;k.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Partai Politik
Register : 15-10-2012 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 20-01-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 79/G/2012/PTUN-MDN
Tanggal 16 Januari 2013 — ADE IRMA PULUNGAN : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PADANG SIDIMPUAN
148 — 63
  • Pasangan Calonyang diusulkan oleh Partai Poltik dan Gabungan PartaiPolitik. (b) Pasangan Calon perseorangan yang didikungoleh sejumlah orang 15. Bahwa oleh karena SYAMSUL BAHRI, S.T. sebagaipaket Pasangan dari Penggugat inperson tidak ikut sertamengajukan gugatan a quo, maka gugatan Penggugatdapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidakmemenuhi syarat formil gugatan karena tidakMlterpenuhinya prasa persona standi judicio =; 16.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-06-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 859 K/Pdt/2016
Tanggal 20 Juni 2016 — SRI MUNARSIH ISA DK VS PT GREEN HILL GARDEN DKK
207 — 236 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dicermati dalil gugatan Para Penggugat adalah gugatanmelawan hukum tentang permasalahan hak keperdataan kepemilikan tanahantara Para Penggugat dengan Tergugat Turut Tergugat II sampai denganTurut Tergugat V, mengingat dalam dalil gugatan tidak mencantumkanperbuatan hukum mana yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat sehingga merugikan Para Penggugat, untuk itu mohon kepada MajelisHakim yang mengadili perkara a quo agar mengeluarkan Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) sebagai partai
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 10-10-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 13-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 99/PDT/2018/PT TJK
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat II : ABAS MUTIAN SALEH
Terbanding/Penggugat : REKTOR INSTITUT SUMATERA
Turut Terbanding/Tergugat I : SUDARYANTO
Turut Terbanding/Tergugat III : NGERTINA TARIGAN
Turut Terbanding/Tergugat IV : CECEP SOFIUDDIN
Turut Terbanding/Tergugat V : GUSTI AYU WIDYA LESTARI YANTI.SH.M.Kn
35 — 30
  • Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah denganmembuat aktaakta yang akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan datapendaftaran tanah;Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 1457 KUHPerdata :ual beli adalah suatu persetujuan dengan mana Pihak yang satumengikatkan diri untuk menyerahkan kebendaan dan Pihak lain untukmembayar harga yang telah dijanjikan;Dalam pembuatan Akta Jual Beli hak atas tanah, maka Suatu kebendaanyang dimaksud adalah hak atas tanah;Akta Jual Beli termasuk dalam jenis Parti Acte (Partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-11-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1647 K/PID.SUS/2014
Tanggal 12 Nopember 2014 — ASMADINATA, S.H., M.Hum.
102 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor: B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor: B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1 (satu) bundel
    ,selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Suratdari DPP Partai Golkar Nomor: B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor: B110/GOLKARIIII/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1 (satu) bundel
    No. 1647 K/Pid.Sus/2014selaku Ketua dan lIdrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor: B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor:B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung Rl yang diterima
    ,selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor: B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor:B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1 (satu) bundel
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-08-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 10 Agustus 2016 — PROF. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H., M.H
471 — 357 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KALIGIS;c. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas namaPROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.
    (Ketua Mahkamah Partai);a. 1 (satu) buah amplop putin merk Anchor Envelopes yangbertuliskan ibu Evie USD900,00 Rp (USD 40);b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas namaOC/KALIGIS MR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time19:25 WIB tanggal 01 Julidengan Nomor Seat 8H;c. 1 (satu) lembar asli kartu nama dari OCK & Associates Advocates& Legal Consultants atas nama ARYANI NOVITASARI, S.E.;1 (satu) lembar copy Payroll Gaji Karyawan OCK Bulan Juni & THRmelalui BCA tertulis tanggal 30/6.2015
    KALIGIS;c. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof.Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.
    KALIGIS;c. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof.Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Partai);122.a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang123.124.125.126.127.bertuliskan ibu Evie USD 900 Rp.
    KALIGIS;1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas namaPROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-10-2013 — Putus : 02-12-2013 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 877Pid.Sus B2011PN.PBR.
Tanggal 2 Desember 2013 — Siska Nurmelia Binti Ramli als.Sicis
27 — 5
  • Alias Idup Bin Asmaran, di depan persidangandibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2010, ketika Saksi sedangberada di Rumah Sakit Pembalah Batung Amuntai, Saksi dihubungimelalui handphone oleh sdr.Kuni, yang memerlukan shabushabusebanyak dua paket;e Bahwa kemudian Saksi mencari Terdakwa Muhamad Yamani aliasRambo, di tempat mangkalnya yaitu dikantor PDIP di Amuntai, yangmana sebelumnya Saksi sudah kenal Terdakwa Rambo karena samasama aktif di Partai