Ditemukan 17962 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 26-03-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN MALANG Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Mlg
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
98 — 20
  • Wakaf;e. Zakat;f. Infaq ;g. Shadagah ;h.
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Ekonomi Syariah
Register : 14-02-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 965/Pdt.G/2019/PA.Jr
Tanggal 29 April 2019 — PENGGUGAT I , PENGGUGAT II DAN TERGUGAT
150 — 23
  • Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 1angka 4 yang berbunyi Perkara ekonomi syariah meliputi bank syariah,lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, sekuritas syariah,pegadaian syariah, dana persion lembaga keuangan syariah, bisnissyariah termasuk wakaf, zakat, infaq dan shadaqah bersifat komersial,baik yang bersifat kontentius maupun Volunteer.
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 18-10-2016 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 19-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3507/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 19 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
54 — 25
  • padadalildalil permohonannya; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndangNo. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukanberdasarkan hukum Islam serta wakaf
Pengadilan PA Soreang Perdata Agama
Register : 29-03-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 12-04-2021
Putusan PA Soreang Nomor 176/Pdt.P/2021/PA.Sor
Tanggal 8 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
23 — 14
  • selama sakitsampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaranhutang dan pemberian untuk kerabat;14.Bahwa dasar Hukumnya telah diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (3)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangberbunyi :Pasal 49 Ayat (1)Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam dibidang :v Perkawinan;v Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan HukumIslam; Wakaf
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 29-11-2021 — Putus : 04-01-2022 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 347/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 4 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat I : ANDI BINTANG Diwakili Oleh : Ayuliana Devi M, SH.,MH
Pembanding/Penggugat II : HARIANTI Diwakili Oleh : Ayuliana Devi M, SH.,MH
Terbanding/Tergugat I : ANDI HAMZAH
Terbanding/Tergugat II : ANDI BABA
Terbanding/Tergugat III : H. ANDI RAHIM
58 — 42
  • Perkawinan;waris;wasiat;hibah;wakaf;zakat;infaq;shodagqoh;i. ekonomi syariah;penjelasan Pasal 49 huruf b dan d:sao aocHalaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 347/PDT/2021/PT MKSyang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahliwaris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang penentuan siapa yangmenjadi ahli waris, penentuan bagian masingmasing
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 04-10-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 237/ B / 2016 / PT.TUN.SBY
Tanggal 8 Desember 2016 — I. Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH. II. YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA. vs dr. H. MUHAMMAD DJUFRIE As, SKM
69 — 38
  • Pengurus YWRSIS ( Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta)merangkap sebagai Direktur Utama RS Islam Surakarta (bertentangandengan pasal 34 ayat (3) UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakitd. Beberapa jenis pelayanan, peralatan, sarana dan prasarana dan sumberdaya manusia (SDM) belum memenuhi standar Peraturan MenteriKesehatan Nomor56 Tahun 2014 5 22+ 2n nn nnn nnn nnn one2.
Pengadilan PA AMUNTAI Perdata Agama Perceraian
Register : 16-01-2014 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 14-03-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 41/Pdt.G/2014/PA.Amt
Tanggal 18 Februari 2014 — Penggugat

Tergugat
17 — 4

  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PA LUBUK SIKAPING Perdata Agama
Register : 24-01-2011 — Putus : 24-02-2011 — Upload : 14-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 02/Pdt.P/2011/PA-Lbs
Tanggal 24 Februari 2011 —
15 — 2
  • bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkanpada berita yang sudah demikian tersebar luas (SyahadahalIstifadhah)sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang berbunyi :i:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Pengadilan PTA BANTEN Perdata Agama
Register : 11-08-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 22-07-2019
Putusan PTA BANTEN Nomor 0087/Pdt.G/2017/PTA.Btn
Tanggal 16 Oktober 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
27 — 24
  • Halabi;
  • Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Tanah wakaf kuburan;
    1. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 7 (tujuh) di atas;
    2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan pembagian harta bersama diatas secara sukarela, dengan ketentuan, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka selanjutnya akan dibagi melalui Kantor Lelang
      Btn Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah milik Tanah wakaf kuburan;8. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masingmasingmemperoleh % (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana diktumangka 7 (tujuh) diatas;9.
Pengadilan PA BANGKINANG Perdata Agama
Register : 20-05-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 30-05-2019
Putusan PA BANGKINANG Nomor 443/Pdt.G/2019/PA.Bkn
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 3
  • No 443/Pdt.G/2019/PA.Bkn.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadaqah, dan 1.ekonomi syari'ah;Bahwa Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: Seorang suami yangberagama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonankepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang saat ini mengakumempunyai hubungan hukum sebagai suami dari Termohon
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 08-02-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rap
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
96 — 12
  • sedangkan yang9.925 M2 adalah tanah lainnya dan tanah wakaf Alokasi kuburan muslimyang dirusak ditanami Penggugat dengan tanaman padi;= Bahwa batasbatas tanah Tergugat ukurannya: Sebelah Utara berbatas dengan Pdt.
    Tambunan 300 M; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abdul 300 M;= Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wakaf kuburan muslimyang dirusak Banua Manik;= Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syahlan 200 M;Gugatan Penggugat mendalilkan pada halaman 2 point 2 Bahwa tanah terperkara tersebut sebelumnya telah dikuasaipenggugat dengan cara digarap dan dikelola oleh Penggugat untuktanah Pertanian. dan sejak penggugat menguasai tanah aquo sejaktahun 1980 tidak ada satupun pihak yang mengklaim ataupun keberatanterhadap
    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lainmohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum;2: Luar dari pokok perkara Tergugat informasikan bahwa masyarakatmuslim menyampaikan pengaduannya kepada Instansi Pemerintahanbahwa kuburan muslim yang berbatas dari sebelah Timur tanah yangPenggugat kuasai/ usahai (Banua Manik) adalah tanah wakaf/ kuburanmasyarakat, mereka keberatan bahwa kuburan keluarga mereka dirusaksdr
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 08-02-2018 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 5/P/FP/2018/PTUN.SBY
Tanggal 22 Februari 2018 — Pemohon:
KYAI IMAM BUKHORI AL HABSYI, MBA Alias KH. IMAM BUKHORI AL HABSYI, MBA
Termohon:
KEPALA DESA BANYUWANGI, KECAMATAN MANYAR, KABUPATEN GRESIK
65 — 66
  • IMAM BUKHORI AL HABSYI, MBA;bahwa perolehan pemohon berdasarkan Ikrar Wakaf/SHODAQOHtertanggal 28 Agustus 2016 dari Fauziyah, Aida Nuzhatul Muhibbah,Ahli waris H. Anwar (Ahsanatul Faidah, Siti Nuhya, Aida NuzhatulMuhibbah dan Fauziyah) Berdasarkan Pernyataan IkrarWakaf/Shodaqoh kepada KH. Imam Bukhori Al Habsyi.
    Anwar; Surat Pernyataan IKRAR WAKAF/SHODAQOH ;PBB atas nama Fauziah dengan No SPPT 0000301:;PBB atas nama Aidah Nuzhatul Muhibbah dengan No SPPT 0000303; PBB atas nama H.Anwar dengan No SPPT 0000300;Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Perkara No. : 05/P/FP/2018/PTUN.SBYPBB atas nama Aidah Nuzhatul Muhibbah dengan No SPPT 0000296; Surat Keterangan Beda Nama H.Anwar dengan Fadelan 1 orang yangsama, Kutipan C desa atas nama Aidah Nuzhatul Muhibbah dengan Nomor 700;Kutipan C desa atas nama Fauziyah dengan
    Surat Pernyataan Ikrar Wakaf (vide Bukti P10).;9. Surat PBB an. Fauziah Tahun 1994 (vide Bukti P11).;10. Surat PBB an. Aidah Nazhatul Muhibbah Tahun 1994 (vide Bukti P12, P13).;11. Surat PBB an. H. Anwar Tahun 1994 (vide Bukti P14).;12. Surat Keterangan Kepala Desa Banyuwangi bahwa nama H.Anwar ditulisjuga Fadelan (vide Bukti P15).;13. Kutipan Buku C No. 700 an. Aida Nuzhatul Muhibbah (vide Bukti P16).;14. Kutipan Buku C No. 699 an. Fauziyah (vide Bukti P17).;15. Kutipan Buku C No. 698 an. H.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 13-03-2013 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 18-11-2013
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 35/B/2013/PT.TUN-MDN
Tanggal 28 Mei 2013 — Dra. TIROMA NAINGGOLAN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
47 — 34
  • dibuktikan dengan :1 Penetapan Pemberian Hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hakyang bersangkutan menurut ketentuan yamng berlaku apabila pemberianhak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan ;2 Asli Akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hakmilik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak gunabangunan dan hak pakai atas tanah hak milik ;Hak Pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan olehPejabat yang berwenang ;Tanah Wakaf
    dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf ;Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dibuktikan dengan Akta Pemisahan;Pemberian Hak Tanggungan di buktikan dengan Akta Pembiran HakTanggungan ;Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah menyebutkan :1Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversihakhak lama dibuktikan dengan alatalat bukti mengenai adanya hak tersebutberupa buktibukti tertulis, keterangan saksi dan atau permnyataan yangbersangkutan
    Kelurahan letak tanah yang bersangkutandalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggapperlu ;Halaman 23 dari halaman 39 Putusan No. 35/B/2013/PT.TUNMDN243Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalamhal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukanmelalui media masaa ;Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah menyebutkan :1Hak atas Tanah, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-12-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 885 PK/Pdt/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — YAYASAN PENJAGA ASTA TINGGI VS YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP
115 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 885 PK/Pdt/2019karena telah dapat dibuktikan bahwa sebelum adanya Yayasan PenjagaAsta Tinggi (Pemohon Peninjauan Kembali) telah ada Yayasan PanembahanSomala Sumenep yang dibentuk oleh Pengurus Badan Wakaf PanembahanSomala Sumenep pada tahun 1984 dengan Akta Nomor 40 dan dicatatdalam Lembaran Negara tanggal 23 Februari 2007, Nomor 16, yangkepengurusannya juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAMpada tanggal 26 Februari 2013, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembalibaru dibentuk pada tanggal
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 24-03-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Tgrs
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
24 — 14
  • sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 16-11-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1489/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg
Tanggal 3 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
19 — 6
  • HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 21-02-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Tgrs
Tanggal 11 Juni 2020 — Pemohon melawan Termohon
13 — 9
  • sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-07-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1231 K/Pdt/2020
Tanggal 21 Juli 2020 — MAJA Dg. SERANG bin MANDO, DKK VS DAMING Dg. NGEMBA, DKK
154 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Persil 25 D.1 Kohir 557 C.1, Persil 25 D.1 Kohir 74 C.1,Sertifikat Hak Milik Nomor 00408, Sertifikat Hak Milik Nomor 00398 danSertifikat Hak Milik Nomor 3 (wakaf ke masjid):Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Penggugat tidakdapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat dapatmembuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa milik Para Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar yangmenguatkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 15-11-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 10-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 563 K/TUN/2017
Tanggal 5 Desember 2017 — YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM KALIMANTAN TIMUR VS GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;
104 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam pengelolaan Rumah Sakit Islam Samarindatermasuk pemanfaatan gedung tersebut oleh Penggugat, asetyang tertanam tidak hanya milik Penggugat tetapi partisipasipihak ketiga sebagai donatur dalam bentuk sumbangan, hibah,wakaf dan lainlain, dan sekarang sementara berlangsungpembangunan gedung baru lantai 5 yang akan menjadi pusatkegiatan pelayanan Rumah Sakit Islam Samarinda.
    sengketa tersebut tetapmemaksakan pengalihan Rumah Sakit Islam Samarinda menjadiRumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C Islam Abdul WahabSyahranie, padahal Tergugat mengetahui bahwa Penggugat adalahpemilik yang sah atas Izin Rumah Sakit Islam Samarinda yang sudahberlangsung selama 28 tahun dan Aset Penggugat di dalam RumahSakit Islam Samarinda tersebut tidak hanya eks Gedung Rumah SakitUmum Jalan Gurami (pinjam pakai), akan tetapi terdapat AsetPenggugat sendiri serta sumbangan dari pihak ketiga berupa wakaf
    berlakuatas nama Pemohon Kasasi; Manajemen Rumah Sakit Islam Samarinda, tenaga medis dan non medisserta tenaga penunjang lainnya masih aktif melakukan pekerjaanya; Hubungan kontrak dengan pihak ketiga seperti BPJS, para asuransikesehatan, serta suplair farmasi dan logistik masih sedang berjalan; Bangunan Sarana Kesehatan yang sedang digunakan bukan hanya ExGedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda (objek pinjampakal) yang dipinjam pakaikan, melainkan terdapat gedung/bangunanyang berasal dari wakaf
Pengadilan PN TEBO Perdata
Register : 27-11-2017 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN TEBO Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mrt
Tanggal 8 Maret 2018 — Penggugat:
Endang Sri Wahyuni
Tergugat:
1.Suroso
2.Asnawi
3.Mulyono
4.Ngadiyo
Turut Tergugat:
Adi Yansah
97 — 56
  • Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 TentangPERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989TENTANG PERADILAN AGAMA:Pasal 49Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;waris;wasiat;hibah;wakaf;zakat;infaq;> ea m>o a0 &shadagah; dani. ekonomi syari'ah..
    Hanyasaja, perlu dipahami bahwa sekalipun subjek hukumnya adalah orangorang yang beragama Islam, Pengadilan Agama tidak berwenangmenyelesaikan sengketa hak milik dimaksud jika sengketa hak miliktersebut berdiri sendiri, tidak dikumulasikan dengan sengketa lain,Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 13/Padt.G/2017/PN Mrt.misalnya sengketa waris mal waris, sengketa harta bersama,sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, atau sengketaekonomi syariah;Bahwa berdasar halhal sebagaimana terurai tersebut
    umum adalah perkarapidana dan perdata yang ditentukan oleh undangundang menjadikewenangannya, sedangkan yang menjadi obyek sengketa di PengadilanAgama berdasarkan UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang mana telahdisempurnakan dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 jo UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, di mana PengadilanAgama mempunyai Absolut Kompetensi terletak pada Justicialblenya (pencarikeadilan), yang mana kewenangan tersebut meliputi : perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf