Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 10-12-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PA MAROS Nomor 662/Pdt.G/2019/PA.Mrs
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
90 — 27
  • Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepadapara pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaianperkara, hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja.
Pengadilan PT YOGYAKARTA
Register : 20-04-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 09-06-2016
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 29/PDT/2016/PT YYK
Tanggal 8 Juni 2016 —
63 — 24
  • Hal ini dikarenakan dalam gugatanPenggugat sudah disebutkan konstruksi gugatannya berupa gugatanwanprestasi;Bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman Cq Dinas Pekerjaan Umum danPerumahan tidak ada sangkutpautnya dalam urusan keperdataanantara Penggugat dan Tergugat termasuk tidak terbatas dalamperjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi dasarsengketa dalam perkara a quo;Bahwa tindakan Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam eksepsibernomor 7 bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskandalam
Pengadilan PA YOGYAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 23-03-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 168/Pdt.G/2015/PA.Yk
Tanggal 26 Agustus 2015 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
43 — 13
  • anakTergugat yang bernama ANAK TERGUGAT yang lahir 7November 1993 dan ANAK II TERGUGAT yang lahir 15Februari 1997 ikut dengan kami, dan kami sangat bahagiapada awalnya;Tapi, lama kelamaan Penggugat tidak suka dengan ANAK TERGUGAT.Apa yang dilakukan ANAK TERGUGAT tidak pernah benar dihadapanPenggugat. tetapi jika di rumah ada tamu atau diajak ke rumah temanPenggugat akan memperlakukannya dengan baik (hanya pencitraan).Memang Penggugat sangat ahli dengan pencitraan, karena Penggugatadalah aktivis sebuah partai
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 17-03-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD VANATH, A.Md. Kep
Tergugat:
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
378 — 1344
  • Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dikutip:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 14-10-2020 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 94/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 6 April 2021 — Penggugat:
Asri
Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
255 — 169
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik ;Ayat (2) : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik ProfesiKepolisian Negara Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa Anggota Kepolisian itu bisa diberhentikan tidak dengan hormat(PTDH) karena Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturut;Menimbang, bahwa selama dalam persidangan
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 13-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 32/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
Sutarmin, S.IP
Tergugat:
Bupati Konawe Selatan
275 — 229
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dihukum penjara atau kurung berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakanpidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencana ; Menimbang, bahwa khusus Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terjadi interpertasi hukumyang berbeda dengan kalimat dan/atau pidana umuM ; Menimbang, bahwa terkait Pasal
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 26-06-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 103/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
MEMORIS HALAWA
Tergugat:
1.KEPALA DESA SAMBULU
2.Kepala Desa Sambulu, Kec. Ulunoyo
129 — 117
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundanganundangan;j.
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 24-02-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Bwi.
Tanggal 27 Agustus 2014 — Drs. H. R. BAMBANG PUJIONO, M.M sebagai PENGGUGAT ; HERMANTO, S.E Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Dkk sebagai TERGUGAT ;
42 — 12
  • Anggota DPRD Kab.Banyuwangi ( partai Gerindra ) tentang Tagihan pembayaran bunga pinjaman untukkegiatan DPRD, dengan disertai lampiran foto copy kwitansi;di beri tanda, Bukti. P 11;12.Foto copy surat tertanggal 23 Desember 2013 dari H.
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 10-01-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PA SENGKANG Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Skg
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 3
  • ., Pemohonwajib membuktikan dalildalil permohonannya yang dibantah oleh Termohondan Termohon pun wajib membuktikan dalildalil bantahannya sebagaimanatelah terungkap di persidangan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tersebut Majelis Hakimmemberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut bersifat partai, dibuatoleh atau dihadapan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 P/HUM/2019
Tanggal 25 Juli 2019 — MUHAMMAD NUR RAMBE., DKK VS MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI;
104 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dan kawankawan, semuanyakewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada LembagaAdvokasi Partai Bulan Bintang, beralamat di Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2018:Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;LawanMENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DANREFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69, JakartaSelatan;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum Pemalsuan
Register : 14-01-2014 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 30/PID.B/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 14 Mei 2013 — Drs. H. MAHFUDZ DJAELANI
112 — 100
  • diserahkan kepada Terdakwa ;Bahwa developer menyerahkan sertifikat rumah tersebut ke Terdakwa karenaTerdakwa mengatakan suratsurat berupa PPJB, Berita Acara Serah TerimaKavling, Berita Acara Serah Terima Rumah, IMB dan SPPT hilang, maka pihakdeveloper menyerahkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa ;Bahwa saat saksi mengetahui hal tersebut, saksi lalu menyuruh Napitupulumenemui Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sepertinya mengulurulur waktu sajasambil menunggu Dimas ;Bahwa Terdakwa adalah politisi dari Partai
Pengadilan PA MUARA ENIM Perdata Agama Perceraian
Upload : 15-12-2014
Putusan PA MUARA ENIM Nomor 0133/Pdt.G/2014/PAME
Perdata
47 — 3
  • Barat, Kota Prabumulih, namun hal tersebut dibantah olehTergugat yang menyatakan bahwa kebun tersebut tanah dan isinyaadalah kepunyaan ibu Tergugat yang bernama Hopiah sesuai denganbukti T.2 dan saksi Kodri bin Cik Ari, Tergugat hanya membantumengolah dan merawat;Bahwa bukti T.2 berupa foto copy Surat Keterangan Jual beli antaraKodri bin Cik Ari dan Hopiah adalah termasuk dalam Akta BawahTangan karena memenuhi semua syarat formil Akta bawah Tangan yaituberbentuk tertulis atau tulisan, dibuat secara partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-07-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 203/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
RIRIS ROSARI SIMANULLANG
Tergugat:
KEPALA DESA SUNGAI RAYA
167 — 144
  • Menjadi pengurus partai politik;9. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;10.Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau pengurusorganisasi terlarang;11. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, Anggota Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan DaerahRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundang undangan;12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 11-01-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 P/HUM/2019
Tanggal 26 September 2019 — AHMAD IHSAN, A.Md, KEP., S.H VS PRESIDEN RI;
196 — 357 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hukumtetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2(dua) tahun atau lebih;. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS,prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormatsebagai pegawai swasta;. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TentaraNasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia;. tidak menjadi anggota atau pengurus partai
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
2438 — 693
  • Tentang : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  • wewenangPPATK.Pasal 51Untuk dapat diangkat sebagai Kepala atau Wakil KepalaPPATK, seorang calon harus memenuhi syarat sebagaiberikut:a.b.warga negara Indonesia;berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun danpaling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saatpengangkatan;sehat jasmani dan rohani;takwa, jujur, adil, dan memiliki integritas pribadi yangbaik;memiliki salah satu keahlian di bidang ekonomi,akuntansi, keuangan, atau hukum dan pengalamankerja di bidang tersebut paling singkat 10 (sepuluh)tahun;bukan pemimpin partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-12-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 273 K/TUN/2009
Tanggal 14 Desember 2009 — WIYONO, TARIPAN SIREGAR, dkk. ; DIREKSI PERUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (DIREKSI PERUM PPD),
76 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sofyan Hasibuan, yang padaintinya juga menyatakan bahwa karyawan Perum PPD bukan Pegawai Negeri,sehingga tidak berhak atas pensiun (P2).4.3.Dalam acara Rapat Konsultasi dengan Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan DPR RI. pada tanggal 22 Pebruari 2007 bertempat di Ruang RapatPengaduan Lantai V/0525 dengan Agenda Penjelasan status dan Tuntutan UangKonpensasi yang dihadiri oleh, Departemen Perhubungan, KementerianBUMN, Direksi Perum PPD serta Para Penggugat, yang pada intinyaketerangan dari masingmasing
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 28-01-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 57/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 16 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : Tan Cheow Boon
Terbanding/Tergugat III : Gopal Naraindas Daryani/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur Utama PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham dan Direktur PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat I : Budiayansyah/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat II : Zul Fahrida Hanim/Pemilik 14 lembar saham dan Komisaris PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 288 Lembar Saham dan Komisaris PT. Golden Paninda Group
140 — 93
  • Mereka menerangkanmemiliki bisnis trading dan kontraktor di Jakarta dan Medan, mereka jugaaktif di politik Indonesia, dan mereka mengklaim bahwa mereka adalahsalah seorang ketua dari sebuah partai gerindra yang mendukung PakPrabowo untuk pemilihan suara 2014.3. Bahwa kemudian Para Tergugat mengajak Penggugat untuk bekerjasama dalam hubungan bisnis dan saat itu Para Tergugat mengaku punyaihubungan/koneksi yang baik dengan Pejabat di pemerintah Indonesia.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-03-2016 — Upload : 20-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — PRAGSONO
174 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dr.Muladi, S.H. selaku Ketua dan Idrus Marham selaku SekretarisJenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan diterima olehMahkamah Agung RI pada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan NomorB110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty
    Dr.Muladi, S.H. selaku Ketua dan Idrus Marham selaku SekretarisJenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima OlehMahkamah Agung RI pada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan NomorB110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty
    Muladi, S.H.selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Suratdari DPP Partai Golkar Nomor B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama Perceraian
Register : 07-08-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 23-07-2013
Putusan PA MEDAN Nomor 1204/Pdt.G/2012/PA.Mdn
Tanggal 7 Januari 2013 — tergugat vs penggugat
26 — 2
  • adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini.Menimbang bahwa bukti P2, adalah akta autentik yang telahmemenuhi syarat formil dan materil tentang akta autentik, bukti manamenerangkan bahwa Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi serta2 orang anaknya adalah satu keluarga, berdasarkan bukti tersebut telahterbukti bahwa Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi adalah satukeluarga yang mempunyai 2 orang anak sampai dengan saat ini.Menimbang bahwa bukti P3 adalah Akta di bawah tangan yangbersifat partai
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 06-01-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 59-K/PM.II-11/AD/IX/2014
Tanggal 6 Januari 2015 — JOKO HARIYANTO Kopka Nrp.638646
36 — 19
  • Adanya statement pokok dari Oditur Militer pada hal.13 no 13 dengan mengatakan Bahwa benar walaupun padasaat Saksi6 meminta bantuan kepada Terdakwa tidakmenjelaskan mengenai asalusul gula yang akan diangkatuntuk dijual kepada Saksi4, seharusnya Terdakwamenanyakan tentang asal usul gula tersebut karenaTerdakwa mengetahui untuk jual beli gula dalam partai besarharus ada dokumen atau suratsurat apalagi Terdakwa jugamengetahui kalau Saksi6 bukan pedagang gula rafinasinamun Terdakwa tetap tidak mempedulikannya