Ditemukan 11447 data
174 — 38
Akta Hibah termasuk Partij Acte ( Partai Akta ) artinya bahwa Aktatersebut dibuat oleh para pihak dihadapan PPAT, oleh karena ituPPAT hanya menuangkan apa yang disampaikan, dijelaskan dandiakui oleh para pihak ke dalam Akta yang dituangkan. Sejauh apayang disampaikan, dijelaskan dan diakui oleh para pihak itu tidakbertentangan dengan hukum maka PPAT boleh membuat aktanya.Kebenaran atas apa yang disampaikan oleh para pihak adalahtanggung jawab para pihak, bukan tanggung jawab PPAT.6.
130 — 285 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.H. selaku Caleg DPRD KotaMakassar Dapil V dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang padaintinya melaporkan adanya tindakan manipulasi suara berupaperubahan atas perolehan suara yang diperoleh pelapor Drs. H.Abd. Rauf Rahman, S.H., M.H. kemudian berubah menjadiperolehan suara untuk Hasanuddin Leo, S.E., Msi.
BAMBANG KUSNADI
Tergugat:
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
101 — 51
Menjadi anggota /atau Pengurus Partai Politik, atau ;d.
H. OTOH SUNARTO
Tergugat:
AGUS SUPARMAN
68 — 12
ditandatangani dibawah tangan, tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang(pejabat umum) tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak,Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Padt.G/2018/PN Smd. secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibaut oleh ataudihadapan pejabat, meliputi: suratSurat, registerregister, suratSurat urusan rumah tangga, lainlain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum secara khusus ada Akta Bawah Tangan yang bersifat partai
64 — 42
Kemudian pihakpihak lainnya yang tidak dilibatkan, yang karena jual belldan atau peralinan hak yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bimadan lain lain yang akan dibuktikan dalam persidangan ini.Bahwa berdasarkan alasan serta dalil dalil yang telah diuraikantersebut diatas dengan bahasa yang sangat sederhana dan mudah dimengerti,maka Gugatan Para Penggugat ERROR IN PERSONA dan dikwalifikasikansebagai gugatan kurang partai/subyek (exeptio plurium litis consortium),karenanya sebagai konsekuensi
SYAFRIL ALIAS BUYUNG BIN MASRIL
Tergugat:
1.FERI SYAHKUBAT ALIAS FERI BIN BACHTIAR
2.LENI RUSMIATI LUKMAN HAKIM
3.MUHAMMAD KRISWANTORO BIN SUPARMO
Turut Tergugat:
1.PUJI PITONO
2.SUPARMO
77 — 32
MukoMuko yang berwenang memeriksadan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapiyang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebutdilakukan dengan cara sebagai berikut;Berawal pada hari minggu sekira pukul 16 .00 Wib TerdakwaKRISWANTORO menghubungi saksi korban FERI SYAHKUBAT Alias FERIBin BACHTIAR melalui handphon dan mengatakan ingin meminjam mobil L300 milik saksi Korban FERI untuk kegiatan partai
1.IKRAM,S.H.
2.DENI MULYAWAN,SH
Terdakwa:
1.SUPARMAN alias PAPA MITUN
2.ASHAR alias PAPA LIRMAN
3.IHRAM alias JOJON
4.EDISON alias NYONG
5.ANDI ARIFIN alias IFIN alias PAPA ERIK
57 — 30
Donggala yaknisebanyak 2 (dua) kali Pertandingan yang pertama saya MengalamiKekalahan Sebesar Rp. 300.000,(tiga Ratus Ribu rupiah) dan padasaat itu ayam saya sendiri yang turun bertanding sedangkan yangkedua pasangan saya Sebesar Rp. 200.000,(dua ratus Ribu Rupiah)saya Sudah serahkan Kepada saudara IRFAN Alias ACO (kemanakansaya) kemudian baru mau masuk 2 (dua) Ronde (dua partai)datanglah anggota Polisi Melakukan penangkapan ditempat kamibermain judi tersebut; Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
SYAMSIR ALAMSYAH Bin ARBAIN S
26 — 11
Secara pasti penjual dan pembeli adaistiiah penjual eceran atau penjual partai besar, grosis, dan seterusnya, makaposisi Andre (DPO) tentu memperoleh narkotika dari orang diatasnya lagi,sulitnya menebak apakah Andre (DPO) ini hanyalah perantara saja, namundiketahui telah menerima uang sebanyak 2 (dua)kali dari Terdakwa maka dapatdisimpulkan Andre (DPO) adalah kapasitas selaku penjual.
68 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Tidak Lengkap/Kekurangan Partai :Bahwa dalam surat gugatan Penggugat angka 7, halaman 14 didalilkanbahwa Para Tergugat telah membeli tanah dari Bapak Aji, akan tetapiPenggugat dalam gugatannya telah tidak memposisikan Pak Aji sebagaipihak dalam perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan Penggugattidak lengkap dan oleh karenanya pantas dan sesuai dengan yurisprudensitetap Mahkamah Agung RI bahwa : .............
199 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun demikian,tidak seperti MPR/DPR, DPD tidak dicalonkan melalui Partai Politik.
Terbanding/Tergugat III : Gopal Naraindas Daryani/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur Utama PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham dan Direktur PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat I : Budiayansyah/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat II : Zul Fahrida Hanim/Pemilik 14 lembar saham dan Komisaris PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 288 Lembar Saham dan Komisaris PT. Golden Paninda Group
122 — 76
Mereka menerangkanmemiliki bisnis trading dan kontraktor di Jakarta dan Medan, mereka jugaaktif di politik Indonesia, dan mereka mengklaim bahwa mereka adalahsalah seorang ketua dari sebuah partai gerindra yang mendukung PakPrabowo untuk pemilihan suara 2014.Bahwa kemudian Para Tergugat mengajak Penggugat untuk bekerja samadalam hubungan bisnis dan saat itu Para Tergugat mengaku punyaihubungan/koneksi yang baik dengan Pejabat di pemerintah Indonesia.Bahwa untuk bisnis yang dijanjikan Para Tergugat
12 — 3
kekuatan sebagaimana akta dibawah tangan selama aktetersebut tidak ditandatangani oleh pihakpihak yang bersangkutan, yangdimaksud dengan pejabat yang berwenang disini adalah Notaris, Panitera,Jurusita, Pegawai Pencatatan Sipil, Hakim, Pegawai Pencatat Nikah;Menimbnag, bahwa sebuah akte autentik haruslah memenuhi 5 unsur,unsur pertama dibuat oleh atau dihadapan pejabat resmi/berwenang, unsurkedua sengaja dibuat akte tersebut untuk surat bukti, unsur ketiga bersifatpartai, unsur keempat atas permintaan partai
65 — 77
berdasarkan ketentuan Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang dimaksud denganHalaman 25 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.SUS/2016/PN BlaDistributor adalah perusahan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian,penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai
- Tentang : Narkotika
61 diatur dengan Peraturan Pemerintah.3 SDwarga negara Republik Indonesia;bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;sehat jasmani dan rohani;berijazah paling rendah strata 1 (satu);berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun dalampenegakan hukum dan paling singkat 2 (dua) tahun dalampemberantasan Narkotika;berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, danmemiliki reputasi yang baik;tidak pernah melakukan perbuatan tercela;tidak menjadi pengurus partai
483 — 328
Huruf c. menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik; atauSESUATU TINDAK PIDANA YANG AKAN DIUKUR (perbuatan)!Huruf d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjarapaling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan denganberencana.SARANA ATAU ALAT PENGUKUR TINDAK PIDANA ( perlakuan)!
sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikandengan hormat.PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Aparatur Sipil Negara (UUASN) menyebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukumpenjaraataukurungan berdasarkan putusanpengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakHal. 103 Putusan Nomor:24/G/2018/PTUN.PTKpidanakejahatan jabatanatautindakpidanakejahatanyanqg adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pembanding/Penggugat II : Krisyana Prasetya.
Terbanding/Tergugat V : P.T. Nusa Raya Cipta.
Terbanding/Tergugat III : P.T. Lido Sarana Prima
Terbanding/Tergugat I : P.T. MNC Land Tbk
Terbanding/Tergugat IV : P.T. Solobhakti Trading
Terbanding/Tergugat II : P.T. Lido Nirwana Parahyangan
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat I : Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo, dikenal dengan nama Hary Tanoe atau Hary Tanoesoedibjo
Terbanding/Turut Tergugat II : P.T. Lido Golf Prima
1173 — 920
No. 605/ Pdt/2019/PT:DKI Nama Partai Politik yangdidirikan oleh TURUT 13.14.membangun Bangsa Indonesia yang sejahtera dan berkualitas, serta melaluipartai politik yang didirikannya sering mempertontonkan kepedulianterhadap masyarakat kecil, dengan memberikan sumbangan ambulan danbantuan kioskios kepada pedagangpedagang kecil.
Apalagi kalau disimakLirik dari Lagu Mars Partai Politik yang didirikan oleh TURUT TERGUGAT sungguh sangat menyentuh hati dan membakar semangat kebangsaan,yang selengkapnya bunyinya sebagai berikut :Lirik Lagu:Marilah Seluruh rakyat IndonesiaArahkan pandanganmu ke depanRaihlah mimpimu bagi nusa bangsaSatukan tekadmu untuk masa depanPantang menyerah itulah pedomanmuEntaskan kemiskinan citacitamuRintangan tak menggentarkan dirimuIndonesia maju sejahtera tujuanmuNyalakan api semangat perjuanganDengungkan
gema nyatakan persatuan Nama Partai Politik yangdidirikan oleh TURUTTEN MIITTIMmarT Dan TURUT TERGUGAT pun pernah mengunjungi dan memberikandukungan terhadap kegiatan olahraga dirgantara PERKUMPULANSOLOWINGS FLIGHT CLUB FEDERASI AERO SPORT INDONESIA ditanah/lahan yang berlokasi di Blok Airstrip, Kelurahan Wates Jaya,Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor tersebut; Pada saat kunjunganTURUT TERGUGAT dan beberapa orang Pengurus dan AnggotaPERKUMPULAN SOLOWINGS FLIGHT CLUB FEDERASI AERO SPORTINDONESIA
94 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 305 K/TUN/2016Untuk mengubah anggaran dasar atau untuk membubarkan yayasandiperlukan keputusan rapat antara pengurus dan badan pengawas yangdihadiri oleh sekurangkurangnya % (tiga per empat) jumlah suara yangsah dan dikeluarkan dalam rapat itu dan keputusan itu disetujui olehpengurus besar Partai Nahdlatul Ulama;Bahwa kemudian pengurus Yayasan Waofiyah Madrasah Nahdlatul Ulamamengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas perbuatan beberapapengurus dan Notaris Mohamad Rifat Tadjoedin
50 — 50
Bahwa setelah sdri Andri Purwaningtyas dan saksi V sdriRohma Suci Triana tidak diterima menjadi PNSD Jatim, Terdakwa dansaksi VII sdr Wadi Sekretaris Partai Demokrta Kota Kediribertanggungjawab atas pengembalian uang saksi V sdri Rohma SuciTriana dan sdri Andri Purwaningtyas namun setelah saksi VII sdrWadi Setiono Terdakwa hubungi ia mengatakan tidak punya uang,kemudian Terdakwa minta tolong saksi Serda Sutoyo menanggulangipengembalian uang sdr Sukardi.11.
275 — 69
Pasangan Calonyang diusulkan oleh Partai Poltik dan Gabungan PartaiPolitik. (b) Pasangan Calon perseorangan yang didikungoleh sejumlah orang i 15. Bahwa oleh karena SYAMSUL BAHRI, S.T. sebagaipaket Pasangan dari Penggugat inperson tidak ikut sertamengajukan gugatan a quo, maka gugatan Penggugatdapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidakmemenuhi syarat' formil gugatan karena tidakMlterpenuhinya prasa persona standi judicio =;16.
122 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena Penggugat telah memasukkanketentuan Ps. 1313 dan Ps. 1338 KUH Perdata sebagai dasar hukumpositanya, maka perjanjian tersebut (yang dibuat oleh dan antaraPenggugat dengan Tergugat Il) mempunyai konsekuensi yuridissebagaimana prinsip partai kontrak dalam Ps. 1340 (1) KUH Perdatayang menyatakan : Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya ;Selain dari ketentuanketentuan di atas, Yurisprudensi tetapMahkamah Agung Republik Indonesia No. 294 K/Sip/1971 tertanggal07 Juli