Ditemukan 11258 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2012/pa.sbs 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.prg.
Pengadilan PN BREBES Perdata
Register : 27-04-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN BREBES Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Bbs
Tanggal 18 Oktober 2016 — - KASTILAH Binti HADIWIYOTO
47 — 11
  • Bbs, Hal. 620. Bahwa selain daripada itu Penggugat juga Mengalami kerugian Imateriil yang21.bila ditaksir sejumlah Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dikarenakanwaktu dan pikiran, tenaga, serta Kerjaan Penggugat yang tersita harus pulangpergi Jakarta Brebes untuk mengurusi permasalahan ini.Bahwa agar gugatan Penggugat tidak siasia dikemudian hari maka mohonsudilah kiranya majelis Hakim yang mengadili perkara meletakkan sitajaminan;1.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 19-06-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 52/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 30 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : Ahmad Rambe
Terbanding/Tergugat I : Direksi PT.BANK BTPN ,Tbk Cq Pimpinan PT.Bank BTPN, Tbk Kantor Cabang Pembantu Umk Subulussalam
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq MENTERI KEUANGAN RI Cq KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA PUSAT Cq KEPALA KANTOR WILAYAH I BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA Cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
116 — 56
  • 51tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangmenyebutkan:Halaman12dari 57 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT BNA*Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan HukumPerdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan tata usaha negara.Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 620
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Umum Pembunuhan
Register : 17-04-2014 — Putus : 06-08-2014 — Upload : 01-12-2014
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 292/PID.B/2014/PN Rap
Tanggal 6 Agustus 2014 — Pidana - LAMHOT SITOHANG ALIAS PAK ALDI
176 — 93
  • Labuhan batu Utara ;Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 620/65/Pem/UP/2014tanggal 14 Pebruari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh EdiHalaman 39 dari 51 Putusan Nomor 292/Pid.B/2014/PN RapSuhartono Nasution, Kepala Desa Ujung Padang Kec. Aek Natas Kab.Labura, yang menerangkan bahwa :Nama lengkap : Porman Br.
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata Tanah
Register : 14-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 1/PDT.G/2016/PN MPW
Tanggal 8 Juni 2016 — BUYUNG RISNAN melawan 1. PT. PENITI SUNGAI PURUN (PSP) 2. KANTOR PERTANAHAN KAB. MEMPAWAH 3. Kepala Desa Anjungan Melancar
163 — 43
  • dalam gugatan tidak ada yangmenunjukkan keterlibatan langsung dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianakdalam terjadinya sengketa lahan tersebut.Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak merupakan Badan Tata UsahaNegara yang apabila hendak mengikutsertakan kami sebagai salah satu pihaktergugat maka gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak bukan melalui Pengadilan Negeri .sebagaimana termuatdalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 620
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-04-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 259/Pdt.G/2016/PN Jkt Pst
Tanggal 30 Maret 2017 — PT MUSTIKA PRATAMA PERTAMBANGAN >< DEPARTEMEN PERDAGANGAN RI, Dkk
213 — 115
  • Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal29 Desember 1999, bila yang digugat adalah Badan atau PejabatTata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangHalaman 7 Putusan Nomor 259/Pat.G/2016/PN.Jkt.
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 05-06-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PT PADANG Nomor 108/PDT/2020/PT PDG
Tanggal 1 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : RADI WATI
Terbanding/Tergugat : PT. BANK DANAMON, Kantor Cabang Simpang Empat
52 — 14
  • Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 611 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 612 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 613 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 614 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 615 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 616 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 617 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 618 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 619 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 620
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-08-2017 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 366/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 17 Juli 2018 — JUARIAH, DKK LAWAN YATI SURYATI, DKK
53 — 5
  • dengan peraturan perundang undangan yangberlaku yang dimana jual bell tersebut dilakukan di Notaris/PejabatPembuat Akta Tanah yaitu Tergugat XIll serta telah dilakukanpenyerahan secara yuridis (yurich:sche levering) oleh Tergugat sampai Tergugat VIIl kepada Tergugat IX yaitu berupa prosespembalikan nama dari semula milik Tergugat sampai Tergugat VIIImenjadi milik Tergugat IX dalam sertifikat yang ada di BadanPertanahan Nasional Kota Bandung sebagaimana yang tersyaratkandalam Pasal 616 KUHPerdata dan 620
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Waris
Putus : 23-09-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN MAUMERE Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.MMR
Tanggal 23 September 2014 — - SITI NURAMH MELAWAN H. ZAENUL HAQ, DKK
96 — 45
  • Putusan No: 5I1/PDT.G/2013/PN.MMR.36menjadi kompetensi absolute Badan peradilan tata Usaha Negara, bukanLembaga Peradilan Umum, maka merujuk pada Yurisprudensi MAR/No.620 K/Pdt/1999, Tanggal, 29 Desember 1999 yang menyatakan bahwa"Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat tata usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Negeri;Berdasarkan fakta yuridis diatas, Turut Tergugat V mohon supaya
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 07-03-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 31/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
Suwondo
Tergugat:
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Satu Semarang
215 — 138
  • (fotocopy sesuai aslinya); Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semarang Nomor : 800/620.a/VII/ 2017 Tentang PembentukanPengurus Komite Sekolah SMA Negeri 1 Semarang Tahun2017/2018. (fotocopy sesuai aslinya);Surat Perintah Tugas Nomor : 800/02402 tanggal 9 Februari2018 beserta Lampiran Surat Perintah Tugas atas nama Dr.Hari Wuljanto, M.Si.
Pengadilan PN SANGATTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-01-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN SANGATTA Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Sgt
Tanggal 12 April 2018 — PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA Melawan PEMRINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Cq. BUPATI KUTAI TIMUR, DKk
257 — 65
  • Usaha Perkebunan(IUP) dari Bupati Kutai Timur (Tergugat 1) sesuai surat Keputusan Nomor :500/057/Eko.2XIV2008 tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) dankemudian Tergugat Ill menindaklanjuti menerbitkan Hak Guna Usaha atas namaHalaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/ Pat.G/2018 / PN SgtTergugat Il, sehingga mengenai sengketa dalam perkara ini harus dilakukanpemeriksaan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 620
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-09-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 09-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 569/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 20 Nopember 2017 — GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA CQ SEKRETARIS WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SELAKU KETUA PANITIA PENGADAAN TANAH (P2T) JALAN TOLL JAKARTA OUTER RING ROAD (JORR)W2 UTARA CS >< PARA AHLI WARIS H.ASMAT CS
77 — 48
  • Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor : 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, bila yangdigugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyekgugatan menyangkut Perbuatan yang menjadi wewenangn pejabattersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Peradilan Negeri8.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 09-03-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Amb
Tanggal 23 April 2018 — Penggugat:
NY.PIETERSINA LEONORA PALIAMA
Tergugat:
SULTRA SUYAN LIE
Turut Tergugat:
1.KOPERASI SERBA USAHA SUMBER BERKAT
2.NOTARIS PPAT NY. ROSTIATI NAHUMARURY, SH
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADIA AMBON
4.ERIEKS PATTIRANE
5.PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI PERSERO
6.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL AMBON
64 — 33
  • Putusan No. 48/Pdt.G/2017/PNAmbMenimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputuskan dalampetitum 3 dan Petitum 4, bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik sahdari Penggugat didasarkan pada alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 620/Hative Keciltahun 1987, dengan Gambar Situasi Nomor 1613/1987 atas nama Ny.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 22-01-2015 — Upload : 30-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 715 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 22 Januari 2015 — PT ULTRASAKTI VS CV MAHESA PUSAKA ASLI
168 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pemberian ijin edar adalahwewenang jabatan Tata Usaha Negara Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa substansi surat gugatan Penggugat adalahgugatan terhadap wewenang jabatan Tata Usaha Negara Tergugat II;Bahwa kewenangan pemeriksaan gugatan terhadap obyek gugatan wewenangjabatan Tata Usaha Negara tidak merupakan kompetensi pengadilan negeri/niaga;Bahwa terhadap hal tersebut juga pernah diputuskan dalam suatu Yurisprudensi,yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 620
Pengadilan PA PADANG Perdata Agama
Register : 07-08-2015 — Putus : 12-01-2016 — Upload : 19-06-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0765/Pdt.G/2015/PA.Pdg
Tanggal 12 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
48 — 12
  • kepadaistri yang telah nusyuz dan oleh karena itu berhak mendapatkan hakhaknyasebagai isteri diceraikan oleh suaminya (Tergugat Rekonvensi);Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah adalah kewajibanseorang Suami Ssepanjang isteri tidak nusyuz (Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun1974 jo Pasal 80 KHI), kewajiban mana tidak pernah gugur meskipun terjadipisah rumah sebagaimana dalil fiqn dalam Kitab Al Muhazzab juzu II hal. 175yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis, berbunyi sebagai berikut :ls aaa wybo 620
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-12-2013 — Upload : 19-08-2014
Putusan PN MAUMERE Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.MMR
Tanggal 2 Desember 2013 — - SECUNDINA EVALINA MELAWAN MARSELUS BAGA, DKK
62 — 17
  • PADA HASIL REKAYASA DARITERGUGAT DAN OLEH KARENANYA SERTIFIKAT TERSEBUT HARUSDINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM;Bahwa bertitik tolak dari petitum yang demikian maka terbukti penggugatmengarahkan pada kinerja Turut Tergugat II sehingga penilaian terhadap KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II yang berwujud Sertifikatadalah merupakan kewenangan dari lembaga Peradilan Tata Usaha, bukan lembagaPeradilan Umum ( Hakim Perdata), oleh karena itu mempedomani pada YurisprudensiMARI No. 620
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 07-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 68/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 22 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat I : Drs.Kenedi bin H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat II : Hj.Beslina Binti H.Baharudin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat III : Sumarni Binti H.Baharudin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat IV : Devie firdaus Bin H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat V : Lucia Kartika Handayani Binti H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat VI : Dian Centry haygenia Binti H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Terbanding/Tergugat I : Erwin Juliansyah
Terbanding/Tergugat II : MAHATRYWAN FHONI Diwakili Oleh : ILHAM PATAHILLAH,SH,MH,DKK
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kota Lubuklinggau
Terbanding/Tergugat IV : ANDRI SUSENO,SH,M.Kn
39 — 22
  • sertipikat tersebut batal atautidak sah atau mencabut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara,maka Pengadilan Negeri tidak berwenang menyatakan sertipikathak atas tanah tidak sah dan atau membatalkan, mencabutsertipikat hak atas tanah, karena hal tersebut merupakankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;BERHUBUNGAN PULA DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAHAGUNG RI mengenai pembatalan sertipikat hak atas tanah yangdiajukan di Pengadilan Negeri tidak dapat diterima, antara lain:Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 620
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 06-06-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 151/B/2016/PT.TUN.JKT.
Tanggal 31 Agustus 2016 — AGUNG SETIADI DKK ( 173 ORANG ).; 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAJALENGKA.; 2.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT.;
81 — 47
  • Sertipikat Hak Milik No.620/Karangsambung, Luas : 930 M2, atasnama DJARSA 5 90+ 2 222 ono non non nn concen nnn nnn nce nenaSertipikat Hak Milik No.621/Karangsambung, Luas : 930 M2, atasNaira SUMARD n nnn nnn nrnnnr nem ne cnn neinSertipikat Hak Milik No.622/Karangsambung, Luas : 930 M2, atasnama ALI SUJIMAH 9 222 noo neo conse ncnn nnSertipikat Hak Milik No.623/Karangsambung, Luas : 940 M2, atasnama SALEH a 35 222 222 noe on no nnn cnn nen nce noncnnHal 168 dari 314 hal. Put.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 09-08-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 118/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penggugat:
Tri Arsanto Nugroho
Tergugat:
Kepala Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten
59 — 24
  • Wanglu, Kecamatan Trucuk, KabupatenKlaten, yang diterbitkan oleh Tim PencalonanPengangkatan Perangkat Desa Wanglu, KecamatanTrucuk, pada Senin tanggal 30 April 2018; (Copy sesualAS i) 222222 n nnn nn nnn cnc ence nn nnn cen cece n en ec necesSurat Kepala Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk,Kabupaten Klaten Nomor 141.3/7/20.02 tanggal 1 Mei2018, Perihal : Konsultasi dan Usulan Calon PerangkatDesa yang ditujukan kepada Camat Trucuk; (Copysesual Asli)Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor :141.3/620
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 18-03-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Mtr
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
78 — 50
  • KetuaMajelis Hakim dan Anggota yang memeriksa, dan mengadili perkara a quoberkenan untuk menjatuhnkan PUTUSAN SELA terlebih dahulu sebelummemeriksa pokok perkara;(Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999, yang kaidah hukumnya berbunyi, "Bila yang digugatadalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan Objek Gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TataUsaha Negara bukan
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-07-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN TENGGARONG Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Trg
Tanggal 8 Januari 2019 — Penggugat:
PT. MULTI HARAPAN UTAMA MHU
Tergugat:
AHMAD
232 — 83
  • Desa Jembayan Tengah 252/SKT/JBYT/IX/2011. tanggal, 16 September 2011 dan Surat Pernyataan untuk melepaskan Hak atas Tanah Nomor : 593.83/620/PLH/VII/Th. 2011 tanggal 20 September 2011. dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : PT. MHU, Sumarto, Rimba;
    - Sebelah Timur : Amat, PT. MHU;
    - Sebelah Selatan : Ali, Madi, Rochi, Namin;
    - Sebelah Barat : PT.