ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;

ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;7: 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalamWilayah Kabupaten Banggal;8. 1 (Satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor PelabuhanBunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA07 perihal RekomendasiPenetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa KalakaKecamatan Bunta Kabupaten Banggai;9. 1 (Satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepada Menter!Perhubungan Cq.

DirjenPerhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA2011; 48) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian PelabuhanSementara Dalam Wilayah Kabupaten Banggal; 49) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT.ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;Halaman 99 dari 144 halamanPerkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2015/PT PAL50) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620

DirjenPerhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA2011;48) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian PelabuhanSementara Dalam Wilayah Kabupaten Banggal;Halaman 137 dari 144 halamanPerkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2015/PT PAL49) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT.ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;50) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620

ditentukanPenggugat terlalu tinggi, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk menetapkannafkah iddah bagi Penggugat yang harus dipenuhi Tergugat sebesar Rp2.000.000, dikalikan 3 = Rp 6.000.000, (enam juta rupiah) ;Menimbang, bahwa mengenai permintaan nafkah madliyah atau nafkahlampau yang dilalaikan Tergugat, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuandalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 yang diambil alin sebagaipertimbangan hukum dalam perkara ini oleh Majelis Hakim yang berbuny/i:wyle yloj 620

Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkahkepada istrinya sesuai kKemampuannya dan kewajiban tersebut tetapberlaku kecuali istrinya nusyuZz ;Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor : 1289/Pdt.G/2015/PA.Jbg.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa nafkah lampau yang belum terbayarkan oleh suamikepada isteri adalah menjadi hutang suami, hal ini sesuai pula denganapa yang tercantum dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178, yangberbunyi :wylo Yloj 620

diPengadilan Negeri Waikabubak tanggal 17 April tahun 2015 dan Kontramemori banding tersebut diserahkan oleh Jurusita Pengadilan NegeriWaikabubak kepada Terdakwa tanggal 20 April 2015 ;o= Demikian pula Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Bandingtertanggal 10 April 2015 dan diterima di Pengadilan Negeri Waikabubak padatanggal 16 April 2015, dan memori banding tersebut diberitahukan /diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2015;an= Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : W26U9/620

Ini artinya Nasihun bin Simansebagai pemilik tanah tidak mengakui penguasaan tanah seluas 4.000m2 oleh Penggugat, dan hal ini membuktikan bahwa belum ada /everingatas bagian tanah tersebut oleh Nasihun bin Siman kepada Penggugat(Pasal 616 jo Pasal 620 KUHPerdata).Fakta belum adanya /evering atas penguasaan tanah seluas 4.000 m2tersebut juga dapat dibuktikan dengan belum dilakukannya pemecahanHal 26 Put.

No. 696/ Pdt/2017/PT.DKI6.Siman kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagaimanaketentuan Pasal 616 jo 620 KUHPerdata.

Sehubungan dengan hal ini Putusan Mahkamah AgungNomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, menyatakan:bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobjek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri.Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini Tergugat memohonkepada yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menyatakan bahwa PengadilanNegeri

Hal ini sebagaimanaPutusan Mahkamah Agung tanggal 29121999 No. 620 K/Sip/1999, KaidahHukum: Bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPeradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri. Dengandemikian kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo adalahPengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

4aab5e53cc0318d27 657 692fdaaa74 68 45d79b64e8 594cb83c7779935658bde6219ee010273710cadde7 22d95607d4767e07e2d30eaf7712838c058525c6e573c78 42dd7 3cf 3d271 fdb4dc9 754979158 fbda997079988 406940b9 420d857753d2a58135304f9b8cl1d4cal181dcll6acde5a262976e74aec0 89d00aldf0a3f2c8bd2df6bfe662e01led1249280000000049454e44ac426082rtlchfcslafOafs24 ltrchfcsO fs24insrsid5265405par shprslt*dodobxpagedobypagedodhgt8192dptxbxdptxlrtbdptxbxtextltrpar pardplain ltrparqe113900r1i3863sb14sa216nowidctlparpvpgphpgposx2849posy3 620

3e1a5f30330 9dd0da2638 feece167cb3 6d272cec88212cd4080c08 847d03 8a45fcac6979Ff 6F22Ffcb6e803b318697a727aea6lec4b32ffelcfa2a43699490a8181818 ladl7dfbdl 4ed47aeed 4395cha9ecfb8d14d38 df 4da0d607733373383b3b73d65b6161 6e81d9b367c2d7db0d2a53 6bace7 4b5d389786e3870falbla515c9b366a3 a5bel 4ef 7F811563dfa1c4c68cc03a752103d31097113e3 71 6 43 92c9c351ddbfJ7eccT7e75f7c8e279F7c12868662016b3 2c fb5940631a4437b1 F6f 675e3837de47615915563eb8 1630b642d0b800183338 8e80d4 3af fe 7ae87 7b7alb5b90199999750c7147bel 620

Ruswanto, SH, MH. beserta lampirannya Nomor 499/SPPD/PKPRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 620 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST. Nomor :496/SPT/PKPRNTT/XI/2013 tanggal O09 November 2013 yang di tandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah PerjalananDinas a.n. Dapot Eskana Silalahi, ST. beserta lampirannya Nomor Hal. 95 dari 153 hal. Put.

Abdulatif Nomor : 620/SPT/PKPRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi,M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif besertalampirannya Nomor : 620/SPPD/PKPRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani olehIr Edo Iskandar, MT. 7551 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nataniel Lapenangga Nomor :618/SPT/PKPRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tanda tangani olehDrs.

Abdulatif Nomor : 620/SPT/PKPRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi,M.Si 1 (Satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif besertalampirannya Nomor : 620/SPPD/PKPRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani olehIr Edo Iskandar, MT 10261 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nataniel Lapenangga Nomor :618/SPT/PKPRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tanda tangani olehDrs.

Terdapat putusan MA yang telah mengadili dan memutus sengketaTUN antara lain:e Putusan MA Nomor 14 K/TUN/1993, MA berpendapat sengketa yang terjadiantarapenggugat dan tergugat merupakan sengketa TUN karena objek gugatannyamerupakan putusan pejabat Tata Usaha Negara;e Yurisprudensi Perdata 620 K/Pdt/1993 bila yang digugat adalah badan atauPejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah

Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri AgrariaNomor 9 Tahun 1965 dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40tahun 1996 dimana tanah yang merupakan tanah Negara diberikan kepadaTergugat (Pemerintah Republik Indonesia cq Kementrian Dalam Negeri cqIPDN) dengan Hak Pakai sebagaimana bukti surat T I1;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.IV 5 dimana awalnyaadanya surat permohonan dari Gubernur Jawa Barat Cq Sekretaris DaerahNomor 620

drtlchfcsl aflafs24 ltrchfcs0flfs24insrsid65853c4877e8 0c29909db2751a0 623628 7304591753 be 626f84lacaf10f10c7940d1d67 4d 23 58 4bf7e96a7017b453a5b4 9a20e2cd3c31e4f23 a8eb5f9db 5d009c252 6a40da3 5c50e 497 4aa7cal7 3d5c9c7083 54bef 9fEb98176595ec5 6428c 6b 66 64da 8b7 el db6e5d98 Ff 93 31b9fceadc 41f3e83 68605b159a2de 8bf37b71b 6ff7e2bc6d3d5 foc 24af5418045a6c0 6d3edb6dc7c8 75bf7de1342699f2f28de6772 fbcda0f68c7bd02 8ece4b913e767b159003 fc54a860e3 4dc3441d2c64a62fe09e1 413 403 3d8ba 976de164ca32d75366cd 620

yangditerbitkan oleh Tergugat XVIII tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan..... dstnya ... tidak memiliki pembuktian menurut hukumtitik, Fundamentum petendi yang demikian mengarah pada aspek tata usahanegara yang dipermasalahkan /dipersoalkan oleh Pengggat sehinggapengujian keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segikewenangan dan/atau prosedural adalah wewenang Peradilan Tata UsahaNegara, hal ini sesuai dengan penegasan dalam Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor :: 620

Putusan No. 708/Pat.G/2020/PA.Nphsah pada tanggal 28 April 2018 dan telah dicatat sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa bukti P.1 a quo telah dimeterai dan dinazegelenserta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan denganaslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebutmempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) danmengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur dalam Pasal 620 KitabUndangundang Hukum Perdata

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 620 K/Pdt/1999 Tanggal 29 Desember 1999yang menegaskanBila yang digugat adalah Badan atau pejabatTata Usaha Negara, dan obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang pejabat tersebut, sehingga denganHalaman 16 dari 43 Halaman Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT KPGdemikian kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri, melainkankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.B.

KAJOorangtua TERGUGAT dan TERGUGAT II) dibuktikan dengansejumlah undangan mediasi sebagai berikut:Surat Panggilan No. 04/073.55/Tib/86 tanggal 2 Januari 1987;Surat Panggilan No. 1635/073.55 tanggal17 Oktober 1990;Surat Panggilan No. 1733/0733.55 tanggal31 Oktober 1990;Surat Panggilan No. 1882/073.55 tanggal21 November 1990;Surat Panggilan No. 620/073.55 tanggal 17 Mei 1991;Surat Undangan No. 793/1.711 tanggal9 Juli 1998;Surat Undangan No. 833/1.711 tanggal 20 Juli 1998;Surat Undangan No. 860/1.711

Brt.910.Surat panggilan No. 1635/073.55 tanggal17 Oktober 1990, bertanda P10A;11.Surat jawaban tanggal 23 Oktober 1990 atas surat Walikota Jakarta 8arattanggal17 Oktober 1990, bertanda P108;12.Surat panggilan No. 1733/073.55 tanggal31 Oktober 1990, bertanda P10C;13.Surat panggilan No. 1882/073.55 tanggal 21 November 1990, bertanda P100;14.Surat panggilan No. 620/073.55 tanggal17 Mei 1990, bertanda P10E;15.Surat undangan kepada Leo Burhan tertanggal9 Juli 1998, bertanda P10F;16.Surat undangan No.

Turut Tergugat;Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadili perkarapada peradilan umum pada permohonan Penggugat menyatakan segaladokumen kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketadalam perkara ini adalah mengandung cacat hukum adalah salah alamatdi mana hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari PeradilanUmum melainkan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata UsahaNegara (PTUN) sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 620

Turut Tergugat;Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadili perkarapada peradilan umum pada permohonan Penggugat menyatakan segaladokumen kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketadalam perkara ini adalah mengandung cacat hukum adalah salah alamat dimana hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari Peradilan Umummelainkan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 620

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Putusan No. 620 K/Pdt/1999;Tanggal 29 Desember 1999, Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata UsahaNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangpejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahperadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilan 13.

PN.Jkt.Pst ;: Foto copy sesuai dengan aslinya UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara (UUPTUN) ; 2720222 22222: Foto copy sesuai dengan aslinya Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor Putusan No. 620

ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai; 50) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalam Wilayah Kabupaten Banggai; 51) 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor Pelabuhan Bunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA-07 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai; 52) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepada Menteri Perhubungan

ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalam WilayahKabupaten Banggai;1 (satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor Pelabuhan BuntaNomor: PC.032/2/09/KPL.BTA07 perihal Rekomendasi PenetapanLokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa Kalaka Kecamatan BuntaKabupaten Banggai;91o1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepada MenteriPerhubungan Cq.

BuntaKabupaten Banggai; 47)Foto copy Rekomendasi KementerianPerhubungan Dirjen Perhubungan LautNomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA201 1;48)1 (satu) bundel foto copy Surat Izin BupatiBanggai Nomor: 551.43/1049/DISHUBtentang Pengoperasian PelabuhanSementara Dalam Wilayah KabupatenBanggai; 49)1 (satu) bundel foto copy Surat Izin BupatiBanggai Nomor: 552.3/1047/DISHUBtentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT.ANEKA NUSANTARA INTERNASIONALdi Kabupaten Banggai;50)1 (satu) bundel foto copy Surat Izin BupatiBanggai Nomor: 620

ANEKA NUSANTARAINTERNASIONAL di Kabupaten Banggai:;50)1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalam WilayahKabupaten Banggai;51)1 (satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor Pelabuhan BuntaNomor: PC.032/2/09/KPL.BTA07 perihal Rekomendasi PenetapanLokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa Kalaka Kecamatan BuntaKabupaten Banggai;Halaman 161 dari 144 halamanPerkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2015/PT PAL16252)1 (satu) lembar foto

TTS Nomor : BU.620/297/XII/2014 tanggal 04 desember 2014tentang Penunjukan Panitia pemeriksa ( PHO/FHO ) pengadanBarang/jasa pemerintah pada bagian umum setda kab.TTS Ta. 2014atas nama :1. DANIEL J.P.,BOYMAU,SE ( PKAD KAB.TTS );RUDOLFUS KOSAT,A.Md ( BAG. EKBANG SETDA KAB.TTS );RICARD F. LITELNONI,ST ( BAG. EKBANG SETDA KAB.TTS);TJIKAA. TANOF,ST ( DINAS PKAD KAB. TTS );YOHANIS M. PUNUF, A.Md ( BAG.

TTS Nomor : BU.620/297/XII/2014 tanggal 04 desember 2014Halaman 55 dari 138 halaman, Putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/2020/PT KPGtentang Penunjukan Panitia pemeriksa ( PHO/FHO ) pengadanBarang/jasa pemerintah pada bagian umum setda kab.TTS Ta. 2014atas nama:1. DANIEL J.P.BOYMAU,SE ( PKAD KAB.TTS );2. RUDOLFUS KOSAT,A.Md ( BAG. EKBANG SETDA KAB.TTS );3. RICARD F. LITELNONI,ST (BAG. EKBANG SETDA KAB.TTS);4. TJIKAA. TANOF,ST ( DINAS PKAD KAB. TTS );5. YOHANIS M. PUNUF, A.Md (BAG.

TTS Nomor : BU.620/297/XII/2014 tanggal 04 desember 2014tentang Penunjukan Panitia pemeriksa ( PHO/FHO ) pengadanBarang/jasa pemerintah pada bagian umum setda kab.TTS Ta. 2014atas nama:1. DANIEL J.P.,BBOYMAU,SE ( PKAD KAB.TTS );RUDOLFUS KOSAT,A.Md ( BAG. EKBANG SETDA KAB.TTS );RICARD F. LITELNONI,ST ( BAG. EKBANG SETDA KAB.TTS);TJIKAA. TANOF,ST ( DINAS PKAD KAB. TTS );YOHANIS M. PUNUF, A.Md ( BAG.

RIDOAN AHMADLUBIS sebesar Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah).Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomorrekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atas namaPSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor :230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas PemudaOlahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 01Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan

RIDOAN AHMADLUBIS sebesar Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah).Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut SyariahNomor rekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atasnama PSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang PadangsidimpuanNomor : 230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas namaDinas Pemuda Olahraga Kebudayaan' Pariwisata KotaPadangsidimpuan periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang PadangsidimpuanNomor

Putusan Nomor 45 P/HUM/2011Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Jenderal Pembangunan DaerahDepartemen Dalam Negeri;1 Bahwa pada tanggal 15 Januari 1996 Gubernur Jawa Baratmengeluarkan surat Nomor 620/183/Pem.Um yang ditujukankepada Walikotamadya KDH TK II Bandung perihal PenataanKawasan Jalan Kiaracondong Bandung (Vide Bukti P.18);Adapun yang menjadi inti dalam surat tersebut adalah sebagaiberikut:e Segera mengambil langkahlangkah untuk penyelesaian permasalahan yangmenyangkut penataan kawasan dimaksud