Ditemukan 13218 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-09-2010 — Upload : 21-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300 K/PDT/2010
Tanggal 29 September 2010 — PRITA MULYASARi VS PT. SARANA MEDITAMA INTERNATIONAL, DKK
1596 — 1294 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dinyatakan bebas dari segala dakwaan ;Bahwa dengan demikian, secara pidana tidak terbukti adanya pencemarannama baik, dan dalam perkara ini dalil gugatan Penggugat/Termohon Kasasimengisi masukan dan saran, serta menggunakan alamat email PemohonKasasi dengan surat elektronik terbuka pada customercare@banksinarmas.com (bukti P6 dan P7), dan pemberitahuan PemohonKasasi kepada kawankawannya adalah masih dalam batas kewajaran danbukan merupakan perbuatan melawan hukum, hal mana sejalan denganPasal 28 F UUD
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 20-04-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 24-06-2016
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 37/PDT.SUS_BPSK/2016/PN RAP
Tanggal 24 Mei 2016 — Perdata - PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KOTA PINANG LAWAN - SAFINAH HARAHAP
92 — 55
  • Sehingga tidak sah, sehinggapelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketuapengadilan negeri.6 Bertentangan dengan UU No 12 tahun 2011 tentangpembentukan peraturan yang menyebutkan jenis,hirarkiperaturan perundangundangan adalaha UUD tahun 1945b Ketetapan MPRc Undangundang/perpud Peraturan pemerintahe Peraturan presidenf Peraturan daerah provinsig Peraturan daerahSedangkan peraturan menteri keuangan RI (in casu) Nomor 93/PMK.06/2010 yo PMK No. 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundangundangan
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-08-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 199-K/PM II-08/AD/VIII/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — Kopda Teguh Pribadi
157 — 94
  • dilihatdan dialami oleh orang lain sehingga keterangan para Saksi tidak dapatdijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa maka Majelis Hakim akanmenanggapinya sebagai berikut : Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUViIV2010 tanggal 8 Agustus 2011 dalam amar putusannyaMahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 danangka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (83) dan ayat (4) serta pasal 184ayat (1) huruf a UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana adalah bertentangan dengan UUD
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-12-2011 — Putus : 15-03-2012 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 100 /Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg.
Tanggal 15 Maret 2012 — AYI SOLEHUDIN Bin LILI
79 — 18
  • dipandang dari segi kepentinganhukum yang lebih tinggi ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagimasyarakat/negara dibandingkan dengan keuntungan dari perbuatan pelaku yang tidakmemenuhi rumusan deliktersebut ; Menimbang, bahwa dilihat juga didalam Putusan Mahkamah KonstitusiNomor: 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan penjelasan ketentuan Pasal2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengaturperbuatan melawan hukum materiil bertentangan dengan UUD
    Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli2006 khususnya terhadap eksistensi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsurmelawan hukum menjadi tidak jelas rumusannya.
Pengadilan PN PARE PARE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-08-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PN PARE PARE Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pre
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat: 1.H. Baharuddin. S 2.Yunida lawan Tergugat: 1.KSP Sahabat Mitra Sejati 2.dr. Suryana Nawing 3.Notaris PPAT Lanny, SH 4.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Parepare 5.Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Parepare
298 — 769
  • Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, danPerwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankanusahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajibdidaftarkan dalam daftar perusahaan.Bahwa dapat disimpulkan dalam penjelasan Pada Point 10 ( sepuluh ),Tergugat dalam menjalankan Usaha di bidang Perkoperasian tidak sesuaidengan UndangUndang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasianpada Bab II Pasal 2 menyebutkan tentang Landasan dan Asas Koperasi,yakni:Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD
    Dengan tujuan sesuai dengan Pasal 3yakni:Koperasi bertujuaan memajukan kesejahteraan anggota padakhususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membanguntatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakatyang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancsila dan UUD 1945.
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Khusus
Register : 04-07-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 24-08-2018
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Lbj
Tanggal 23 Juli 2018 — Pemohon:
Ir. THEODORUS SUARDI, M.Si
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI BARAT
168 — 132
  • Tapi untuk meningkatkan menguatkan hasil investigasi, tetapharus ada audit BPKP atau BPK manakala itu ditingkatkan menjadi tindakpidana korupsi ; Bahwa dalam perkara Tipikor, terkait Pasal 55, turut serta, yangmanakala perkara pokoknya belum incracht untuk menetapkan seseorangmenjadi tersangka, harus menunggu pelaku utamanya terlebih dahulu,agar tidak melanggar Pasal 28 Huruf UUD Negara Republik IndonesiaTahun 1945 terkait hak asasi manusia, juga Pasal 9 UndangUndangNomor 39 Tahun 1999, agar orang
    Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Lbjbilamana telah terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yangdimaksud dalam ketentuan pasal 184 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, maka sepanjang Bukti Permulaansebagaimana dalam ketentuan dalam pasal 1 angka 14 undangundang nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak dimaknai sebagai Minimal 2(dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 Undangundang Nomor8 tahun 1981 (KUHAP), hal tersebut telah bertentangan dengan UUD
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2013 — Upload : 09-05-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 26/Pid.Sus/2013/PN.Mks
Tanggal 4 September 2013 — - MARDIATI, Bsc. VS. - JPU
223 — 44
  • Karena bukan wewenangnya, atau tidakdiberi kewenangan dari negara terlebin misalnya Penuntut Umum a quo.Sebagai contoh: saya sendiri tidak berani mengatakan sesuatu perbuatanmisalnya bertentangan dengan APBN kalau perbuatan tersebut tidak diaturdalam UU APBN.110Atau, ada sesuatu perbuatan yang terjadi, lantas saya mengatakanbertentangan dengan UUD 1945, tetapi perbuatan tersebut tidak diatur dalamUUD 1945, maka tentu saja saya salah dalam menentukan status sesuatuperbuatan.Akan tetapi sebaliknya,
    jelasnya, adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.Bahwa, menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, pengertiansifat perouatan melawan hukum yaitu secara melawan hukum adalah meliputipelanggaran terhadap ketentuan tertulis dengan norma norma yang tidaktertulis.Namun demikian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 JuliTahun 2006 No.003/ PUU IV/ 2006, penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31Tahun 1999 atas norma norma tidak tertulis tersebut dinyatakan bertentangandengan UUD
Pengadilan PN CILACAP Perdata
Register : 29-01-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN CILACAP Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Clp
Tanggal 9 Januari 2019 — Penggugat:
IR. LUKITO CAHAYA atau TAK WA atau LIONG TAK WA atau LIONG, LUKITO CAHAYA
Tergugat:
1.LIONG NGOEK SIEN
2.LIONG TAK DJIOE atau CHANDRA LUKITO
3.LIONG NGOEK LING atau LIONG LILY ENDAH SINTAWATI
4.LIONG TAK SEN atau RAY SENNARDO
5.LIONG TAK JIONG atau LIONG BAMBANG IWAN
6.LIONG NGOEK JING
7.LIONG NJOEK BWEE
8.LIONG TAK WENG
9.LIONG LOEK GING
10.LIONG TAK KONG
11.LIONG FONG CHIE SHELLY atau FANG FANG Anak Alm. LIONG TAK YU
12.DEDY SISWANTO Anak Alm. LIONG TAK KWEE
13.MARIA atau CHEN CHEN Anak Alm. LIONG TAK KWEE
14.DESY CHRISTIANA atau JIEN JIEN Anak Alm. LIONG TAK KWEE
15.YUDI SISWANTO atau ING ING Anak Alm. LIONG TAK KWEE
16.ENDANG SOEDARWATI, SH.
275 — 52
  • Untuk kepentingan penerbitan akta kelahiran.60.Bahwa berdasarkan konsiderans UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), antara lain dikatakanbahwa Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar1945 (UUD 45), pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungandan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atasHalaman 46 dari 90 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Clpsetiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami olehPenduduk
    Bahwa sesuai pasal 2 peralihan daru UUD 1945 maka penduduk Indonesiadibagi kedalam tiga golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing,dan Bumi Putra.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 46/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 19 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Monica Br Gultom selaku Direktur Utama PT SIANJUR RESORT Diwakili Oleh : MARUHUM SIRAIT,SH.MH
Terbanding/Tergugat I : PT PERKEBUNAN NUSANTARA II PERSERO
Terbanding/Tergugat II : KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
253 — 164
  • Bahwa dalam penerapan undangundang Judex factie mengutipPasal 33 ayat (1) Undangudang Dasar 1945 yang tercantum dalampertimbangan hukum halaman 367 pada alinea 5 dan alinea 6:Alinea 5Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 33 ayat (1) Undangundang Dasar 1945, Bumi dan Air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.Alinea 6Menimbang, bahwa Pasal 33 UUD 1945 sebagai ketentuan dasar,Hak kegiatan perekonomian yang dikehendaki dalam
    Berdasarkanpemikiran tersebut, maka upaya memahami Pasal 33 UUD 1945 tidakterlepas dari dasar pemikiran tentang kesejahteraan dan keadilansosial bagi seluruh rakyat.
    Atas dasar itu tusJuan menguasai olehnegara atas sumber daya alam khususnya tanah talah keadilan sosialdan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat (dikutip dari Abrar Saleng,Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 21)Bahwa atas pertimbangan hukum judex factie tersebut, Pembandingdahulu Penggugat / Tergugat Rekonvensi menanggapi denganpenjelasan sebagai berikut :> Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum Judex Factie yangmengutip Pasal 33 UUD 1945 untuk menghubungkan denganperkara aquo, sesunggunya
    amanat Pasal 33 UUD 1945 telahsesuai dengan apa yang dilakukan oleh Joyo Sudarto sebagaipemilik semula atas tanah seluas 454 ha (empat ratus lima puluhHalaman 186 dari 245 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt/2021/PT MDNempat hektar) yang kemudian tanah tersebut bukan hanyadialinkan kepada Tonggam Gultom kemudian beralih kepadaPembanding dahulu Pengugat, melainkan juga sebahagian tanahtersebut sudah dialinkan oleh Joyo Sudarto kepada masyakaratantara lain Bapak Djupri DJoyo Sekarto, Bapak Gunanto, BapakHasruli
    dan pensiunan AURI dan sebahagian lainnya dihibahkanuntuk kepentingan sosial seperti untuk persawahan,perkampungan, jalan, tempat ibadah seperti masjid dan gereja,fasilititas umum dan lain sebagainya hal ini dilakukan demikepentingan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.> Bahwa ketentuan Pasal 33 UUD 1945 sudah sangat jelasmengamanatkan agar Pemerintah memberikan kesejahteraan dankemakmuran bagi rakyat dengan memberdayakan sistem ekonomidengan memberikan tanah yang dikuasai negera untukkepentingan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 04-01-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 4 Januari 2017 — SAID, VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk., KANTOR CABANG PERDAGANGAN
91 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UUD Tahun 1945;Ketetapan MPR;UndangUndang/Perpu;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;~ Oo 2090 5Peraturan Daerah Provinsi;g.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 29-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 340/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 13 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat VI : SENTOT SOESILOWADI
Terbanding/Tergugat VIII : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK Cq. BUPATI NGANJUK
Terbanding/Tergugat IX : KEPALA KELURAHAN MANGUNDIKARAN, KECAMATAN NGANJUK, KABUPATEN NGANJUK
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NGANJUK
Turut Terbanding/Penggugat I : NUNUK TRI WULAN
Turut Terbanding/Penggugat II : DENDY CRYSTANTO
Turut Terbanding/Penggugat III : RENDY ANDRIANTO
Turut Terbanding/Penggugat IV : Drs. GATUT SUBONO
Turut Terbanding/Penggugat V : CUCUK SUDARSONO
Turut Terbanding/Penggugat VII : INDRAWATI
Turut Terbanding/Penggugat VIII : WIWIK ARI MURTI
72 — 46
  • Suprapto B.A. tidak lagi menjabat sebagaiBupati Kabupaten Nganjuk, Dus manalah mungkin pembelian tersebutdikatakan sebagai pembelian seorang Bupati Nganjuk saat itu;Bahwa salah satu tujuan Negara RI adalah melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana yang dimaksuddalam Pembukaan UUD 1945.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 15-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
SAANAH, dkk
Tergugat:
PD DELICO
83 — 14
  • sebagaipekerja tetap, mengingat UndangUndang No. 11 Tahun 2020 Tentang CiptaKerja yang diundangkan tanggal 2 November 2020 dan aturan pelaksananyaberupa Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian KerjaWaktu Tertentu, Alin Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan PemutusanHalaman 51 dari 60 Putusan Nomor 110 /Pdt.SusPHI/2021/PN Jkt.PstHubungan Kerja diundangkan tanggal 2 Februari 2021, berdasarkan asasNon Retroaktif yang berlaku secara universal yang dijamin oleh ketentuanPasal 28 huruf i UUD
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 28-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 182/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
PARLIN MALAU
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
83 — 67
  • Selanjutnya, berdasarkanHalaman 56 Putusan Nomor : 182/G/2019/PTUNMDN.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUUXVI/2018 tanggal 25 April2019, frasa dan/atau pidana umum dalam Pasal 87 ayat (4) huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil juga mengatur
Pengadilan PN KISARAN Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 31-10-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN KISARAN Nomor 95/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Kis
Tanggal 1 Desember 2016 — P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Cabang Kisaran, Lawan: BAMBANG SUMANTRI
198 — 51
  • Bertentangan dengan UU No. 12 tahun 2011 tentangpembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hirarkiperaturan perundangundangan adalah:1) UUD tahun 1945;) Ketetapan MPR;) Undangundang/perpu;4) Peraturan pemerintah;) Peraturan presiden;) Peraturan daerah provinsi;7) Peraturan daerah;Sedangkan peraturan menteri Keuangan RI (in casu) Nomor:93/PMK.06/2010 yo PMK No. 106/PMK.06/2013 tidak termasukjenis peraturan perundangundangan, apalagi Pasal 26 Undangundang hak tanggungan no 4 tahun 1996 tidak memerintahkanbahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-03-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 8 Maret 2016 — PT. PURNA KARYA SEJAHTERA (PKS),, DKK VS OKTOBERTO DANIEL SIHOMBING
335 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Rl Nomor 27/PUUIX/2011,Pemohon Kasasi berpendapat bahwa:1.Mahkamah Konstitusi RI menyatakan Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65,kecuali ayat (7) dan Pasal 66 kecuali ayat (2) huruf b UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak bertentangandengan UUD 1945.
Pengadilan PN SINGARAJA Pidana Umum
Register : 06-07-2021 — Putus : 24-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN SINGARAJA Nomor 108/Pid.B/2021/PN Sgr
Tanggal 24 September 2021 — Penuntut Umum:
I Wayan Genip
Terdakwa:
Gede Putu Arka Wijaya
229 — 212
  • 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016)menerangkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronikdan/atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sahsesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor20/PUUXIV/2016 dijelaskan sebagai berikut:Frasa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Pasal 5 ayat(1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE bertentangan dengan UUD
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 21-05-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 11-08-2018
Putusan PN BATAM Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Btm
Tanggal 8 Juni 2018 — Pemohon:
H. BAMBANG SUPRIADI, SE.MH
Termohon:
KEPOLISIAN DAERAK KEPULAUAN RIAU CQ DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
94 — 71
  • Selain itu juga untuk mewujudkanperadilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.Selain itu, hal tersebut juga melanggar ketentuan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) :Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapanhukum;Lebih lanjut diatur dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 Ayat (2) :Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan danperlakuan hukum yang adil serta
Pengadilan PN BANGKINANG Pidana Umum
Register : 17-07-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
DEDY IWAN BUDIONO, SH
Terdakwa:
DABSON ALS SONI BIN ALIMIN
126 — 75
  • tanpa dimintai Ahli Forensikmenurut ahli berdasarkan pasal 184 KUHAP alat bukti itu, saksi, surat,ahli, petunjuk, tersangka, kemudian berdasarkan UU No. 11 Tahun 2011tentang Informasi Transaksi Elektronik, menyatakan alat bukti elektronikdapat dijadikan alat bukti setelah keterangan Ahli Forensik;Bahwa yang bertanggungjawab terhadap kejadian di lapangan saat unjukrasa (demonstrasi) adalah Koordinator Lapangan (Korlap);Bahwa berserikat berkumul diatur dalam peraturan perundangundangansesuai pasal 28 UUD
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 31-10-2019 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 220/Pdt.G/2019/PN Mtr
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat:
IDA MADE SINGARSA
Tergugat:
1.PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
2.KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
3.PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
212 — 135
  • itu, dengan adanya perluasan kompetensipengadilan tata usaha Negara tersebut melalui norma yangtertuang di dalam UU No. 51 Tahun 2009 di atas, maka sumberwewenang yang diberikan kepada pengadilan tata usahaNegara dapat dipandang sebagai delegatif legislation atasHalaman 20 dari 42 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PN Mtrkekuasaan kehakiman yang bermuara pada Mahkamah AgungRepublik Indonesia, yang di dalamnya terdapat orisinallegislation dalam memeperoleh wewenang lain yang bersandarpada konstitusi dan UUD
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 15-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 88/Pdt/2019/PT DPS.
Tanggal 15 Agustus 2019 — I NENGAH NATA WISNAYA
166 — 116
  • Pasal 28 G Ayat (1) dan Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945Sebagaimana diatur dalam Konstitusi, perihal jaminan perlindungansecara konstitusional bagi setiap warga negara atas haknya untukmemiliki harta kekayaan (Property), yang berbunyi : Pasal 28 G Ayat (1)Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawahkekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungandari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatuyang merupakan hak