Ditemukan 61585 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Informasi publik
Akuntan publik
Kebijakan publik
Keterbukaan publik
Keterbukaan informasi publik
Register : 19-03-2024 — Putus : 16-07-2024 — Upload : 22-08-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 1558/Pdt.G/2024/PA.Sby Tanggal 16 Juli 2024 —
23 — 16
23 — 16
Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 4 dan 5 diatas;7. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
Register : 06-11-2023 — Putus : 04-12-2023 — Upload : 04-12-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sby Tanggal 4 Desember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
62 — 0
62 — 0
kepada Termohon, nafkah seorang anak bernama Naufal Javier Hidayat, lahir, 01-03-2006 (umur 17 tahun) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untukmemberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 09-11-2023 — Putus : 04-12-2023 — Upload : 04-12-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 5272/Pdt.G/2023/PA.Sby Tanggal 4 Desember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 0
17 — 0
Penggugat nafkah anak yang bernama Almahira Farhana binti Mochamad Rizal, lahir tanggal 10-12-2020, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan; dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 07-08-2024 — Putus : 28-08-2024 — Upload : 29-08-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 3789/Pdt.G/2024/PA.Sby Tanggal 28 Agustus 2024 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 4
6 — 4
nafkah anak yang bernama Amirza Sakaa Wirditya lahir di Surabaya tanggal 21 Oktober 2022 minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 02-02-2024 — Putus : 20-02-2024 — Upload : 20-02-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 898/Pdt.G/2024/PA.Sby Tanggal 20 Februari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 7
11 — 7
Purwati (Surabaya, 09 Juni 2004) dan Dwi Oktaviano Putra Pamungkas (Sidoarjo, 03 Oktober 2010) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 10-10-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 24-03-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR Tanggal 23 Februari 2017 — HARYONO, Am.KL, dkk vs BUPATI DOMPU
150 — 110
150 — 110
K.2630/V.503/93 tanggal 19 Maret 2013 TentangPengumuman/ Uji Publik Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori Il;Bahwa kemudian pada tanggal 9 Oktober 2013, Tergugatmengumumkan 1.548 orang nama Tenaga Honorer Kategori Il yanglolos uji publik melalui Pengumuman Nomor 530 Tahun 2013 tentangPengumuman Nama Nama Tenaga Honorer Kategori Il KabupatenDompu.
Dimana 1.548 orang masuk dalam daftar nominatif TenagaHonorer Kategori Il Kabupaten Dompu dinyatakan berhak mengikutiseleksi akademik yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Nopember2013 (lolos uji publik);Bahwa kemudian masih di bulan Oktober 2013, Tergugat membentukPanitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Tenaga HonorerKategori Il Kabupaten Dompu Tahun 2013, sebagaimana SuratKeputusan Bupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna melaksanakantes tersebut, yang kemudkan pada tanggal 3 Nopember
MTR Halaman 1010.11.12.Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu yangtelah memenuhi tahapan seleksi baik administrasi (berkas), uji publik(pengumuman terbuka) maupun tes akademik dan diangkat olehTergugat secara resmi menjadi CPNS.Bahwa keabsahan Para Penggugat sebagai CPNS telah sesuai denganpasal 6A ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai NegeriSipil
Tim bekerja tidak berada dalamtekanan walaupun Samsudin dan temantemannya memantau kerja timdan mereka hanya melihatlinat saja diluar, tidak boleh masuk ke dalamruangan;Bahwa sepengetahuan saksi, yang lulus tes 390 orang telah diangkatmejadi CPNS;Bahwa saksi tahun berapa diadakan uji publik terhadap Honorer K Il,dan pada saat itu tidak ada yang berkeberatan;Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.
Bahwa Para Penggugat pada mulanya merupakan Tenaga HonorerKategori Il di Kabupaten Dompu, dan di tahun 2013 telah melaluiproses pendataan terhadap sebanyak 1.548 orang, yang selanjutnyamenempuh Uji Publik selama + 1,5 bulan tanpa ada pihak yangkeberatan saat itu. Sampai akhirnya dilaksanakan seleksi CPNSterhadap 1.548 orang tadi pada 3 November 2013 secara nasional.(vide Bukti P1, Bukti P2, Bukti T1 s/d Bukt T8 dan keterangan saksiDedi Purwanto, serta saksi Wasidan);2.
Register : 29-03-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 31/G/TF/2021/PTUN.BDG Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
312 — 197
312 — 197
Pemerintahan yaitu dalam halkeputusan menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakatsebagaimana yang dimaksud pasal 46 ayat (1) maka badan dan ataupejabat pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak yangbersangkutan paling lama 10 hari kerja sebelum menetapkan dan atauHalaman 6 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 31/G/TF/2021/PTUN.BDGmelakukan keputusan dan atau tindakan, kecuali diatur lain dalamketentuan peraturan perundangundangan.Tergugat tidak melaksankan UndangUndang No.25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik
Hal ini berkaitan dengan tindakan pemerintahan tersebut tundukkepada Ranah Hukum yang mana, serta kompetensi Absolut Peradilanyang berwenang mengadili sengketanya.PEMISAHAN SEGI HAK KEPERDATAAN (RECHT) DAN SEGIKEWENANGAN (BEVOGHEID) PEMERINTAHAN.Berdasarkan teori Hukum yang berkembang saat ini, dapat dibedakanantara Wewenang sebagai landasan suatu Subjek Hukum untukHalaman 13 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 31/G/TF/2021/PTUN.BDGmelakukan suatu tindakan berdasar Hukum Publik, Serta Hak sebagailandasan
Hal ini di katakan Hadjon membaginya menjadiKewenangan Dan Kecakapan (Bekwaamheid), Pendekatan Hak BukanKecakapan. kKewenangan diperoleh berdasarkan peraturanperaturan didalam Hukum Publik. Penyebutannya pun spesifik sebagai suatukewenangan tertentu yang diberikan untuk Badan/Pejabat Pemerintahantertentu. Sedangkan Hak diperoleh berdasarkan peraturanperaturan didalam Hukum Keperdataan.
Namun jika ia bertindak atas nama kewenangan,maka ia tunduk pada Hukum Publik dan menjadi Subjek pada HukumAdministrasi.Menurut Indroharto, ketika Pemerintah sedang mempertahankan hakaknya, Maka ia sedang berlaku sebagai Badan Hukum Perdata, bukan lagisebagai Badan Hukum Publik.
Berikut penjelasan dari Indroharto mengenai status BadanPemerintah sebagai Badan Hukum Publik sekaligus sebagai Badan HukumPerdata :Halaman 14 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 31/G/TF/2021/PTUN.BDGDalam kenyataan seharihari kita lihat bahwa Pemerintahan Umum ituterdiri dari berbagai macam Organisasi daninstansiinstansi, yangkebanyakan organisasiorganisasi Demikian itu selain memiliki wewenangPemerintahan menurut Hukum Publik juga memiliki kemandirian menurutHukum Perdata (Dual Function), seperti badanbadan
Putus : 11-12-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197 PK/PID.SUS/2017 Tanggal 11 Desember 2017 — Dra. Budiati
616 — 532 — Berkekuatan Hukum Tetap
616 — 532 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada Tahun Pajak 2007,dalam SPT Tahunan PPh Badan atas nama CV Kondang Murah, NPWP:01.881.024.2.526.000, terdapat lampiran berupa laporan keuangansebanyak 3 (tiga) lembar, yaitu Neraca per 31 Desember 2007 danPerhitungan Rugi Laba Tahun 2007 dan Daftar aktiva dan Penyusutannya,dan laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh BadanCV Kondang Murah, NPWP: 01.881.024.2.526.000, Tahun Pajak 2007,tersebut bukan merupakan laporan keuangan hasil audit akuntan publik,karena laporan keuangan
tersebut tidak disertai pernyataan pendapatakuntan publik;Hal. 2 dari 44 hal.
No. 197 PK/PID.SUS/2017Berdasarkan dari pengembangan pemeriksaan Bukti Permulaan WajibPajak CV Kondang Murah, NPWP: 01.881.024.2.526.000, Tahun Pajak2007, ada laporan keuangan lain yang diaudit oleh akuntan publik danberbeda dengan laporan keuangan yang dilampirkan di SPT Tahunan PPhBadan CV Kondang Murah, NPWP: 01.881.024.2.526.000, Tahun Pajak2007, yang ditandatangani oleh Terdakwa.
Menetapkan barang bukti: Laporan Auditor Independen atas LaporanKeuangan Konsolidasi Kondang Murah Group Nomor L.A.U.54.04.08tanggal 7 April 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)Rachmad Wahyudi sebanyak 1 (satu) set, Kertas Kerja Pemeriksaan(Working Paper) CV Kondang Murah, SPT Tahunan PPh Badan TahunPajak 2007 (pembetulan) sebanyak 1 (satu) set, fotokopi SPT Tahunan PPhBadan Tahun Pajak 2007 (normal) sebanyak 1 (satu) set, SPT Masa PPNmasa JanuariNovember 2007 sebanyak 14 (empat
Menetapkan barang bukti berupa: Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan KonsolidasiKondang Murah Group Nomor L.A.U.54.04.08 tanggal 7 April 2008 yangditerbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rachmad Wahyudisebanyak 1 (satu) set;Hal. 40 dari 44 hal. Put.
Register : 10-07-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 18-04-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 53/G/2018/PTUN.BDG Tanggal 26 Nopember 2018 — Penggugat:
BILLY AMER SITORUS
Tergugat:
LURAH KELURAHAN SEKEJATI KOTA BANDUNG
Intervensi:
1.GUGUN DIMYATI
2.YUSTIKA SARI
226 — 97
BILLY AMER SITORUS
Tergugat:
LURAH KELURAHAN SEKEJATI KOTA BANDUNG
Intervensi:
1.GUGUN DIMYATI
2.YUSTIKA SARI
226 — 97
Bahwa tindakan Tergugat yang tidak bersedia untuk mencoret objeksengketa dari Buku Tanah Kelurahan Sekejati nyatanyata telah bertentangandengan azasazas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) karena tidakmemenuhi asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik yakni menciptakanadanya Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b UndangUndang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang padapokoknya menyatakana)bkepastan hukum ,JoBo wt ,Karena dengan masih tercantumnya objek sengketa dalam Buku
Pemerintahan KotaBandung, dalam peraturan tersebut tidak terdapat tugas dan fungsisecara eksplisit dan tegas untuk mencatat atau mencoret ataumelakukan penghapusan atas catatan buku tanah (Letter C); 3.Bahwa Tergugat belum pernah mendapat perintah ataudiperintahkan melaksanakan eksekusi pencabutan atauPencoretan atas objek Sengketa Perkara ini yang didasari olehPutusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap dan atau PutusanPerdata yang berkekuatan hukum tetap; 4.Bahwa Tergugat yang memiliki tugas pelayanan publik
yangberdasarkan asas Kepastian Hukum sebagaimana di atur ketentuanPasal 4 huruf 6 UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik, maka Tergugat tidak bisa melakukan tindakantindakan yang tidak di atur dalam Tugas dan Fungsi Tergugatsebagaimana Peraturan Walikota Nomor 1407 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasai, Tugas dan Fungsi serta TataKerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan KotaBandung; 5.Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalilGugatannya pada
Register : 28-08-2017 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 PK/TUN/2017 Tanggal 3 Nopember 2017 — Dr. MAHINDRA SOENDORO, MPH., DKK VS WALIKOTA MALANG;
177 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
177 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
peraturan perundangan yang diatur dalam undangundang ini;Bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012,tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,mengenai Persiapan Pengadaan tanah;Dalam pasal 16, menerangkan, Instansi yang memerlukan tanah bersamapemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanahsebagaimana dimaksud dalam pasal 15 melaksanakan;a) Pemberitahuan rencana pembangunan;b) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan;c) Konsultasi publik
rencana pembangunan;12.Bahwa, dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012,tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,dalam pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (5) menerangkan: PelibatanKonsultasi publik bersamasama Pihak yang Berhak untuk mendapatkankesepakatan tentang lokasi rencana pembangunan;Ayat (6) menerangkan:Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalamwaktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanyapengajuan
khusus mengalahkanundangundang yang umum;17.Bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun2012, tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunanuntuk kepentingan umum, dalam bab , ketentuan umum, menjelaskan Sbb: pasal 1 ayat (2), pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanahdengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihakyang berhak; ayat (3), pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memilikiobyek pengadaan tanah; ayat (8), konsultasi publik
pegawainegeri untuk membeli rumah dinas dari Pemerintah Kota Malang;Asas Kepastian Hukum Formal Dan Materiil:Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata UsahaNegara yaitu Nomor 593.1/2197/35.73.408/2014, tanggal 16 Desember2014 (obyek sengketa) tidak didasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku dan keadilan, sehingga Keputusan Tata UsahaNegara yang sudah terbit yang menjadi obyek sengketa tersebut justrumenimbulkan ketidakpastian hukum serta sangat merugikan ParaPenggugat, sehingga publik
Putus : 27-03-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2297 K/Pdt/2012 Tanggal 27 Maret 2014 — MATIO SIHOMBING
melawan
PT. TARRA WARALABAS
472 — 319 — Berkekuatan Hukum Tetap
472 — 319 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun bertolak belakang dari kriteriatersebut di atas, usaha waralaba Odiva belum bisa dijadikan usaha waralabaatau belum bisa dijual kepada publik karena uji coba dengan membuka outlet21milik sendiri minimal 5 tahun tidak dilaksanakan dan ternyata masihmengalami kerugian;2 Belakangan ini baru disadari publik bahwa outlet Odiva yangdimiliki sendiri oleh Termohon Kasasi yaitu Odiva Tanjung Durendan Kedoya baru dibuka sekitar tahun 2001 dan seharusnya keduaoutlet tersebut teruji dan terbukti dulu menguntungkan
setelah 5(lima) tahun berjalan, barulah kemudian usaha Odiva dapat dikatakanmenjadi waralaba dan dapat dijual ke publik tahun 2006.Kenyataannya waralaba Odiva telah dijual kepada publik pada tahun2002, padahal belum teruji selama 5 (lima) tahun dan ternyata sudahada yang tutup sebelum tahun 2006.
Register : 22-11-2023 — Putus : 18-12-2023 — Upload : 18-12-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 5499/Pdt.G/2023/PA.Sby Tanggal 18 Desember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 21
21 — 21
Nafkah seorang anak yang bernama Aldira Yumna Prasetyo Binti Dedy Prasetyo (Surabaya 11-09-2017, Umur 6 tahun, sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untukmemberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 09-11-2023 — Putus : 04-12-2023 — Upload : 04-12-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 5272/Pdt.G/2023/PA.Sby Tanggal 4 Desember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 0
16 — 0
Penggugat nafkah anak yang bernama Almahira Farhana binti Mochamad Rizal, lahir tanggal 10-12-2020, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan; dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 18-01-2024 — Putus : 05-02-2024 — Upload : 05-02-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Sby Tanggal 5 Februari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 0
14 — 0
tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan mutah dalam bentuk uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayar sebelum ikrar talak yang harus dibayar sebelum ikrar talak;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 27-05-2024 — Putus : 12-06-2024 — Upload : 12-06-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 2517/Pdt.G/2024/PA.Sby Tanggal 12 Juni 2024 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 2
8 — 2
Almuklas Bin Andi Muklasin, dan Arshaka Devano Al Muklas Bin Andi Muklasin minimal sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 17-11-2023 — Putus : 06-12-2023 — Upload : 06-12-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 5414/Pdt.G/2023/PA.Sby Tanggal 6 Desember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 7
8 — 7
Termohon nafkah dua orang anak bernama Muhammad Khai Hamizan dan Savira Aleena Putri Afandy minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 21-11-2023 — Putus : 25-03-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 5470/Pdt.G/2023/PA.Sby Tanggal 25 Maret 2024 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 9
11 — 9
orang anak yang bernama Fitria binti Mansur, umur 17 tahun dan Noviana binti Mansur, umur 6 tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 02-01-2024 — Putus : 24-01-2024 — Upload : 24-01-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Sby Tanggal 24 Januari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 14
14 — 14
akta cerai;
4.3. nafkah anak yang bernama Naumi Diandra Tri Hapsari umur 4 tahun, sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 20-09-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 05-12-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 4409/Pdt.G/2023/PA.Sby Tanggal 5 Desember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 11
21 — 11
2018 dan Alvira Ghaizka El Saniya Binti Gumilang Hernawan, lahir tanggal 03 Juni 2020 minimal sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 07-03-2024 — Putus : 27-03-2024 — Upload : 27-03-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 1417/Pdt.G/2024/PA.Sby Tanggal 27 Maret 2024 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 0
14 — 0
anak bernama REVANDRA ABI VISHAKA dan BRILIANI AZIZAH RHAMADHANI sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik