Ditemukan 11546 data
EKO HARTOYO, SH
Terdakwa:
SAKRONI Bin Alm. ASRORI
321 — 59
Pembangunan Nasional Yogyakartalulus tahun 1997, selain itu Ahli juga mengikuti Diklat PengelolaanPertambangan Pusdiklat Minerba Bandung tahun 2010 dan juga mengikutiberbagai seminar dan pelatinan dibidang ESDM yang dibuktikan dengansertifikat; Bahwa Ahli mendapat Surat Tugas Nomor : 094/471/KSN/2020 tanggal 4Mei 2020 dari Kepala Cabang Dinas Energi Sumber Daya Mineral wilayahKendeng' Selatan, sesuai Surat Kapolres Rembang NomorHalaman 17 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN RbgB/7/IIl/Res.5.6
188 — 72
Bukti tersebut bermeterai cukup, telah distempel pos namun tidakada aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 992 yang. dikeluarkan olehBadan Pertanahan Nasional Kabupaten EnreK&Aganggures Sta 2006.Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos lalu dicocokkan denganaslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6.7. Fotokop! Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2017, atas nama Hamudi Yata Hasan.
Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2013 atas nama Hanafiadan bermetarai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya danternyata cocok, kemudian ketua majelis diberi kode TIII.5.6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2017 atas nama Hanafiadan bermetarai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya danternyata cocok, kemudian ketua majelis diberi kode TIII.6.7.
29 — 4
Bahwa untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menghindarihalhal buruk yang mungkin dapat terjadi disebabkan karena sikapsuami (PEMOHON) yang sangat dingin kepada saudara, temanTermohon, maupun kepada orangtua Termohon, makaTERMOHON mengajak suami untuk mengontrak rumah sendiriagar suami menjadi nyaman ;5.6.
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemilihan kata Memproduksi dalamPenjelasan Pasal 16B ayat (3) UU PPN menguatkan karakter objektifHalaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 481/B/PK/PJK/20166. 5.6. 6.PPN, kepada siapapun, dengan cara apapun, dan dalam kondisiapapun, sesuai karakter objektif dari pengenaan PPN, atas produkTBS dibebaskan dari pengenaan PPN.Bahwa mengenai perihal ketentuan khusus dari Pasal 16B UU PPN,bahwa karena kekhususannya tersebut maka Pasal 16B UU PPN lebihutama dibandingkan dengan ketentuan yang bersifat umum
55 — 43
Pekerjaan pagar besi rumah depan tidak dikerjakan; 5.6. Pekerjaan finishing pagar tembok tidak dilakukan pengecatan;5.7. Pekerjaan pemasangan kusen dan pintu almunium yang tidakdikerjakan;5.8.
73 — 9
Riski bin Harno (alm);5.6. Risa binti Harno (alm);5.7. Lida binti Harno (alm);5.8. Alimah binti Harno (alm);6. Bahwa Rukmansyah (alm) bin Imbran (alm) yang meninggal dunia padatanggal 02 Januari 2003 karena sakit berdasarkan surat keterangankematian nomor: 442/13/MyHI/2015 tanggal O02 Pebruari 2015,meninggalkan ahli waris pengganti yaitu:6.1. Artoni bin Rukmansyah (alm);6.2. Riya binti Rukmansyah (alm);6.3. Janah binti Rukmansyah (alm);6.4. Rahma binti Rukmansyah (alm);7.
SUSILO
Tergugat:
1.WAGIMIN
2.JUWAHIR
3.MARDI
4.RUSDIYONO
5.BAKIR
6.AGUNG
7.RASJO
8.SIHUT
9.YAMIN
10.WAKIAT
11.ROMELAN
12.MUSTAKIM
124 — 60
tanah yang berdiri diatasnyabangunan rumah permanen yang terletak di Desa / Kampung SrimulyoRT. 5 Kelurahan Gedung Sari Kecamatan Ratu Aji KabupatenLampung Tengah.5.4 Tergugat IV berupa: Sebidang tanah yang berdiri diatasnyabangunan rumah permanen yang terletak di Desa Srimulyo RT. 5Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.5.5 Tergugat V berupa: Sebidang tanah yang berdiri diatasnyabangunan rumah permanen yang terletak di Desa Srimulyo RT. 5Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.5.6
AKBAR AHMAD ZULFAKAR
Termohon:
Kepala Kepolisian Sektor Banguntapan
120 — 166
Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka), selanjutnya di sebutbukti P.5.6. Fotocopy Surat Pernyataan Pemberian Informasi oleh Sdr. Heru RizkyPrasetyo, selanjutnya di sebut bukti P.6.Halaman 28 dari 45 halaman Penetapan Nomor : 01/PraPid. /2018/PN.Btl.7. Fotokopy Surat Pernyataan Pemberian Informasi oleh Sdr Chandra PanjiSaputra, selanjutnya di sebut bukti P.7.Menimbang, bahwa dalam Pembuktiannya Termohon Praperadilanmengajukan Buktibukti Surat sebagai berikut:1.
1.ISKAK
2.KARNITA
3.RASINI
4.SAYIDI
5.MINI
6.CASMI
Tergugat:
1.Sdri. KARINI
2.Sdri. MUNIRI
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon
2.Pemerintah Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Ciebon
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon
4.Sdr MAKSUM
90 — 11
NamaJenis KelaminPekerjaanAlamatMINI (55 Tahun);Perempuan;Ibu Rumah Tangga;Blok Balong RT/RW 02/03 Desa BakungKidul Kecamatan Jamblang KabupatenCirebon;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 5.6.
57 — 50
Bahwa dalam Pasal 1338 KUHPerdata ini terkandung asas KebebasanBerkontrak dan Asas Kepastian Hukum (pacta sunt servanda), dan asasini menerangkan bahwa Hakim atau Pihak Ketiga harus menghormatisubstansi kontrak yang dibuat oleh Para Pihak, sebagaimana layaknyaundangundang, sehingga Pihak lain tidak boleh melakukan intervensiterhadap substansi kontrak yang dibuat oleh Para Pihak;5.6.Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentangAkibat Perjanjian, Putusan MA Tanggal 26 Februari 1973
43 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) perhitungan kembali atas selisin kurs yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam prosespemeriksaan tidak memperhitungkan semua transaksi yangberhubungan dengan valuta asing, menurut Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) seharusnya perhitunganHalaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 789 B/PK/PJK/20166. 3.6. 4.6. 5.6. 6.selisih kurs dilakukan atas seluruh transaksi dalam komponenneraca yang
188 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pemeriksaan keuangan PT Gusher Tarakan dapatdilakukan berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Undang Undang Nomor 1Tahun 1995, yang berbuny/i:Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untukmendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:a. perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikanpemegang saham atau pihak ketiga, atau;b. anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawanhukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihakketiga;5.6
Andi Muh. Ilhamdi Bin Hambali
Tergugat:
1.Hj. Nurbaya binti Dg Pawawo
2.Muh Indra Prawira Bin Hambali
3.Muh. Ismail Marsuki Bin Hambali
4.Muh. Adji Ayub Bin Hambali
5.Annisa Tamara Binti Hambali
6.Aisya Binti Hambali
133 — 53
Siangka tertanggal 28 Agustus 2017, bermaterai cukup,distempel pos, tidak dicocokkan dengan aslinya karena Para Tergugat tidakmenunjukkan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode T 5.6. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang dari Hj Siangkakepada H. Hambali tertanggal 7 Oktober 2011, bermaterai cukup, distempelpos, tidak dicocokkan dengan aslinya karena Para Tergugat tidakmenunjukkan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode T 6.7. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang dari Hj. Siangkakepada H.
133 — 97
PENGGUGAT IX;5.6. NURSAM DG. NGERANG BIN MUHADI DG. NANGKA;5.7. RAIS BINMUHADI DG. NANGKA;5.8. PENGGUGAT XII;5.9. PENGGUGAT XIII;5.10. PENGGUGAT XIV;5.11. PENGGUGAT XV;5.12. PENGGUGAT XVI;5.13. PENGGUGAT XVII;5.14. PENGGUGAT XVIII;6. Menetapkan ahli waris BASSE DG. SONA BINTI SANGKALA DG. NGALLEadalah sebagai berikut:6.1. SYAHRIR BIN SANGKALA DG. NGALLE;6.2. SPENGGUGAT XIX6.3. .SYAMSUL BAHRI BIN SANGKALA DG. NGALLE6.4. PENGGUGAT XxIHalaman 16 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks6.5.
24 — 12
alat bukti tersebut bermeterai cukup,bercap pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggalserta diberi tanda P.3.4.Fotokopi screnshoot chating antara Pemohon dan Termohon, alatbukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, kemudian oleh KetuaMajelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4.5.Fotokopi dari fotokopi Lion air etiket, tanggal 07 Oktober 2020, alatbukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, kemudian oleh KetuaMajelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5.6
13 — 1
Bahwa, terhadap jawaban TERMOHON pada poin No. 6 PEMOHONmenanggapi demikian;Bahwa PEMOHON itetap berusaha terhadap TERMOHON untukmemperbaiki rumah tangga agar kembali seperti semula, NamunTERMOHON tetap tidak berubah sesuai dengan dalil PEMOHON padaposita No 5.6.
83 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
2011, yang dibuat olehG Mochtar Rudy, S.H. notaris di Sidoarjo;5.2.Akta Perjanjian Nomor 09 tertanggal 4 Juli 2011, yang dibuat olehG Mochtar Rudy, S.H. notaris di Sidoarjo;5.3.Akta Perjanjian Nomor 12 tertanggal 4 Juli 2011, yang dibuat olehG Mochtar Rudy, S.H. notaris di Sidoarjo;5.4.Akta Perjanjian Nomor 15 tertanggal 4 Juli 2011, yang dibuat olehG Mochtar Rudy, S.H. notaris di Sidoarjo;5.5.Akta Perjanjian Nomor 18 tertanggal 4 juli 2011, yang dibuat oleh GMochtar Rudy, S.H. notaris di Sidoarjo;5.6
223 — 77
Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada point 5.6 yang mendalilkanobjek sengketa berupa uang tunai sebesar Rp. 190.000.000, (SeratusSembilan puluh juta rupiah) tidak benar dan tidak dalam penguasaanTergugatadalah jawaban yang dibuatbuat untuk menutupi kebenaran yangsesungguhnya serta ada maksud menghilangkan hak Penggugat. Objeksengketa berupa uang tunai sebesar Rp. 190.000.000, (Seratus Sembilanpuluh juta rupiah) adalah pinjaman Penggugat pada PT.
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1024/B/PK/PJK/20156. 5.6. 6.Gs 7:lebih utama dibandingkan dengan ketentuan yang bersifat umum,Jika untuk mengkoreksi Pajak Masukan menurut Pasal 16B UU PPNharus memastikan adanya penyerahan kepada pihak ketiga, lalupertanyaan yang timbul kemudian adalah untuk apa UU PPNmengatur dua kali.
Terbanding/Penggugat : PT. Aditya Tirta Renata
Terbanding/Turut Tergugat I : Nancy Urania Latief
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Bumi Kalimantan Lestari
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. Evio Securities
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. Sungroup Managemen Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat V : Notaris Chandra Lim, SH., LL.M.
314 — 402
Bahwa Penggugat menyatakan keberatan atas adanya tagihan daripihak Tergugat yang justru tetap menerapkan Denda baru kepadaPenggugat terhitung sejak Januari 2017, sedangkan hal tersebutsenyatanya tidak pernah disepakati dalam Addendum PerjanjianPembiayaan, selain itu bahwa penerapan Denda baru tersebutsemestinya tidak dilakukan oleh karena ketentuan Pasal 5.6 danPasal 5.7 sebagaimana dalam Akta Pembiayaan No. 2, yangmengatur mengenai denda tambahan tersebut nyatanya telahdihapuskan berdasarkan Addendum
BUNGA dan DENDA:menghapus ketentuan Pasal 5.6 dan 5.7 dan mengubahketentuan Pasal 5.1 dan 5.2 Perjanjian Awal sehingga berbunyisebagai berikut:a. Atas pembiayaan sesuai Addendum ini, Nasabah harusmembayar bunga kepada Danareksa sebesar 11% pertahun, yang mana perhitungan bunga ini dimulai sejakHalaman 23 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKIditandatanganinya penanjian ini (Bunga Baru).
Menghapus ketentuan Pasal 5.6 dan 5.7 dan mengubah ketentuanPasal 5.1 dan 5.2 Peranjian Awal sehingga berbunyi sebagai berikut:5. 1. Atas pembiayaan sesuai Addendum ini, Nasabah harus membayarbunga kepada Danareksa sebesar 11 % per tahun, yang manaperhitungan bunga ini dimulai sejak ditandatanganinya Addendum ini(Bunga Baru).