Ditemukan 13218 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Umum Pembunuhan
Register : 28-04-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN PELALAWAN Nomor 89/Pid.B/2015/PN.PLW
Tanggal 8 Juli 2015 —
125 — 47
  • Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itukepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasan akan tetapi haruslahjuga memperhatikan maksud lainnya seperti pencegahan (preventif),mempertakutkan dan membina (edukatif), mempertahankan tata tertiob kehidupanbersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat ;Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pemidanaan tersebut diatas NegaraIndonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teorigabungan, sehingga penjatuhan
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 06-05-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 156/Pid.B/2021/PN Sak
Tanggal 10 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
KUNA SEGREN Als KUNA Als BAY
169 — 112
  • Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuhanhukuman itu kepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasanakan tetapii haruslah juga memperhatikan maksud lainnya sepertipencegahan (preventif), mempertakutkan dan membina (edukatif),mempertahankan tata tertiop kehidupan bersama, serta memperbaiki orangyang telah berbuat jahat ;Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pemidanaan tersebut diatas NegaraIndonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teorilgabungan, sehingga
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Umum Pembunuhan
Register : 07-01-2015 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN SUMENEP Nomor 5/Pid.B/2015/PN Smp
Tanggal 27 Mei 2015 — - Ahmad Riadi bin Moh. Honi - Zaini bin Salamet
202 — 42
  • merupakan suatu prosedur berdasarkanprinsipprinsip yang harus ditaati dan dilaksanakan secara murni dankonsekuen dalam rangka mengungkap kebenaran materiil adanyaperbuatan pidana baik dalam tahapan penyelidikan, penyidikan hinggapenuntutan berdasarkan kewenangannya masingmasing;Bahwa dengan demikian fungsi Hukum Acara Pidana bertujuan agarkebenaran materiil yang diperoleh merupakan kebenaran yang zeroerror tolerance karena sangat berhubungan dengan perlindungan hakasasi manusia yang terdapat dalam UUD
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Khusus
Register : 14-09-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Pms
Tanggal 8 Oktober 2018 — Pemohon:
Sinta Monita Manurung
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Sumatera Utara Cq. KAPOLRES Pematangsiantar
78 — 40
  • Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkanitu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyiNegara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tundukterhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupanberbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum,jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusiatersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkatperangkathukumnya untuk menyelesaikan..
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus PHI
Register : 22-06-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smg
Tanggal 2 Oktober 2017 — AHMAD AFFANDI, DKK. Tergugat: PT. BAMATEX
338 — 48
  • Penggugatdimana Para Penggugat menyatakan sebagai Karyawan tetap sedangkanTergugat membantah dan menyatakan Para Penggugat adalah sebagaikaryawan kontrak.Halaman 43 dari 48 Putusan No. 25/Pdt.SusPHI/2017/PN.Smg.Menimbang Amar putusan Mahkamah Konstitusi NO. 07/PUUXIV2014; angka1.1. yang menyatakan bahwa Frase demi hukum dalam pasal 59 ayat (7)UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (LembaranNegara RI Tahun 2003 No39, Tambahan Lembaran Negara RI No 4279)adalah bertentangan dengan UUD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 30-11-2015 — Upload : 30-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 606 K/Pdt.Sus-KIP/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA VS RIFQI AZMI DAN HELMI ATMAJA, mewakili Forum Diskusi Suporter Indonesia
233 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 606 K/Pdt.SusKIP/2015Komisi Informasi Pusat, serta Pasal 28 huruf f UUD 1945 sebagai suatudasar penerbitan Peratuan ini. Sehingga, penerbitan peraturan ini tentutelah melalui berbagai pertimbangan terhadap maksud dan tujuan tiaptiappasal yang terkandung didalamnya. Perlu diperhatikan bahwa suatupemberian hak seluasluasnya kepada masyarakat tidak dapat diberikandengan tanpa menerapkan batasanbatasan yang menjadi kewajibanuntuk seorang Warga Negara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — BUPATI MINAHASA UTARA, DK vs. SERSIA BALAATI, DKK
237 — 255 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pesisir dan Pulau Kecil.Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 127 PK/TUN/2014Perlu kami jelaskan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) lewatputusannya membatalkan sejumlah Pasal dalam UndangUndang No. 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, salah satunyaadalah putusan No. 25/PUUViII/2010, MK membatalkan Pasal 22 huruf edan f sepanjang frasa "dan atau" dan Pasal 52 ayat (1) UU Minerbasepanjang frasa "dengan luas paling sedikit 5.000 hektare dan" karenabertentangan dengan UUD
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 17-01-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 1/G/2018/PTUN.SRG
Tanggal 16 Mei 2018 — Penggugat:
1.ADI SATRIA LIA
2.HIDAYAT SAEFULLAH
Tergugat:
GUBERNUR BANTEN
192 — 68
  • Sehingga, pembacaanterhadap isu hukum penetapan Upah Minimum (UMK) tidak dapatdilakukan dengan pembacaan yang normatif dan tekstual belaka,melainkan secara kasuitis juga perlu didekati dengan pembacaan faktualdan kontekstual;Bahwa, artinya apabila secara empirikfaktual dikemudian hari terdapatimplementasi formula perhitungan Upah Minimum Kota (UMK) yangmengacu pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah 78, ternyata tidakmemenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) maka secara kontekstualdengan merujuk kepada UUD
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-03-2016 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk.
Tanggal 28 April 2016 — -
88 — 24
  • perbuatan melawan hukum formil adalah semuaperbuatan yang bertentangan dengan Undangundang sedangkan melawanhukum materiil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan,kepatutan dalam masyarakat, kepentingan hukum yang dilidungi ;Menimbang, bahwa didalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat(1) UU No.31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yangmengatur perbuatan melawan hukum materiil bertentangan dengan UUD
    Pid/ 2006 tanggal 16 Agustus 2006 an.Terdakwa Hamdani Amin dan Putusan MARI NO.1974 K/ Pid/2006 tanggal 13Oktober 2006) tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiilsebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;Menimbang, bahwa alasanalasan Mahkamah Agung RI adalah, bahwaapabila penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 JoUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatan melawanhukum materiil bertentangan dengan UUD
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SUWARDI
198 — 44
  • UUD 1945;2. Ketetapan MPR;Halaman 116 dari 171 Putusan Nomor: 67/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg3. UndangUndang;4. Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;5. Keputusan Presiden; dan6.
    Boyolali adalah sebagai berikut:1) Dari segi lembaga yang berwenang, maka DPRD bukan merupakanlembaga yang berwenang, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 101 UUNo. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD danDPD, kedudukan keuangan DPRD merupakan kewenangan PemerintahPusat, yang dituangkan dalam bertuk Peraturan Pemerintah (PP) yangmana sesuai ketentuan Pasal 5 (2) UUD 1945, pembentukan PPmerupakan kewenangan eksklusif pemerintah ;2) Dari segi materi yang diatur, sebagaimana ditentukan
    negaraadalah: UndangUndang tentang Perbendaharaan Negara, UndangUndangtentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan PP Nomor 105 Tahun 2000 tentangPertanggungjawaban Keuangan Negara; Bahwa Pimpinan lembaga terkait melakukan tuntutan ganti kerugian;Bahwa untuk melakukan tuntutan ganti kerugian harus membuat Perdatentang pengembalian kerugian keuangan negara atau tuntutan ganti kerugianterlebih dahulu; Bahwa lembaga yang berwenang melakukan audit kerugian kKeuangan negaraberdasarkan Pasal 23 E ayat 1 dan 2 UUD
    perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuaidengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalammasyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;Halaman 139 dari 171 Putusan Nomor: 67/Pid.SusTPK/2016/PN.SmgMenimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiildalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, berdasarkanputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUUIV/2006 telah dinyatakanbertentangan dengan UUD
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — H. ANSHOR BUDIYONO, S.Ag
174 — 19
  • Azas tingkatan hirarki adalahperaturan perundangundangan yang tingkatan hirarkinya lebih rendah tidakboleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi(lex superior derogat legi inferiori), maka tata urut peraturan perundangundangan diatur dalam ketetapan MPR No.II/MPR/2000, tentang tata susunansebagai berikut:oanprwon =UUD 1945;Ketetapan MPR;UndangUndang;Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;Keputusan Presiden; danPeraturan Daerah;Jika terjadi penyimpangan azas ini, maka
    Boyolali adalah sebagai berikut:1) Dari segi lembaga yang berwenang, maka DPRD bukan merupakanlembaga yang berwenang, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 101 UUNo. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD danDPD, kedudukan keuangan DPRD merupakan kewenangan PemerintahPusat, yang dituangkan dalam bertuk Peraturan Pemerintah (PP) yangmana sesuai ketentuan Pasal 5 (2) UUD 1945, pembentukan PPmerupakan kewenangan eksklusif pemerintah;Halaman 117 dari 172 Putusan Nomor: 60/Pid.SusTPK
    negaraadalah: UndangUndang tentang Perbendaharaan Negara, UndangUndangtentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan PP Nomor 105 Tahun 2000 tentangPertanggungjawaban Keuangan Negara; Bahwa Pimpinan lembaga terkait melakukan tuntutan ganti kerugian;Bahwa untuk melakukan tuntutan ganti kerugian harus membuat Perdatentang pengembalian kerugian keuangan negara atau tuntutan ganti kerugianterlebih dahulu; Bahwa lembaga yang berwenang melakukan audit kerugian kKeuangan negaraberdasarkan Pasal 23 E ayat 1 dan 2 UUD
    perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuaiHalaman 139 dari 172 Putusan Nomor: 60/Pid.SusTPK/2016/PN.Smgdengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalammasyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiildalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, berdasarkanputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUUIV/2006 telah dinyatakanbertentangan dengan UUD
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-05-2015 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 288/Pdt.G/2015/PN Tng
Tanggal 15 Maret 2016 — Penggugat LAILI ANITA, S.Pd Tergugat Drs. H. DADANG SOFYAN, MM
54 — 11
  • konsekuensisebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan seksama dan penuhketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikanoleh setiap orang.11) AD/ART YPLP PGRI Nomor 220/Org/PB/XX/2009 dan AD/ART PGRInomor: 358/Kep/PB/PGRV2009 pasal 8tentang Kepengurusan danPendiri Pasal 8 ayat (2) Syarat Umum huruf (c) tidak pernahmelakukan tindakan criminal, penyalagunaan jabatan atau perbuatantercelalainnya dan huruf (d) Bersih, jujur, bermoral tinggi,bertanggung jawab, terbuka dan berwawasan luas.12) UUD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-05-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 793 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 31 Mei 2016 — DEDI SUPRIADI bin SUKARNA;
112 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang RepublikIndonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia No. 31 tahun 1999 berkaitan dengan melawan hukumdalam arti materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalamperaturan perundangundangan namun apabila perbuatan tersebutdianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keodilanatau normanorma kehidupan sosial don masyarakat, dinyatakanbertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;Oleh karenanya
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Militer
Register : 02-01-2019 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 6-K/PM.II-11/AD/I/2019
Tanggal 16 April 2019 — Oditur:
HANGGONOTOMO, SH
Terdakwa:
Diyar Endra Brahmanti
116 — 45
  • Terdakwa salahdalam pergaulan dan ingin merasakan/mencoba,padahal Terdakwa sudah mengetahui kalaumengkonsumsi sabusabu itu dilarang.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanyamemidana orangorang yang bersalah melakukan tindakpidana, tetapi juga mMempunyai tujuan untuk mendidikagar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalanHalaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor : 06K/PM II11/AD/I/2019MenimbangMenimbangyang benar menjadi warga negara yang baik sesuaidengan falsafah Pancasila dan UUD
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus PHI
Register : 25-06-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tjk
Tanggal 24 Oktober 2019 — 1.Nurul Anisa Oktaviani 2.Agustin Ismania lawan PT. DAHLIA DEWANTARA
317 — 126
  • Bahwa berdasarkan UndangUndang Dasar 1945 (UUD 1945) semuaUndangUndang beserta peraturan turunannya tidak boleh salingbertentangan, sehingga berkenan dengan kadaluarsa gugatan telahdilakukan Judicial Review dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor114/PUUXIII/2015 tentang telah dihapus masa kadaluarsa gugatan,sehingga berdasarkan putusan tersebut dapat diajukan kapan saja;Menimbang, bahwa terhadap eksepsieksepsi dan tanggapan eksepsitersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut
Pengadilan PN BUOL Pidana Khusus
Register : 12-01-2022 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PN BUOL Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul
Tanggal 31 Januari 2022 — Pemohon:
RAMLI
Termohon:
Kejaksaan Negeri Buol Cq. Cabang Kejaksaan Negeri Buol di Lokodidi
196 — 107
  • pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjangtidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeladahan,dan Penyitaan.Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN BulI.Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUUXII/2014tanggal 28 April 2015 tersebut yang menyatakan pasal 77 huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana bertentangandengan UUD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 18-11-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 644 K/TUN/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG VS DEDDI WIJAYA;
60 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 644 K/TUN/2015Maret 2009; Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 79/PUUX/2012 tanggal 16Mei 2013; Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 1417/PUUV/2007 tanggal11 Desember 2007; Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; Pasal 28J ayat (2) VUD 1945;Bahwa oleh karenanya berdasarkan buktibukti tersebut penerbitanobjek sengketa a quo oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat sudah sesuai prosedur yang berlaku dan tidak bertentangandengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya Surat Keputusan KetuaKomisi
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 29-08-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN BENGKALIS Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Bls
Tanggal 19 September 2019 — Pemohon:
RAFIANDI Bin MUSTAFA KAMAL.alm
Termohon:
KAPOLRES BENGKALIS
133 — 63
  • penetapan tersangka harus dilakukanprofesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaanwewenang;Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN BIsBahwa berdasarkan KUHAP dan Perkap1i2/2009 Tersangka dapatdikenakan upaya paksa lainnya seperti penagkapan dan penahanansehingga ada potensi menimbulkan ada pelanggaran terhadap hak atasrasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atautidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sesuai dengan pasal28G ayat (1) UUD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-04-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2018
Tanggal 5 Juli 2018 — TEGUH BOEDIYANA., DKK VS PRESIDEN RI;
202 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 27 P/HUM/201828H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, Setiaporang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempattinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baikdan sehat serta berhak memperoleh pelayanankesehatan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 10-02-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 PK/PID/2016
Tanggal 10 Februari 2016 —
205 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengenai hal yang terakhir ini KUHAP tidakmewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang adapadanya kepada tersangka, akan tetapi berdasarkan doktrin halini di butuhkan untuk mencegah apa yang di sebut dengan istilahunfair pre judice atau persangkaan yang tidak wajar;Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21/PUUXII/2014 dalam pertimbangannya halaman 98 yaitu:agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 serta memenuhiasas Lex