Ditemukan 22960 data
65 — 13
memutusnya.Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuahabstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telahmenghilangkan hakhaknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapatdiperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehatihatian Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidakmelawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara inimerupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (/exspecialis derogat legi
15 — 5
Tergugat tidakdiketahui lagi keberadaannnya sampai dengan sekarang;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugattidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernahdatang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sahdan patut, maka Tergugat dianggap mengakui dalildalil gugatanPenggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat knusus pula, makaberdasarkan azas Lex specialis derogate legi
11 — 5
orang tua Penggugat dan terjadilah pisah tempat tinggal yang hinggaHalaman 6 dari 13 Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Pwl.kini telah berlangsung 5 (lima) bulan lamanya tanpa adanya pemenuhan hakdan kewajiban.Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkaraini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenarandalildalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas lexspesialis derogat legi
14 — 7
atau tidak;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telahmemohon kepada Majelis Hakim agar dijatunkan talak satu bain sughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukangugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkandalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat knusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
59 — 19
anakanak yang belum mencapai umur 18 tahunatau belum kawin (Pasal 50 ayat1 UU No.1 tahun 1974) dan menurut Pasal39 dan 40 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notarismenyatakan bahwa Penghadap dan saksi paling rendah berumur 18(delapan belas) tahun atau telah menikah;Menimbang, bahwa meskipun dalam KUHPerdata menyatakan batasusia anak yang menerima perwalian adalah 21 tahun namun denganmendasarkan pada asas /ex specialis derogat legi
16 — 7
9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaranbersifat terusmenerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanyaharapan untuk dirukunkan kembali;Menimbang, bahwa ketidak hadiran tergugat dalam setiap persidangan dapatdianggap telah mengakui semua apa yang telah didalikan oleh penggugat, akan tetapikarena perkara ini menyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkaraini berlaku asas Lex Specialis Derogat Legi
68 — 23
diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah RepublikIndonesia sehingga membuat tergugat menderita lahir dan bathin untuk itu penggugatberkeyakinan untuk keluar dari penderitaan yang diderita penggugat dengan jalan perceraian;Menimbang, bahwa ketidak hadiran tergugat dalam persidangan dapat dianggap telahmengakui semua apa yang telah didalilkan oleh penggugat, akan tetapi karena perkara inimenyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara ini berlaku asasLex Specialis Derogat Legi
36 — 6
oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1 ) karena sudah dimateraisecukupnya (nazegellen) dan sudah dicocokan dengan aslinya dan ternyata cocokdengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syaratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 76 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134Kompilasi Hukum Islam sebagai lex spesialis derogat legi
563 — 586
Saudagarberumur 20 tahun, Yani Fariola Resmiati berumur 11 tahun dan GugusPermadi berumur 25 tahun;Bahwa saksi mengetahui ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersamadengan Pemoho;Bahwa saksi mengetahui selain Pemohon I, almarhum suami Pemohontidak memiliki isteri lain;Bahwa saksi mengetahui almarhum suami Pemohon tidak memilikiorang tua lag Karen telah meninggal dunia;Bahwa saksi mengetahui permohonan ini diajukan oleh Pemohon gunamencairkan saldo Koran Bank BCA Cabang Pembantu KecamatanGondang Legi
13 — 10
petitum gugatannya poin 2 telahmemohon kepada Hakim agar dijatunkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat;Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2019/PA.Sdn.Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukangugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkandalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat knusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
H. Amril Jilha, Sip.,MH
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM SUMATERA BARAT
259 — 173
sebagaimana Bukti T.10 dan Bukti T.11;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, meskipun UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaNegara telah mengatur apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negaradan Sengketa Tata Usaha Negara, namun dengan memperhatikan asas preferensihukum, yakni: asas /ex specialis derogate legi
derogat legi priori, oleh karena dalam penyelenggaraan Pemilu telahdiatur secara khusus dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentangHalaman 31 dari 34 halalaman, Putusan Perkara No. 24/G/2018/PTUN.PDGPemilihan Umum, yang telah diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017,termasuk di dalamnya mengatur pada aspek apa Pengadilan Tata Usaha Negaraberwenang mengadili dalam hal penyelenggaraan Pemilu tersebut, demi hukumPengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan tidak berwenang mengadili diluar aspek
1 — 0
Hal ini sejalan dengan qoidah fighiyah yang diambil alihsebagai pendapat mejelis yaitu :LegI aad gl oe Geb 13Apabila ada dua hal yang samasama mengandungttArtinyamadlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya;Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tanggaantara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebin maslahat danmemberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkanmeneruskan
9 — 6
Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2telah memohon kepada Majelis Hakim agar mengizinkan Pemohon untukmenjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukanpermohonan perceraian terhadap Termohon sebagaimana yang telahdituangkan dalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
9 — 3
dengan indikasi sebagai berikut :e Penggunaan istilah pemberitahuan menjadi permohonan izin kawin ;e Surat izin kawin digantungkan pada syarat surat pernyataan persetujuandari orang tua ;e Kejumbuhan pengertian izin kawin berdasar kedewasaan umur seseorangdengan izin kawin berdasar persetujuan dari orang tua ;maka terjadi kesulitan dalam penerapannya ketika dihadapkan pada kenyataanhidup masyarakat yang harus ditemukan penyelesaianya, sehingga jawabannyaadalah kembali pada asas /ex superiori derogat legi
7 — 4
atau tidak;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telahmemohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan talak satu bain sughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukangugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkandalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
8 — 4
0145/Pdt.G/2019/PA.Sdn.Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2telah memohon kepada Hakim agar mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkantalak satu raj'i kepada Termohon;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukanpermohonan perceraian terhadap Termohon sebagaimana tertuang dalamduduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
15 — 3
memutusnya.Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuahabstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telahmenghilangkan hakhaknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapatdiperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehatihatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atautidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkaraini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (/exspecialis derogat legi
8 — 8
sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islamdalam Kitab AlAnwar Juz II halam 55 yang kemudian diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :dil aisle autol sisi slijeu ji2i olsArtinya : "Apabila dia enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib, perkaraitu diputus dengan buktibukti (persaksian)";Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam hukum perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat knhusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogate legi
11 — 7
memutusnya.Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuahabstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telahmenghilangkan hakhaknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapatdiperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehatihatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atautidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkaraini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (/exspecialis derogat legi
12 — 6
Juncto Pasal1910 KUH Perdata melarang Kedua Saksi keluarga Pemohon untukHalaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.LPKmemberikan kesaksian di depan persidangan, karena memiliki hubungansebagai keluarga tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam mengecualikanketentuan umum R.Bg dan KUH Perdata tentang larangan tersebut, hal inidimungkinkan jika merujuk pada asas hukum perdata yang menyatakan Lexspecialis derogat legi