FARYATI ONGKOWIJAYA, ex pemegang saham pengendaliPT.BANK CENTRAL DAGANG, terakhir beralamat di Jin. Kemuning No.55,Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya diIndonesia, selanjutnya disebut TERBANDING Il semula TERGUGAT3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq.

jalanperdamaian ;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat, Tergugat dan Tergugatll sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor45/Pdt.G/2017/PN.Tng melalui Perdamaian dengan ketentuanketententuansebagai berikut :Pasal 1Bahwa pihak Tergugat dan Tergugat Il selaku Komisaris dan Direktur dari PT.Nusa Asri Prima mengakui bila masih mmpunyai sisa hutang kepada Penggugatsebesar Rp 256.000.000 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah), yangmerupakan bagian dari keuntungan Penggugat atas penjualan saham

Nomor 23 tanggal 25 November 2008 perihal : Berita Acara RapatUmum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang menyatakan bahwa Sdr.

MATHILDA SAHERTIAN, Kelahiran 30 Nopember 1945, Ibu Rumah tangga,dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Saham daridan untuk atas nama PT.PURI THE PRESTIGIOUSTOURS &TRAVEL yang berkedudukan hukum diJalan Danau Tamblingan Raya No. 18, Taman Griya,Nusa Dua, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Baliuntuk selanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGAT I / TURUT TERBANDING I ;2. DRS.IDA BAGUS DJAGERA , Akuntan Publik, Jin AP No. 98. 1.0358,berkantor di KAP.K GUNARSA & ILB.DJAGERA,beralamat di Jl.

gugatan sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 06 Februari 2019 Izin Usaha PT.BPR Pancadana telahdicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai SuratKeputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP23/D.03/2019 pada tanggal tanggal 06 Februari 2019 dan berdasarkan Undang Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2009, LPS(Lembaga Penjamin Simpanan) telah mengambil hak dan wewenangpemegang saham

AYU dengan PT BeyondEvergreen Kapital samasama menanam saham masingmasing 50%dari harga kapal isap pasir timahn yang dibuat sehargaRp7.000.000.000,00 (tujuh milliar rupiah); Bahwa, CV. AYU pernah menerima uang sejumliahRp3.000.000.000,00 (tiga milliar rupiah) dari PT Beyond EvergreenKapital yang diserahkan secara dua tahap dengan perincian:Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst.a.

AYU dengan PT BeyondEvergreen Kapital dengan pembagian kepemilikan saham kapal isaptimah sebesar 65% milik PT. Beyond Evergreen Kapital sedangkan CV.AYU sebesar 35%; Bahwa saksi melihat kapal hisap pasir timah Bayu 1 tetapi padamalam hari.

AYU dengan PT Beyond EvergreenKapital adalah kerjasama menanam saham masingmasing sebesar 50%dari harga kapal isap pasir timah yang disepakati dengan harga sebesarRp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah); Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama CV AYU pernah menerima uangdari saksi Sutiyoso selaku Komisaris Utama PT Beyond Evergreen Kapitalmenyerahkan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepadaTerdakwa selaku Direktur CV AYU, penyerahan uang tersebut adalahsecara bertahap yaitu sekitar

Bahwa peralihan kepemilikan saham kapal isap timah (CV. AYU) sebesar65% dari total nilai saham tersebutkepada PT Beyond Evergreen Kapitaltidak pernah terlaksana; Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: Asli Perjanjian Kerjasama Managemen Kapal Isap Timahantara PT Beyond Evergreen Kapital dengan CV.

PERTAMINA (Persero) /BUMN ; Bahwa Tergugat Job Pertamina Talisman Jambi Merang telahbeberapa kali mengalami perubahan struktur organisasi dankepemilikan saham Elf Aquitane Indonesie dialihkan ke SagaPetroleum Indonesia sampai dengan 18 September 1998 dan SagaPetroleum Indonesia bertindak sebagai Assistant Operatorsedangkan Pertamina sebagai Operator.

Pada tanggal 3 Agustus1999, YPF Indonesia mengambil alin kepemilikan saham SagaPetroleum Indonesia dan menjadi Assistant Operator sampai dengantahun 2004. Pada tanggal 6 Oktober 2004, Amerada HESS(IndonesiaJambi Merang) Ltd mengambil alih kepemilikan sahamdan menjadi Assistant Operator menggantikan Saga PetroleumIndonesia.

Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta 10110 di bawahpengawasan Kementerian Badan Usaha Milik Negarasedangkan PT Pertamina Hulu Energi adalah Perusahaanyang bergerak di bidang pengelolaan usaha sektor huluminyak dan gas bumi serta energi lainnya yang didirikanberdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT Pertamina (Persero) dan suratHalaman 60 dari 109 Hal.

Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1) UU BUMN disebutkansebagai berikut:"Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh sahamPersero dimiliki oleh negara dan bertindak selakupemegang saham pada Persero dan perseroan terbatasdalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara"b.

Sehubungan dengan tidak dapat dikategorikannya Tergugat sebagai BUMN, maka secara mutatis mutandis, TurutTergugat Il bukanlah sebagai Rapat Umum Pemegang Sahamatau Pemegang Saham pada Tergugat I.3.

Bahwa sebelum diadakannya pembuatan dan penandatanganan PerjanjianPekerjaan Pembuatan Jalan Angkut Batubara tersebut, TERGUGAT Ilmengaku adalah pemilik dan pemegang saham dari perusahaanTERGUGAT , sehingga perobuatan TERGUGAT Il adalah melekatsecara pribadi kepada TERGUGAT .4. Bahwa adapun isi pokok Perjanjian Pekerjaan adalah sebagai berikut :Pasal 1Lingkup PekerjaanRuang lingkup pekerjaan Pihak Kedua (ic. PENGGUGAT) adalah :a.

Bahwa sebelum diadakannya pembuatan danpenandatanganan Perjanjian Pekerjaan Pembuatan JalanAngkut Batubara tersebut, TERGUGAT Il mengaku adalahpemilik dan pemegang saham dari perusahaan TERGUGAT Halaman 13 dari 44 Hal. Put. No.778/PDT/2017/PT. DKI, sehingga perbuatan TERGUGAT Il adalah melekat secarapribadi kepada TERGUGAT .Bahwa adapun perincian (rekapitulasi) perhitungan kewajibanyang harus dibayarkan oleh TERGUGAT dan TERGUGAT ll kepada PENGGUGAT adalah sebagai berikut:A.

serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.Bahwa selain itu TERGUGAT Il juga merupakan salah satu pemegangsaham pada TERGUGAT berdasarkan Akta Pendirian sehingga tidakmungkin TERGUGAT Il sebagai Direktur Utama ataupun pemegangsaham dapat melakukan wanprestasi (cidera janji) dan bertanggungjawab sebagai pribadi terhadap PENGGUGAT karena berdasarkan Pasal3 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas (UUPT) pemegang saham

Berikut bunyi Pasal 3 ayat (1) UUPT:Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secarapribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan ......Bahwa selain itu pula tindakan PENGGUGAT yang menarik TERGUGAT Ilsebagai salah satu pihak dalam Gugatan a quo bertentangan dengan asashukum perjanjian yang digariskan pada Pasal 1340 KUHPerdata.

Sehingga jelas TERGUGAT II selakupribadi bukanlah pihak dalam perkara perdata ini, dan oleh karena ituPARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agarTERGUGAT Il dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo;Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut di atas merupakan dalil yangsangat tidak logis dan mengadaada karena TERGUGAT II tidakbertanggung jawab secara pribadi atas Perjanjian a quo baik sebagaipemegang saham maupun Direktur Utama pada TERGUGAT berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUPT, sehingga tidak

Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Vivat ProtoBios Nomor 02 tanggal 07022014 yang dibuat dihadapan Notaris RiovinoMoscani, S.H.,M.Kn yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P1;2. Fotokopi Surat No. AHUAH.01.1014996 tanggal 08 April 2014 perihalpenerimaan Pemberitahuan perubahan data Perseroan PT.

Fotokopi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. VivatProto Bios, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP3;4. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan PT. VIVAT PROTO BIOS Nomor: 17 tanggal 17102019, yangselanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4;5.

2019/PN UnhTergugat menanggung biaya perbaikan (harga spare part dan ongkos kerja)sejumlah Rp.37.750.000, (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh riburupiah) yang akan dibiayai lebih dahulu oleh Penggugat sambil menunggupencairan dana dari Tergugat, akan tetapi setelah selesai perbaikan mobil dumptruk tanggal 20 Mei 2019, Tergugat tidak memenuhi janjinya untuk membayarbiaya perbaikan mobil dump truk milik Penggugat.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham

Vivat Proto Bios tanggal 6 Pebruari 2019, dihubungkanbukti P4 berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Vivat Proto Bios Nomor:17 tanggal 17 Oktober 2019, Penggugat berkedudukansebagai direktur utama PT. Vivat Proto Bios, sehingga Penggugat berhak untukmewakili PT.

Menyatakan Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi adalah pernegangsaham sebanyak 6 saham pada PTL Medan Plaza Centre;. Menyatakan Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi beserta anakanak dariperkawinan Sri Taslim (Ic. Penggugat Rekonvensi/tergugat Konvensi) danAlm. Djaja Tjandra masingmasing bernama Lily Tan, Marlinda, Suharto danSudirman Chandra adalah ahli waris yang sah dari Am. Djaja Tjandra;. Menyatakan Penggugat Rekovensi(Tergugat Konvensi beserta anak dariperkawinan Sri Taslim dan Am.

Djaja Tjandra masingmasing Lily Tan, Suhartodan Sudirman Chandra berhak untuk menerirna bagian atas saham milik Alm.Djaja Tjandra bersamasarna dengan para Tergugat Rekovensi/parapenggugat Konvensi;.

Memerintahkan Tergugat Rekovensi/para Penggugat Konvensi untukmelakukan pembayaran deviden atas 2 (dualembar saham beserta bunganyasebesar Rp. 10.013.530.281,00 (Sepuluh milyar tiga belas juta lima ratus tigapuluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) kepada PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi yang tersimpan di Bank Maybank atas namarekening PT.

Komposisipemegang saham pada Turut Terlawan IV masih belurn final.G.Bahwa dengan adanya putusan yang saling bertentangan/kontradiksiantara putusan yang dimohonkan eksekusi a quo oleh Terlawan (putusanNo. 688 PK/Pdt/2016 Jo. No.. 784 K/Pdt/2014 Jo.

Medan PlazaCentre masih dipermasalahkan dengan sesama pemegang saham ic.Ny. Sri Taslim.Menimbang, bahwa berdasar halhal sebagaimana terurai di atas olehkarena para Pelawan tidak dapat membuktikan kebenaran dalildalilperlawanannya, maka Pelawan harus dinyatakan bukan sebagaipelawan yang baik dan benar.

Meitha Perkasa Utama Nomor : 23/M PU/Dir/V/2012 tanggal 23 April 2012 tentang Permohonan Pengesahan PerubahanPemegang Saham Perseroan untuk disesuaikan pada Izin UsahaPertambangan (IUP) dan AMDAL, serta didasarkan juga pada Akta Notaris,Nasrun Koto. SH, MH di Bitung Nomor : 65 Tanggal 31 Oktober 2011tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Meitha Perkasa Utama dan jugadidasarkan pada Akta Notaris Surdjono Arham.

Meitha Perkasa Utamadengan Nomor : 19/MPU/Dir/IV/2012 tertanggal 09 April 2012, perihal :Pemberitahuan kembali susunan Pengurus Pengalihan Saham PT.

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memutusperkara a quo karena telah memberikan pertimbanganpertimbangan yangbertentangan dengan Pasal 93 ayat (3) UndangUndang Nomor : 4 Tahun2009 tentang Pertambangan dan Batubara.Bahwa sebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor : 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka pada pasal 93 ayat(3) berbunyi : Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimanadimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat harusmemberitahu kepada

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuaidengan kewenangannya dan apabila Pemegang IUP (izin UsahaProduksi) tidak memberitahukan kepada Menteri, Gubernur atauBupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya pada saat pengalihankepemilikan dan atau saham yang dimilikinya, maka hal ini adalahmerupakan pelanggaran hukum terhadap pasal 93 ayat (3) UndangUndang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara.Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan telahterbukti, bahwa DJAENAL

MeithaPerkasa Utama dengan Nomor 19/MPU/Dir/IV/2012 perihalPemberitahuan kembali susunan Pengurus Pengalihan Saham PT.Meitha Perkasa Utama yang ditujukan kepada Bupati BolaangMongondow Timur in casu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (Bukti T 9 ), maka susunan Anggota Direksi dan Anggota DewanKomisaris PT. Meitha Perkasa Utama adalah sebagai berikut : Nama Perusahaan PT. MEITHA PERKASA UTAMA Direktur ARNOLD LEOPOLD WUAN Komisaris Utama GUNAWAN HARSONO.

Pemekaran usaha adalah pemisahan satu Wajib Pajak Badan yangmodalnya terbagi atas saham menjadi dua Wajib Pajak Badan atau lebihdengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagianharta dan kewajiban kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukantanoa melakukan likuidasi badan usaha yang lama;b.

Sesuai dengan ketentuan khusus PMK 43/PMK.03/2008 tentangPenggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam RangkaPenggabungan, Peleburan Atau Pemekaran Usaha sepanjang tidakbertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; Bahwa PSAK No. 38 juga menegaskan bahwa transaksi pengalihan aktiva,kewajiban, saham atau instrument kepemilikan lainnya yang dilakukan dalamrangka reorganisasi, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam artisubstansi ekonomi sehingga transaksi demikian tidak dapat menimbulkanlaba

Bahwa guna kelancaran pelaksanaan Keputusan MenteriKeuangan Nomor: 392/KMK.04/1996 tersebut, dengan inidiberikan penegasan sebagai berikut :1.1.1.Umumyang dimaksud dengan pengalihan hak atas tanahdan/atau bangunan antara lain : penjualan, tukarmenukar atau ruitslag, perjanjian pemindahan hak,lelang, hibah atau cara lain yang disepakati oleh pihakyang bersangkutan.Dalam pengalihan hak dengan cara lain termasukpengalihan hak sehubungan dengan : ... dst ... dst ... dst penyetoran modal saham dalam bentuk

atas tanah dan bangunandicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena bertentangandengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 5Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 juncto' PeraturanMenteri Keuangan Nomor : 243/PMK.03/2008 tanggal31 Desember 2008 juncto Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor 30/PJ/2009.PSAK Nomor 38 angka 06Pertimbangan menurut Majelis Hakim Bahwa di dalam PSAK Nomor 38 angka 06 disebutkan : Transaksirestrukturisasi antara entitas sepengendali, berupa pengalihanaktiva, kewajiban, saham

dalam Pasal 10 ayat (8) Undangundang PajakPenghasilan dijelaskan bahwa nilai perolehan atau pengalihanharta yang dialinkan dalam rangka likuidasi, penggabungan,peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihanusaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atauditerima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain olehMenteri Keuangan;Bahwa di dalam Pasal 4 ayat (8) huruf c Undangundang PajakPenghasilan dijelaskan bahwa harta termasuk setoran tunaiyang diterima oleh badan sebagai pengganti saham

Putusan Nomor 248/B/PK/PJK/2015Bahwa Pemeriksa mengakui adanya penghasilan dari penggunaan lahandi Depo 005Tanjung Priok oleh Pemegang Saham mayoritas yaitu PT. TemasTbk yang disewa dengan biaya sewa sebesar Rp637.775.724,00, Lahan inidigunakan PT.

Temas Tbk, Bahwa tidak ada data pembanding (comparable price) bahwa PemohonBanding mendapatkan penghasilan dari pemegang saham mayoritas untukpenggunaan lahan di Tanjung Priok sehingga tarif Lolo kontainerempty/kosong digunakan untuk menghitung dasar penghasilan, pengenaan margin keuntungan sebesar 18% yang dinilai sangat tidak tepatbila dibandingkan dengan net profit margin perusahaan yang masih negatif (80%);Koreksi atas Penggunaan Alat Berat Rp3.920.427.336,00Menurut Pemeriksa Pajak dan TerbandingBahwa

berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta jawabanquestionair yang diberikan Pemohon Banding diperoleh fakta bahwa sebagianaktiva tetap (alat berat/mesin) milik Pemohon Banding ada yang ditempatkan diluar wilayah kerja (Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta) yaitu di Medan, Jayapura,Sorong, Surabaya, Makassar dan Bitung dan dimanfaatkan untuk kepentinganpemegang saham yaitu PT.

Bahwa putusan Majelis Hakim yang menyimpulkan tidak adahubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan PT TMBPhanya berdasarkan pada jumlah kepemilikan saham, padahalberdasarkan Penjelasan Pasal 18 ayat (4) UU PPh dinyatakanbahwa hubungan istimewa dapat terjadi karena:e Kepemilikan/penyertaan modal atau saham; dane Adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaanteknologi;Bahwa dalam persidangan, terbukti Majelis Hakim tidak melakukanpengujian lebih lanjut terhadap adanya penguasaan melaluimanajemen

yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modaldari Perusahaan Modal Ventura (Pasal 1 butir F Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 TentangKetentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan);Bahwa Tergugat merupakan Perusahaan Modal Ventura (Venture CapitalCompany) adalah badan usaha yang melakukan usahapembiayaan/penyertaan modal dalam suatu perusahaan yang menerimabantuan pembiayaan (investee company) untuk jangka waktu tertentu dalambentuk penyertaan saham

terutamamengharapkan capital gain bukan pendapatan bunga atau deviden; Clinton Richard, modal ventura adalah dana yang diinvestasikan padaperusahaan atau individu yang memiliki risiko tinggi; Robert White yang disitir oleh Dahlan Siamat (2001, halaman 333) yangmengatakan bahwa modal ventura adalah bisnis pembiayaan untukmemungkinkan pembentukan dan pengembangan usahausaha barudibidang teknologi dan/atau nonteknologi; Handono Lipo (1995 halaman 10), modal ventura dapat diartikan danausaha dalam bentuk saham

jadi dilaksanakannya perjanjiantersebut ditanggung bersama oleh para pembuat perjanjian yaitu ParaPenggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi dan sifat perjanjianpenyertaan modal yang dibuat oleh Para Penggugat, CV.Minosai danCV.Yousidian keduanya sebagai perusahaan pasangan usaha denganTergugat adalah merupakan perjanjian penyertaan modal, bukan hutangpiutang: bahwa bila ada perjajian tambahan yang menyertai perjanjian pokoktidaklah merubah perjanjian (pokok) menjadi menjadi saham

Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) yang selanjutnyadisingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuanpembiayaan (investee company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentukpenyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/ataupembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (Pasal 1 butir 3Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang PerusahaanModal Ventura jo.

Bahwa sesungguhnya kepemilikan saham Tergugat IV pada Tergugat hanyalahsaham pemberian dari Tergugat dan Tergugat II yang untuk itu Tergugat IV tidakpernah melakukan setoran modal kedalam perseroan (Tergugat lI), karena saat ituTergugat dan Tergugat II ingin menyewa kantor di gedung milik Tergugat IV dansebagai kompensasinya oleh Para Tergugat dan II diberikan saham kepadaTergugat IV sehingga penandatanganan akte No. 64 berupa jaminan pribadi padasaat itu hanya sematamata untuk memenuhi persyaratan

DNC/ 204232/ 09/ V/ NPL081 tanggal 21 Juli 2009 adalah tidak beralasanmenurut hukum karena penandatanganan akte No. 64 tentang jaminan pribadi yangdimaksudkan hanyalah sematamata untuk memenuhi keinginan dan permintaanbank BEPEDE pada saat ini untuk memenuhi persyaratan permohonan kredit yangdiajukan Tergugat I, karena sesungguhnya sebagaimana diuraikan diatas, TergugatIV tidak mempunyai dan memiliki saham apapun pada Tergugat, dan hal ini terbuktidari selama berjlanannya operasional perusahaan (

No.359/Pat.G/201 1/PN.Jkt.Sel Hal 16Jalan Pintu 5 Gelora Bung Karno, yang merupakan asset/ gedung milik Tergugat IVyang disewa oleh Tergugat dan Il, terjadi musibah kebakaran, dan Tergugat IV saatitu mengalami kerugian yang cukup besar dan pada saat itu Tergugat IV melepaskanhakhak sepenuhnya/ mengembalikan semua saham yang dimiliknya kepada ParaTergugat dan II;4.

Pihak Kedua menjamin kepada Pihak Pertama bahwa Pihak Kedua ataukuasanya termasuk ahli waris tidak akan melakukan tuntutan hukum baikpidana, perdata atau tuntutan hukum lainnya terhadap Pihak Pertama,termasuk Direksi, Manajemen, share holders (pemegang saham)maupun karyawan sehubungan dengan perdamaian ini, baik saat inimaupun dikemudian hari..

Permata Indah Griyaku, Developer & General Contractor,berkedudukan di Kota Surabaya berdasarkan Akta PendirianNomor 01 Tanggal 03 November 2014 yang telah disahkanberdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiadan telah diubah berdasarkan Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Permata Indah Griyaku Nomor06 Tanggal 09 Oktober 2017, beralamat di Jalan JemursariVI Nomor 2, Surabaya, Dalam hal ini memberikan Kuasakepada : Tito Suprianto, S.H.

Bukit Akasia Blok AIl, No.2 Kota Bukit Indah IndustrialEstate Purwakarta mengadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), yangmana dalam rapat tersebut ditemukan bahwa jumlah stok bahan material di datainventory sebesar Rp 48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) tidaksesuai dengan data penjualan perbulannya yang dirataratakan diangkaRp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), kKemudian atas temuan tersebutdibuatkan grafik data inventory oleh pihak pemegang saham, dan diketahui padatahun

2012 sampai 2015 telah terjadi kenaikan grafik data inventory yang sangatsignifikan;Bahwa dikarenakan adanya stok bahan di data inventory yang sangat signifikandibanding dengan data penjualan sehingga menimbulkan pertanyaan dari parapemegang saham, mengapa stok hingga begitu besar?

Kotobukiya IndoClasic Industries) yang seolaholah untung maka mereka dianggap memiliki kinerjayang baik oleh Perusahaan dan pemegang saham sehingga mereka berhakmendapatkan bonus maupun fasilitas lainnya;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPMembaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri PurwakartaNo. Reg.Perkara PDM20/PRWAK/05/2019, tanggal 12 Agustus 2019 Terdakwatelah dituntut sebagai berikut :1.

terlinat memenuhi gudangpenyimpanan dan tentunya terdakwa tidak akan menyetujui PO yang diajukan jikastok bahanbahan material masih benarbenar ada sesuai data inventory yangselalu dilaporkan kepada terdakwa M.YUSUF SAEFUL ARIEF.Keterlibatan terdakwa diperkuat pula dengan sikapnya yangmelakukan pembiaran terjadinya pemalsuan secara teruS menerus sejak tahun2013 hingga tahun 2016 karena pada tahun 2014 terdakwa telah mengetahuladanya kejanggalan terkait dengan stok bahanbahan material dari pihakpemegang saham

Sangat tidak logis terdakwa yang sehariharinya berada di pabrik perusahaan tidak mengetahui adanya penyimpangan,justru pemegang saham yang tidak setiap hari berada diperusahaaan malah lebihdahulu mengetahui tentang adanya penyimpangan.

Pemekaran usaha adalah pemisahan satu Wajib Pajak Badanyang modalnya terbagi atas saham menjadi dua Wajib PajakBadan atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru danmengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan usahaHalaman 3 dari 48 halaman. Putusan Nomor 652 /B/PK/PJK/2012baru tersebut yang dilakukan tanpa melakukan likuidasi badanusaha yang lama;b.

Sesuai dengan ketentuan khusus PMK 43/PMK.03/2008 tentangPenggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam RangkaPenggabungan, Peleburan Atau Pemekaran Usaha sepanjangtidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;Bahwa PSAK No. 38 juga menegaskan bahwa transaksi pengalihanaktiva, kewajiban, saham atau instrument kepemilikan lainnya yangdilakukan dalam rangka reorganisasi, bukan merupakan perubahanHalaman 8 dari 48 halaman.

Hal ini dapatdibuktikan bahwa parent company menjadi pemegang saham subsidiarycompany secara hukum;Bahwa dengan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon MajelisHakim agar mengabulkan permohonan gugatan yang diajukan Penggugatyakni membatalkan Surat Tergugat tentang Surat Pemberitahuan TidakTerdapat Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang danmemutuskan agar Tergugat mengembalikan PPh 5% Final sebesarRp 1.972.764.000,00 kepada Penggugat;Bahwa demikian Surat Permohonan Gugatan ini Penggugat

atauBangunan;b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Keputusan MenteriKeuangan Nomor: 392/KMK.04/1996 tersebut, dengan inidiberikan penegasan sebagai berikut :1.1Umum.1.yang dimaksud dengan pengalihan hak atas tanahdan/atau bangunan antara lain : penjualan, tukarmenukar atau ruitslag, perjanjian pemindahan hak,lelang, hibah atau cara lain yang disepakati oleh pihakyang bersangkutan;Dalam pengalihan hak dengan cara lain termasukpengalihan hak sehubungan dengan : ... dst ... dst ... dstpenyetoran modal saham

Bahwa di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c Undangundang PajakPenghasilan dijelaskan bahwa harta termasuk setoran tunaiyang diterima oleh badan sebagai pengganti saham ataupengganti penyertaan modal tidak termasuk objek PajakPenghasilan;c.

Bahwa Tergugat 1 adalah pendiri dan pemegang saham dari Tergugat 2sementara Tergugat 5 bertindak sebagai komisaris dan juga pemegangsaham Tergugat 2.

Apalagi, Penggugat juga mendapatkan bukti dari Ditjen AHUKemenkumham, bahwa Tergugat 1 adalah pendiri dan pemegang sahamdari Tergugat 2 dan Tergugat 5 adalah komisaris yang kemudian jugamenjadi pemegang saham Tergugat 2.Dalam situs resmi Tergugat 3 juga jelas terpampang bahwa Tergugat 1bersama dengan Tergugat 6 menduduki jabatan sebagai Tim ManajemenSenior (Senior Management Team), Tergugat 5 sebagai Kepala JasaSekretarial Perseroan (Head of Corporate Secretarial Services), danTergugat 7 sebagai

Salam,Fitriola NadiahSebagaimana telah dijelaskan pada bagianbagian sebelumnya di atas,Tergugat 5 pernah menduduki jabatan sebagai komisaris dari Tergugat 2.Bahkan, Tergugat 5 juga kemudian menjadi pemegang saham mayoritassekaligus pengendali dari Tergugat 2.Selain itu, Tergugat 5 membantu Tergugat 1 dalam salah satu contoh yangtelah diuraikan sebelumnya di atas dimana Tergugat 1 bersama denganTergugat 5 secara tegas diakui sebagai pihak yang meminta klienPenggugat untuk mengalihkan kerja samanya

Pembebanan biaya sewa kendaraan Tergugat 1 yang tidak pernahdisetujui oleh pemegang saham Penggugat sebesarRp358.979.000;70.2 Biaya pembayaran gaji para karyawan Penggugat yang digunakanuntuk jasa Tergugat 2 sebesar Rp898.998.342; serta70.3.

Pengambilan komisi sebesar 10% oleh Tergugat 1 dari pendapatanPenggugat tanpa persetujuan pemegang saham Penggugat sebesarRp393.379.933;jumlah mana apabila dihitung secara keseluruhan adalah sebesarRp1.651.357.275.Selain itu, Penggugat juga mengalami kerugian atas perjanjian sewaTergugat 1 dengan Tergugat 2 di alamat resmi Penggugat, yang manabertentangan dengan kewajiban maupun hak hukum Tergugat 1 danTergugat 2, sebesar Rp582.471.470.Sedangkan, sebagai akibat hilangnya para klien Penggugat yang