Ditemukan 15684 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-12-2019 — Putus : 30-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 219/Pdt.P/2019/PA.Bgr
Tanggal 30 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
1016
  • Penetapan No.219/Pat.P/2019/PA.BgrMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada paraPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, makamajelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuaidengan
Register : 25-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PA MATARAM Nomor 461/Pdt.P/2020/PA.Mtr
Tanggal 10 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
4618
  • Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sahperkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Register : 02-10-2012 — Putus : 31-10-2012 — Upload : 06-01-2013
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5304/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg
Tanggal 31 Oktober 2012 — PEMOHON LAWAN TERMOHON
87
  • Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
Register : 26-01-2022 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 14-02-2022
Putusan PA PINRANG Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Prg
Tanggal 14 Februari 2022 — Pemohon melawan Termohon
2319
  • Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sahperkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Register : 16-05-2018 — Putus : 02-07-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PA WONOSARI Nomor 627/Pdt.G/2018/PA.Wno
Tanggal 2 Juli 2018 — Perdata
171
  • Wno hal 11 dari 14dikabulkan dengan Verstek (vide Pasal 70 ayat (1) UndangUndang No.7 tahun1989 yang telah dua kali di rubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 dan Pasal 125 HIR);Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yangdipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapatcukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas,sehingga pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talaknyaterhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari
Register : 09-11-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 26-11-2021
Putusan PA MAMUJU Nomor 342/Pdt.P/2021/PA. Mmj
Tanggal 25 Nopember 2021 — Pemohon melawan Termohon
2311
  • pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon danPemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yang telahdilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1984 di Kecamatan Papalang,Kabupaten Mamuju tersebut patut untuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
Register : 01-02-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PA Lasusua Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Lss
Tanggal 26 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
2510
  • Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan denganmenyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPara
Register : 11-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Plk
Tanggal 7 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
332
  • Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan denganmenyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadapara
Register : 15-08-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 01-07-2019
Putusan PA JAYAPURA Nomor 254/Pdt.G/2017/PA.Jpr
Tanggal 3 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
127
  • ketentuan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiHalaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2017/PA JprNegeri Sipil, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau ASN untukmelakukan perceraian telah mendapatkan Surat Izin dari Atasan atau Pejabatyang berwenang, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah di rubah
Register : 03-07-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PA WONOSARI Nomor 777/Pdt.G/2018/PA.Wno
Tanggal 17 September 2018 — Perdata
101
  • Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam), dan ternyata Termohon telahdinyatakan tidak hadir, maka karenanya permohonan Pemohonharusdikabulkan dengan Verstek (vide Pasal 70 ayat (1) UndangUndang No.7 tahun1989 yang telah dua kali di rubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 dan Pasal 125 HIR);Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala sesuatu. yangdipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapatcukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas,sehingga pengadilan
Register : 06-04-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PA KAB MALANG Nomor 2003/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg
Tanggal 11 Mei 2016 — PEMOHON lawan TERMOHON
104
  • Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
Register : 10-06-2014 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 15-07-2014
Putusan PA KRUI Nomor 120/P/AG/2014
Tanggal 2 Juli 2014 — PEMOHON TERMOHON
122
  • 2006, dan perubahan kedua UndangundangNomor 50 tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka prosesmediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 ayat 1 dan 5 Peraturan MARINomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, makasesuai dengan Ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983yang telah di rubah
Register : 07-10-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 27-11-2013
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5757/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg
Tanggal 12 Nopember 2013 — PENGGUGAT LAWAN TERGUGAT
64
  • Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
Register : 01-08-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA PONTIANAK Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Ptk
Tanggal 9 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
132
  • Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi HukumIslam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan denganmenyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
Register : 02-07-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan PA KAB MALANG Nomor 3889/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg
Tanggal 30 Juli 2013 — PEMOHON LAWAN TERMOHON
53
  • Pasal 147 (2) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
Register : 06-03-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Tgrs
Tanggal 8 Juni 2020 — Pemohon melawan Termohon
99
  • berpendapatbahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan yang kuat sehinggapermohonan Pemohon untuk dapat diberikan dispensasi pernikahan anakkandungnya patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa alat bukti Surat yang diajukan oleh Pemohondi depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim,maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah
Register : 29-12-2015 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 25-04-2020
Putusan PA KAB MALANG Nomor 7184/Pdt.G/2015/PA.KAB.MLG
Tanggal 4 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
73
  • Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
Register : 15-10-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1400/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg
Tanggal 28 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
53
  • ABRORI;Menimbang bahwa alat bukti (P.2,) adalah fotokopi Kartu TandaPenduduk atas nama Pemohon II, memberi bukti bahwa Pemohon II berdomisilidi wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa alat bukti (P.3,) adalah fotokopi Kartu keluarga atasnama Pemohon I, yang Namanya sama dengan dalam kutipan akta nikah yangakan di rubah setelah adanya perubahan biodata dalam akta nikah;Menimbang bahwa alat bukti (P.4) memberi bukti bahwa biodata paraPemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah
Register : 25-04-2011 — Putus : 13-09-2011 — Upload : 16-12-2011
Putusan PA KEDIRI Nomor 222/Pdt.G/2011/PA.Kdr
Tanggal 13 September 2011 — PENGGUGAT Vs. TERGUGAT
123
  • Majelis Hakim tidak menerapkan tata cara sebagaimanaditentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008(mediasi), namun meskipun demikian Majelis Hakim tetapmengupayakannya melalui persidangan dan upaya tersebuttelah dilakukan secara maksimal sesuai ketentuan pasal 82ayat (1) dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun = 1989sebagaimana terakhir telah rubah dengan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi HukumIslam, namun tidak berhasil (gagal) :Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan
Register : 06-02-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PA MUNGKID Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Mkd
Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
63
  • tidak cukup,sehingga Penggugat harus membanting tulang bekerja sebagai AsistenRumah tangga;5.2 Ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidaksatu pemahaman Pendapat, sehingga masalah kecil selalu dibesarbesar, yang berujung pada pertengkaran dan percecokan;5.3 Apabila terjadi Percecokan Tergugat sering mungucapkan Talakkepada Penggugat;Bahwa ketiga alas an tersebut diatas sudan Penggugat ingatkan kepadaTergugat, berusaha untuk saling mengerti, namun kemudian tidak pernahbisa di rubah