Ditemukan 16944 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : keterbuktian kepermukaan
Penelusuran terkait : Keterbukaan publik Keterbukaan informasi Keterbukaan informasi publik
Pengadilan PA KOTA BANJAR Perdata Agama
Register : 26-03-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 0229/Pdt.G/2018/PA.Bjr
Tanggal 5 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 3
  • Bahwa penyebab perselisinan dan pertengkaran yaitu disebabkan ;6.1 Tergugat kurang cukup dan kurang bertanggung jawab ataspemberian nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;6.2 Tidak adanya keterbukaan dalam hal keuangan;7. Bahwa sejak bulan Juni 2016 Penggugat dan tergugat sudah berpisahrumah dengan Tergugat yang mana pada saat ini masing masingberalamat tersebut diatas;8.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 17-01-2013 — Putus : 04-06-2013 — Upload : 19-06-2013
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 03/G/2013/PTUN-Pbr
Tanggal 4 Juni 2013 — AZRIANTO, S.TP Melawan Bupati Kampar
72 — 24
  • perundangundangan yang berlakuyakni Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 04 tahun 2007tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, PemberhentianKepala Desa dan Perangkat Desa serta bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik yakni Asas Keseimbangan(Principle of proportionality), Asas Kesamaan dalam mengambilKeputusan (Principle of proportionality), Asas bertindak Cermat(Principle of carefulness), Asas keadilan atau kewajaran ( principle ofreasonable of prohibitionof arbitrariness), Asas Keterbukaan
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 21-06-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 625/Pdt.P/2021/PA.Cbn
Tanggal 2 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
7 — 14
  • Dari asasperkawinan tersebut tidaklan dikenal umur minimal demi untuk mencegahkemadlaratan yang lebin besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagimanusia zaman sekarang, dimana kemungkinan kemadharatan tersebut lebihjauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaanseperti makanan, lingkungan, pergaulan, tekhnologi, keterbukaan informasi,dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi.
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 25-05-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PA BEKASI Nomor 1796/Pdt.G/2018/PA.Bks
Tanggal 16 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 0
  • Bahwa Termohon tidak ada keterbukaan dan tidak ada kejujurankepada Pemohon dalam segala hal;. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Mei 2018, dimana terjadipertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, lalu Pemohonkeluar dari rumah bersama dan kembali ke rumah orang tuaPemohon dan sejak saat itu. sudah tidak terjalin hubungansebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;.
Pengadilan PA AMBARAWA Perdata Agama Perceraian
Register : 27-08-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 21-03-2016
Putusan PA AMBARAWA Nomor 801/Pdt.G/2015/PA.Amb
Tanggal 10 Maret 2016 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
12 — 3
  • oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyaihubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihakpihak yangbeperkara;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali,sering bertengkar disebabkan Tergugat disarankan oleh penggugat untuk bekerja marah marah sambil memukul penggugat, tidak menyadari sebagai kepala keluargamempunyai beban dan tanggungjawab, Tergugat tidak ada keterbukaan
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 22-11-2021 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PA CIBINONG Nomor 6914/Pdt.G/2021/PA.Cbn
Tanggal 31 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 8
  • yang sebenarnya, pemberian nafkah finansial baiklahir dan batin selalu saya berikan walaupun tidak banyak karena saya akuipekerjaan saya hanya bekerja serabutan yang ada pekerjaan pasti adauang;Penggugat juga menyampaikan pada poin b bahwa Tergugat tidakbertanggung jawa dalam membina rumah tangga dan tidak membimbingdalam hal ibadah Fakta yang benar adalah saya selalu bertanggung jawabdalam membina rumah tangga, baik terhadap istri ataupun anakanak saya;Pada poin b Penggugat menyampaikan tidak keterbukaan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Lelang
Register : 31-05-2010 — Putus : 19-07-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MEDAN Nomor 41/G/2010/PTUN-MDN
Tanggal 19 Juli 2010 — MIMIN MAKMUR : KPL.KTR.PELAYANAN NEGARA DAN LELANG MDN
81 — 35
  • Bahwa dengan demikian, lelang telah dilaksanakansesuai dengan Peraturan Perundang undangan dan Azasazas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu azas kepastianhukum, keterbukaan, proporsionalitas sertaakuntabilitas, sehingga tidak terbantahkan lagi bahwadalil dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatanadalah keliru dan tidak berdasarkan hukum ;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 21-03-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 K/TUN/2013
Tanggal 21 Maret 2013 — KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI vs. TITUS MOTE, SE, DK
63 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pihak yang tidak memenuhi syarat untukditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KabupatenPaniai;Bahwa telah terlihat nyata bahwa kerjakerja Tergugat penuh rekayasa dan tidakmempertimbangkan asasasas keadilan, kepatuhan, kecermatan dan kejujuran, atasdikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012.Tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yangbaik, dimana tidak memperlihatkan kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara,keterbukaan
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 27-12-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 10-01-2022
Putusan PA CIBINONG Nomor 1505/Pdt.P/2021/PA.Cbn
Tanggal 10 Januari 2022 — Pemohon melawan Termohon
17 — 14
  • Dari asasperkawinan tersebut tidaklan dikenal umur minimal demi untuk mencegahkemadlaratan yang lebin besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagimanusia zaman sekarang, dimana kemungkinan kemadharatan tersebut lebihjauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaanseperti makanan, lingkungan, pergaulan, tekhnologi, keterbukaan informasi,dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi.
Pengadilan PA POLEWALI Perdata Agama Perceraian
Register : 21-05-2012 — Putus : 18-06-2012 — Upload : 30-12-2014
Putusan PA POLEWALI Nomor 174/Pdt. G/2012/PA Pwl.
Tanggal 18 Juni 2012 — -Hernawati binti Samsu Alam -Tamrin bin Sampe
42 — 9
  • Termohon telah pula melakukan koordinasi dankonsultasi ke banyak pihak yang berkepentingan langsung terhadapproses Pemilukada ;Asas yang juga wajidb Termohon pertimbangkan adalah : asaskepentingan umum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas efisiensidan asas efektifitas ;Lebih penting lagi adalah sikap Termohon untuk tetap melaksanakantahapan pemilukada sesuai Surat Keputusan KPU Provinsi BengkuluNomor 2 Tahun 2009 (Bukti T3) didukung oleh berbagai pihak baik yangbersifat materil maupun non
Pengadilan PA SINTANG Perdata Agama Perceraian
Register : 16-12-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 22-01-2016
Putusan PA SINTANG Nomor 0385/Pdt.G/2015/PA.Stg
Tanggal 20 Januari 2016 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
17 — 1
  • perselisihan dan pertengkaran, saksi lupa sejakkapan yang pasti di tahun 2015 ; ahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat ; ahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadipertengkaran saat keduanya disidangkan oleh lembaga adat dan saksiselaku ketua adat setempat ; ahwa Saat di sidang adat terungkap rumah tangga Penggugat danTergugat tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran disebabkan antaraPenggugat dan Tergugat tidak ada saling keterbukaan
Pengadilan PA TASIKMALAYA KOTA Perdata Agama
Register : 01-03-2016 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 15-08-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 0336/Pdt.G/2016/PA.Tmk
Tanggal 31 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 4
  • antaraPenggugat dengan Tergugat selalu rukun,harmonis dan telah berjalankurang lebin 5 (Lima) Tahun lamanya, namun ternyata kerukunan dankeharmonisan tersebut tidak berlangsung lama, sebab dalam kehidupanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekitar Awal Bulan April 2015Terjadi Kegoyahan Dan Memuncak Pada Tanggal 15 Juni 2015 sehinggamenyebabkan pisah selama Kurang Lebih 8 (Delapan) Bulan;Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebutdikarenakan Tergugat tidak ada saling pengertian, keterbukaan
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Perijinan
Register : 12-02-2013 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 16-07-2013
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 03/G/2013/PTUN.PLK
Tanggal 19 Juni 2013 — PT. MULTI TAMBANGJAYA UTAMA Melawan 1.BUPATI BARITO TIMUR 2.KOPERASI TUNAS DAYAK GEMILANG (Tergugat II Intervensi)
143 — 222
  • Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara JUNCtO ...... eee eeHalaman 13 dari 102 halaman Putusan No. 03/G/2013/PTUN.PLK16.17.Negara juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, in casu (i) asas kepastian hukum;; (ii) asas keterbukaan
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 28-12-2020 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 35/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat:
1.Abdul Talib
2.Sukarni
3.Hajar fajri
Tergugat:
3.Pj. Kepala desa temalang
4.CAMAT LIMUN
308 — 157
  • Asas Keterbukaan;Bahwa penerbitan Objek sengketa melanggar asasketerbukaan karena Pertama, Para Penggugat dalampenerbitan Objek sengketa tidak ada diberitahu ataudipanggil oleh Tergugat yang sejak Objek sengketa dikeluarkan Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2020,kemudian adanya objek sengketa II pada tanggal 29 Juli2020 tidak ada pemberitahuan dari Tergugat kepadaPara Penggugat.
    Begitu Juga alasan Para Penggugatdiberhentikan tidak ada keterbukaan dari Tergugat . hlyang sama juga dilakukan Tergugat dalam melakukanpengangkatan Perangkat Desa Temalang yangmengantikan Para Tergugat tidak ada dilakukanpengumuman di Desa dan tidak ada proses Penjaringanapakah memenuhi syarat selaku Perangkat Desa atautidak yang tidak diketahui oleh masyarakat di DesaTemalang, sehingga tindakan Tergugat melanggar asasKeterbukaan;3.
    JBI.perundangundangan yang berlaku, khususnya mengenai proses pemberhentianperangkat desa, dan juga dikaitkan dengan Asasasas Umum Pemerintahan yangBaik (AUPB), yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, dan AsasKecermatan;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas,maka Objek Sengketa dan Objek Sengketa II merupakan Sengketa Tata UsahaNegara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor
    menunjukkanfakta hukum adanya formalitas Gugatan Para Penggugat yang tidak terpenuhi,sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokoksengketanya;Menimbang, bahwa inti gugatan Para Penggugat menyatakan pada pokoknyapenerbitan Objek Sengketa dan Objek Sengketa II adalah cacat yuridis yangmeliputi cacat prosedur dan cacat substansi, serta telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan Asasasas Umum Pemerintahanyang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-09-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 174/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
ZHANG DEYI
Tergugat:
1.DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS SELAKU KEPALA INSPEKSI pada DIR JEND. MINYAK DAN GAS BUMI, KEMEN. ESDM RI,
2.KEPALA TEKNIK PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN PT. PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT V
201 — 140
  • Dimana dalam surat tersebut,PENGGUGAT juga meminta copy dari Obyek Sengketa sebagai bentukpengejawantahan Keterbukaan Informasi Publik;Atas hal tersebut, kKemudian TERGUGAT memberikan tanggapannyamelalui Surat No. 1155/18.01/DMT/2019 tertanggal 5 Juli 2019 Perihal:Penyelesaian atas Keberatan Administratif, yang pada intinyamenyatakan bahwa Obyek Sengketa telah diterbitkan sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;.
    AUPB;Lebih lanjut lagi, Pasal 10 ayat (1) UndangUndang AdministrasiPemerintahan menjelaskan Asasasas Umum Pemerintahanyang Baik (AUPB) berupa:Halaman 32 dari 114 halaman, Putusan Nomor: 174/G/2019/PTUNJKTAUPB yang dimaksud dalam UndangUndang inimeliputi asas:Kepastian hukum;Kemanfaatan;Ketidakberpihakan;Kecermatan;Tidak menyalahgunakan kewenangan;~ 29209 5 Keterbukaan;Kepentingan umum; danh.
    Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itubertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndang PerubahanPTUN No. 9/2004:Yang dimaksud dengan asasasas umumpemerintahan yang baik adalah meliputi asas:Kepastian hukum;Tertib penyelenggaraan Negara;Keterbukaan;Proporsionalitas;Profesionalitas;AkuntabilitasHalaman 35 dari 114 halaman, Putusan Nomor: 174/G/2019/PTUNJKTii)a.Sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 Tentang Penyelenggaraan
    Negara Yang Bersih dan BebasDari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;TERGUGAT telah melanggar Asas Akuntabilitas:Bahwa dalam UndangUndang Penyelenggaraan Negara BebasKKN No. 28/1999 dinyatakan bahwa Asas Akuntabilitasmerupakan salah satu) asasasas umum penyelenggaraannegara, sebagai berikut:Asasasas umum penyelenggaraan negara meliputi:Asas Kepastian Hukum;Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;Asas Kepentingan Umum;Asas Keterbukaan;Asas Proporsionalitas;oa Fr WON PRAsas Profesionalitas; dan7.
    Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itubertentangan dengan asasasas umum pemerintahanyang baik;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndang PerubahanPTUN No. 9/2004:Yang dimaksud dengan asasasas umum pemerintahanyang baik adalah meliputi asas: Kepastian hukum; Tertib penyelenggaraan Negara; Keterbukaan; Proporsionalitas; Profesionalitas; Akuntabilitas;Sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan BebasDari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Pengadilan PN BITUNG Perdata
Register : 08-10-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 228/Pdt.G/2019/PN Bit
Tanggal 17 Maret 2020 — Penggugat:
JOPIE LIISAN
Tergugat:
1.STENLY ARTHUR MASSIE, ST PPK Jalan Tol Manado Bitung II
2.FREDDY A. KOLINTAMA, ST KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG II
94 — 35
  • adalahkerugian nonfisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, misalnyakerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahantempatd No. 2 Tahun 2012 huruf a dan e yang menegaskan bahwa:Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakanberdasarkan asas:a. kemanusiaan,Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah PengadaanTanah harus memberikan perlindungan serta penghormatanterhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap wargaNegara dan penduduk Indonesia secara proporsional.b. keterbukaan
    ,Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2019/PN BitYang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwaPengadaan Tanah untuk pembangunan dilaksanakan denganmemberikan akses kepada masyarakat (Pihak yang Berhak/ParaPenggugat) untuk mendapatkan informasi yang berkaitan denganPengadaan Tanah.2). pasal 68 ayat (3) dan (4) Perpres No. 71 Tahun 2012 yangmenegaskan bahwa:(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukansecara langsung untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugianberdasarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 PK/TUN/2014
Tanggal 8 Mei 2015 — ANDI HARAHAP, S.Sos, DK vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, DKK
59 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatanyang berulangulang, yang dibuktikan dengan surat keterangancatatan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort.3) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan DaerahPasal 20 antara lain :Asas Kepastian Hukum;Asas Kecermatan;Asas Keterbukaan;Asas Profesionalitas;Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 132 PK/TUN/201410.4) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang PenyelenggaraanPemilinan Umum Pasal 2 antara lain : Asas Mandiri
    Tahun 2013.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara in casu Surat Keputusan KPUKabupaten Penajam Paser Utara No.52/Kpts/KPUPPU6409.07/2013tanggal 07 Maret 2013 adalah keputusan yang tidak sah karena selainbertentangan dengan Peraturan KPU No.9 Tahun 2012, juga karena KPU(Termohon PKII) sudah bertindak secara sewenangwenang yangbertentangan dengan asasasas hukum administrasi negara yaitu asaskepastian hukum dan keadilan, asas kejujuran, asas keterbukaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-01-2015 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Maret 2015 — PT. SENTOSA BIRUNUSA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
102 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keterbukaan (akuntabilitas);Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat mengetahui situasihukumnya tanpa ada catatan yang dapat diketahui publik denganmudah. Termohon Peninjauan Kembali memiliki kontrol penuhmengenai isi, cara pengiriman dan waktu pengiriman surat yangditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Tidak ada jalurapapun bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengetahui kapandan bagaimana surat tersebut dikirimkan.
    Putusan Nomor 50/B/PK/PJK/2015Tanpa adanya keterbukaan seperti ini, adalah jauh dari etika dan logikabahwa Pemohon Peninjauan Kembali harus bertanggung jawab atassesuatu yang berada di luar kontrol dan pengetahuannya;4. Kepastian Hukum;a.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 30-12-2015 — Putus : 15-02-2016 — Upload : 23-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 270/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 15 Februari 2016 — 1.CHANDRA NASUTION,2.SUWOTO ; GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
49 — 38
  • Asas Keterbukaan .Asas yang membuka diri terhadap masyarakat untukmemperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatiftentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasianegara;Bahwa hingga disampaikannya undangan musyawarah hargapada bulan desember 2015 oleh Pihak bina marga, ParaPenggugat dan warga masyarakat tdak mendapatkanpenjelasan terkait rencana pengadaan tanah yang meliputimaksud dan tujuan rencana pembangunan untuk
    Gubernur No.2091 Tahun 2015mengabaikan prinsip asas keterbukaan sebagaimana di aturdalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang No.30 Tahun 2014Tentang Administrasi Negara;Hal 27 dari 53 hal Putusan Nomor: 270/G/2015/PTUNJKT.47.Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang telahmengabaikan tahapan tahapan yang seharusnya dilakukandalam menerbitkan SK Gubernur No.2091 Tahun 2015Tentang Penetapan Lokasi untuk pembangunan Akses JalanHutan kota kembangan utara, kelurahan kembangan utara,kecamatan kembangan Kota
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 14-11-2017 — Putus : 20-03-2018 — Upload : 10-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 241/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 20 Maret 2018 — SUTIKNO : KEPALA SUKU DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
139 — 59
  • hukum danbatal demi hukum atau setidak tidaknya dibatalkan oleh PengadilanTata Usaha Negara;Bahwa tindakan Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang DanPertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara (Tergugat) tersebut diatas,merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikankepentingan Penggugat, dan secara nyata menunjukan Kepala SukuDinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Utara (Tergugat), tidak melaksanakan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik khususnya Asas Keterbukaan
    , Asas TidakHalaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUNJKT.Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Kecermatan dan Asas KepastianHukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf bUndangundang No. 9 tahun 2004 jo Undangundang No. 5 tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :Asas Keterbukaan :adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan aksesdan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatifdalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap