Ditemukan 12659 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : umum ulum unus unmum unu unun unam unuk ukum
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 27-04-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 19/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 25 September 2017 — Penggugat:
CAHYADI GUY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
Intervensi:
LISIA
148 — 57
  • Penyimpanan daftar unum dan dokumen;Bahwa melihat uraian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1, ayat 2huruf a dan b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, oleh karenanya surat keputusan objek sengketa aquo yangditerbitkan Tergugat adalah cacat hukum, sehingga dinyatakan tidak sahdan Tergugat harus diwajibkan untuk mencabut Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 03278 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, KecamatanSungai Pinang dengan luas 650 M?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 06-03-2014 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481 K/TUN/2013
Tanggal 6 Maret 2014 — MAULANA HERRY VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG., II. KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA
166 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bidang Pertanahan, instansi publik sebagaimana ditaur dalamUndangUndang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang harusmelayani atau menjawab surat yang masuk yaitu surat Penggugat tertanggal28 Janurai 2012 dan tanggal 16 Pebruari 2012 perihal PermohonanPembuatan Sertipikat atas Tanah yang terletak di Jalan Sukaluyu KelurahanSukagain Kecamatan Sukajadi Kota Bandung tidak termasuk SuratKeputusan Tata Usaha Negara dengan alasan surat obyek gugatan tersebutmerupakan pengaturan yang bersifat unum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-09-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1918 K/Pdt/2017
Tanggal 12 September 2017 — H. ISKANDAR VS H. ARIFIN DKK
40 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1918 K/Pdt/2017Pinoh didalam Rimba Lawai tersebut:Bahwa tentang permohonan Kasasi ini adalah tentang tidak tepatnyamenerapkan hukum terhadap penerbitan sertifikat tanah objek sengketadinyatakan tidak terbukti melanggar hukum atau tidak terjadi perbuatanmelawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata.Menurut hukum ketentuan perbuatan melawan hukum yang dimuat dalamketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut bersifat unum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 29-03-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 K/TUN/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — PT. ASIA PACIFIC FIBERS, TBK VS I. GUBERNUR JAWA BARAT., II. UNIT KERJA SERIKAT KIMIA ENERGY DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PUK SP SPSI) PT. ASIA PACIFIC FIBERS, TBK;
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa mencermati kesimpulan ceramah sebagaimana diuraikantersebut di atas, maka Judex Facti dalam perkara a quo semestinyadapat mengindividualisasikan Keputusan Tata Usaha Negara yangditafsirkan bersifat unum, oleh karenanya Keputusan Gubernur JawaBarat a quo secara jelas dan tegas telah menimbulkan akibat hukumbagi perusahaan yang berada dalam katagori Industri PengolahanKode 2030 Industri Serat Buatan, artinya perusahaaanperusahaanyang termasuk dalam kategori Industri Pengolahan Kode 2030Industri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 21-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 297 K/TUN/2013
Tanggal 21 Agustus 2013 — Plt. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA VS PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT, SUMATERA UTARA I
103 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 297 K/TUN/2013Negara tersebut merupakan pengaturan yang bersifat unum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 huruf b UndangUndang Tentang Peradilan TataUsaha Negara tersebut;Bahwa dengan demikian tidak ada kaitan dan hubungan hukum atasterbitnya objek gugatan dengan kepentingan Penggugat sebagai syaratmutlak mengajukan gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara dan olehkarenanya jelaslah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo dengan segala
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 10-05-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN Tpg
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.GILANG GEMILANG, SH., MH
2.INDRA JAYA, SH
Terdakwa:
Dang Bao Quoc
203 — 21
  • Ahli saatini juga menjabat sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap di DinasPerikanan Kota BatamMenimbang bahwa atas pendapat ahli tersebut, terdakwa tidak adatanggapan.Menimbang bahwa, selanjutnya saksi ahli Pelayaran dipersidangan tidak dapat hadir karena cuti, kendatipun demikian sudahdipanggil dengan patut, oleh karenannya dapat dipertimbangkan danatas persetujuan terdakwa penuntut unum membacakan pendapat ahlidipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 24 Putusan Nomor.7/ Pid.SusPRK/2019
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-05-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Llg
Tanggal 1 September 2020 — Penuntut Umum:
Yuniar,SH
Terdakwa:
PHABER IWANDRE SAPUTRA ALIAS WANDRE BIN AWALUDIN
40 — 27
  • ;Selanjutnya berkenaan dengan terdakwa pernah dipidana pada tahun 2001sebagai alasan jaksa penuntut unum memperberat tuntutan, perlu dipahamioleh jaksa penuntut umum:Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 280/Pid.B/2020/PN.LIgTerdakwa pernah dihukum dalam kasus berbeda bukanlah sebagai alasanyang memberatkan dalam perkara a quo, karena perkara aquo berbedadengan perkara sebelumnya. Perkara a quo adalah perkara narkotika danperkara sebelumnya adalah perkara pidana umum.
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-04-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 4 September 2019 — Penuntut Umum:
1.Yunitri CR Sumondang, SH
2.Essadendra Aneksa, SH
3.Muhardani Budi Septian, SH
Terdakwa:
Rinalta Sembiring Pandia
24 — 6
  • Simanjuntak, Saksi Suriadi lrawan dan Saksi RudiSyahputra menerima informasi jika akan melintas di jalan unum Dusun VIII PerkebunanAjamu Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu 2 (dua) orangyang membawa narkotika sehingga dari hasil penyelidikan Saksi Efron J.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2248 K/Pdt/2011
Tanggal 6 Agustus 2012 — Drs. IBNU SUBIYANTO, Akt bin SUPANGAT VS MAMAN SETIAMAN P, DKK
43 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ditinjau dari sudut teori unum dan teori khusus : hukum perdata berlakuumum, artinya kekuasaan, kebolehan, hak dan kewajiban ada pada setiappihak, baik untuk pemerintah maupun untuk rakyat sebagai pribadipribadi/perseorangan, sedangkan hukum publik merupakan hukum khusus, yaitumemberikan kekuasaan khusus bagi pemerintah untuk melakukan sesuatutindakan kepada pribaadipribadi.
Pengadilan PN WONOSARI Pidana Umum
Register : 01-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN WONOSARI Nomor 46/Pid.B/2019/PN Wno
Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.ARIYANA WIDAYATI,SH
2.OPIK BARLIA, SH
Terdakwa:
ULLY PIAN Als IPIN Bin BUDI SANTOSO
84 — 6
  • Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwatelah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohonputusan yang seringanringannya, dengan pertimbangan Terdakwamenyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya,atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut unum menyatakan tetappada tuntutannya dan telah pula mendengarkan tanggapan dari Terdakwayang menyatakan tetap
Pengadilan PN Pulang Pisau Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-11-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pps
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN GEDIN ARIANTA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Heriwanto Setriadi Alias Ondo Anak dari Imbar Jafar
84 — 42
  • Laboratorium Forensik no lab09604/NNF/2019 di berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang buktiyang di temukan dan di uji adalah milik tersangka/saksi MUHAMAD BUSTOMI dandikaitkan dengan surat ketetapan status barang sitaan narkotika dan precursornarkotika No : B1289/0.2.23/Enz.1/10/2019 An.kepala kejaksaan Negeri pulangpisau disebutkan status barang sitaan narkotika diperoleh dalam perkara atas namatersangka/saksi MUHAMAD BUSTOMI dan menurut hemat Hakim bagaimanamungkin Penuntut unum
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Register : 03-12-2020 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 148/Pdt.G/2020/PN Gpr
Tanggal 8 Juni 2021 — Penggugat:
BAGUS SETYO NUGROHO
Tergugat:
1.MUCHAMMAD BURHANNUL KARIM
2.MULYADI, S.Pd.
71 — 13
  • ,M.Kn. menyebutkan: "Tentang hal ini dan akibatakibatnyapara pihak memilih tempat kedudukan (domisili) unum dan tidak berubah diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. dan Pasal 14 tersebutbelum ada akta yang merubahnya, sehingga Penggugat dalam perkara aquo mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan NegeriKabupaten Kediri ;. Bahwa CV. ADHI DJOJO merupakan badan hukum CV atas saham yangditandai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136/B/PK/PJK/2007
Tanggal 27 Januari 2011 — BUT ABN AMRO BANK N.V. (ABN) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Definisi unum perjanjian adalah :Perjanjiian adalah suatu perbuatan hukum, yang terbentuk denganmenaati kemungkinan formalitasformalitas yang disyaratkan olehundangundang melalui kesesuaian dan saling ketergantunganpernyataanpernyataan maksud dari dua pihak atau lebih, yang ditujukanuntuk menciptakan akibatakibat hukum untuk kepentingan salah satupihak dan untuk beban pada lain pihak, atau untuk kepentingan danbeban bagi kedua pihak"".10.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, terbukti pula
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-09-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 701 B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RANTAU SINAR KARSA;
20 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa keberadaan norma khususakan mengenyampingkan norma umumnya, artinya adapemberlakuan yang khusus tidak seperti pada umumnyaBahwa secara garis besar ketentuan unum bahwa PPN dikenakanatas penyerahan/pemanfaatan BKP atau JKP (Pasal 4 UU PPN).Di dalam penjelasannya bahwa syarat terutangnya PPN yangdilakukan oleh PKP yaitu: Barang/jasa yang diserahkan merupakan BKP/JKP; Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean; Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha ataupekerjaannya;Halaman 28 dari 44 halaman
Pengadilan PN LIMBOTO Pidana Khusus
Register : 13-06-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 13-04-2020
Putusan PN LIMBOTO Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Lbo
Tanggal 20 Juni 2019 — Penuntut Umum:
RAFID M HUMOLUNGO, SH
Terdakwa:
MANSUR MAHMUD alias DON
138 — 61
  • bahwa prosedur atau tata cara peserta pemilumemasang bendera partai ada ketentuannya yakni dalam aturan yangdiatur hanya pemasangan Alat peraga kampanye dan bahan kampanye,untuk pemasangan bendera parpol diserahkan pengaturannya kepadapartai politik masing masing, dengan mempertimbangan etika danestetika yang berlaku dilingkungan masyarakat.Hal 13 dari 42 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2019/PN Lbo Saksi menjelaskan Secara ekplisit diatur dalam PKPU No. 23 pasal 43ayat 3 bahwa dalam kegiatan rapat unum
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum Pembunuhan
Register : 21-01-2019 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 27-02-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 8/PID/2019/PT KPG
Tanggal 30 Januari 2019 — -. ERNI SUSILAWATI alias ERNI
71 — 33
  • halaman 10, halaman 14, dan halaman 17).Yang kami sebut sebagai sebagai eror in persona atau dakwaan kurangcermat dan kurang teliti;Bahwa walaupun Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM20/Mabar/Epp.2/10/2018 dipersoalkan oleh Terdakwa dalam pledooi danmenurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan NegeriLabuan Bajo pada halaman 53 dan halaman 54 yang pada intinyamenyebutkan keberatan terhadap surat daknaan harus diajukan padasaat sidang pertama yaitu sesaat atau setelah penuntut unum
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 15-02-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HAMRULLAH, SH.
Terdakwa:
LA RAHIMU Bin LA UNA
140 — 89
  • Menyelengarakan administrasi unum dan keuangan BUMDes Pogaura;Halaman ke 23 dari 145 halaman, Putusan Perkara Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdie. Menyusun Rencana Strategis Usaha 5 (lima) tahunan yang disahkan olehDewan Komisaris atas pertimbangan dan usul Badan Pengawas BUMDesPogaura;f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran Tahunanyang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usahakepada Dewan Komisaris melalui Badan Pengawas BUMDes Pogaura;dan;g.
    Menyelengarakan administrasi unum dan keuangan BUMDes Pogaura;Halaman ke 97 dari 145 halaman, Putusan Perkara Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdie. Menyusun Rencana Strategis Usaha 5 (lima) tahunan yang disahkan olehDewan Komisaris atas pertimbangan dan usul Badan Pengawas BUMDesPogaura;f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran Tahunan yangmerupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha kepada DewanKomisaris melalui Badan Pengawas BUMDes Pogaura; dan;g.
    Menyelengarakan administrasi unum dan keuangan BUMDes Pogaura;o0ands. Menyusun Rencana Strategis Usaha 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh DewanKomisaris atas pertimbangan dan usul Badan Pengawas BUMDes Pogaura;Halaman ke 108 dari 145 halaman, Putusan Perkara Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdif. Menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran Tahunan yangmerupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha kepada DewanKomisaris melalui Badan Pengawas BUMDes Pogaura; dan;g.
    Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruhkegiatan operasional BUMDes Pogaura;Membina pengelola dan karyawan BUMDes Pogaura;Mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes Pogaura;Menyelengarakan administrasi unum dan keuangan BUMDes Pogaura;0205Menyusun Rencana Strategis Usaha 5 (lima) tahunan yang disahkan olehDewan Komisaris atas pertimbangan dan usul Badan Pengawas BUMDesPogaura;f.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2529 K/PID.SUS/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. Bin RAWA;
75 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • oleh saksiAnwar bin Abduh Rachman dan tanda terima uang yang di tanda tangani oleh34 (tiga puluh empat orang) peserta study banding dan kwitansi Hotel NewTrisula Indramayu sebesar Rp 10.519.740,00 (sepuluh juta lima ratussembilan belas ribu tujuh ratua empat puluh rupiah) dan Hotel Mega MatraJakarta sebesar Rp 17.550.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lirna puluh limaribu rupiah);Hal ini disebabkan karena memang telah di anggarkan dalam dokumenanggaran satusn kerja (DASK) belanja Administrasi unum
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 14-07-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 103/Pid.C/2021/PN Mlg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
IDA FAODJI SH
Terdakwa:
Wira Hendra H
39 — 4
  • sarana cuel tangan dengan sabuny/hand sanitheet O Tidak menggunakon mosker 9S) Tidak oda alot pengubkuraubu badon/thermoguaO Thiok ada upayo mene jarok (phyweal difmang) bagi pengunjungs /Konwmen Spae Parea Pogawal tidak ( Meneeungkanmosker/tace shicid(pelindung mukodan mulut hinges dagu) *0 Menggunokonmasher think henor trenuiupl hiding0 Berkorumun / Melongfor ketentuon pombotosanInteraksl fistk (physical disfancingy/jaga jarak a Tidak menernapkan Penlaky Hidup Bersih dan Sehat (PHES). tempat Unum
Pengadilan PN TRENGGALEK Perdata
Register : 12-03-2014 — Putus : 02-06-2014 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 6/PDT.G/2014/PN.TL
Tanggal 2 Juni 2014 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 9
  • Ichwan binSofingi telah memberikakan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangansehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkaraini dengan keterangan sebagai berikut:e Bahwa saksi merupakan perangkat desa di desa Sambirejo Trenggaleksejak tahun 1975 dan pernah menduduki jabatan Bayan, tahun 1978sebagai Kaur Umum dan pada tahun 2007 sebagai Kepala Dusun sampaidengan pensiun tahun 2008;e Bahwa tugas saksi sebagai Kasun adalah mengurusi pelayananmasyarakat, sebagai kaur unum