Nomor 50 tahun 2009, telahmembatasi itsbat nikah hanya pada pernikahan yang terjadi sebelumUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan permikahan ParaPemohon tersebut terjadi setelah diundangkannya undangundang tersebut;Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islamtelah memberikan peluang itsbat nikah setelah berlakunya UndangUndangNomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sepanjang tidak terdapat laranganmaupun halangan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh undangundangtersebut dan haruslan

lainnyaatas nama Pemohon yaitu dari sebelumnya adalah Supardi dirubahmenjadi Sapardi ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya faktafakta hukumtersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil pokok dalampermohonannya;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitumpermohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;Halaman 3 dari 5 halaman, Nomor 197/Pdt.P/2019/PN Wsb.Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitumpermohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslan

Bahwa untuk Akte Kelahiran yang terlambat didaftarkan di KantorCatatan Sipil (Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil) KabupatenSitubondo, haruslan melalui Penetapan Pengadilan Negerisetempat ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas dengan ini pemohon mohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengabulkan permohonanpemohon tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :PRIMAIR:1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2.

Fatima Syirin Agassi dirubah menjadi Fatima SyirinMahdawi karena nama Agassi identik dengan nama lakilaki sehinggamaknanya menjadi kurang tepat ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya faktafakta hukumtersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil pokok dalampermohonannya;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitumpermohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitumpermohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslan

Bahwa untuk hal tersebut haruslan ada penetapan dari PengadilanNegeri;Menimbang, bahwa dari buktibukti dan saksisaksi tersebut di atasternyata benar bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, KartuKeluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah terakhir atas nama AHMADI,;Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah dapatdibuktikan tersebut ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum,oleh karena itu patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makadiperintah

Oleh karenanyaberdasarkan bukti tersebut haruslan dinyatakan terbukti bahwa calon suamiPemohon bernama Syaiful A.

Olehkarenanya berdasarkan bukti tersebut haruslan dinyatakan terbukti bahwaKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah telan menolakperkawinan Pemohon dan calon suaminya bernama Syaiful A.

setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmembaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkaraa quo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabayatanggal 2 Februari 2021, Nomor 124/Pdt.Bth/2020/PN Mig, serta suratSurat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memoribanding yang diajukan para pihak maupun kuasa hukumnya, yangmana memori banding tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapatmembatalkan ataupun mengubah putusan a quo dengan demikianmemori banding tersebut haruslan

Bahwa atas hal tersebut diatas terlebin dahulu haruslan adanya suatupenetapan dari Pengadilan Negeri.Berdasarkan hal hal tersebut diatas, para pemohon memohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Bangil agar kiranya berkenan memeriksa permohonandari para pemohon ini dengan terlebin dahulu memanggil para pemohon dalampersidangan perdata yang terbuka untuk umum dan selanjutnya memeberikanpenetapan sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon ;2.

tersebut, dengan jalan perdamaian melaluiproses mediasi, dengan mengadakan perjanjian perdamaian sebagai berikut:Bahwa PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sepakat untukmenyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala perselisihan,pertentangan, persengketaan dan permasalahan hukum yang berkaitan denganPerkara Perdata Nomor : 184/Pdt.G/2020/PN.Smn dengan semangat RestitutioIn Integrum Formando Mundum Meliorem (kekacauan yang terjadi dalamHal 1 dari 5 Hal Putusan nomor 184/Pdt/G/2020/PN Smnmasyarakat haruslan

yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiaporang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat sertamampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atauperbuatannya; Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan denganbarang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturliike persoon)yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum; Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagaisubyek hukum sebagaimana layaknya haruslan

memenuhi kriteria Kemampuanserta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yanglazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangkaatau didakwa melakukan tindak pidana haruslan sudah dewasa secara hukum,serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akalpikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yangdiperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya

Bahwa anak tersebut masih di bawah umur olehnya menurut undangundangNo.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2) haruslan mendapatkan Dispensasi/PenetapanPengadilan;Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PN Ktg Halaman 1 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kiranyaBapak Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu dapat memeriksa permohonan ParaPemohon selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;2.

dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawityang disita dari terdakwa Junaidi haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakniPT Incasi Raya Pangian, sedang barang bukti 1 (Satu) buah Toyak yang disita dari TerdakwaJunaidi karena dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka sudah sepatutnyadirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah bersalahmelakukan tindak pidana maka Para Terdakwa haruslan

Bahwa untuk membetulkan nama seseorang tersebut haruslan adapenetapan tentang perubahan nama dari Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa dari buktibukti dan saksisaksi tersebut di atasternyata benar bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama Pemohonyang semula pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis Sitti, dibetulkanmenjadi Siti Holipa karena nama Pemohon yang benar adalah Siti Holipasesuai dengan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda PendudukPemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;Menimbang, bahwa dalil

Agung Raditya Nugroho untuk disesuaikan dengan namaPemohon yang tercantum di dalam ljazan Sekolah Dasar atasnama Pemohon ( vide bukti P3 ) ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya faktafakta hukumtersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil pokokdalam permohonannya;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahpetitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitumpermohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslan

yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiaporang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat sertamampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atauperbuatannya; Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan setiaporang disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yangdianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum; Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagaisubyek hukum sebagaimana layaknya haruslan

memenuhi kriteria Kemampuanserta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yanglazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangkaatau didakwa melakukan tindak pidana haruslan sudah dewasa secara hukum,serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akalpikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yangdiperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya

Ketua Pengadilan Negeri setempat yangberwenang tidak sah dan di wajibkan untuk di batalkan hal ini sesuai denganpermohonan provisi yang melarang pihak Tergugat atau Pihak manapun untukmengalihkan hak dikarenakan yang ber hak untuk mengeksekusi adalahPENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT YANG BERWENANGhalaman 6 dari 13 halaman perkara No. 253/Pdt/2016/PT.BDG.14.15.16.17.bukan melalui Balai Lelang Tunjungan (BPKNL) turut Tergugat ataupun pihaklainnya ;Bahwa atas dasar itikad baik Penggugat tentu haruslan

Tergugat II oleh Penggugat sematamata adalah agar majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quokiranya berkenan menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat dan TurutTergugat Il untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara a quo terutamadalam hal tidak membantu/melakukan proses pengalihan hak atas obyekterperkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukumtetap ;Bahwa gugatan yang diajukan telah beralasan hukum untuk diterima dandikabulkan seluruhnya, tentunya Para Pihak haruslan

setiaporang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat sertamampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atauperbuatannya; Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.PngMenimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan denganbarang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon)yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum; Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagaisubyek hukum sebagaimana layaknya haruslan

memenuhi kriteria Kemampuanserta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yanglazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangkaatau didakwa melakukan tindak pidana haruslan sudah dewasa secara hukum,serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akalpikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yangdiperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya

yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiaporang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat sertamampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atauperbuatannya;Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan setiaporang disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yangdianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagaisubyek hukum sebagaimana layaknya haruslan

memenuhi kriteria Kemampuanserta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yanglazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangkaatau didakwa melakukan tindak pidana haruslan sudah dewasa secara hukum,Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 419/Pid.B/2016/PN.Pngserta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akalpikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yangdiperbuatnya

April2006 juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku , Buku Il,Buku Ill dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan padatanggal 5 Februari 2007;Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku IlPedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam EmpatLingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009halaman 4349 suatu permohonan (gugatan voluntair) haruslan

Petitum ke2permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke3 yaitu menetapkan Pemohonsebagai kuasa ahli waris agar dapat bertindak mengurus administrasi pengurusanberkas Taspen, dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku IlPedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam EmpatLingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009halaman 4349 suatu permohonan (gugatan voluntair) haruslan

Akan tetapi, haruslan ada bukti atau saksi bagi yangmenuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan).