TREESWATY LANNY SUSATYA vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR,

NUH, DKK VS SAKDIAH BINTI BANJAR

Nomor 576 K/Ag/2018Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018;Pemohon Kasasi;LawanSAKDIAH BINTI BANJAR, bertempat tinggal di BTN GriyaNalo Tantan RT. 17 RW. 02 Desa Sungai Ulak KecamatanNalo Tantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, dalam halini memberi kuasa kepada: M. Halik Alnemeri, S.H., dankawan, para Advokat, berkantor di Jalan Prof. M. Yamin,S.H., Lingkungan Sei.

Sya'diah Binti Banjar, selaku Tergugat;adalah ahli waris almarhum Azis Bin M. Nuh;3. Menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketawaris dalam perkara ini sah dan berharga;4. Menetapkan:a. Tanah seluas + 20 (dua puluh) x 250 (dua ratus lima puluh) meteryang terletak di Jalan Lintas Sumatera KM. 5 Desa Sungai UlakHalaman 2 dari 8 hal. Put.

Jaidah
Tergugat:
Bupati Banjar

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH VS DAHLIM BANJAR NAHOR, SE.,M.Si;

Hasanudin, jabatan KepalaBiro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/1126/HUK, tanggal 29 Desember 2017;Pemohon Kasasi;LawanDAHLIM BANJAR NAHOR, S. E., M.Si., kKewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, tempat tinggalJalan. Hiu Putih IIA Nomor 3 Palangka Raya;Selanjutnya diwakili oleh kuasanya: Gideon Silaen, S.H.

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/3/2017tanggal 6 Januari 2017 dengan Lampiran Nomor 120 Atas NamaDahlim Banjar Nahor, S.E., M.Si., NIP 19590610 198203 1 012;b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Nomor 821.2/172/2017tanggal 30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dari JabatanFungsional Pengawas Pemerintahan Madya Atas Nama DahlimBanjar Nahor, S.E., M.Si.;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut:a.

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/3/2017tanggal 6 Januari 2017 dengan Lampiran Nomor 120 Atas NamaDahlim Banjar Nahor, S.E., M.Si. NIP 19590610 198203 1 012;b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor821.2/172/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dariJabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Madya Atas NamaDahlim Banjar Nahor, S.E., M.Si.;4.

Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor188.44/3/2017 tanggal 6 Januari 2107, dengan Lampiran Nomor 120Atas Nama Dahlim Banjar Nahor, S.E., M.Si., NIP. 19590610 198203Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 170 K/TUN/20181 012 dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor821.2/172/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dariJabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Madya Atas Nama DahlimBanjar Nahor, S.E., M.Si., sah dan tetap berlaku;3.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN KORPRI BANJAR tersebut;

YAYASAN KORPRI BANJAR VS YAYASAN MARTA BERLIAN HUSADA, DK

PUTUSANNomor 1314 K/Pdt.SusHKI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:YAYASAN KORPRI BANJAR berkedudukan di Jalan PerwiraNomor 44 G Nomor 2, Martapura, Kabupaten Banjar, PropinsiKalimantan Selatan, yang diwakili oleh Drg.

., sebagai Ketua Yayasan Korpri Banjar, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Rusniansyah Marlim, S.H., dankawankawan, Para Advokat dan Anggota Bidang LitigasiLKBH KORPRI Kabupaten Banjar, beralamat di Jalan A. YaniNomor 2, Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017;Pemohon Kasasi;LawanYAYASAN MARTA BERLIAN HUSADA, berkedudukan diJalan Indrasari RT 3 Desa Indrasari, Kecamatan Martapura,Kabupaten Banjar, yang diwakili oleh Hj. Nor Wahidah, S.Si.T.

putusan yang seadiladilnya menurut hukum dankebenaran (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan TurutTergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugatkeliru forum, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Pasal 68 danPasal 69 UU Merek, Penggugat tidak memiliki /egal standing, Faktahukum yang lain yang diragukan kebenarannya dan keabsahannya adalahSalinan Akta Notaris Martius, S.H., Nomor 10, tanggal 9 Desember 2011,tentang Pendirian Yayasan Korpri Banjar

Nomor 1314 k/Pdt.SusHKI/2017Bahwa Tergugat merupakan kelanjutan dari Yayasan KorpriKabupaten Banjar;Telah pula ada putusan pengadilan, bahwa Penggugat (YayasanKorpri Banjar) terbukti melakukan pelanggaran penggunaan izin milikTergugat dan telah dihukum untuk menghentikan pendomplengan dan/ataupenggunaan perijinan milik Tergugat (Yayasan Marta Berlian Husada);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSurabaya dalam perkara

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASANKORPRI BANJAR tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi,S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, H.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAPA BANJAR NAHOR Als. OPUNG FELIX Bin MARADEN BANJAR NAHOR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MUSTAPA BANJAR NAHOR Als.

OPUNG FELIX Bin MARADEN BANJAR NAHOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mempergunakan kesempatan main judi sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Terdakwa:
MUSTAPA BANJAR NAHOR ALS OPUNG FELIX BIN MARADEN BANJAR NAHOR

SARKAWI BIN BANJAR -lawan- A.KADIR BIN H. ANANG UDIN

PUTUSANNomor : 20/Pdt.Plw/2009/PN.Sky.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sekayu, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata padaperadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :SARKAWI BIN BANJAR. beralamat di Kampung VII Desa Ngulak II, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanyaM.WISNU OEMAR,SH dan SARINAH, SH, Advokat/Pengacara yangberkantor pada Kantor Advokat & Pengacara H.M OEMAR

,SH dan H.ADIGUNAWANSYAH, SH dari A.KADIR BIN H.ANANG UDING tidak memuatgugatan diajukan untuk perkara tertentu misalnya perkara warisan atau hutang piutangtertentu dan sebagainya, jelasnya dapat diketahui dari bunyi surat kuasanya yaitu :seceeecoeees bertindak untuk mengurus dan membela kepentingan hukum pemberikuasa menggugat nama SARKAWI BIN BANJAR tempat tanggal lahir Ngulak16 Desember 1970, warna Negara Indoneia, alamat Kampung VII Desa NgulakII, Kceamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin

Saksi BASTOMI BIN JAPA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;e Bahwa tanah yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Sekayu adalahtanah milik Banjar (orang tua Pelawan) yang ia dapat beli dari Komardengan harga Rp. 600.000.

Saksi HERIYANTO BIN RIDWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;Bahwa tanah yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Sekayu adalahtanah Banjar ;Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Banjar karena tanah saksiberbatasan dengan tanah tersebut yaitu pada sebelah depan, sebelah kiritanah saksi adalah tanah Arson, sebelah kanan tanah saksi adalah tanahBustomi, sebelah belakang tanah saksi adalah tanah Udin Ahad ;Bahwa saksi tidak tahu Banjar dapatkan tanah tersebut darimana ;Bahwa saksi melihat

yang menyadap karet diatas tanah itu adalahsaudara Banjar ;Bahwa tanah yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Sekayu terletakdi Desa Kemang, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin ;Bahwa saksi tidak tahu ada petugas dari Pengadilan Negeri Sekayudatang ketempat objek tanah yang disita tersebut ;Menimbang, bahwa Terlawan di depan persidangan juga telah mengajukan buktisurat sebagai berikut :Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 26 Juni 2009 dari PT.Pertamina EP ;Buktibukti surat tersebut di

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Banjar Wahyudi bin Mispan) terhadap Penggugat (Linda Sari binti H. Syaripuddin);4.

Syaripuddin Banjar Wahyudi bin Mispan

ADIANSYAH ;LIES MELIA ;BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Banjar ;

Rantauan Darat Nomor 12 RT. 15Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 14 September 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Martapura pada tanggal 22 September 2011 dengan Nomor : 52/PEN.SK/Pdt/2011/PN.Mtp, yang untuk selanjutnya disebut sebagai2 BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Banjar, berkedudukan diJl. Jl. Menteri Empat No. 17 Kabupaten Banjar, yang dalam hal ini diwakili olehKuasanya, yaitu H. SURIANTO, SH.

., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Banjar No. 199/6006303/IX/2011 tertanggal 5 September 2011, yanguntuk selanjutnya disebut sebagai : ..............

Banjar tertanggal16 Februari 2011;Bukti P12 : berupa Fotocopy dariFotocopy, aslinya ada di BPN SuratKeterangan Tanah nomor 02/130/IMS/2011 yang dikeluarkan olehKepala Kelurahan Mandarsari Kec.Kertak hanyar Kab.

Banjar tertanggal 23 Mei 1970;Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap bukti P2 tersebut patut MejelisHakim kesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap bukti P3 berupa Surat tanda terima dokumenpermohonan pembuatan sertifikat dari Adiansyah kepada Kantor Badan PertanahanKabupaten Banjar tertanggal 20 Februari 2012, Majelis berpendapat bahwa terhadap buktiP3 tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena menjadi tidak relevan lagi dengan perkaraini, hal tersebut dikarenakan oleh alas hak untuk dimintakan

Banjar tertanggal 16 Februari 2011 dan P12 berupa Surat Keterangan Tanahnomor 02/130/IIMS/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mandarsari Kec.Kertak hanyar Kab.

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/3/2017 tanggal 6 Januari 2017 dengan lampiran Nomor 120 Atas Nama Dahlim Banjar Nahor,S.E.,M.Si NIP 19590610 198203 1 012;b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 821.2/172/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Madya Atas Nama Dahlim Banjar Nahor,S.E.,M.Si;3. Memerintahakan kepada Tergugat untuk mencabut:--a.

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/3/2017 tanggal 6 Januari 2017 dengan lampiran Nomor 120 Atas Nama Dahlim Banjar Nahor,S.E.,M.Si NIP 19590610 198203 1 012;-----------------------------------------b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 821.2/172/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Madya Atas Nama Dahlim Banjar Nahor,S.E.,M.Si;---4.

DAHLIM BANJAR NAHOR,SE.,MSiMelawanGUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Penggugat:
BRI KANCA BANJAR
Tergugat:
SARINAH

YAYASAN KORPRI BANJAR dan 2. DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN MARTAPURA DIBAWAH NAUNGAN YAYASAN KORPRI BANJAR

KES,jabatan Direktur Akademi Kebidanan (Akbid) Martapura, alamat Jalan IndrasariRT.3, Desa Indrasari Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 19 Agustus 2013 ; Sebagai Pembanding semula Penggugat ; 1Melawan:YAYASAN KORPRI BANJAR ; n nne Berkedudukan di Jalan Perwira No. 44 G, Martapura 70611, Kalimantan Selatan,yang dalam hal ini diwakili atau dikuasakan kepada RUSNIANSYAH MARLIM,SH.

Dan M.ANSHARY YUSUF, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17April 2013 ; Sebagai TERBANDING I semula sebagai TERGUGAT I ; 2 DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN MARTAPURA DIBAWAHNAUNGAN YAYASAN KORPRI BANJAR, Berkedudukan di Jalan PerwiraNo. 44 G.

(putusan hal.55 alinea 1) ; Atas dasar pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim dalam pertimbanganhukum selanjutnya mengemukakan : Menimbang, bahwa dari uraianpertimbangan di atas telah nyata Yayasan Marta Berlian Husada dengan YayasanKorpri Banjar adalah dua nama yayasan baru yang pendiriannya dengan aktapendirian masingmasing dan bukan merupakan pengesahan dari Yayasan yangtelah ada sebelumnya.

(putusan hal. 55 alinea 2) ; Pertimbangan hukum mengenai yayasan milik Penggugat/Pembanding olehMajelis Hakim tersebut di atas jelas keliru, sebab Yayasan Marta Berlian Husadamerupakan kelanjutan dari Yayasan Korps Pegawai Negeri Sipil KabupatenBanjar (P.1), sedangkan Yayasan Korpri Banjar bukan merupakan kelanjutan dariYayasan Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar (P.1). mohon MajelisHakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin meneliti akta pendirian yayasan milikPenggugat / Pembanding dan yayasan

tanggal 30Desember 2011, ternyata sama sekali tidak ada menyebutkan bahwa Yayasan KorpriBanjar yang berkedudukan di Jalan Perwira Nomor 44 G RT.07 RW.02 KelurahanTanjung Rema Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan sebagaimanaAkta Pendirian Nomor. 10 tanggal 9 Desember 2011 adalah Sebagai Pengganti YayasanKorpri Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar yang berkedudukan di MartapuraKalimantan Selatan sebagaimana Akta Nomor 4 tanggal 18 Juni 2002 ; Menimbang, bahwa disamping itu Pengadilan

SUHARIYOSO, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR, DK

Syaifuddin, S.H., jabatan Kasi Sengketa, Konflik, danPerkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;2.

Sertipikat tanggal 16 Mei 2000,terletak di Jalan Gubernur Soebarjo Desa Kayu Bawang KecamatanGambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Surat Ukur Nomor123/KB/2000 tanggal 5 April 2000, seluas 9.930 m? atas namaH. Syahril;Sertipikat Hak Milik Nomor 2471. Sertipikat tanggal 16 Mei 2000,terletak di Jalan Gubernur Soebarjo Desa Kayu Bawang KecamatanGambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Surat Ukur Nomor122/KB/2000 tanggal 15 April 2000, seluas 4.972 m?

Adapun dasar Gugatan para Penggugat adalah sebagai berikut:1.Bahwa para Penggugat adalah suami istri pemilik tanah berlokasi yangdahulunya terletak di Handil Pindahan Baru RT10 RK IV Desa KayuBawang Kecamatan Gambut Kabupaten Dati II Banjar sekarang di JalanGubernur Soebarjo Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut,Kabupaten Banjar;Bahwa riwayat tanah tersebut didapat pada tahun 1983 para Penggugatsekeluarga (Soetiyoso (ayah/mertua), Suhariyoso, Hj.

Sertipikat tanggal 16 Mei 2000,terletak di Jalan Gubernur Soebarjo Desa Kayu Bawang KecamatanGambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Surat Ukur Nomor123/KB/2000 tanggal 5 April 2000, seluas 9.930 m? atas namaH.Syahril;Sertipikat Hak Milik Nomor 2471. Sertipikat tanggal 16 Mei 2000,terletak di Jalan Gubernur Soebarjo Desa Kayu Bawang KecamatanGambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Surat Ukur Nomor122/KB/2000 tanggal 15 April 2000, seluas 4.972 m?

atas namaLicindrawati;Sertipikat Hak Milik Nomor 2634 Sertipikat tanggal 24 Agustus 2000terletak di Jalan Gubernur Soebarjo Desa Kayu Bawang KecamatanGambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Surat Ukur Nomor60/KB/1999, tanggal 29 November 1999 seluas 19.885 m? atas namaLicindrawati;Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar(Tergugat) untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Banjar (Tergugat) berupa;Halaman 9 dari 18 halaman.

Penggugat:
Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur ( PW KBBKT )
Tergugat:
1.Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar (PP KBB)
2.Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur (PW KBB KT)

Rusmansyah, M.Pd
Tergugat:
BUPATI BANJAR

Bupati Banjar, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal AhmadYani Nomor 2 Cindai Alus Martapura Banjar Kalimantan Selatan,diwakili oleh H.

., Kepala KejaksaanNegeri Kabupaten Banjar, beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 38NomOr 02 Martapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor600/039BM/DPUPR tertanggal 18 Januari 2019 yang selanjutnyamemberikan kuasa substitusi kepada 1) DYAH KUSUMANINGTIAS, S.S.H., M.H., 2) IRWAN SUKMANA, S.H., M.H. dan 3) SUGENGWIBOWO SAPUTRO, S.H., masingmasing sebagai Jaksa PengacaraNegara beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani KM 39 Nomor 02Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar berdasarkan Surat KuasaSubstitusi Nomor

Bahwa bidang tanah milik Penggugat tersebut termasuk dalam programpembebasan lahan akses menuju bandara Syamsuddin Noor Banjarbaruyang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran2017 yang dilakukan oleh Tergugat I.. Bahwa kemudian Tergugat membentuk Tim Pembebasan Lahan AksesMenuju Bandara Syamsuddin Noor Banjarbaru pada Satuan Kerja DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar (Tergugat II)..

dengan Nota Dinas Nomor : 01/NDTR/DPUPRtanggal 04 April 2017 perihal informasi pola ruang dan struktur ruangrencana pembebasan lahan akses jalan menuju bandara berdasarkanRTRW Kabupaten Banjar yang pada pokoknya memuat ketentuanberdasarkan analisis keruangan titik koordinat dapat disimpulkanberdasarkan Peta Lampiran Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang RTRWKabupaten Banjar Tahun 20132032, disampaikan sebagai berikut :a.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Zonathan Widarta Surender Banjar Nahor anak dari Mendiang S.

Banjar Nahor tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Penuntut Umum:
RIKSON LOTHAR.SH
Terdakwa:
ZONATHAN WIDARTA SURENDER BANJAR NAHOR Alias JUAN Anak Dari Mendiang S. BANJAR NAHOR

Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SAURTUA TIMOTEUS BANJAR NAHOR Ad DEWAMAN BANJAR NAHOR Diwakili Oleh : SUTRISNO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ERIC PUTRADIYANTO, S.H.

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR;GUSTI MUHAMMAD

JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenangmemeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat bandingtelah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara: DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR,berkedudukan di Jalan P. Hidayatullah Nomor 24, Banjarbaru,dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. H. FIKRI CHAIRMAN,2. H. SYAIFUL BAHRI,3. IMAM FERDIANSYAH,S.H. ,4. ANDI SILVIANA ULFA,S.H.

TERGUGAT/PEMBANDING ;anne nnn nne een nneeeneeeene M E LAWAN ~rrrennnnnnnneennnneecenneccneecennecceneesGUSTI MUHAMMAD, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan pegawaiPerusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar, Kabupaten Banjar,alamat Jalan Intan Sari Nomor 123 A RT.021 RW.04, KelurahanSungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru,dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. M. RUSMADI, S.H. 2.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa : SuratKeputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Nomor53 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat GustiMuhammad sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum IntanBanjar tanggal 15 Juli 2009 ;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang berupa Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air MinumIntan Banjar Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Tidakdengan Hormat Gusti Muhammad sebagai Pegawai Perusahaan DaerahAir Minum Intan Banjar tanggal 15 Juli 2009 ;4. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalamkemampuan, kedudukan, harkat dan martabat seperti semula ;5.

"Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin Nomor : 16/G/2009/PTUN.BJM diucapkan pada hari Selasa,tanggal 12 Januari 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat danKulasd, HUKUM TErQUOGGL 5 nnnnnnmn nnn nnnnnnnnnnnnnennnnnnannnenannMenimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding in casu DIREKTURUTAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR dengankuasanya bernama BUDIYANTO, S.E. berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 28 Oktober 2009 Nomor : 690/325/ByUmum/X/2009 ; Surat KuasaKhusus

Penggugat:
BRI KANCA BANJAR
Tergugat:
IYON SAHYANI

SHAFIAH BINTI DAMIN; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR; H. HAMLAN;

., Kewarganegaraan Indonesia, . nggal diJalan Kenanga RT.003, RW.001, DesaMartapura, Kabupaten Banjar, Pekerj nsiunan PegawaiNegeri Sipil; Spejg@Berdasarkan surat kuasatanggal O1 Maret 2017memberikan kuasa ke MUHAMMAD NOOR, SH.Kewarganegaraan a, pekerjaan Advokat dan PanasehatHukum, beral *Jalan Kelatau Nomor 51, RT.008, RW.002,tnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING2.

ANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR, berkedudukandi Jalan Menteri Empat Nomor 17 Martapura, Kabupaten Banjar ,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 45/60063.03/II/2017,Tanggal 2 Februari 2017 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 92/60063.03/III/2017 tanggal 15 Maret 2017, memberikan kuasa1. SYAIFUDDIN, SH., Jabatan Kasi Sengketa, Konflik danPerkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ; Hal 1 dari hal 10 Put. No. 201/B/2017/PT.TUN JKT2.

., Jabatan Kasubsi Sengketa dan KonflikPertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ; 3. RISYAD ABROR WIBAWA, SH .Jabatan Analis PermohonanHak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor PertanahanKabupaten Banjar; 4. FAHRIANSYAH, SH., Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahanpada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih alaKantor Pertanahan Kabupaten Banjar, Jalan ; EmpatNomor 17 Martapura; goo gy nono rn nn nnnSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;:28