,pada pokoknya telah mengatur bahwa barangsiapa mengatakan mempunyaisuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu,Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2020/PA.TALUatau untuk membantah hak orang lain, haruslan membuktikan adanya hak itudan adanya perbuatan itu.

Bahwa pemohon sangat memerlukan akta kelahirantersebut,sebagaimana ketentuan undangundang, yang berlakuHal. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PN.Ptk.terlebih dahulu haruslan memperoleh izin/Penetapan dari pengadilannegeri, dan oleh karena pemohon berdomisili di kota Pontianak danmaka permohonan ini, pemohon ajukan ke Pengadilan NegeriPontianakBahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas pemohon memohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Pontianak Berkenan,kiranya memanggil pemohonuntuk sidang

bukti P1 alat bukti tersebutadalah atas nama para Pemohon, sedangkan bukti P2, atas namaPemohon I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah namaPemohon dan nama Ayah Pemohon I, nama Pemohon II dan namaAyah Pemohon II tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohondihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan diperoleh faktabahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dannama Ayah Pemohon . nama Pemohon II dan nama Ayah Pemohon IIyang sepatutnya haruslan

Dari ketentuan hukum tersebut dapatditarik suatu pemahaman, bahwa suatu gugatan haruslan menyebutkanidentitas dan alamat Tergugat dengan jelas dan pasti ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 seperti telah dirubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan kemudian dirubah terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, telah benar dan tepat karena Penggugat berdomisili diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Penggugatmengajukan

belumdicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P. 4 dapat disimpulkan bahwakelahiran Pemohon tersebut telah melampaui / melewati batas waktu 1 tahun, makauntuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Pemohonadalah patut kelahiran Pemohon tersebut untuk dicatatkan dan didaftarkan di KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung oleh Pemohon sertauntuk dapat dicatatkan kelahiran Pemohon tersebut haruslan

tersebut telah dilahirkan seorang anakketiga, jenis kelamin lakilaki yang diberi nama : SAIFUL BADRI, lahir diSitubondo , pada hari : RABU , TANGGAL 14 FEBRUARI 1996 , pukul 15.00WIB ;e Bahwa karena kesibukan dan kelalaian Pemohon, maka AkteKelahiran anak Pemohon yang bernama SAIFUL BADRI tersebut belum sempatkami daftarkan di Kantor Catatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)e Bahwa untuk Akte kelahiran yang terlambat didaftarkan di Kantor CatatanSipil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), haruslan

PN MIggolongan (satu) nomor adalah benar kristal Metamfetamina terdaftardalam golongan urut 61 lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentangnarkotika;Menimbang bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segalasesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuatdalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini danpula telah turut dipertimbangkan;Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslan

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalahmelakukan pidana atas dakwaan pasal 114 Ayat (1) Undang undang No 35tahun 2009 tentang narkotika dan ternyata pula bahwa sepanjang pemeriksaanpekara ini terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab akankesalahannya serta tidak dijumpai hal hal yang dapat menghapuskan akankesalahannya oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atasperbuatannya;Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana makahukuman pidana tersebut haruslan

nama anak pemohon di Akta Kelahiran anakpemohon agar sesuail den Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan ljazKelahiran Nomor : FARRAHAT, yangdikeluarkan oleh Sipil KabupatenBekasi, yang dik an Catatan SipilKabupaten Beka: n oleh pemohonadalah akta Oten berwenang makaorang yang tertera : 70/CKB/2003 atasnama AHMAD FATHI n oleh Kepala DinasKependudukan dan Catat Bekasi adalah anak daripemohon;Menimbang, bahwa oleh karena untuk tertibnya administrasikependudukan maka terhadap identitas seseorang haruslan

Bahwa untuk menambah nama keluarga yang salah dalam akta kelahiranPemohon tersebut haruslan mendapat izin/penetapan dari PengadilanNegeri ;Berdasarkan halhal tersebut diatas Pemohon mohon dengan segalahormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri sudilah kiranya memanggilPemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan menetapkan sebagaiberikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;2.

Bahwa untuk membetulkan nama seseorang tersebut haruslan adapenetapan tentang perubahan nama dari Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa dari buktibukti dan saksisaksi tersebut di atasternyata benar bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama Pemohonyang semula bernama Hj.

Bahwa untuk merubah nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir pemohontersebut haruslan mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan NegeriAtambua ;Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN.AtbBerdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon denganhormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerimaPermohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua danAkhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;1.

Kabupaten Karawang,dimana terhadap buktibukti yang diajukan oleh pemohon adalah akta Otentikyang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka orang yang terterapada foto copy Akta Kelahiran Nomor : 562/2001 atas nama Muhamad AlieffHalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PN.Ckr.Syahid Nur Zaman yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan SipilKabupaten Kerawang adalah anak dari pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena untuk tertibnya administrasikependudukan maka terhadap identitas seseorang haruslan

Unsur Barang Siapa :Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN.BkIMenimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disiniadalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggapcakap dan mampu sebagai subjek hukum;Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjekhukum sebagaimana layaknya haruslan memenuhi kriteria Kemampuan dankecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagaisyarat subjektif dan syarat objektif;Menimbang, bahwa secara

subjektif orang yang disangka atau didakwamelakukan tindak pidana haruslan sudah dewasa secara hukum, serta cakapdan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahamidan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yangbakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidanadisebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagaipelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orangtersebut secara

Unsur Barang Siapa :Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disiniadalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggapcakap dan mampu sebagai subjek hukum;Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjekhukum sebagaimana layaknya haruslan memenuhi kriteria Kemampuan dankecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagaisyarat Subjektif dan syarat objektif;Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwamelakukan tindak

pidana haruslan sudah dewasa secara hukum, serta cakapHalaman 22 dari 28 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN.BkIdan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahamidan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yangbakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidanadisebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagaipelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orangtersebut secara Jasmani

Ketua Pengadilan Negeri setempat yangberwenang tidak sah dan di wajibkan untuk di batalkan hal ini sesuai denganpermohonan provisi yang melarang pihak Tergugat atau Pihak manapun untukmengalihkan hak dikarenakan yang ber hak untuk mengeksekusi adalahPENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT YANG BERWENANGhalaman 6 dari 13 halaman perkara No. 253/Pdt/2016/PT.BDG.14.15.16.17.bukan melalui Balai Lelang Tunjungan (BPKNL) turut Tergugat ataupun pihaklainnya ;Bahwa atas dasar itikad baik Penggugat tentu haruslan

Tergugat II oleh Penggugat sematamata adalah agar majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quokiranya berkenan menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat dan TurutTergugat Il untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara a quo terutamadalam hal tidak membantu/melakukan proses pengalihan hak atas obyekterperkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukumtetap ;Bahwa gugatan yang diajukan telah beralasan hukum untuk diterima dandikabulkan seluruhnya, tentunya Para Pihak haruslan

yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiaporang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat sertamampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atauperbuatannya; Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan setiaporang disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yangdianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum; Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagaisubyek hukum sebagaimana layaknya haruslan

memenuhi kriteria Kemampuanserta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yanglazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangkaatau didakwa melakukan tindak pidana haruslan sudah dewasa secara hukum,serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akalpikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yangdiperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya

April2006 juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku , Buku Il,Buku Ill dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan padatanggal 5 Februari 2007;Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku IlPedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam EmpatLingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009halaman 4349 suatu permohonan (gugatan voluntair) haruslan

Petitum ke2permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke3 yaitu menetapkan Pemohonsebagai kuasa ahli waris agar dapat bertindak mengurus administrasi pengurusanberkas Taspen, dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku IlPedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam EmpatLingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009halaman 4349 suatu permohonan (gugatan voluntair) haruslan

Bahwa untuk pergantian/perubahan nama pemohon tersebut haruslan adapenetapan dari pengadilan negeri setempat;Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Bitung kiranya dapat memeriksa permohonanPemohon dan memberikan Penetapan sebagai berikut :. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti/merubah nama pemohondari ANTHONES SEMUEL MATULESSY dirubah menjadi ANTONESSEMUEL MATULESSY;.

Bahwa untuk Akte Kelahiran yang terlambat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil( Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ), haruslan melalui PenetapanPengadilan Negeri setempat ;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan ini pemohon mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengabulkan permohonan pemohontersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :Primair:1. Mengabulkan permohonan pemohon ;2.

yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiaporang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat sertamampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atauperbuatannya;Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan setiaporang disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yangdianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagaisubyek hukum sebagaimana layaknya haruslan

memenuhi kriteria Kemampuanserta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yanglazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangkaatau didakwa melakukan tindak pidana haruslan sudah dewasa secara hukum,Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 419/Pid.B/2016/PN.Pngserta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akalpikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yangdiperbuatnya

setiaporang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat sertamampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atauperbuatannya; Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.PngMenimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan denganbarang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon)yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum; Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagaisubyek hukum sebagaimana layaknya haruslan

memenuhi kriteria Kemampuanserta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yanglazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangkaatau didakwa melakukan tindak pidana haruslan sudah dewasa secara hukum,serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akalpikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yangdiperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya