Majelis Hakimyang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :Assalamu'alaikum wr. wb.Yang bertanda tangan di bawah ini:PENGGUGAT, Umur 26 Tahun Agama Islam Pendidikan Terakhir SMAPekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di XXXXXXxX.Bermaksud mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, Umur 36 tahun agama Islam Pendidikan Terakhir SMA PekerjaanKaryawan Swasta bertempat tinggal di XXXXXXX (Rumah XXXXXXX).Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah:1.

agar menolak permohonankasasi dari Para Pemohon Kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasitanggal 29 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Agustus 2019dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanTinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengattidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa pertimbangan Judex Facti yang mendasari

Majelis Hakimyang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah :1.Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2015, berdasarkan kutipan aktanikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXKXKXXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXXX tanggal11 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat tentang perceraian,dipertimbangkan terlebih dahulu, bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan tentangtelah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Penggugat, hal mana sesuai puladengan bukti surat (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yangsempuma, sehingga dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti bahwa antaraPenggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sejak tanggal 25 Desember 1986.Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

serta tempat perkawinan Penggugat danTergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat .Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatanPenggugat tentang hak pemeliharaan anak (hadlanah), yang petitumnya sebagaimanatersebut dalam angka 3, selengkapnya berbunyi : Menetapkan Hak Pemeliharaan anaklakilaki yang bernama XXXX, umur 12 tahun berada pada kekuasaan Penggugat selakuibu kandungnya.Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam posita angka 8 gugatanPenggugat, bahwa alasan yang mendasari

berbunyi : Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepadake 3 (tiga) anak Arya Herro Kusumo Buditama, umur 19 tahun, XXXX, umur 18 tahundan XXXX, umur 12 tahun untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta limaratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk setiap anak, dengan total Rp.4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, hingga anakanak tersebut dewasadan dapat mandiri".Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam posita angka 8 gugatanPenggugat, bahwa alasan yang mendasari

Kandangan, Kec.Benowo, Kota Surabayadengan Sertifikat Hak Milik No.914 adalah harta milik pribadi Penggugat".Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam posita angka 11 gugatanPenggugat, bahwa alasan yang mendasari gugatan a quo diuraikan : Bahwa, rumahtinggal sebagaimana dalam butir 10 (sepuluh) diatas adalah rumah yang selama inimenjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat beserta anakanaknya danmeskipun rumah tersebut adalah harta yang diperoleh selama perkawinan arrtaraPenggugat dan Tergugat

Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatunkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengansekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya,berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedangdisidangkan dengan seksama guna memperoleh alat buktiyang sah seperti yang diamanatkan oleh undangundang.Bahwa selanjutnya dengan mendasari

Nomor 111K/PM 1I02/AD/X/2019MenimbangMenimbangMenimbang: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkandalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakimharus dengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaianantara keterangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari

paraSaksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satu danyang lain, maka itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkanoleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena daftarabsensi tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut peraturanperundangundangan sehingga dapat memberikan keyakinankepada Majelis Hakim, maka itu Majelis Hakim berpendapatuntuk perkara

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatane Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.e Bahwa Posita tidak menjelaskan dasar Hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikansecara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMADRAHIM, SH serta isi pernyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapatanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudahdihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan.e Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.e Bahwa posita tidak menjelaskan dasar Hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikansecara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMADRAHIM, SH serta isi pemyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapatanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudahdihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan, karenatidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, dan Posita tidak menjelaskandasar Hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan suratpernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMAD RAHIM, SH serta isipernyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut padasaat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini pentinguntuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan, karenatidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dan posita tidak menjelaskandasar Hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,30karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan suratpernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMAD RAHIM, SH serta isipemyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut padasaat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini pentinguntuk membuktikan ada tidaknya suatu

Dalil Gugatan Penggugat dalam Posita Tidak Jelas DasarHukumnya.Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak secara rinci dan jelasmenjelaskan perihal dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan (fetelijke ground), sehingga dengandemkikian gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusive).Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara rincidan jelas perihal, atas dasar apa Penggugat , Tergugat dan Tergugat IImelakukan jual

Bahwa gugatan Penggugat yang tidak secara jelas menguraikan faktaatau peristiwa yang mendasari gugatan adalah merupakan gugatanyang tidak jelas dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima..

Dalil Gugatan Penggugat dalam Posita Tidak Jelas DasarHukumnya.Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak secara rinci dan jelasmenjelaskan perihal dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan (fetelijke ground), sehingga denganhalaman 21 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDGdemkikian gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusive).Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara rincidan jelas perihal, atas dasar

Bahwa gugatan Penggugat yang tidak secara jelas menguraikan faktaatau peristiwa yang mendasari gugatan adalah merupakan gugatanyang tidak jelas dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.C.

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatane Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.e Bahwa Posita tidak menjelaskan dasar Hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikansecara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMADRAHIM, SH serta isi pernyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapatanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudahdihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan.e Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.e Bahwa posita tidak menjelaskan dasar Hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikansecara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMADRAHIM, SH serta isi pemyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapatanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudahdihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan, karenatidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, dan Posita tidak menjelaskandasar Hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan suratpernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMAD RAHIM, SH serta isipernyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut padasaat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini pentinguntuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan, karenatidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dan posita tidak menjelaskandasar Hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,30karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan suratpernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMAD RAHIM, SH serta isipemyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut padasaat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini pentinguntuk membuktikan ada tidaknya suatu

No. 1637/Pdt.G/2017/PA.Pas.Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon tidak jujur, sering memimjamkan barangbarang kepadasaudaranya tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon kurang memberikannafkah batin dan jika dinasehati melawan kepada Pemohon akibatnya terjadipisah

No. 1637/Pdt.G/2017/PA.Pas.Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor :

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya lebih tinggi dari pada TuntutanPenuntut Umum (Oditur) namun yang diatur hanyaapabila Penuntut Umum (Oditur) tidak sependapatdengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakimdapat mengajukan upaya hukum berupa banding ataukasasi.Majelis Hakim Banding dalam menjatuhkanpemindanaan kepada Terdakwa yang dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya untuk kepentingan rasa keadilan selaluberpijak dalam landasan kemandirian Hakim dandengan mendasari

Mendasari kepada si fakta hukum = dankeseimpulan tersebut Majelis Hakim Bandingberpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa selama 6 (enam) obulan penjara olehPengadilan Tingkat Pertama terlalu berat dan belummencerminkan rasa keadilan oleh karena itu pidanayang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer TingkatPertama tidak dapat dipertahankan dan iharusdiperbaiki sehingga menjadi pidana penjara selamapidana 3 (tiga) bulan.: Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahanpemecatan dari dinas Militer

Mayor Inf Dono Pramesti NRP.11010032810677tidak dapat dihadirkan karena yang bersangkutan sejak tanggal28 Nopember 2016 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.MenimbangMenimbang5Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapatdiperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara inabsentia).Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwapada pokoknya didakwa sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempattersebut

Terdakwa tidak sedangdipersiapkan untuk tugas operasi dan Negara KesatuanRepublik Indonesia dalam keadaan damai.Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa Mayor Inf DonoPramesti NRP. 11010032810677 tersebut telah memenuhiunsurunsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana : Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadirdipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam beritaacara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, makadengan mendasari

Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;BidsBahwa dasar hukum (Rechtelijke Grond) yang mendasari dalil gugatanPenggugat pada Posita butir 15 (lima belas) adalah Pasal 155 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,sedangkan peristiwa (Feitelijke Grond) yang mendasari gugatan Penggugatsebagaimana posita gugatannya adalah tentang PKWT yang dilakukansecara langsung dan terus menerus hingga lebih dari dua kali;Bahwa dalam positanya butir (17), Penggugat menyatakan bersediamenerima

Ataudiajukan kepadaKetuaPengadilan Negeri tempat di mana penyidik atau penuntutumumyang menghentikanpenyidikan atau penuntutanberkedudukan5, Bahwa, mendasari dari Posita (1, 2, 3, dan 4) dalamPERMOHONAN PRA PERADILAN a quo tersebut diatassehingga PRA PERADILAN TENTANG SAH ATAU TIDAKNYAberdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala KejaksaanNegeri Brebes Nomor : PRINT 01/0.3.30.4/Fd.1/04/2018 pada tanggal 12 APRIL 2018, PEMOHON danTERMOHON memiliki kedudukan hukum dalamPERMOHONAN PRA PERADILAN a quo

Bahwa, mendasari dari Posita (6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27, 28, dan 29) dalam PERMOHONAN PRA PERADILAN aquo dan berdasarkan Fakta Fakta Hukum tersebut diatassehingga sangat beralasan menurut hukum dan sangatberdasar menurut hukum TIDAK ADA IKTIKAD TIDAK BAIK /NIAT JAHAT DARI PEMOHON SECARA MELAWAN HUKUMDENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAUORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI MAUPUNMENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN KESEMPATANATAU SARANA YANG ADA PADANYA

/PN..Bbs.34.0 Bahwa, mendasari dari Posita (31, 32, dan33) dalam PERMOHONAN PRA PERADILAN a quo tersebutdiatas sangat beralasan menurut hukum dan sangat berdasarmenurut hukum dalam Perkara Pidana dugaan Tindak PidanaKorupsi Bantuan Excavator Merk Komatsu PC 130 F 7 dariKementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesiauntuk kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) Muncul JayaKelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes KabupatenBrebes Tahun 2016 TIDAK ADA KERUGIAN KEUANGANNEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam BeritaNegara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.sehingga PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON CACAT SECARAFORMIL40. ~ Bahwa, mendasari dari Posita (37, 38, dan39) dalam PERMOHONAN PRA PERADILAN a quo tersebutdiatas sangat beralasan menurut hukum dan sangat berdasarHalaman 21 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018.

Bahwa, mendasari dari uraian uraiansesuai dengan fakta fakta hukum yang ada dalam Posita (B,C dan D) dalam PERMOHONAN PRA PERADILAN a quo,sehingga sangat beralasan menurut hukum dan sangatberdasar menurut hukum PEMOHON DITETAPKANTERSANGKA OLEH TERMOHON TANPA 2 (DUA) ALATBUKTI YANG SAH MENURUT HUKUM oleh karenanyaPENETAPAN PEMOHON sebagai TERSANGKA yangdilakukan oleh TERMOHON adalah TIDAK SAH Berdasarkan Posita (A, B, C, D, E, F dan G) dalamPERMOHONAN PRA PERADILAN a quo tersebut diatas, sehinggasangat

Nomor 1Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadirankedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat padapokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,karena berselisin dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat seringkeluar malam dan pulang larut malam karena Tergugat sering berkumpuldengan temanteman Tergugat, Puncaknya

2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalahtermasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1, dan P.2 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon Il bertempat tinggal dan berdomisili di wilayahhukum Kota Surabaya, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

TinggiAgama memberikan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa sehubungan dengan putusan PengadilanAgama Surabaya yang pada pokoknya telah mengabulkanpermohonan Pemohon/Terbanding, Termohon/ Pembandingmengajukan keberatan sebagaimana yang tersebut dalam memoribandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikutBahwa Termohon/Pembanding kurang sependapat dengan putusanPengadilan Agama Surabaya, khususnya mengenai pemeganghak hadhonah atas anaknya, karena disini terlihat bahwaPengadilan Agama hanya mendasari

peraturan perundangundangan dan hal ini harusdilakukan pembuktiannya dalam persidangan Majelis Hakim yang ditunjuk untukmemeriksa dan memutus perkara mengenai landasan hukum formil dan landasan hukummateriil;Kesimpulan dan Usulbahwa Pemohon Banding tidak dapat menyetujui Keputusan Terbanding Nomor :KEP238/ WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan KembaliPerhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor oleh Pemohon Banding terhadapPEB Nomor : 006331 tanggal 31 Desember 2009 yang tidak mendasari

Oleh karena itu, Termohon dinyatakan tidak datang dipersidangan, berdasarkanpasal 125 ayat (1) HIRpermohonan Pemohon patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.1 (foto copy DuplikatAkta Nikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna,maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon;Menimbang, bahwa inti dalil Pemohon yang mendasari permohonannya adalahbahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis

Bahwa adapun alasanalasan yang mendasari pengajuan banding iniadalah sebagai berikut:1. Bahwa surat keputusan Terbanding tentang Penetapan KembaliPerhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor, sesuai SuratKeputusan Terbanding Nomor KEP1943/WBC.05/2011 tanggal 23November 2011 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bea danCukai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumbangsel;2. Bahwa banding yang Pemohon Banding ajukan ke Pengadilan Pajakini adalah sebesar Rp 319.322.000,00;3.

permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai denganP5 serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 didukung olehketerangan saksisaksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk DusunJatisari RT.01 RW.02 Desa Tambakselo, Kecamatan Wirosari, KabupatenGrobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untukmengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari