• KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN C.q. SEKRETARIS JENDERAL PIMPINAN PUSAT PARTAAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP-PPP), ,dkk

  dari keanggotaan PPP tidak sesuai denganAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, yang saatini sedang diproses di internal partai PPP tersebut.12.

  DPRD Kota Cimahi, untuk Periodemasa jabatan tahun 20142019;Bahwa Penggugat adalah merupakan anggota Partai PPP danmemiliki jabatan sebagai Wakil Sekretaris Pengurus HarianDewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai PPP Kota Cimahi;Bahwa sebagai anggota Partai dalam hal ini Partai PPPPenggugat memiliki kewajiban untuk mentaati Anggarandasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai PPP;Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Partai PPP ppada Pasal11 anggota Partat mempunyai kewajiban Setiap anggotaberkewajiban:a.

  dapat diartikanPenggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangandengan Anggaran Dasar Partai PPP yaitu telah tidakmelakukan salah satu kewajibannya selaku anggota PartaiPPP;Bahwa apabila Penggugat melakukan perbuatan yangbertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai PPP atau tidak melakukan kewajibannyasebagai Anggota Partai, maka terdapat konsekwensiPemberhentian sebagai Anggota Partai sesuai denganketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Anggaran RumahTangga Partai PPP;Bahwa

  mekanisme Mahkamah Partai, yang mana ketentuanMahkamah Partai tersebut diatur dalam Anggaran Dasar PPPParagraf ketujuh tentang Mahkamah Partai Dewan pimpinanPusat pada Pasal 20 ayat (1) Jimcto Pasal 20 ayat (4) huruf bJuncto Anggaran Rumah Tangga PPP BAB VITentangMahkamah Partai pada Pasal 19 sebagaimana diamanatkanoleh ketentuan dalam pasal 32 ayat (1),(2) dan (5) Undangundang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik;Bahwa Perkara aquo terkait

  Dari Jabatannya Sebagai WakilSekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKabupaten Cimahi dan Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 26Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan.2.

• Politik dan Partai PolitikPeserta Pemilu.

  Bahwa dengan berdirinya Partai KeadilanPersatuan (PKP) sebagaimana tersebut dalambutir (7) di atas, berarti dalam waktu yang1011.12.sama Ny. Doktor Meutia Farida Swasonomemimpin 2 (dua) partai politik yang berbedayaitu. PKP INDONESIA masa bakti 2005 2010dan PKP masa bakti 2008 2010.Bahwa berdasarkan ketentuan Undang UndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,Pasal 16 ayat (1) huruf c yang berbunyi:Anggota Partai Politik diberhentikankeanggotaannya dari Partai Politik apabilac.

  Partai Keadilan Dan Persatuan IndonesiaHalaman 21 dari 59 Halaman Putusan Nomor63/G/2008/PTUN JKT2d(PKPIndonesia) adalah Partai politikyang didirikan dengan Akta NotarisArnasya A.

  Keadilan dan PersatuanIndonesia (DPN PKP INDONESIA Masa Bakti20052010) (foto copy dari foto copy);Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor : M.MH50.AH.11.01 Tahun 2008, TentangPengesahan Susunan Kepengurusan DewanPimpinan Nasional Partai Keadilan danPersatuan Indonesia Masa Bakti 20052010 hasil revitalisasi tertanggal 7 Mei2008 ==(foto copy dari foto copy) ;Tanda Terima Sementara PermohonanPendaftaran Pendirian Partai Politik,Nama Partai Politik : Partai Keadilandan

  )yang diterima oleh Delmawati (NIP.040068463) dan Ario Priojati, S.H., M.Si(NIP. : 040071872) (foto copy dari fotoPutusan Kongres Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (PKP Indonesia)tahun 2005 tentang Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga, Visi, Misi danLandasan Perjuangan Partai,Kebijaksanaan Strategis dan RekomendasiKongres, Eksistensi Partai (foto copysesuai asli) ;Peraturan Partai Nomor : 013/PP/DPNPKPIND/IX/2003 Tentang Keanggotaan PartaiKeadilan dan Persatuan Indonesia (fotocopy sesuai

• Tentang : Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

• .(4) Partai...(4) PRESIDENREPUBLIK INDONESIA95Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapatdiusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan PartaiPolitik lainnya.24.

  Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:(1)(2)Pasal 42Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernurdidaftarkan ke KPU Provinsi oleh Partai Politik,gabungan Partai Politik, atau perseorangan.Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sertapasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikotadidaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik,gabungan Partai Politik, atau perseorangan.(3) Calon...(3)(4)(5)(6) PRESIDENREPUBLIK INDONESIA27 Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,

  Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politikditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan parasekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau paraketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik ditingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusanmasingmasing Pengurus Partai Politik tingkat Pusattentang Persetujuan atas calon yang diusulkan olehPengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atauPengurus Parpol tingkat kabupaten/kota.26.

  Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:(1)(2)(3)(4)Pasal 47Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarangmenerima imbalan dalam bentuk apapun pada prosespencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politikterbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Partai Politik atau gabungan PartaiPolitik yang bersangkutan dilarang mengajukan calonpada periode berikutnya

  Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:(1)(2)Pasal 53Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarangmenarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calondilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkansebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPUKabupaten / Kota.Dalam hal Partai Politik dan gabungan Partai Politikmenarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calonmengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Partai Politik atau gabungan Partai Politik yangmencalonkan

• Keabsahan Kepengurusan DPC PARTAI HANURAKABUPATEN PANIAI Nomor : BA/004/DPDHanura/PAPUA/V/2013; 13.

  Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai HanuraPerihal : DCS Anggota DPRD Kabupaten Paniai Nomor : A/182/DPPHANURA/VII/2013 ;14.

  kontribusi kepada Partai, sehinggan tidak ditetapkan sebagaipengurus oleh DPD ;; Bahwa walaupun ada putusan Pengadilan Negeri Jayapura tentangSengketa Kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Paniai, tetapiyang harus dipedomani oleh KPUD Provinsi Papua untuk menerimaDaftar Calon Legislatif Partai Hanura Kabupaten Paniai adalah formalmenurut Undangundang sesuai Surat Keputusan yang ditetapkan olehDPD Partai Hanura Provinsi Papua ; Bahwa DPD Partai Hanura Provinsi Papua tidak pernah menerimaPutusan

  Hasil Musyawarah Cabang DPC Partai HanuraProvinsi Papua, 2. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dan 3.

  Jayapura, yangdipertegas dengan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai HanuraNomor:B/044/SPPHANURA /V/ 2013 yang di tandatangani oleh KetuaUmum DPP Partai HANURA yang di tujukan kepada KPUD kabupatenPaniai telah memberikan Legalitas Kepengurusan Partai Hanura Pimpinansdr. YanceTebai dan sdr.

• Bahwa sesuai penjelasan Pasal 102 ayat (2) huruf h PP Nomor 16 Tahun2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan RakyatDaerah menegaskan : dalam hal anggota partai politik diberhentikan olehpartai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melaluipengadilan, maka sesuai UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentangMajelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberhentiananggota partai politik yang bersangkutan

  Usaha Negara (objeksengketa) bertentangan dengan peraturan perundangundangan, disebabkanterdapat cukup fakta hukum bahwa sampai dengan saat ini berkaitpemberhentian Tergugat dari keanggotaan partai politik belum sah secarahukum disebabkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap sebagaimana dimaksud UndangUndang Nomor 2 Tahun2008 ;Fakta hukum dimaksud adalah bahwa pemberhentian : Penggugat darikeanggotaan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), sampai dengan saatini masih terdapat

  Bahwa objek sengketa tidak memiliki dasar hukum yang sah yang menyatakanbahwa sengketa partai politik antara Penggugat dan Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;5.1. Objek sengketa bertentangan dengan Asas Proporsionalitas ;Bahwa Penggugat menyadari sepenuhnya bahwa kewenangan untukmenerbitkan Surat Keputusan Peresmian PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota sepenuhnya adalah hak/kewenangan Tergugat.

  Bojonegoro yang memperolehdukungan suara rakyat terbanyak untuk mengemban mandat sebagai anggota DPRDKabupaten Bojonegoro periode 2009 2014 dari Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) ;7. Bahwa sampai dengan saat ini tidak terdapat fakta hukum bahwa rakyat (sebagaipemegang kedaulatan negara) khususnya dari daerah pemilihan Penggugat, telahmencabut mandat yang mereka (rakyat) memandatkan kepada diri Penggugat padaPEMILU Anggota DPRD Kabupaten tahun 2009 dari Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) ;8.

  Bojonegorotanggal 25 April 2011 Nomor SKEP.028/DPCBJN/HANURA/IV/2011 junctotanggal 9 Februari 2012 Nomor SKEP.005/DPCBJN/HANURA/II/2012 yangmendapat persetujuan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai HANURAmelalui surat 19 April 2011 Nomor A/442/DPPHANURA/IV/2011, olehkarenanya sengketa tersebut termasuk dalam perselisihan partai politiksebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun2008 jo.

• dengan isi didalam kotak sebagai berikut:

Surat suara sebanyak 237 (dua ratus tiga tujuh) lembar dengan rincian 11 (sebelas) lembar surat suara yang tidak terpakai / tidak di gunakan, termasuk sisa surat suara cadangan dan 226 (dua ratus dua puluh enam) lembar sudah tepakai / digunakan, terdiri dari:

1. 213 (dua ratus tiga belas) lembar surat suara yang SAH untuk PDI-Perjuangan dengan rincian:

1. 9 (Sembilan) lembar tercoblos untuk suara Partai

   1. 3 (tiga) lembar surat suara yang SAH untuk Partai Nasdem dengan rincian:

1. 1 (satu) lembar surat suara tercoblos atas nama caleg Ir.

   I GDE SUDIARTHA;

2. 2 (dua) lembar surat suara tercoblos atas nama caleg I WAYAN SUTARMA, SE;
   1. 10 (sepuluh) lembar surat suara yang TIDAK SAH dengan rincian:

1. 3 (Tiga) Lembar surat suara tidak tercoblos;
2. 2 (dua) Lembar surat suara tercoblos 2X yaitu (Partai PDI P dan Partai Gerindra);
3. 2 (dua) Lembar surat suara tercoblos 2X yaitu (Partai PDI P dan PKS);
4. 1 (satu) Lembar surat suara tercoblos 2X yaitu (Partai

   PDI P dan PSI);

5. 1 (satu) Lembar surat suara tercoblos 2X yaitu (Partai PDI P dan Nasdem);
6. 1 (satu) Lembar surat suara tercoblos 3X yaitu (Partai PDI P, Partai Nasdem dan PKS;

4. 1 (satu) Set Model C1 Plano DPRD Kabupaten / Kota berhologram TPS 29 Desa / Kelurahan Delod Peken, Kec.

Tab.Caleg Nomor 2 Partai Nasdem atas nama Ir.

,M.H;. 1 (Satu) lembar surat suara yang tercoblos pada partai Nasdem dantercoblos Caleg Nomor urut 8 Partai PDI Perjuangan atas nama Gede Putu Desta Kumara,S.H.,M.H;. 1 (satu) lembar surat Suara yang tercoblos pada Partai PKS dantercoblos Caleg Nomor urut 8 Partai PDI Perjuangan atas nama Gede Putu Desta Kumara,S.H.

NINYOMAN DEWI biasa dipanggil MAK ADIT sebagai petugas tintaSelain KPPS ada juga para saksi dari Partai yaitu:1. Saksi untuk PILPRES tidak ketaui namanya ;2. Saksi dari Partai Golkar an. KADEK DWI;3. Saksi dari Partai Perindo an. ADITANA DHARMA;4. Saksi dari Partai Nasdem an. KETUT YUDHA;Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019./PN. Tab.5. Saksi dari Partai PDIP an.

,M.H;1 (satu) Iembar surat suara yang tercoblos pada partai Nasdem dantercoblos Caleg Nomor urut 8 Partai PDI Perjuangan atas nama GedePutu Desta Kumara,S.H.,M.H;1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos pada Partai PKS dantercoblos Caleg Nomor urut 8 Partai PDI Perjuangan atas nama GedePutu Desta Kumara,S.H.

• (Penggugat) sebagaiAnggota Partai Demokrat sesuai Rekomendasi BadanKehormatan Pusat Partai Demokrat, karena Penggugat dinilaibersalah dalam sengketa Pemilu antar Caleg Partai Demokrat,serta surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor :65/EXT/DPP.PD/IV/2010, tanggal 14 April 2010, PerihalUsulan Pemberhentian Antar Waktu anggota DPRD ProvinsiSulawesi Tenggara atas nama H.

  dengan aslinya);Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Kader Partai Demokrat atasnama H.

  Bukti P9.12Daftar Hadir Musyawarah Cabang I Partai Demokrat KabupatenButon (sesuai dengan aslinya) ;Keputusan Musyawarah Cabang II Partai Demokrat KabupatenButon Nomor : 01/MUSCAB H/PD/Kab. Buton/XI/2011, tanggal18 Nopember 2011, Tentang Jadwal Acara Musyawarah CabangII Partai Demokrat Kabupaten Buton (sesuai denganaslinya) ;Keputusan Musyawarah Cabang II Partai Demokrat KabupatenButon Nomor : 02/MUSCAB H/PD/Kab.

  Buton/XI/2011, tanggal18 Nopember 2011, Tentang Peraturan Tata Tertib MusyawarahCabang II Partai Demokrat Kabupaten Buton (sesuai denganaslinya) ;Keputusan Musyawarah Cabang II Partai Demokrat KabupatenButon Nomor : 03/MUSCAB II/PD/Kab. Buton/XI/2011, tanggal19 Nopember 2011, Tentang Pimpinan Sidang ParipurnaMusyawarah Cabang II Partai Demokrat Kabupaten Buton (sesuaidengan aslinya) ;Keputusan Musyawarah Cabang II Partai Demokrat KabupatenButon Nomor : 04/MUSCAB II/PD/Kab.

  Bukti P 9.17Keputusan Musyawarah Cabang II Partai Demokrat KabupatenButon Nomor : 06/MUSCAB II/PD/Kab. Buton/XI/2011, tanggal19 Nopember 2011, Tentang Program Kerja Dewan PimpinanCabang Partai Demokrat Kabupaten Buton Masa Bakti20112016 (sesuai denganaslinya) ;Keputusan Musyawarah Cabang II Partai Demokrat KabupatenButon Nomor : 07/MUSCAB II/PD/Kab.

• LLG telahmenggugat tergugat dengan hal sebagai berikut :Bahwa PENGGUGAT adalah Anggota Partai Bintang Reformasi berdasarkan KartuTanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai BintangReformasi.

  Dengan Kartu Tanda Anggota Nomor : 005.16.1606.07.2008. tanggal bulanJuli Tahun 2008 dan selain itu PENGGUGAT juga terdaftar sebagai Pengurus danKader Partai Bintang Reformasi di Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang ReformasiKabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah PartaiBintang Reformasi Nomor : 131/KPTS/DPWPBR/SUMSEL/V/2012.Bahwa PENGGUGAT II adalah Anggota Partai Bintang Reformasi berdasarkan KartuTanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh Dewwan Pimpinan Pusat Partai

  dan Anggaran Rumah Tangga, pedomanpedoman Partai BintangReformasi, Garis perjuangan Partai Bintang Reformasi dan Peraturanperaturanlainnya.

  Cabang (DPC) Partai Bintang Reformasi Kabupaten MusiRawas (TERGUGAT !)

  dahulu.Bahwa Penggugat dan Penggugat II diberhentikan dari keanggotaan partai tanpa adaketerangan yang jelas, kesalahan yang telah di lakukan oleh Penggugat , Penggugat IIdan tidak ada surat Peringatan/ Teguran , II dan Ill dari Tergugat I, Tergugat II danTergugat III sangat jelas bertentang dengan ART Partai Bintang Reformasi.Bahwa Partai Bintang Reformasi pada pemilu 2014 bukan merupakan partai yang ikutdalam perserta pemilu.Bahwa dengan memperhatikan :1.

• Bahwa Tergugat/Pembanding tidak melakukan Verifikasi Factual dalambentuk klarifikasi Pengurus Partai pada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderalke 8 Partai tetapi serta merta menyatakan ke 8 partai tersebut tidakmemenuhi syarat (TMS).

  ;Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menyatakan bahwaberdasarkan hasil penelitian kelengkapan pasangan Bakal Calon Bupati dan WakilBupati Kabupaten Jeneponto tahun 2013 ditemukan fakta bahwa dari 14 partaiPengusung terdapat 8 partai pengusung yang tidak memenuhi syaratyaitu;Partai Nasional Republik (Partai) Serikat Indonesia PNUI ) bukti T7, KetuaSekretaris DPC Partai Nahdatul Ummah(PNUI) tidak bertandatangan dalam suratpencalonan Model B.KWK.KPU.

  syarat (Bukti T12);Partai Merdeka, dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena DPP PartaiMerdeka hanya mengakui kepengurusan DPC Partai Merdeka dengan NomorSurat Keputusan KEP/23/DPNPM/V/2013 tertanggal 21 Mei2013 yang di KetuaiSyahdan dan Sekretaris an.Amir sebagai pengurus DPC Partai MerdekaKabupaten Jeneponto yang sah.Dewan Penasehat Nasional Partai Merdekaditujukan kepada Calon pasangan Bupati/Wakil Bupati Drs.H.Nurdin Faisal danDrs Burhanuddin,BT bukan kepada para Penggugat Bukti T13, T14

  BahwaPergantian Pengurus Partai Pengusung juga diikuti pergantian Bakalcalon Bupati/Wakil Bupati partai Pengusung.

  (Bukti T10,T12,T13,T14,T17,T18T35,T36,T42,T43);Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar memperhatikan secara cermat bukti P6,T19 berdasarkan hasilverifikasi yang dlakukan Tergugat/Pembanding, bahwa dari 15 Partai PengusungPara Penggugat terbukti 8 dukungan partai tidak memenuhi syaratyaitu;13Partai Nasional Republik (Partai) Serikat Indonesia PNUI ) bukti T7, KetuaSekretaris DPC Partai Nahdatul Ummah(PNUI) tidak bertandatangan dalamsurat pencalonan Model B.KWK.KPU

• Pasal 39 ayat (2), yang berbunyi: Dalam hal Partai Politik atauGabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRDpada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupatimaka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memilikikursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20%(dua puluh persen) dari jumlah kursi;Bahwa penerapan Pasal 39 ayat (2) yang mengatur persyaratanmengusulkan Bupati dan Wakil Bupati oleh Partai Politik danGabungan Partai Politik Pengusung tidak

  Putusan Nomor 12 P/HUM/2020hanya mengatur kKewenangan pengusulannya melalui Partai Politikatau Gabungan Partai Politik Pengusung.

  Karena Partai NasDem hanya memiliki 1kursi di DPRD Kabupaten Bekasi, dulunya memiliki 3 kursi saatkoalisi partai pengusul Calon Bupati dan Wakil Bupati saat Pilkadadilaksanakan, maka posisi Partai Nasdem tidak lagi menjadi bagiandari koalisi, bahkan tidak diberikan hak untuk mengusulkan namacalon wakil bupati:8.

  Putusan Nomor 12 P/HUM/2020Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanismeoleh DPRD Provinsi atau DPRD Kahupaten/Kota berdasarkan usulan daripartai politik atau gabungan partai politik pengusung;d) Bahwa Partai Politik Pengusung Bupati dan Wakil Bupati Periode 201 /72022 adalah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai NasionalDemokrat (Nasdem) dan Partai Hanura, sementara hasil pemilihan umumtahun 2019 perolehan kursi Partai Golkar sebanyak 7 kursi, PANsebanyak 3

  kursi, Partai Nasdem 1 kursi dan partai Hanura tidakmemperoleh kursi di DPRD;e) Bahwa partai pengusung sebagaimana pada poin (d) di atas berhak untukmengusulkan Calon Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan tahun 20172022:Bahwa terkait dengan pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi, partaipengusung telah menyampaikan usulan kepada Panitia Pemilihan WakilBupati Bekasi sehagai berikut:a.Surat DPP Partai Golkar Nomor R795/GOLKAR/VII/2019 tanggal 19Juli 2019 perihal Persetujuan Calon Pengganti Antar Waktu

• 1 (satu) lembar nota pembelian laptop merk Acer tanggal 1 juni 2019 yang dikeluarkan toko ANI PONSEL Putussibau, berisi keterangan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
• 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk Realmi tanggal 7 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh toko ANI PONSEL Putussibau berisi keterangan uang sejumlah Rp2.999.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai

  Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor 578-SK/DPP-Partai Perindo/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;

• 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor 578-SK/DPP-Partai Perindo/V/2022 tanggal 25 Mei 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Stevanus Apo;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar

• PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. IR. H.M. ROMAHURMUZIY, MT., III. PIMPINAN FRAKSI PPP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI (FPPP DPR-RI)., IV. PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) YANG DIWAKILI PROVINSI ACEH., V. H. BOYAMIN., VI.

  PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) YANG DIWAKILI PROVINSI JAMBI DAN H. MOHAMAD ARIS, SH;

  pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada Kementerian ;(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enampuluh) hari ;(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam

  (Termohon Kasasi in casu)menerbitkan Objek Sengketa didasarkan pada ketentuanketentuandalam Undangundang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo.Undangundang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik).

  Olehkarena Penjelasan Pasal 31 ayat (5) UU Partai Politik tidak memberikanpenjelasan mengenai maksud sifat final dan mengikat dalam putusanmahkamah partai, maka perlu dilakukan penafsiran untuk melihatmaksud pembuat UU Partai Politik dengan menggunakan penafsiranhistoris (wets historisch), yaitu melihat sejarah pembahasan terbentuknyaUU Partai Politik di DPR RI, khususnya yang terkait dengan mahkamahpartai dan putusannya.Bahwa sejarah pembahasan UU Partai Politik (khususnya mengenaimahkamah partai

  Putusan Nomor 504 K/TUN/2015Bahwa pihak Penggugat/Terbanding juga mengajukan surat Nomor557/VIl/DeplitLaw/GDP/DD/15 tanggal 6 Juli 2015 tentang Daftar AlatBukti Tambahan Terbanding Kedua Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 7 Juli 2015;19.Bahwa dalam Risalah Panja UU Partai Politik tersebut, dapatlah diketahuimaksud pembuat UU Partai Politik mengenai mahkamah partai danputusan mahkamah partai yang bersifat final dan mengikat, yaitu putusanmahkamah partai harus diterima dan telah

  Putusan Nomor 504 K/TUN/2015UU Partai Politik dalam Sengketa Tata Usaha Negara a quo dikaitkandengan penerbitan Objek Sengketa oleh Termohon Kasasi berupapengesahan kepengurusan partai politik setelah dikeluarkannya putusanmahkamah partai.27.Lebih lanjut, selain telah salah atau keliru dalam menerapkan ketentuanUU Partai Politik dalam Sengketa Tata Usaha Negara a quo, MajelisHakim Banding malah memfokuskan atau hanya memperhatikanketentuan hukum pada Pasal 23 UU Partai Politik.

• Partai Damai Sejahtera/PDS dan dalamjalinan kerjasama tersebut, Sdr.

  (VIDE BUKTIT63)Bahwa biaya untuk konsolidasi Partai Damai Sejahtera kepada Partai AmanatNasional, maka Partai Amanat Nasional telah menyerahkan uang kepadaPartai Damai Sejahtera dan yang menerima uang tersebut adalahTERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI Sdr. DR. MLDENNY TEWU, SE,MM.

  (b) Aktif atau pernah menjadi pengurus partai tingkatnasional atau tingkat provinsi sekurangkurangnya 5 (lima) tahun. (c) tidakmenjadi pengurus partai politik lain.

  sebab UU No.2 Tahun 2011 tentang perubahan atasUU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1) berbunyi :Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART.

  Desa Pembina Partai Damai Sejahtera (DPPDS) untuk ditindaklanjuti (Vide Bukti T7.7);Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Partai Damai Sejahtera(MPDS) maka Dewan Pembina Partai Damai Sejahtera (DPPDS) sesuaikewenangannya sesuai Anggaran Dasar (AD) Partai Damai Sejahtera BabVil Pasal 32 ayat 2 berbunyi:Dewan Pembina merupakan badan yang memberikan pembinaan danpengarahan keputusan strategis kepada DPP PDS, Anggaran RumahTangga (ART) Partai Damai Sejahtera pasal 20 ayat (6) berbunyi:Dewan Pembina

• /Walikota kepada Ketua danBendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.

  dana bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran2007 sejumlah Rp. 105.000.000.

  Kepada Partai Politik tanggal08 Oktober 2007.Bahwa dana bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran2007 sejumlah Rp. 105.000.000.

• ., KewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Ketua Dewan PimpinanCabang Partai Demokrat Kabupaten Tolikaraberalamat JL.Kondaga Nomor OQ1, KarubagaKabupatenTolikara; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT2.

  ; Pengajuan calon Anggota DPRD dari peserta Pemilu(partai partai) ; Pelaksanaan Pernild dan penetapan hasil Pemiluyang didalamnya penetapan calon Anggota DPRDterpilih ;5 Pengajuan Anggota DPRD terpilih oleh KPUDmelalui Bupati/Nalikota untuk diresmikan olehGubernur dengan keputusan atas nama Presiden(Pasal 69 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2003 tentangSUSDUKR) ; eee er eee eee Setelah peresmian keanggotaan dilakukan suatu10tahapan lagi yaitu tahapan yang terakhir~ dariPemilu yaitu) dilakukan penetapan

  Ketua danWakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Tolikara semuanya dari Partai GolonganKarya 9 5 ee eee eee ee ee eee eee eee eee bahwa pada waktu pelantikan Ketua dan Wakil KetuaDewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTolikara ada yang protes dan menolak karenasemuanya yang dilantik dari Partai Golongan Karya20 bahwa di Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Tolikara ada 2 (dua) Praksi yaitufraksi Golongan Karya dan fraksiGabungan ; bahwa Partai Golongan Karya memperoleh 21 kursidan

  Partai PKB memperoleh 1 (satu)kursi poop bahwa benar Ketua dan Wakil Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikarasemuanya dari Partai GolonganKarya 35 bahwa benar ke 3 (tiga) unsur pimpinan tersebutdipaksakan karena tidak sesual denganTatib 5 bahwa ada 9 (sembilan) orang anggota Pansusterdiri dari 5 (lima) orang dari Partai GolonganKarya dan 4 (ampat) orang dari PartaiGabungan ; bahwa alasan Anggota Partai Golongan Karya tidakmenggunakan Undang undang No: 27 Tahun 2009,karena jika Undang

  Undang itu digunakan ~ makaseharusnya Ketua dari Partai Golongan Karya dan21Wakil Ketua dari PartaiDemokrat = ; bahwa Tatib di blok tetapi masih lolos keParipurna karena yang duduk didalamnya adalahorang orang dari Partai GolonganKarya ; bahwa tidak ada keberatan pada waktu pelantikankarena keberatan tidakditanggapi poop eee bahwa ada 2 (dua) tatib yang digunakan yaituTatib yang digunakan Partai Golongan Karya danPartaiGabungan ; bahwa tatib dari Partai Golongan Karya mengacupada Undang Undang Nomor

• , bimbingandan pengawasan terhadap bagianbagian yang berada dibawah koordinasinya","Membantu Ketua dalam pencarian dana yang diperlukan oleh Partai khususnya untuktugastugas operasional Partai dan jika dapat juga untuk keperluan Pemilu/Pilkada yangakan datang, Ikut bertanggung jawab membantu Ketua dalam membesarkan Partai danturut mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mensukseskan Partai dalamPemilu/Pilkada yang akan datang dan Dalam menjalankan tugasnyabertanggungjawab kepada Ketua.Bahwa

  Cabang Partai Damai SejahteraHal. 11 dari 70 hal.

  , bimbingandan pengawasan terhadap bagianbagian yang berada dibawah koordinasinya","Membantu Ketua dalam pencarian dana yang diperlukan oleh Partai khususnya untuktugastugas operasional Partai dan jika dapat juga untuk keperluan Pemilu/Pilkada yangakan datang, Ikut bertanggung jawab membantu Ketua dalam membesarkan Partai danturut mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mensukseskan Partai dalamHal. 13 dari 70 hal.

  Menurut keterangan saksi Samsidisetelah membaca laporan penggunaan bantuan partai penggunaan dana bantuanparpol PDS tidak semuanya untuk operasional partai, ada yang sesuai ada.

• PDIP milik AIP,1 (satu) buah bendera partai PKNU, 3 (tiga)buah bendera partai Pelopor milik SdrHidayat, 2 buah baligo partai Gollar = milikToto Sugiarto yang kesemuanya dipasangdilokasi Jalan Kampung Pungangan, DesaRancabango, Kecamatan Patoekbesi, KabupatenSubang ;Bahwa Terdakwa MUSTAIN BILLAH bin ROMLI dalammenghilangkan alat peraga kampanye pesertapemilu tahun 2009 ~sittersebut dengan caramencabut tiang dari belahan bambu~ dimanatiang tersebut tempat memasang bendera partaidan belahan bambu i

  Menyatakan agar barang bukti berupaa. 48 (empat puluh delapan) bendera PDIP milik AIPb. 1 buah atribut/bendera parta PKNU ;c. 3 (tiga) buah atribut .........c. 3 (tiga) buah atribut bendera partai Polopor milikSdr Hidayat ;d. 2 (dua) buah Baligo partai Golkar bergambar SdrToto Sugiarto ;e. 30 (tiga puluh) batang bamboo antara ukuran 100 cmsampai denagn 200 cm.Dikembalikan kepada yang berhak, yakni PartaiPDIP, PKNU, PELOPOR dan partai GOLKAR ;4.

  Memerintahkan agar barang bukti berupaa. 48 (empat puluh delapan) bendera PDIP milik AIPb. 1 buah atribut/bendera partai PKNU ;c. 3 (tiga) buah atribut bendera partai Polopor milikSdr Hidayat ;d. 2 (dua) buah Baligo partai Golkar bergambar SdrToto Sugiarto ;e. 30 (tiga puluh) batang bamboo antara ukuran 100 cmsampai denagn 200 cm.Dikembalikan kepada yang berhak, yakni PartaiPDIP, PKNU, PELOPOR dan partai GIOLKAR ;4. Menghukum Terdakwa ..........4.

  Sbg, Majelis hakim Pengadilan Negerimenanyakan baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupunTerdakwa/Penasihat hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidakada lagi yang akan ditanyakan dan menyatakan sudah cukupMenimbang, bahwa dengan adanya surat pencabutanperkara dari pelapor, yakni dari pengurus Partai PDIP,Partai Golkar maupun Partai Pelopor, Majelis bandingberpendapat bahwa hal tersebut tidak berarti membebaskanTerdakwa dari sanksi atas perbuatannya, akan tetapitermasuk dalam hal yang dipertimbangkan untuk

  kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pemungutansuara (vide Peraturan KPU No. 19 tahun 2008) ;Menimbang, bahwa berdasarkan~ keterangan saksiTatang Badrutama sebagai Panwas Lapangan, DesaRancabango, Kecamatan Patoekbesi, KabupatenSubang menyatakan, ...........Subang menyatakan, bahwa selama menjadi Panwas Lapangantidak pernah menerima laporan dari masyarakat yang merasakeberatan tehadap pemasangan atribut partai, hal tersebutdikuatkan dengan keterangan saksi Ridwan sebagai Teamsukses Partai Golkar yang

• Menyatakan Terdakwa TGK HASAN BIN UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilukada memfitnah partai politik2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dalam masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan terdakwa dijatuhi pidana yang berkekuatan hukum tetap.3.

  Pada saat terdakwa menyampaikankampanye pasangan nomor urut 2 tersebut dinadapan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Pidie,terdakwa menyampaikan katakata yang memfitnah kepada Partai Aceh dengan katakata PartaiAceh ka dipublo 35 miliyar dan na kwitansi bak lon (Partai Aceh sudah dijual 35 miliar danada bukti sama saya), dan selanjutnya menyampaikan katakata lagi yang timbak moto AhmadManok awak Partai PA (yang menembak mobil Ahmad manok adalah orang Partai Aceh).Padahal terdakwa mengetahui melakukan

  Bahwa didalam kampanye tersebut, terdakwa selaku juru kampanye dari pasangan nomorurut 2 telah menyampaikan fitnah terhadap Partai Aceh dengan katakata Partai Aceh kadipublo 35 miliar dan na kwitansi bak lon (partai aceh sudah dijual 35 miliar dan adabukti sama saya), dan terdakwa juga ada mengatakan dalam kampanye pada saat ituyang timbak moto Ahmad Manok awak Partai PA (yang menembak mobil AhmadManok adalah orang Partai Aceh).

  Didalam kampanye nya terdakwa adamengeluarkan katakata Partai Aceh ka dipublo 35 miliar dan na kwitansi bak lon(partai aceh sudah dijual 35 miliar dan ada bukti sama saya), dan terdakwa juga adamengatakan dalam kampanye pada saat itu yang timbak moto Ahmad Manok awakPartai PA (yang menembak mobil Ahmad Manok adalah orang Partai Aceh).

  Bahwa katakata terdakwa yang mengatakan Partai Aceh ka dipublo 35 miliar dan nakwitansi bak lon (partai aceh sudah dijual 35 miliar dan ada bukti sama saya) ada di menitke3, detik ke30 dengan durasi 15 detik. Dan katakata yang timbak moto Ahmad Manokawak Partai PA (yang menembak mobil Ahmad Manok adalah orang Partai Aceh) adadimenit ke8, detik ke20 dengan durasi 15 detik.

  Aceh dengan katakata PartaiAceh ka dipublo 35 miliar dan na kwitansi bak lon (partai aceh sudah dijual 35 miliar dan adabukti sama saya), dan terdakwa juga ada mengatakan dalam kampanye pada saat itu yangtimbak moto Ahmad Manok awak Partai PA (yang menembak mobil Ahmad Manok adalahorang Partai Aceh).Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksisaksi dan Keterangan Terdakwadiperoleh fakata bahwa benar katakata terdakwa yang mengatakan Partai Aceh ka dipublo 35miliar dan na kwitansi bak lon (partai

• M.A FAUZI (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN)25. M. FUAD SAFARI, S.Sos.I (PARTAI DEMOKRAT)26. H. BAKRI PAJAWA (PARTAI DEMOKRAT)27. HARIZON, SE (PARTAI DEMOKRAT)28. Ir. PAULANDRE MARISI (PARTAI DEMOKRAT)29. Drs. H. HAMID JUFRI (PARTAI DEMOKRAT)30. MUSTAMAR (PARTAI DEMOKRAT)31. JUMALI (PARTAI DEMOKRAT)32. ZAINAL ABIDIN, SE (PARTAI DEMOKRAT)33. ZULKIFLI 1.B (PARTAI DEMOKRAT)34. HARLINA (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA)35.

  BAKRI PAJAWA (PARTAI DEMOKRAT)29. HARIZON, SE (PARTAI DEMOKRAT)30. Ir. PAULANDRE MARISI (PARTAI DEMOKRAT)31. Drs. H. HAMID JUFRI (PARTAI DEMOKRAT)32. MUSTAMAR (PARTAI DEMOKRAT)33. JUMALI (PARTAI DEMOKRAT)34. ZAINAL ABIDIN, SE (PARTAI DEMOKRAT)35. ZULKIFLI I.B (PARTAI DEMOKRAT)36. KEMAS ALFARIZI ARSYAD, SH (PARTAI BINTANG REFORMASI)37.

  CEKMAN, SE (PARTAI HATI NURANI RAKYAT). DASWARMAN (PARTAI AMANAT NASIONAL). EDY SYAMS, SH (PARTAI AMANAT NASIONAL). EFRON PURBA,SH (PARTAI DAMAI SEJAHTERA). HARIZON, SE (PARTAI DEMOKRAT). Drs. H. HAMID JUFRI (PARTAI DEMOKRAT). JUNEDI SINGARIMBUN, SE (PARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN)JUMALI (PARTAI DEMOKRAT)KEMAS ALFARIZI ARSYAD, SH (PARTAI BINTANG REFORMASI)Drs.

  FUAD SAFARI, S.Sos (PARTAI DEMOKRAT)32. BAKRI PAJAWA (PARTAI DEMOKRAT)33. HARIZON, SE (PARTAI DEMOKRAT)34. Ir. PAULANDRE MARISI (PARTAI DEMOKRAT)35. Drs. H. HAMID JUFRI (PARTAI DEMOKRAT)36. MUSTAMAR (PARTAI DEMOKRAT)37. JUMALI (PARTAI DEMOKRAT)38. KEMAS ALFARIZI ARSYAD, SH (PARTAI BINTANG REFORMASI)39. HARLINA FAHRI, SH (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA)40. JEFRI BINTARA PARDEDE (PARTAI GOLONGAN KARYA)41. ABDUL RONI (PARTAI DEMOKRAT)42. Rts. FARIDA USMAN, SE.

  FAUZI (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN)M. FUAD SAPARI, S.Sos. (PARTAI DEMOKRAT)BAKRI PAJAWA (PARTAI DEMOKRAT)RIDWAN, SE (PARTAI DEMOKRAT)HARIZON, SE.,ME (PARTAI DEMOKRAT)Ir. PAULANDRE MARISI, SE (PARTAI DEMOKRAT)Drs. H. HAMID JUFRI (PARTAI DEMOKRAT)MUSTAMAR, SE (PARTAI DEMOKRAT)JUMALI, SE (PARTAI DEMOKRAT)H. ZAINAL ABIDIN, SE (PARTAI DEMOKRAT)ZULKIFLI I.B (PARTAI DEMOKRAT)KEMAS ALFARIZI ARSYAD, SH (PARTAI BINTANG REFORMASI)Rts.

• Majelis Tinggi Partai adalah badan struktural tertinggi.Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.SusParpol/2020/PN JKT.SEL2. Anggota Majelis Tinggi Partai diambil dari para pendiri danindividu yang berjasa dalam pembentukan partai, mewujudkanvisi dan misi partai.3.

  Dasar Partai Berkarya berbunyi :a.

  Berkarya sebagaimanaketentuan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai Berkarya.f) Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B) adalah merupakanBadan Ad Hoc Partai Berkarya yang sah, pembentukannya olehMajelis Tinggi Partai (MTP) berdasarkan ketentuan Pasal 21UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo.

  TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIKBahwa organisasi partai Politik, harus tunduk pada ketentuan UndangUndang Partai Politik, UndangUndang Pemilu dan AD/ART partai yaitu :a) Dalam ketentuan Penjelasan UU No. 2 Tahun 2011 tentangperubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal32 Ayat (1) berbunyi:Yang dimaksud dengan perselisinan Partai Politik meliputi antaralain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2)pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (8

  telahdisahkan sebagai Ketua Umum Partai Berkaarya dan Tergugat Ildisahkan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Berkarya.