Juga telah diusung oleh 3 (tiga) Partai Politik,yaitu:1. Partai Golongan Karya (Golkar);2. Partai Amanat Nasional (PAN);3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);Bahwa Partai Pengusung Penggugat yang terdiri dari 3 (tiga) Partaidengan perolehan suara sah dalam pemilihan Anggota DPRD KabupatenMamuju Tengah, masingmasing: Partai Golkar dengan prosentase perolehan suara sah di KabupatenMamuju Tengah sebanyak = 16.680 suara.

Dengan demikian syarat pencalonan Penggugatadalah sah dan mengikat;Bahwa Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Mamu juTengah, Penggugat telah diusung dan/atau direkomendasikan oleh 3(tiga) partai politik sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati KabupatenMamuju Tengah periode Tahun 2016 2021, berdasarkan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, masingmasing:1. Surat Keputusan Pimpinan Partai Golongan Karya (Golkar): Kubu Abu Rizal Bakri Selaku Ketua Umum.

Diusung oleh 3 (tiga) Partai Politik, yaitu:1.1. Partai Golongan Karya (Golkar);1.2. Partai Amanat Nasional (PAN);1.3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);Bahwa Partai Pengusung Penggugat yang terdiri dari 3 (tiga) Partai denganperolehan suara sah dalam pemilihan Anggota DPRD Kabupaten MamujuTengah, masingmasing:Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 571 K/TUN/PILKADA/2015 Partai Golkar dengan prosentase perolehan suara sah di KabupatenMamuju Tengah sebanyak = 16.680 suara.

Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Politik, masingmasing:Surat Keputusan Pimpinan Partai Golongan Karya (Golkar): Kubu Abu Rizal Bakri Selaku Ketua Umum.

Pemohon Kasasi sama sekali tidak diberi Kesempatan oleh pihak TermohonKasasi melakukan perbaikan karena terdapat kepentingan pada salah satukandidat, yang semestinya sudah ada bukti petunjuk sebagaimana adanyabukti pernyataan bersama dari 3 (tiga) partai politik, yang membuktikanbahwa ketiga partai politik telah mengusung Pemohon Kasasi meskipunadanya keterlambatan Surat Keputusan dari salah satu Kubu Partai Gollkar;3.

Kedudukan Penggugat:e Bahwa Penggugat adalah kader Partai Demokrat dengan nomorkeangotaan Partai Demokrat No. 54.01.020564.1.0004 dan juga merupakanPengurus Partai Demokrat DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Baratdengan jabatan Wakil Ketua 2 DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa TenggaraBarat periode 2011 sampai dengan 2016, sebelumnya Penggugat pernahmenjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lombok Tengah.

Bahwa Penggugat merupakan anggota Partai Demokrat dan selamamenjadi anggota Partai Demokrat mengabdikan dirinya dengan niat untukmemajukan dan membesarkan Partai Demokrat.

Bahwa kewenangan Mahkamah Partai dapat dilinat dari ketentuan Pasal32 dan 33 UU Partai Politik dan Anggaran Dasar Partai Demokrat yangberbunyi sebagai berikut:Pasal 32 UU Partai Politik berbunyi sbb:1) Perselisinan partai politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;2) Penyelesaian perseleisihan intenal partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;3) Susunan

Bahwa kewenangan Mahkamah Partai dapat dilinat dari ketentuan Pasal 32dan 33 UU Partai Politik dan Anggaran Dasar Partai Demokrat yangberbunyi sebagai berikut:Pasal 32 UU Partai Politik berbunyi sbb:1) Perselisihan partal politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;Hal. 25 dari 54 Hal.

Bahwa PHPU antar partai terkait dengan perolehan suara yangmempengaruhi perolehan kursi sudah selesai dilaksanakan oleh MahkamahKonstitusi namun PHPU terkait dengan kecurangan yang dilakukan oleh calegyang satu terhadap caleg yang lain di satu partai yaitu Partai Demokratdiselesaikan oleh internal Partai sehingga yang berwenang menyelesaikanperselisihan internal partai adalah Mahkamah Partai.4.

fasilitas isi kantor DPW Partai AcehKabupaten Aceh Tengah dan pengerusakan (Satu) unit Mobil Escudo warna Silver No.Pol BK411 IN milik saksi korban yang terpakir dihalaman depan kantor DPW Partai Aceh tersebut;Bahwa selanjutnya setelah Amri Alias Aman Rahmat Bin M.

penjelasan agar Ibuibu atau massayang berada di Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah mendatangi KantorBRA saja;Bahwa selanjutnya tibatiba diantara massa yang ada di Kantor DPW Partai Acehmelakukan pemukulan terhadap saksi dan saksi melihat dan mengenali para terdakwatelah melakukan pemukulan dan/pemukulan terhadap diri saksi sehingga saksi terperosokhingga terjatuh ke jurang kecil dibelakang kantor Partai Aceh tersebut;Bahwa diantara para terdakwa yang melakukan pemukulan dan/pengeroyokan

Amin untuk memukul tubuh saksi;Bahwa selain mendapatkan pukulan pada diri saksi, saksi juga mendapat lemparan batudari massa yang berada di Kantor DPW Partai Aceh;Bahwa selain mengalami pemukulan saksi juga menderita kerugian sebagai akibatdirusaknya mobil Escudo BK 411 IN warna Silver milik saksi dan sejumlah fasilitas milikkantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah;Bahwa akibatpemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa dan Amri Aman Rahmat BinM.

Bahwaselain sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Penggugat jugasebagai kader atau anggota dari Partai Demokrat dengan nomor anggota083527066078020022001., yang dikeluarkan oleh DPD Partai DemokratJawa Timur yang tunduk pada UndangUndang Nomor 2 tahun 2008,tentang Partai Politik;.

Putusan Nomor 25 K/Pdt/2013Bahwa Partai Demokrat menurut Tergugat adalah merupakan pimpinan/orang tua/wali bagi seluruh anggotanya, yang harus dipatuhi aturanAnggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);Bahwa Tergugat adalah Anggota Partai Demokrat serta sebagai kaderPartai Demokrat yang tunduk dan patuh pada aturan Anggaran Dasar(AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat;Bahwa begitu pula seharusnya Penggugat apabila merasa sebagaianggota Partai Demokrat dan Kader Partai Demokrat

, Penggugat harustunduk dan patuh pada aturan Anggaran Dasar (AD) dan AnggaranRumah Tangga (ART) Partai Demokrat;Bahwa menurut Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat telahmenentukan ketentuan/aturan sebagai berikut:Ayat 1: Mentaati Anggaran Dasardan Rumah Tangga;Ayat 2: Mentaati keputusankeputusan Partai yang telah diambil dengansah dan serta menjalankan langkahlangkah yang ditetapkanoleh Dewan Pimpinan Partai berdasarkan keputusan keputusantersebut;Ayat3: Menunjang kegiatan partai bertanggung

,tertanggal 5 Mei 2009, (terlampir) yaitu: Tentang Aturan PenyelesaianSengketa Pemilu Antar Caleg Partai Demokrat dan Penertiban PerilakuPengurus Partai, yang ditujukan kepada: KetuaDPD Partai Demokrat seIndonesia; KetuaDPC Partai Demokrat seIndonesia; Para Calon Legislatif Partai Demokrat seIndonesia;Bahwa surat edaran dimaksud adalah mengatur tata tertib penyelesaianperselisinan/sengketa antar Caleg dilingkungan Partai Demokrat padaPemilu 2009, dalam daerah pemilihan yang sama baik yangmempengaruhiperolehan

., tertanggal 5 Mei 2009,(terlampir) yaitu: Tentang Aturan Penyelesaian Sengketa Pemilu AntarCaleg Partai Demokrat dan Penertiban Perilaku Pengurus Partai, yangditujukan kepada: KetuaDPD Partai Demokrat seIndonesia; KetuaDPC Partai Demokrat seIndonesia;Hal. 14 dari 29 Hal.

Bahwa oleh karena untuk memenuhi syarat tersebut, Partai Peduli RakyatNasional (PPRN) bersama partai Pelopor bersepakat dan saling menyetujuiuntuk membentuk satu fraksi di DPRD Propinsi Sumatera Utarasebagaimana disebut Fraksi Pelopor Peduli Rakyat Nasional priode 2009 2014 ;5S. Bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam Akte Perjanjian Nomor: 32tanggal 24 September 2009 Mercy Rumiris Siregar,SH Notaris/PPAT diMedan ;6.

Notaris/PPAT di Medan mengenai pembentukan Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN) dengan partai Pelopor menjadi 1 (satu) Fraksi ;e Bahwa didalam surat edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2003menyebutkan ;1. Bahwa pada umumnya perkaraperkara perdata yang menyangkutpermasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait, akan lebih bijakapabila sengketa tersebut diselesaikan terlebin dahulu dalam foruminternal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan ;2.

MDN Halaman 5 dari 16 Halpoin 2 tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum apabila MajelisHakim yang memeriksa, mengadili serta yang memutuskan perkara A quountuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo ;Bahwa dalam UU No.2 tahun 2011 tentang perubahan UU No.2 tahun 2008tentang Partai Politik pada pasal 32 ayat 1 dan 2 menyatakan ;1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal partai politiksebagaimana diatur didalam AD dabn ART ;2.

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan (2) diatas jelas secarategas dinyatakan perselisihan internal partai politik diselesaikan olehinternal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui suatuMahkamah yang dibentuk oleh Partai politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik ;Bahwa yang

Gugatan penggugat Prematur.Bawa tergugat merupakan anggota dari suatu partai politik yang tundukkepada UndangUndang No.2 tahun 2008 tentang partai politiksebagaimana telah diubah dengan UU No.2 tahun 2011 tentang perubahanUU No.2 tahun 2008 tentang partai politik ;Bahwa didalam pasal 32 ayat (1) UU No.2 tahun 2008 tentang partai politikdinyatakan perselisihan pafrtai politik diselesaikan oleh internal partaipolitik sebagaimana diatur dalam AD dan ART, perselisinan partai politikdimaksud meliputi

Partai Karya PeduliBangsa (PKPB) dan tetap diperbolehkan meneruskanjabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkung,karena Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) tidak pernahmemberhentikan atau) menarik atau) melakukan PAWterhadap Penggugat;Bahwa setelah Penggugat mengajukan surat pengundurandiri untuk memenuhi persyaratan pendaftaran bakal calonlegislative dalam pemilu 2014, Penggugat secara lisandiminta oleh Sekwan DPRD Kabupaten Klungkung untukmelampairi surat keterangan dari partai politik dalam

Penggugat yaitu PKPB lebih dulu harusmemberhentikan Penggugat dan setelah itu barumengajukan usulan PAW terhadap Penggugat, namunfaktanya proses PAW terhadap Penggugat dilakukan tidakprocedural yaitu tanpa ada pemberhentian dari partai dantanpa adanya permohonan atau usulan partai untukmelakukan PAW terhadap Penggugat.

Karya Peduli BangsaKabupaten Klungkung masa bakti 20092014, dilakukankarena Penggugat mendaftar sebagai calon legislativedalam pemilu 2014 bukan dari partai induk (PKPB) karenatidak lolos verifikasi melainkan dari partai lain ; Bahwa langkah Penggugat tersebut telah sesuai denganpasal 16 ayat (3) UndangUndang nomor 2 tahun 2008 joUndangUndang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahanatas UndangUndang nomor 2 tahun 2008 tentang partaipolitik yang menyatakan : Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikanadalah

anggota Lembaga perwakilan rakyat, pemberhentiandan keanggotaan partai politik diikuti denganpemberhentian dari keanggotaan di lembagaperwakilan ...perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundangundangan ; 2 22 2Sehingga berdasarkan halhal tersebut diatas, karenaPenggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkungdan dicalonkan oleh partai politik yang berbeda denganpartai politik asal maka surat pengunduran diri sebagaianggota Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sebagaimanasurat keterangan dewan

PKPB tapi dari partai Hanura karena partaiPKPB tidak lolos verifikasi ; Bahwa saksi menyatakan partai PKPB tidak pernahmengajukan PAW tetapi saksi akan mengundurkan diri ; Bahwa saksi masih sebagai keluarga PKPB dan masuksebagai daftar tetap dan tetap menerima hak ; Bahwa saksi menerangkan tahu yang menjadi obyeksengketa adalah tentang PAW di DPRD KabupatenKlungkung karena ada surat pengunduran diri Penggugatuntuk mencalonkan diri dari partai lain ; Bahwa saksi menerangkan syarat diterbitkannya

Halmahera Selatan Provinsi MalukuSelaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuanganbertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Halmahera Selatan ProvinsiMaluku Utara sesuai Anggaran Dasar (AD) PDI Perjuangan Pasal 36 jo.

Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disingkat PDI Perjuanganadalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun2.Bahwa sebagai Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2014, maka padatanggal 09 April 2014 bersamasama dengan Partai Politik peserta PemilihanUmum lainnya telah mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014 di seluruh WilayahRepublikIndonesia;3.Bahwa Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara adalah salah satuwilayah Republik Indonesia yang ikut melakukan Pemilihan Umum Tahun 2014yang

;Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untukcalon anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) harisetelah hari pemungutan suara.

di ibukota Provinsi dan tidak dihadiri oleh saksi Partai Politik danBawaslu Provinsi.

TENTANG PENETAPANPEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIHANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENHALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA PEMILIHAN UMUMTAHUN 2014 (vide bukti P3 =Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan yang namanya tersebut dalamkeputusan objek sengketa a quo yaitu Saudara AKMAL IBRAHIM (Caleg Partai NasdemNo Urut Dapil 4 Kecamatan Gane BaratGane Timur Kab.

anggota DPRD karenamengundurkan diri, maka pengunduran diri tersebut diusulkanoleh Partai Politik kepada Pimpinan DPRD dan apabila PartaiPolitik enggan mengusulkan pemberhentian antar waktu, makaPimpinan DPRD menyurati pimpinan partai politik yangbersangkutan untuk segera diusulkan pemberhentian antarwaktu, akan tetapi apabila dalam jangka waktu 14 haripimpinan partai politik tidak mengusulkannya, maka PimpinanHal. 7 dari 42 hal.

Putusan Perkara No: 01/G/2014/PTUN.ABNuntuk selanjutnya diresmikan pemberhentian antare Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 39/PUUXI/2013, tanggal 31 Juli 2013 intinya menyatakanAnggota DPR atau DPRD tetap menjadi anggota DPRatau DPRD jika :e Partai Politik yang mencantumkan anggotatersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu ataukepengurusan Partai Politik sudah tidak lagie Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikanatau. ditarik oleh Partai Politik yangmencalonkannya;e Tidak lagi terdapat

MBD yang menjadi alasan/sandaranyaadalah penggugat tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik Patroitsebagai partai yang mengusung Penggugat dalam PemiluLegislatif TahunBahwa sekalikali Pimpinan DPRD Kab.

di usulkan oleh pimpinan partai politik;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 384 ayat (1)UndangUndang Nomor 27 tahun 2009 disebutkan Yang dimaksud denganpimpinan partai politik adalah ketua atau sebutan lain yang sejenis atauyang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal tersebut sesuai dengananggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik masingmasing,sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 103 ayat (1) disebutkan bahwayang dimaksud dengan pimpinan partai politik adalah pimpinan partaipolitik

Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) danPemberhentian/Pemecatan Anggota Partai Patriotadalah kewenangan Dewan Pimpinan Pusatsesual AD/ART Partai= 1 6)2. Proses PAW dimaksud butir 1 diatas jugaditegaskan dalam Surat Menteri Dalam Negeri RINomor: 161/3294/Sj tertanggal 24 Juni 2013 point4, bahwa usulan PAW Anggota DPRD harusmendapat Rekomendasi/Keputusan dari DewanPimpinan Pusat Partai Politik;3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas,kedudukan Anggota DPRD Kabupaten MalukuBarat Daya A/n.

Putusan Nomor 68 P/HUM/2013tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai PolitikPeserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota Tahun 2014, maka jumlah Partai Politik Peserta Pemilu2014 yang ditetapkan adalah 15 (lima belas) Partai Politik yang terdiridari 12 Partai Politik Nasional dan 3 Partai Politik Lokal yakni antara lainsebagai berikut:1) Partai NASDEM nomor urut 1.Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 2.Partai Keadilan

Sejahtera nomor urut 3.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut 4.Partai Golongan Karya nomor urut 5.Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 6.Partai Demokrat nomor urut 7.Partai Amanat Nasional nomor urut 8.Partai Hati Nurani Rakyat nomor urut 10.Partai Bulan Bintang nomor urut 14.Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia nomor urut 15.)))))))9) Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 9.0123) Dan 3 (tiga) Partai Lokal dari Provinsi Aceh.4~~ rrr iT h Ti aarrehBahwa berdasarkan ketentuan Pasal

Putusan Nomor 68 P/HUM/2013angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf c dan Pasal 59A Peraturan KPUNomor 15 Tahun 2013, maka sudah seharusnya ke 14 (empat belas)Partai Politik Peserta Pemilu 2014 antara lain Partai Nasdem, PKS,PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP,Partai Hanura, PBB dan PKPI beserta 3 (tiga) partai politik lokal Acehtersebut ditarik/diikutsertakan sebagai para Pihak Pemohon dalamPermohonan a quo dengan tujuan Permohonan a quo dapat lebih jelasdan lengkap para pihak

kepentingan dan hak yang samadengan keempat belas Partai Politik Peserta Pemilu yang lainnya dalammelaksanakan Kampanye Pemilu untuk meraih dukungan/suara darimasyarakat sebanyakbanyaknya.Dengan demikian, oleh karena ke 14 (empat belas) Partai PolitikPeserta Pemilu 2014 yakni antara lain Partai Nasdem, PKS, PDIP,Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, PartaiHanura, PBB dan PKPI beserta 3 (tiga) partai politik lokal Aceh padapokoknya juga mempunyai kepentingan dan hak yang sama

denganpartai politik Pemohon dalam kaitannya pelaksanaan Kampanye Pemiludan penerapan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b angka ,angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf c dan Pasal 59A Peraturan KPUNomor 15 Tahun 2013, maka sudah seharusnya ke 14 (empat belas)Partai Politik Peserta Pemilu 2014 antara lain Partai Nasdem, PKS,PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP,Partai Hanura, PBB dan PKPI beserta 3 (tiga) partai politik lokal Acehtersebut ditarik/diikutsertakan

Seharusnya tidak ditujukan kepada pasangan calon Alfridel Jinu,SHUde Arnold Pisy. 22 222 on ono cnn non ren cnc cne ncn ccc neseBahwa nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alfridel Jinu, SHUde Arnold Pisy, Dukungan Partai Politik : 1.Partai Republikan Nusantara. 2.Partai Buruh. 3. Partai Pelopor. 4. Partai Peduli Rakyat Nasional. 5. PartaiPerjuangan .........HALAMAN 5 dari 58 hal Pkr No. 23/G/2013/PTUN.PLKPerjuangan Indonesia Baru. 6. Partai Kedaulatan. 7.

Partai Bulan Bintang. 8.Partai Nasional Indonesia Marhaenis. 9. Partai Pemuda Indonesia. 10. PartaiSerikat Indonesia. 11. Partai Matahari. 12. Partai Kebangkitan Nasional Ulama.13. Partai Kasin Demokrasi Indonesia. 14. Partai Bintang Reformasi. 15. PartaiPersatuan Nahdatul Ummah. 16. Partai Karya Peduli Bangsa.

Secara sah dan meyakinkanbahwa para tergugat atau Ketua KPU Kabupaten Gunung Masmenghilangkan/Memanipulasi dalam rekapitulasi Partai Pengusung, dimanadihilangkan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) sebagai Partai Pengusung yangsah.

Cukup alasan seperti yang dimaksud dalampasal 53, ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasone enn ns Bahwa sesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai IndonesiaSejahtera) Nomor : 1989/SK/DPPPIS/042013 Tentang PengangkatanPengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera KabupatenGunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ditandatangani Sekretaris JenderalM.Jaya ButarButar, SH. Dan Ketua Umum H.

een nn Bahwa Keputusan/penetapan yang dilakukan KPU Kabupaten GunungMas tanoa memasukkan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dalam Daftar PartaiPengusung Pasangan Alfridel Jinu, SH.

Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), khususnyaketentuan Pasal 32;Ayat (1) "...Perselisinan Partai Politik Diselesaikan Oleh Internal Partai PolitikSebagaimana Diatur di Dalam AD dan ART";Ayat (2) "...Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik SebagaimanaDimaksud Pada Ayat (1) Dilakukan Suatu Mahkamah Partai Politik AtauSebutan Lain Yang Dibentuk

Oleh Partai Politik";Ayat (3) "..Susunan Mahkamah Partai Politik Atau Sebutan LainSebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Disampaikan Oleh Pimpinan PartaiPolitik Kepada Kementerian";Hal. 4 dari 10 hal.

Politik 2 adalah sebagai berikut:Ayat (1) Yang Dimaksud Perselisihan Partai Politik Meliputi Antara Lain:1.

Nomor 668 K/Pdt/2013dimasukkan untuk diregistrasi di bagian Keperdataan Pengadilan NegeriMasohi, Penggugat sama sekali belum serta tidak mengajukan keberatankepada Badan Kehormatan dan/ atau Lembaga Arbitrase Dewan PimpinanPusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 35 Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) sebagai bentuk penyelesaian secara internal atas segala produkkebijakan partai, maka menurut hukum gugatan Penggugat haruslahdinyatakan tidak

,kesatuan dan secara fungsional adalah hierarkis efektif sehingga secarayuridis formal seharusnya Penggugat bukan saja mengajukan gugatankepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB)Kabupaten Maluku Tengah, tetapi seluruh unsur dan struktur badan hukumPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara holistik, yaitu Dewan PimpinanPusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) maupun Dewan PimpinanWilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Maluku secaraberjenjang dengan demikian, maka

Partai Persatuan Daerah (PPD) ; 11). Partai Karya Perjuangan ;12). Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) ; 13).

Partai......

Partai Amanat Nasional (PAN);Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI);Partai Bulan Bintang (PBB); Partai Pemuda Indonesia (PPI); Partai Bintang Reformasi (PBR);Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI); Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN); Partai Kedaulatan (PK);Partai Persatuan Daerah (PPD); Partai Karya Perjuangan;Partai Demokrasi Pembaharuan; Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan;Partai Indonesia Sejahtera (PIS) (ditandatangani pengurus

Partai Nasional Indonesia Marhaenisme; h. Partai Persatuan Daerah; i. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; j. Partai Penegak Demokrasi Indonesia;k. Partai Nasional Kebangkitan Nasional Ulama; l. Partai Patriot; m. Partai Kedaulatan;n. Partai Peduli Rakyat Nasional dan ; o. Partai Matahari Bangsa; Ir. Hanan A.

Partai Persatuan Pembangunan;g. Partai Pemuda Indonesia; h. Partai Bintang Reformasi; i. Partai Demokrasi Kebangsaan;j. Partai Bulan Bintang dan; k.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Peloporsebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, anggota DPRD Propinsidan DPRD Kabupaten/ Kota dari Partai Pelopor akan dicalonkankembali oleh Partai NASDEM pada daerah pemilihan yang samadalam Pemilu 2014 atas rekomendasi dari DPP Partai PELOPOR, danbahwa Penggugat telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari DPPPartai Pelopor yang dimaksud, yaitu Surat Nomor : 33/SekDPP/PP/IV13, tanggal 3 April 2013, sehingga dan diajukan sebagai salahseorang calon anggota

DPRD kabupaten Bima dalam Pemilu tahun2014 oleh Partai NASDEM tingkat Kabupaten Bima;Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon anggota DPR danDPRD yang masih menjabat yang berasal dari partai politik yang tidak lolosmenjadi peserta pemilu tahun 2014 dan dicalonkan oleh partai politik lain adalahmengisi dan menandatanggan form MODEL BB5 yang dikeluarkan olehinstitust penyelenggara pemilu yang pada pokoknya berisi pernyataanmengundurkan diri dari partai politik asal ( partai pengusung

Politik;2) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PELOPOR Nomor 08/SKDPP/PP/012013, tanggal 21 Januari 2013, Tentang Kelanjutan perjuanganpengurus, kader serta anggota Partai Pelopor pada Pemilu pada tahun 2014;3) Surat Keterangan DPP Partai Pelopor Nomor: 33/SekDPP/PP/IV13, Tanggal 3April 2013, yang menyatakan bahwa atas nama Ir.Ahmad diberi kesempatanuntuk tetap menjadi anggota DPRD Kabupaten Bima sampai akhir masajabatannya;4) Pemecatan Penggugat dari keanggotaan Partai PELOPOR Nusa

Pertimbangan TERGUGAT ini mengandung ketidakbenaran, karenaPenggugat tidak pernah mengundurkan diri dari Partai PELOPOR, kecualimenandatangani form MODEL BB5 yang sematamata dimaksudkan untukmemenuhi salah satu syarat administrasi sebagai calon anggota DPRD yangdiajukan oleh partai NASDEM.

Selain itu pertimbanganini tidak konsisten atau bertentangan dengan surat permohonan PAW daripimpinan daerah Partai Pelopor Nusa Tenggara Barat Nomor 100/PELOPORNTB/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang menjadi dasarnya. Dalam Surat DewanPimpinan Daerah Partai Pelopor Propinsi Nusa Tenggara Barat tersebut disebutkanbahwa yang menjadi alasan pokok permohonan PAW Penggugat adalah karenaPenggugat dipecat dari Partai PELOPOR.

Merdeka Rp15.000.000,005 Partai PPP Rp15.000.000,006 Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Rp15.000.000,007 Partai Himpunan Indonesia Baru Rp15.000.000,008 Partai PNBK Rp15.000.000,009 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Rp15.000.000,0010 Partai Penegak Demokrasi Indonesia Rp15.000.000,0011 Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia Rp15.000.000,0012 Partai Karya Peduli Bangsa Rp15.000.000,0013 Partai Bintang Reformasi Rp15.000.000,0014 Partai Patriot Pancasila Rp15.000.000,0015 Partai Serikat

Pemerintah Kota Surabaya dengan perincian sebagai berikut:1 PNI Marhenis Rp7.500.000,002 Partai Buruh Sosial Rp7.500.000,003 Partai Bulan Bintang Rp7.500.000,004 Partai Merdeka Rp7.500 000,005 Partai PPP Rp7.500.000,006 Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Rp7.500.000,007 Partai Himpunan Indonesia Baru Rp7.500.000,008 Partai PNBK Rp7.500.000,009 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Rp7.500.000,0010 Partai Penegak Demokrasi Indonesia Rp7.500.000,0011 Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia

Rp7.500.000,0012 Partai Karya Peduli Bangsa Rp7.500.000,0013 Partai Bintang Reformasi Rp7.500.000,0014 Partai Patriot Pancasila Rp7.500.000,0015 Partai Serikat Indonesia Rp7.500.000,0016 Partai Persatuan Daerah Rp7.500.000,0017 Partai Pelopor Rp7.500.000.00 Jumlah Rp127.500.000,00Sedangkan dengan dicairkan untuk partai politik yang memperoleh kursi olehTerdakwa, yang digunakan untuk Pembinaan dan Pemberdayaan Partai Politiksebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut di

Indonesia Baru Rp15.000.000,008 Partai PNBK Rp15.000.000,009 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Rp15.000.000,0010 Partai Penegak Demokrasi Indonesia Rp15.000.000,0011 Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia Rp15.000.000,0012 Partai Karya Peduli Bangsa Rp15.000.000,0013 Partai Bintang Reformasi Rp15.000.000,0014 Partai Patriot Pancasila Rp15.000.000,0015 Partai Serikat Indonesia Rp15.000.000,0016 Partai Persatuan Daerah Rp15.000.000,0017 Partai Pelopor Rp15.000.000.00Jumlah Rp 255.000.000,00eBahwa

Pemerintah Kota Surabaya dengan perincian sebagai berikut: 1 PNI Marhenis Rp7.500.000,002 Partai Buruh Sosial Rp7.500.000,003 Partai Bulan Bintang Rp7.500.000,004 Partai Merdeka Rp7.500 000,005 Partai PPP Rp7.500.000,006 Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Rp7.500.000,007 Partai Himpunan Indonesia Baru Rp7.500.000,008 Partai PNBK Rp7.500.000,009 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Rp7.500.000,0010 Partai Penegak Demokrasi Indonesia Rp7.500.000,0011 Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia

TALUL LUDOFIKUS dan Wakil KepalaDaerah atas nama LEONARD SAKA, SH dengan nama PAKETTUNTAS yang diusung oleh gabungan Partai Politik antaralainPartai Bulan Bintang (PBB) :Partai Merdeka ;Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) ;Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ;Partai Matahari Bangsa (PMB) ;Partai Bintang Reformasi (PBR) ;Bahwa ..........Partai Penegak Demokrasi Indonesia ( PPDI) ;Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) ;Partai Perjuangan Indonesia Baru(PPIB) ;yang tergabung

Surat pernyataan kesepakatan bersama antara PartaiPolitik peserta pemilihan dalam PencalonanPasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(Model B1 KWk) :10Surat pernyataan Partai Politik tidak akan menarikpencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah DanWakil Kepala Daerah (Model B2 KWK) ;Surat penyataan gabungan Partai Politik tidak akanmenarik pencalonan atas nama Pasangan Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2KWK) ;Tim kampanye (PP. No. 6.

Pasal 42 ayat 3) 3;Keputusan Partai Politik atau gabungan Partai Politikyang mengatur mekanisme penyaringan Pasangan CalonKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP No. 6Pasal 42 ayat (2) huruf k ;Surat pernyataan kesediaan sebagai Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah secara berpasangan(Model B4KWK) ; Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa(BB KWK) ; b.

Pasangan Calon Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah (Model B3KWK) tidak memenuhisyarat karena tanda tangan Ketua Partai PenegakDemokrasi Indonesia A. nn.

( Bukti T. 5 ),BlKWK ( Bukti T. 6 ), B3KWK( Bukti T.7 ) bukanditandatangani oleh yang bersangkutan ; Karena tanda tangan Ketua Partai PPDI atas namaFELIX LEBA dianggap tidak sah, maka dukungan PartaiPPDI terhadap Penggugat dianggap tidak sah;Karena dukungan Partai PPDI tidak sah maka jumlahdukungan minimalis gabungan partai untuk mengusungPenggugat hanya 14. 370 Suara Sah Hasil PemiluLegislatif Tahun 2009, jumlah mana tidak memenuhijumlah minimal sebesar 15 % dari total suara sahPemilu Legislatif

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) CqDewan Kehormatan Partai Hanura, yang berkedudukan di JI. TanjungKarang No 7 Jakarta Pusat 10230, selanjutnya disebut PEMBANDING,semula TERGUGAT Il;3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Jin. siswa Sofifi Kota TidoreKepulauan, selanjutnya disebut PEMBANDING, semula TERGUGAT III;4.

/HB/IX/2016tanggal 13 september 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan sah Surat Pernyataan tentang tidak di PAW yang di tandatangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barattertanggal 3 Oktober 2014;Menyatakan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Baratperiode 20102015 yang melakukan Pengusulan Pemecatan danHalaman 3 dari 10 halaman putusan No. 19/PDT/2017/PT TTEPengusulan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat tidakmempunyai kekuatan hukum;9.

Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik ;Pemecatan tanpa alasan yang jelas;Penyalahgunaan kewenangan;Pertanggungjawaban keuangan; dan atauoma ee hyKeberatan ternadap keputusan partai politik;Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011menyatakan Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal PartaiPolitik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;Menimbang, bahwa

32 tidaktercapai, penyelesaian perselesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d. berbunyi "Anggota Partai Politikdiberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik : apabila melanggar AD danART; ayat (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART sedangayat (3) Dalam hal anggota

Terbanding sebagaimana dipertimbangkan diatas Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat pokok gugatan Penggugat/Terbanding masuk kedalamranah sengketa partai politik;Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat /Terbanding dalam perkara aquo masuk kedalam ranah sengketa partai politik,maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011yakni mengenai Penyelesaian Parpol diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana

Lembaran Daerah Kabupaten Sikka tahun 2006 nomor seri F nomor : 5Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor : 8 Tahun 2006 tentangBantuan Keuangan Partai Politik ;4. 1 (satu) Bundel Surat DPD Tingkat Il Partai Golkar Kabupaten SikkaNomor : 12/DPDII/GK/SK/2006 tanggal 16 Mei 2006 tentang PermohonanPanjar Uang Bantuan Untuk Pembinaan Partai Politik sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Guna Kegiatan Musda/Muslurdan Rakerda Partai Golkar yang ditandatangani oleh Sdr. Drs.

partai politik (Partai Golkar) Kabupaten Sikka sesuai PP Nomor : 29Tahun 2005 untuk triwulan Anggaran 2006 ;7. 1 (satu) Bundel Surat DPD Tingkat II Partai Golkar Kabupaten SikkaNomor : 28/DPD/GK/SKA/VII/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentangPermohonan Bantuan Keuangan DPD Partai Golkar Kabupaten Sikkayang ditandatangani oleh Ketua, Sdr. Drs.

PermohonanPanjar Uang Bantuan Untuk Pembinaan Partai Politik sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Guna Kegiatan Musda/Muslurdan Rakerda Partai Golkar yang ditandatangani oleh Sdr.

partai politik (Partai Golkar) Kabupaten Sikka sesuai PP Nomor : 29Tahun 2005 untuk Triwulan Tahun Anggaran 2006 ;7. 1 (satu) Bundel Surat DPD Tingkat Il Partai Golkar Kabupaten SikkaNomor : 28/DPD/GK/SKA/VII/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentangPermohonan Bantuan Keuangan DPD Partai Golkar Kabupaten Sikkayang ditandatangani oleh Ketua, Sdr.

puluh juta rupiah) dari KetuaDPD Partai Golkar masa bhakti 2004 s/d 2009 Drs.

PUTUSAN Nomor : 74/ PDT/ 2012 PT.KT.SMDADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI INDONESIA SEJAHTERA ( PIS ), Cq. Dewan PimpinanDaerah Partai Indonesia Sejahtera Propinsi Kalimantan Timur, Cq.

Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Dukungan yang diberikan oleh Tergugat kepadaPenggugat, sebagaimana Surat Dewan Pimpinan Pusat Nomor : 1452/DPPPIS/1109, tanggal24 Nopember 2009 dan Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera,tanggal 24 Nopember 2009 dan Surat Dukungan Pimpinan Cabang Partai Indonesia SejahteraNo. 64.6404/0014/DPCPIS/KB/IX/2010, tanggal 21 September 2010 adalah sah dan berharga ;4,Menyatakan menurut hukum dukungan yang diberikan oleh Tergugat kepada pasangan

Pendapat Ketua Majelis ( Wimpie Sekewael, SH.MH. ) sebagai berikut : .Kasus ini adalah : Sengketa, perselisihan Partai Politik ; 1.1. Bahwa Perselisihan Partai Politik adalah sengketa khusus yang memiliki acara khusus,sehingga butuh penanganan khusus ; 1.2.

Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak yang berperkara : makadiselesaikan dengan menggunakan UndangUndang No. 2 Tahun 2000 Jo UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ; 1.3, Bahwa menurut pasal 33 ayat (2) tahun 2011 tentang Partai Politik, menyatakan putusanPengadilan Negeri dalam perkara Perselisihan Partai Politik adalah putusan tingkatpertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ; 1.4.

Endang Ipsiani, SH.) yaitu kasus ini adalah perselisihan partai politik ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka MaielisHakim Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 Agustus 2011No. 19/Pdt.G/2040/PN.Kubar, harus dibatalkan dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :" Pengajuan gugatan perselisihan partai politik yang belum diselesaikan terlebih dahulu melaluimekanisme intemal partai atau Mahkamah Partai maka gugatan tersebut Premature

data rekapitulasi perolehansuara Partai Demokrat yang sudah digelembungkan atau ditambah olehTerdakwa seperti keinginan Dedy Yon Supriyono, setelah Terdakwamenghapus file data rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat,kemudian Terdakwa menceritakan kepada Abu Nasir bahwa Terdakwa telahmengeprint perolehan suara Partai Demokrat yang sudah ditambah /digelembungkan dan hasil printnya (hasil yang sudah dicetak) telahdiserahkan kepada Dedy Yon Supriyono dengan alasan hasil tersebutsebagai laporan

datarekapitulasi perolehnan suara Partai Demokrat yang sudah digelembungkanHal. 15 dari 32 hal.

Partai Demokrat yang sudahdigelembungkan tersebut dan hasil cetakan / print data hasil rekapitulasiperolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebeskhususnya untuk Partai Demokrat yang sudah digelembungkan tersebutdiserahkan Terdakwa kepada Dedy Yon Supriyono, tidak lama kemudianMoh.

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia1.8. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme1.9. Partai Buruh1.10. Partai Demokrasi Kebangsaan1.11. Partai Demokrasi Pembaharuan1.12. Partai Kasih Demokrasi IndonesiaDeke cemesie ome a PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.halaman 312.

Bahwa dengan didukung oleh Gabungan 22 (dua puluhdua) Partai Politik, yaitu3.1 wee. . PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.halaman43.1. Partai Karya Peduli Bangsa3.2. Partai Keadilan Sejahtera3.3. Partai Penegak Demokrasi Indonesia3.4. Partai Karya Perjuangan3.5. Partai Pemuda Indonesia3.6. Partai Nasional Benteng KerakyatanIndonesia3.7. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia3.8. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme3.9. Partai Buruh3.10. Partai Demokrasi Pembaharuan3.11.

Partai Kasih Demokrasi Indonesia3.12. Partai Persatuan Daerah3.13. Partai Peduli Rakyat Nasional3.14. Partai Kedaulatan3.15. Partai Republika Nusantara3.16. Partai Perjuangan Indonesia Baru3.17. Partai Pelopor3.18. Partai Patriot3.19. Partai Kebangkitan Bangsa3.20. Partai Kesatuan Nahdlatul Ulama3.21. Partai Matahari Bangsa3.22.

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia4.8. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme4.9. Partai Buruh4.10. Partai Demokrasi Pembaharuan4.11. Partai Kasih Demokrasi Indonesia4.12. Partai Persatuan Daerah4.13. Partai Peduli Rakyat Nasional4.14. Partai Kedaulatan4.15. Partai Republika Nusantara4.16. Partai Perjuangan Indonesia Baru4.17. Partai Pelopor4.18. Partai Patriot4.19. Partai Kebangkitan Bangsa4.20. Partai Kesatuan Nahdatul Ulama4.21. Nomor : .........PUTUSAN Perk.

Partai Karya Peduli Bangsa1.2. Partai Keadilan Sejahtera1.3. Partai Penegak Demokrasi Indonesia1.4. Partai Karya Perjuangan1.5. Partai Pemuda Indonesia1.6. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia1.7. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia1.8. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme1.9. Partai Buruh1.10. Partai Demokrasi Kebangsaan1.11. Partai Demokrasi Pembaruan1.12. Partai Kasih Demokrasi Indonesia1.13. Partai Persatuan Daerah1.14. Partai Peduli Rakyat Nasional1.15. Partai Kedaulatan1.16.