No.622 K/Pid.Sus/2008.dan di tambah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001, tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Kupang tanggal 6 Juni 2007 sebagai berikut :IsMenyatakan terdakwa NIXON E.N.HAILITIK ALS.

SON, terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua melanggarPasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdi rubah dan di tambah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP ;. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 6(enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;.

Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3), UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Repulik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSerui tanggal 21 April 2008 sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa JONATHAN MANSAI, S.Sos. tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu"Setiap orang secara

dengan UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaanSubsidair ;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JONATHAN MANSAI,S.Sos. denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah supaya Terdakwasegera ditahan ;Hal. 9 dari 21 hal.

Tapi karena ada kepentingan politik kekuasaan maka ini dijadikankasus korupsi Sungguh ironis sekali ;Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/20093.

No. 1278 K/Pid.Sus/2009menjatuhnkan hukuman kepada seseorang berdasarkan fakta persidangan danbukan berdasarkan teori hukuman minimal dan maksimal ;Unsur kerugian negaralah yang menjadi titik perhatian dalam rangkamemberantas korupsi, namun dengan melihat nilai yang relatif sangat kecil,maka tidaklah perlu. menggunakan hukuman standar minimal, tetapiberdasarkan keyakinan hakim serta dikaitkan dengan rasa keadi!an yang hidup.5.

Keberatan tentang Putusan a quo, yakni menghukum Terdakwa danmenjatuhkan pidana menggunakan UNDANGUNDANG NOMOR 21TAHUN 2001 tentang OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA danbukan menggunakan undang undang tentang korupsi.Pemohon Kasasi keberatan atas putusan yang dijatunkan oleh Judex Factidengan menggunakan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 bukanmenggunakan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 ayat 1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHPidana;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Ridha Wardhaya, S.Pd bin S Amongpraja baikbertindak secara sendirisendiri atau bersama sama dengan Sadr. H.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 ayat 1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHPidana;LEBIHLEBIH SUDSIDAIRBahwa Terdakwa Ridha Wardhaya, S.Pd bin S Amongpraja baikbertindak secara sendirisendiri atau bersamasama dengan Sdr. H.

Amongprajamembayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung Nomor : 29 / PID.SUS / TPK / 2011 / PN.BDGtanggal 15 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Ridha Wardhaya, S.Pd bin S.

Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (limaribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi JawaBarat di Bandung Nomor : 38/ TIPIKOR / 2011 / PT.Bdg. tanggal 24 Oktober2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal15 Agustus 2011 Nomor : 29/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. yang dimintakanbanding tersebut; Menetapkan agar Terdakwa tetap

Pidana KorupsiBandung tertanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 29/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdgdapat dipertahankan dan harus dikuatkan;Bahwa dengan mengambil alin pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung oleh Majelis Hakim PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat, maka Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup atasunsurunsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 197 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, karena Majelis Hakim

Eka KaryaMandiri) ;Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan ;1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;2 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal23 Januari 2012 ;3 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2012 ;4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri sejak tanggal 19 Februari 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012 ;5 Perpanjangan (I) oleh Ketua

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi sejak 19 April 2012 sampai dengan tanggal 18 Mei 2012 ;6 Perpanjangan (2) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi sejak 19 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012 ;7 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012 ;8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi sejak tanggal 14 Juli 2012 sampai dengan tanggal

Majelis Hakim telah keliru / salah melakukan atau tidakmenerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena :1 Bahwa yang mendasari Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upayahukum kasasi dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat(1), (2), (3) UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tenangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (

Pasal 18ayat (1), (2), (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana. Hal tersebut telah sesuai denganputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 821 K/Pid./2005yang telah membandingkan dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. PasalHal. 45 dari 56 hal. Put.

OEMAR Binti YUDA LAMPE tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palangka Raya Nomor : 06/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR. tanggal 02 Oktober2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya Nomor : 07/Pid.Sus/ TIPIKOR/2012/PN.PLR. tanggal 11 Juni2012 ;MENGADILISENDIRI1 Menyatakan Terdakwa YULIANI A.

Menyatakan terdakwa MARKUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;2. Oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut diatas3. Menyatakan terdakwa MARKUS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Subsidair; 4.

PUTUSANNomor 1193 K/Pid.Sus/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : dr. H. HARYANDA, M.Kes.

Nomor 1193 K/Pid.Sus/2017Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 12 huruf (e) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa dr. H.

HARYANDA, M.Kes Bin HARY terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yangdilakukan Secara Berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 12 huruf (e) UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidanadalam Dakwaan Primair :Hal. 5 dari 31 hal. Put. Nomor 1193 K/Pid.Sus/20172. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. H.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Makassar Nomor 108/Pid.Sus/2013/PN.Mks. tanggal 26 Mei 2015 yangamar lengkapnya sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa dr. H. HARYANDA, M.Kes. bin HARY telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang1.dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primaitr ;.

Mks,yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25Agustus 2016 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 7 Februari 2014 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi Makassar tersebut ;Hal. 13 dari 31 hal. Put.

Menyatakan Terdakwa AGUS KHANIF bin MUSTAWAM tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Primiar ; 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair ; 3. Menyatakan Terdakwa AGUS KHANIF bin MUSTAWAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan subsidair ; 4.

Menyatakan Terdakwa DAHLAN Bin SUHATNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut;4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAHLAN Bin SUHATNO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;5.

MH., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 01/Pen.BH/7/Pid.SusTPK/2016/PN Smg. tanggal 28 Januari 2016 tentangPenunjukan Bantuan Hukum;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang Nomor 7/Pen Pid.SusTPK/2015/PN Smg.

Menyatakan Terdakwa DAHLAN BIN SUHATNO telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang1.2.3.Perkara KorupsiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.Subsidair : Pasal 3 Jo.

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.Lebih Subsidair : Pasal 8 Jo.

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

DARUSAN KAMI Bin KAMI tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakandalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) UndangUndangHal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1 PK/Pid/SUS/2009Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001;. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;. Menyatakan Terdakwa DRS. H. DARUSAN KAMI Bin KAMI bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 3 jo.

DARUSAN KAMI Bin KAMI tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakandalam dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;Menyatakan Terdakwa DRS. H.

DARUSAN KAMI Bin KAMI terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 1 (Satu) tahun;Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kKemudianhari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidanamelakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua)tahun;.

DARUSAN KAMI Bin KAMI tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakandalam dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa DRS. H. DARUSAN KAMI Bin KAMI bersalahmelakukan tindak pidana korupsi;Menjatuhkan pidana terhadap DRS. H.

No. 1 PK/Pid/SUS/2009dengan Terpidana samasama anggota DPRD Bengkulu Selatan yang jugaditugaskan untuk study banding ke daerah lain yang ditentukan dan didakwamelakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair melanggar pasal 2ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.20 Tahun2001 dan pasal 3 jo.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 64 ayat (1) KUHP ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2014yang isinya adalah sebagai berikut :1.

Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64ayat (1) KUHP ;2.

Asli 1 (satu) bundel Laporan Komisi Beasiswa Aceh Tahun 2010 ;Dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama TerdakwaProf. Dr. M. Yusuf Aziz, M.Pd. bin Abdul Aziz, dkk ;Menetapkan agar Terdakwa PROF. DR. DARNI M. DAUD, MA. binM.

Yusuf Aziz, MPd., dk ;Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 08/PID.Tipikor/2014/PTBNA., tanggal 29 April 2014yang amar selengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi BandaAceh, tanggal 27 Februari 2014, Nomor 42/Pid.SUS/TPK

Daud dinyatakan telah melakukan tindakpidana korupsi hanya karena alasanalasan kasasi Jaksa/PenuntutUmum yang hanya didasari "pada rekayasa dan kolaborasi saatpemeriksaan di tingkat penyidikan saksi Prof. Dr. Ir.

pada Pengadilan Negeri sejaktanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 November 2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2015 sampai dengantanggal 02 Januari 2016;Perpanjangan Pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Januari 2016sampai dengan tanggal 01 Februari 2016;Perpanjangan Kedua penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada

Menghukum Terdakwa Eliaser Noro, S.T., untuk membayar biaya perkarasebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribuh rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor 55/Pid.SusTPK/2015/PN Jap tanggal 29 Agustus 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa ELIASER NORO,ST tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalamdakwaan Primair :Hal. 44 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/20172.

Menetapkan Terdakwa Eliaser Noro ST., untuk membayar biaya biayaperkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jayapura Nomor 38/Pid.SusTPK/2016/PT JAP tanggal 12 Oktober 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas IA Jayapura Nomor 55/Pid.SusTPK/2015/PN.JAP, tanggal29 Agustus 2016 yang dimohonkan

18 ayat (1) huruf (b), ayat (2) dan ayat (3)Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang: Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RiNomor 20 Tahun 2001, tentang: Perubahan atas Undangundang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Terdakwa dijatuhi pidanapenjara dan pidana denda akibat perbuatannya tersebut;3.

Menyatakan Terdakwa Eliaser Noro, S.T., tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalamdakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;Menyatakan Terdakwa Eliaser Noro, S.T., telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Yang DilakukanSecara Bersama Sama, Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Yang BerdiriSendiri ;4.

Menyatakan Terdakwa CHARLES SEBUKITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHARLES SEBUKITA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;3.

PUTUSANNOMOR :13/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAwonn Pengadilan Tindak pidana Korupsi tingkat banding pada PengadilanTinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindakpidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut berikut ini, dalam perkaraTerdakwa: Narva AANZARIH, ST. MTUjung PandangHe Arab HahA Juli 1964Laki LakiAdanesiaJI. Syeh Yusuf Kodam VII WRB Blok G/9 Kel. Gunung Sari Kec.

MENGADILI-Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut;-Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 7/Pid-Sus.TPK/2018/PN.Pdg., tanggal 6 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut;-Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan

PUTUSANNOMOR 16/TIPIKOR/2018/PT PDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang,yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada PeradilanTingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalamperkara Terdakwa :Nama Lengkap : Azradi Putra Pgl.

pada PengadilanNegeri Padang Klas A tanggal sejak tanggal 2 Maret 2018 sampaidengan tanggal 31 Maret 2018;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 1 April 2018 sampaidengan tanggal 30 Mei 2018;Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 31 Mei2018 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi

Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 10Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGITERSEBUT;Telah membaca;1.

Menyatakan Terdakwa Azradi Putra pgl Edi tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pidana melakukanTindak Pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaanPrimair.;2.

Banding, penjatuhan pidana yang diberikan olehPengadilan Tingkat Pertama sudah memperhatikan ketentuan Pasal 12 A ayat(1) dan (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangHalaman IIdari 15 Putusan Nomor 16/Tipikor/2018/PT.PdgPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena berdasarkan fakta persidangannilai tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa kurang dariRp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim

Balthasar Manek, MM,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan TerdakwaDrs. Balthasar Manek, MM,dari Dakwaan Primair tersebut; 3. Menyatakan TerdakwaDrs. Balthasar Manek, MM,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ; 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.

PUTUSANNomor : 7/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksadan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama denganacara pemeriksan biasatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara TerdakwaNama Lengkap : Drs.

Tidar KelurahanOesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor08/LGS/SK/PID.SUS/2017/PN.KPG tanggal 27 Januari 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri KupangNomor:7/Pen.Pid.Sus/2017/PN.KPG tanggal 25 Januari 2017 tentangPenunjukan MajelisHakim; Penetapan Ketua Majelis

Tindak Pidana Korupsi denganmelanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitassubyek/pelaku dan cara perbuatan di lakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangaterat, Karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara

No. 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Balthasar Manek, MM,tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam DakwaanPrimair;2. Membebaskan TerdakwaDrs. Balthasar Manek, MM,dari Dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan TerdakwaDrs. Balthasar Manek, MM,terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.