MENARA DINAMIKA SELARAS
Tergugat:
1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PUPR KABUPATEN BANGGAI LAUT
2.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI LAUT
3.BUPATI BANGGAI LAUT
4.KEMENTRIAN KEUANGAN RI Cq BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
Turut Tergugat:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

KARYA MUDA MANDIRI
Tergugat:
1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PUPR KABUPATEN BANGGAI LAUT
2.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI LAUT
3.BUPATI BANGGAI LAUT
4.KEMENTRIAN KEUANGAN RI Cq BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
Turut Tergugat:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

TJHAI HOI SHUI Alias LAUT, dkk.Melawan :HERMAN SALIM, dkk.

PUTUSANNOMOR : 26/ PDT / 2011 /PT.PTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, yang memeriksa danmemutus perkaraperkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:1TJHAI HOI SHUI Alias LAUT, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanswasta, tempat tinggal di Jalan Gajahmada No. 84 RT.005/RW.010,Kelurahan.

Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta Letkol Laut (KH/W) Marliah, S.H., M.H. NRP 33984/P.2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 20-K/PMT.II/AL/IX/2020 tanggal 3 Desember 2020, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengubah status penetapan barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi milik terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi : a.

Mayor Laut Johan (P) Johan Patrix Tuela, S.E. / 154451/P

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Johan PatrixTuela, S.E., Mayor Laut (P) 15451/P, tersebut dengan :Pidana : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan.dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanansementara.Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor : 2K/PMU/BDG/AL///2021Membacac.

Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi IIJakarta Nomor : APB/20K/PMTII/AL/XII/2020 tanggal 8Desember 2020 yang ditandatangani oleh Marliah, S.H., M.H.Letkol Laut (KH/W) NRP 33984/P.Hal. 8 dari 17 hal.

ALmelalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan47 tahun 2001 di Surabaya, setelah lulus dilantik denganpangkat Letda Laut (P) kemudian ditugaskan di Dikpasis DpbDenma AAL, setelah mengalami beberapa kali pendidikan,kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukanperbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabatsebagai Kasubdis Faslabuh Disyahal Lantamal Ill Jakartadengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 15451/P.2.

Saksi1 (Letkol Laut (P) Marvill Marfel F.E.D., S.E.,M.Tr.

Bahwa benar data gelar unsur KRI adalah posisikoordinat KRI yang sedang berlayar atau menunjukan di manaposisi KRI berada, data gelar unsur KRI merupakan klasifikasirahasia dan yang berhak menerima informasi data gelar unsurKRI tersebut adalah Danguskamla Koarmada , Kapuskodaldan Pimpinan Angkatan Laut.9.

.;BUPATI TANAH LAUT.;PT. ALAM DUTA KALIMANTAN.;

BUPATI TANAH LAUT, berkedudukan di Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari,Kalimantan Selatan 70184, dalam hal ini memberikan kuasaberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180.1/568/KUM/2014tanggal 3 April 2014 kepada :1 Nama : KAISAR MUSLIM, SH.;NIP : 19671007 199803 1 004 ;Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan PerundangundanganSetda Kabupaten Tanah Laut ;2 Nama : YUSDI MURSALIN, SH..

;NIP : 19750203 199903 2 008 ;Jabatan : Kasubbag Perundang undangan dan ProdukHukum Setda Kabupaten Tanah Laut ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan A.Syairani No.36 Pelaihari ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I / TERBANDING I;Il. PT. ALAM DUTA KALIMANTAN, berkantor di Jl. A.

08/G/2014/PTUN.BJM masingmasing pada tanggal 16 Januari 2015, yang padapokoknya mengemukakan sebagai berikut :e Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang menyandarkanPutusannya kepada surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan BatubaraKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor2406/30/DBB/2013 Perihal Konfirmasi Wilayah yang disampaikan kepadaKepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut

KepalaDistamben Tanah Laut dengan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pertambangandan Energi Provinsi Kalimantan Selatan ;e Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan Penggugat/Pembanding yangberkaitan dengan koordinat batasbatas wilayah IUP pihak Intervensi dankoordinat batasbatas wilayah IUP CV.

rangkaian fakta hukum di atas dihubungkandengan surat gugatan sengketa perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding tidakmenemukan hubungan hukum secara langsung antara pihak Penggugat/Pembandingdengan Bupati Tanah Laut sebagai Tergugat I/ Terbanding I, oleh karenanya tindakanpihak Penggugat/Pembanding menempatkan Bupati Tanah Laut sebagai pihak Tergugattidak dapat dibenarkan.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT SINAR LAUT MANDIRI tersebut;

PT SINAR LAUT MANDIRI VS KING POINT ENTERPRISE CO., LTD,

SINAR LAUT

SINAR LAUT, yang diwakili oleh TuanABIYANYO HALIM selaku Direktur dan Pemilik CV.SINAR LAUT, beralamat di Jalan Soekarno HattaKm.6 Kelurahan Way Gubak, Kecamatan PanjangBandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasaSYAMSUL ARIFIN,SH.MH. dan UJANG TOMMY,SH.MH.Advokat/Pengacara pada Law.

SINAR LAUT, yang didirikan berdasarkan AktaNo.5 yang dibuat di hadapan Halim Kurniawan, Notaris, diTelukbetung pada tanggal 06 Agustus 1970;Bahwa kemudian atas usaha kerasnya yang tiada hentiPenggugat telah mencapai kesuksesan membangun danmembesarkan CV. SINAR LAUT hingga saat ini menjadi salahsatu perusahaan yang cukup dikenal mempunyai reputasi yangsangat baik dan memiliki kekayaan yang mencukupi dalammenjalankan seluruh aktifitas bisnisnya;Bahwa Akta terakhir CV.

SINAR LAUT, dimana Penggugatberstatus sebagai Direktur dan pemiliknya adalah akta No.33tanggal 24 April 2006 Tentang Pemasukan dan PengeluaranPersero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditeryang dibuat di hadapan Jenmerdin, SH. Notaris di BandarLampung;Bahwa sebagai wujud kepercayaan Penggugat' terhadapsalah satu rekannya, yaitu) saudara Haji Abdurrahman aliasMaman, Direktur dan pemilik CV.

Dalam surat kuasa disebut pribadi Abdurrahmansedangkan surat kuasa hanya disebut CV Sinar Laut;Menimbang, bahwa berdasarkan~ pertimbangan' diatas,menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon KasasiAbdurrahman (Dirut CVG.

., Mayor Laut (KH) NRP. 14657/P

ARUTMIN INDONESIABUPATI TANAH LAUTCV. AKBAR MITRA JAYA

., Kasubbag Bantuan Hukum Setda KabupatenTanah Laut ;3. Fahrian Nafarie, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum dan PerundangUndangan Setda Kabupaten Tanah Laut ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan A.Syairani No. 36 Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, PropinsiKalimantan Selatan,Selanjutnya disebut sebagai .................cccccccseeceeeenes TERGUGAT ;CV. AKBAR MITRA JAYA, Beralamat di Jalan Keramat I No. 17 RT. 018Kel.

Karenanyasangatlah keliru dan tidak tepat jika penggugat PT Arutmin Indonesiayang mengajukan permohonan pencabutan atau pembatalanKeputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUPEKS/DPE/2010tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CVAkbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 yang telah diterbitkan olehtergugat Pemerintah kabupaten Tanah Laut.

Jorong, Kintap dan SatuiKabupaten Tanah Laut & Kotabaru, Prop.

Arutmin Indonesia dengan BupatiTanah Laut tentang masalah tumpang tindih lahan perkara a quo.Bahwa Bupati Tanah Laut pernah menanyakan masalah tumpangtindih lahan ini kepada Site Manager PT.

ASasasas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum;Menimbang, bahwa PT Arutmin Indonesia mangajukan Surat yangditujukan kepada Bupati Tanah Laut yang disampaikan melalui Kepala DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut dengan surat nomor141/JW/AIKTP/E/IX/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 perihal jawabanKonfirmasi dan Overlay Koordinat IUP, dimana Penggugat memohon agarTergugat menerbitkan keputusan pencabutan dan atau pembatalan atasSurat Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 545

KUDA LAUT

Kuda Laut Industri yangmulai bekerja sejak tanggal 01 Agustus 2012 dan sejak tanggal 21 januari2020 tanpa alasan yang jelas tidak lagi masuk bekerja di Perusahaan yangdipimpin oleh Tergugat;3.

EvaRia,SH selaku Penasehat Hukum Perusahaan PT.Kuda Laut Industri atauSdri, Nelly di PT. ILHAM selaku Perusahaan Biro Jasa Tenaga Kerja yangmerupakan Mitra Kerja PT. Kuda Laut Industri;Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2020, Penggugat bertemu pada tanggal 04Agustus 2020, Penggugat bertemu dengan Sdri.EVA RIA,SH di kantor PT.ILHAM dan kepada Sdri. EVA RIA,SH, Penggugat mengatakan tidak maulagi bekerja di PT.

Kuda Laut tidak pernah melihat adakaryawan yang dipecat Asun;Bahwa Asun saat ini sudah dipecat oleh Pimpinan PT. Kuda Laut;Bahwa setelah 3 (tiga) hari gajian Penggugat tidak masuk kerja;Bahwa kemudian Penggugat dipanggil oleh pimpinan PT. Kuda Laut danmenyuruh Penggugat untuk bekerja namun Penggugat tidak lagi bersediadengan alasan bahwa dirinya telah bekerja di tempat lain;Bahwa sepengetahuan saksi. PT. Kuda Laut tidak pernah melarangPenggugat untuk bekerja di PT. Kuda Laut;2.

Kuda Laut;Bahwa setelah 3 (tiga) hari gajian Penggugat tidak masuk kerja;Bahwa kemudian Penggugat dipanggil oleh pimpinan PT. Kuda Laut danmenyuruh Penggugat untuk bekerja namun Penggugat tidak lagi bersediadengan alasan bahwa dirinya telah bekerja di tempat lain;Bahwa sepengetahuan saksi. PT. Kuda Laut tidak pernah melarangPenggugat untuk bekerja di PT.

Kuda Laut;Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat telahmengajukan Kesimpulan/Konklusi di persidangan pada tanggal 26 Juni 2021;Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 135/Pdt.

., Letkol Laut (P) NRP. 14524/P

PRIMER KOPERASI ANGKATAN LAUT SURABAYA; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI

PUTUSANNo. 139 K/Pdt.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata knusus Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalamtingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :PRIMER KOPERASI ANGKATAN LAUT SURABAYA,berkedudukan di Jalan Semeru No. 11, Lanudal, Juanda WaruSidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepadaHendro Laksono, SH., Kepala Dinas Hukum Lantamal V,berkantor di Dinas Hukum Lantamal V Jl.

Contoh :1) Koperasi Susu di Malang dan sekitarnya bergerak untuk memasarkanproduk susu sapi perah milik anggota.2) Koperasi Unit Desa banyak bergerak untuk memasarkan produk hasiltanaman produksi anggota Koperasi Unit Desa.3) Koperasi Nelayan banyak bergerak untuk memasarkan produk ikan hasiltangkapan Nelayan anggota Koperasi Nelayan.Dengan demikian usaha angkutan Terlapor Il di Bandara Juandamerupakan kegiatan usaha Primer Koperasi TNI Angkatan Laut Juanda yangsecara khusus bertujuan untuk melayani

Oleh karena ituberdasarkan pasal 22 ayat 1 pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasiadalah rapat anggota.Berdasarkan Akta Pendirian dan faktafakta hukumnya, Primer KoperasiAngkatan Laut Surabaya beranggotakan sejumlah orang yang merupakanpemilik sebenarnya angkutan Taksi Bandara sebanyak 516 anggota PrimerKoperasi.

Jadi Menurut hukum.Majelis Komisi KPPU telah salah menerapkan hukum yang mengatur unsurPelaku Usaha, sehingga tidak tepat bilamana memutuskan Primer KoperasiAngkatan Laut/Terlapor Il melanggar pasal 17 UndangUndang Nomor 5 Tahun1999.KEBERATAN KEENAM :Majelis Komisi telah keliru menerapkan hukum yang menyatakanTerlapor Il Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya terbukti sah danmeyakinkan melanggar pasal 17 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 denganmengenyampingkan keberadaan Terlapor Il sebagai Badan Hukum

Bahwa dengan demikian judex facti telah tepat dan benar dalammenerapkan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : PRIMER KOPERASI ANGKATAN LAUT SURABAYAtersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkaradalam

TARIPAR LAUT LUMBAN GAOL LAWAN DUMA SARI BR. LUBIS

TARIPAR LAUT LUMBAN GAOL, jenis kelamin lakilaki, umur 81 tahun,agama Kristen, pekerjaan Ketua Koperasi Kredit / CU RukunDamai, warganegara Indonesia, beralamat di Jalan H.M. JoniNo. 73 Medan, dalam hal ini diwakili oleh kKuasa hukumnya :Binaris Situmorang, SH., Januarius F.L. Gaol, SH., VickyCh. Runtu, SH. dan Netti Herawati Pasaribu, SH.

Padahal sudah hampir 3 hari Tergugat tidak diperbolehkanpulang meskipun perut Tergugat sudah sakit hendak melahirkan, namunpihak Penggugat tidak mengizinkannya dan menyuruh Tergugat untukmelahirkan di Kantor koperasi CU Rukun Damai tanpa bantuan Medis;Bahwa Penggugat dalam hal ini adalah Taripar Laut Lumban Gaolsebenarnya sudah tidak lagi memiliki kewenangan memimpin danmengambil keputusan dalam hal apapun yang berkaitan dengan CU RUKUNDAMAI, dikarnakan secara otomatis berdasarkan AD/ART ANGGARANDASAR

Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Denny Giarno Susilo, Kolonel Laut (P), NRP 13271/P.2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 17-K/ PMT.III/AL/VI/2022 tanggal 16 Agustus 2022, untuk seluruhnya, sebagai berikut:a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Denny Giarno Susilo, Kolonel Laut (P), NRP 13271/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penelantaran. b.

TERDAKWA: Kolonel Laut (P) Denny Giarno Susilo NRP 13271/P

ZAIDAN JAUHARI Bin NUNGCIK -lawan- ....qq KADES TANJUNG LAUT, dkk

SAL tersebut ; Bahwa, jarak antara Desa Biyuku dengan Desa Tanjung Laut sekitar 10 (sepuluh) KM ; Bahwa, saksi bertempat tinggal di Desa Biyuku sedangkan objek sengketa masuk kedalamDesa Tanjung Laut ; 60 Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada koordinasi antara Kades Biyuku dengan KadesTanjung Laut tentang penjualan tanah yang dilakukan oleh Kades Tanjung Laut tersebut ; 5 ksi M.

sejak tahun 2004 s/d 2009dan PLT, kemudian menjadi Kades lagi sampai tahun 2016 ; Bahwa, saksi pernah mendengar Kades Tanjung Laut menjual lahan masyarakat Desa Biyukunamun tidak melapor kepada masyarakat Desa Biyuku, dan saksi mengetahuinya setelahdiberi tahu sendiri oleh Kades Tanjung Laut tersebut ; Bahwa, warga juga diberitahu oleh Kades Tanjung Laut mulai tahun 2008 ; Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana cara Kades Tanjung Laut menjual tanah tersebut kepadaPT.SAL; Bahwa, saksi tidak tahu tentang

Desa Tanjung Laut, dan yangdatang tidak langsung 500 orang namun secara bergiliran ; Bahwa, PT.SAL masuk ke wilayah Desa Tanjung Laut saya lupa, namun PT.SAL membayarganti rugi dahulu baru mulai masuk ke wilayah Desa Tanjung Laut ; Bahwa, saksi pernah melihat PT.SAL beraktifitas di wilayah Desa Tanjung Laut, diawali dilahan di Desa Sedang menuju ke arah Desa Tanjung Laut di Muara Sungai Punggur masukke ujung ; Bahwa, jarak antara Desa Tanjung Laut dengan Desa Biyuku sekitar 7 KM, sedangkan jarakantara

menjadi Kadus II Desa Tanjung Laut sudah 3 (tiga) tahun dan sejaktahun 2010, dan saksi tinggal Desa Tanjung Laut dari sejak lahir sampai saksi remajausia 21 tahun kemudian merantau tahun 1990 dan kembali lagi ke Desa Tanjung Lauttahun 2010 sampai dengan sekarang ;763 Saksi AMLA JUNAIDI bin M.

GANIe Bahwa, saksi bertempat tinggal sekarang di Desa Tanjung Laut, sejak tahun 1997, dansebelumnya saya bertempat tinggal di Desa Seterio ; Bahwa, di Desa Tanjung Laut disamping bertani saksi juga menjabat sebagai Kepala Dusun(Kadus) Dusun I Desa Tanjung Laut ; Bahwa, saksi tahu dengan wilayah Sungai Pelai, Rantau Sadapan, Teluk Palil dan Parit 10Sungai Punggur, dan saya tidak tahu dengan sungai Protanan, kesemua wilayah tersebutmasuk Dusun I Desa Tanjung Laut; Bahwa, saksi mengetahui dan melihat

Menyatakan Terdakwa Letkol Laut (KH) Franky F.D Suoth, SH NRP. 12043/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan. 3. Menetapkan alat bukti berupa : - Surat-surat :a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dan Lantamal VIII Nomor Sprin/681/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang perintah Mayor Laut (KH) Franky F.D. Suoth, SH.

Politeknik Kairagi 2 Mapanget Manado Tmt. 1 Desember 2011 sampai dengan 1 Desember 2012 tertanggal 28 Januari 2011 diterima oleh Letkol Laut (KH) Franky F.D. Suoth NRP. 12043/P.c. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang atas pembayaran sewa gedung Politeknik milik Puskopal Armatim Bitung, dari Letkol Franky F.D. South, SH, MH NRP 12043/P kepada Pelda Keu/W Meyske Rungkat NRP. 71744 selaku Bendahara Puskopal tanggal 12 Januari 2012.

Letkol Laut (KH) / 12043/P

Kijang untuk istirahatkemudian sekira pukul 20.00 Wita Saksi bersama Terdakwadan 2 (dua) orang temannya menuju ke Cafe Vista di JI.Pinggir Laut Pasar Senggol Kota Parepare dan saat itu Saksibersama Terdakwa dan temanteman Terdakwa bersenang10.11.12.13.14.15.=9=senang sambil minumminum dan berjoget di atas panggung.Bahwa sekira pukul 23.00 Wita Saksi bersama denganTerdakwa pulang dari kafe menuju ke rumah kontrakanTerdakwa di JI.

Pinggir Laut pasar senggol KotaParepare, akhirnya Saksi sendirian dengan menggunakansepeda motor menemui Terdakwa. Setelah di dalam KaveVista Saksi melinat Terdakwa bersama Sdri. Rosdiana, S.Pd(Saksi2), Saksi3 dan Sdr. Herman (teman Terdakwa yangtidak diketahui identitasnya) dan saat itu Saksi diperkenalkandengan isteri kKedua Terdakwa.

tersebuttidak sah karena tidak terdaftar dan tidak terbit surat nikahdari KUA (Kantor Urusan Agama), dan setelah selesaimelaksanakan pernikahan Terdakwa memberikan imbalanberupa uang sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah)kepada Saksi3, selanjutnya Terdakwa, Saksi2, Saksi4 danSaksi5 pulang.Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Saksi4 bersamadengan temannya yang belum Terdakwa kenal menghubungiTerdakwa melalui Handpone mengajak jalanjalan ke KafeVista bersama dengan Saksi2 di jalan pinggir laut

Sunardi, SH, Kolonel Chk NRP. 31882sebagai Hakim Ketua serta Bambang Angkoso Wahyono, SH, MH Kolonel Laut (Kh)NRP. 10565/P dan Hariyadi Eko Purnomo, SH Kolonel Chk NRP. 33653 masingmasingsebagai Hakim Anggota! dan Hakim Anggotall dan diucapkan pada hari dan tanggalyang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri olehpara Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Makhmud Sitepu, SH KolonelChk NRP. 33590, dan Panitera Moch.

Sunardi, SHKolonel Chk NRP. 31882 Hakim Anggota Bambang Angkoso Wahyono, SH, MHtidHakim Anggota IltidHariyadi Eko Purnomo, SH Kolonel Laut (Kh) NRP. 10565/P Kolonel Chk NRP. 33653 PaniterattdMoch. Mansyur, SHKapten Chk NRP. 547969 Untuk Salinan Yang SahPaniteraMoch. Mansyur, SHKapten Chk NRP. 547969

Menyatakan Terdakwa DJOKO SUSENO SE, Pangkat Mayor Laut (P) NRP 15953/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Kawin Ganda.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : - Pidana : Penjara selama 6 (enam) Bulan 3.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mayor Laut (P) Doko Suseno tgl. 31 Juli 2013.b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nikah Siri Sementara.c. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Kapten Laut (P) Djoko Suseno Kadepops KRI Badik-623 Satkat Koarmatim.d. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Djoko Suseno, SE.e. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Devi Shintawati.f. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama

Sukaraja Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat Nomor 265/22/VI/2005 tanggal 16 Juni 2005 atas nama Djoko Suseno dengan Eneng Elma Meliana, SE.i. 1 (satu) lembar foto copy kartu KK Dinas Nomor : KK/45/V/2014 atas nama Mayor Laut (P) Djoko Suseno.h. 1 (satu) lembar foto copy kartu KK Nomor : 3578150812120007 atas nama Djoko Suseno.j. 4 (empat) lembar foto pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Devi Shintawati di rumah orang tua Sdri. Devi Shintawati Jl. Tembok Sayuran Gg.

DJOKO SUSENO SE, Pangkat Mayor Laut (P) NRP 15953/P

Pidana :b.Cc.Penjara selama 6 (enam) bulan.Menetapkan barang bukti berupa :1)2)Barangbarang : Nihil.Surat Surata)1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataanyang dibuat oleh Mayor Laut (P) Doko Susenotanggal 31 Juli 2013.1 (satu) lembar foto copy Surat KeteranganNikah Siri Sementara.1 (satu) lembar foto copy KTA atas namaKapten Laut (P) Djoko Suseno Kadepops KRIBadik623 Satkat Koarmatim.1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DjokoSuseno, SE.1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DewiShintawaii.1

Devidengan Terdakwa.: Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi kepadaMajelis Hakim :1.Suratsurat :a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuatoleh Mayor Laut (P) Doko Suseno tgl. 31 Juli 2013.b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nikah SiriSementara.c. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Kapten Laut (P)Djoko Suseno Kadepops KRI Badik623 Satkat Koarmatim.MenimbangMenimbang2.25(satu) lembar foto copy KTP atas nama Djoko Suseno,EB.

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melaluipendidikan Akademi Angkatan Laut di Surabaya, setelah luluspada 1 Desember tahun 2002 dilantik dengan pangkat LetnanDua, kemudian Terdakwa ditugaskan di KRI BKD814 sebagaiAss.

Suratsurata. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuatoleh Mayor Laut (P) Djoko Suseno tangga 31 Juli 2013.b. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Nikah sirisementara.c. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Kapten Laut (P)Djoko suseno Kadepops KRI Badik623 Satkat Koarmatim.d. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Djoko Suseno,S.E.e. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Devi Shintawati.fi 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Eneng ElmaMeliana, S.E.g. 1 (satu) lembar foto

Bahwa benar Terdakwa Mayor Laut (P) Djoko Suseno, S.E.NRP 15953/P, masih berdinas aktif, terakhir bertugas di DenmaLantamal V Suarabaya sampai saat melakukan perbuatan yangmenjadi perkara ini dengan pangkat Mayor Laut (P).2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan diPengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya berdasarkan KeputusanDan Lantamal V Surabaya selaku Perwira Penyerah PerkaraNomor Kep/114/VV2016 tanggal 30 Juni 2016.MenimbangMenimbang353.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PRIMER KOPERASI ANGKATAN LAUT LANTAMAL III, tersebut;

PRIMER KOPERASI ANGKATAN LAUT LANTAMAL III VS 1. FIRDAUS, DKK

PUTUSANNomor 152 K/Pdt.SusPHI/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PRIMER KOPERASI ANGKATAN LAUT LANTAMAL Il,Koperasi, yang beralamat di Jalan Gunung Sahari Ancol NomorTNI Angkatan Laut, yang berdinas di Pangkalan Utama TNIAngkatan Laut Ill (LANTAMAL Ill), beralamat di MAKOLANTAMAL Ill, Jalan Gunung Sahari, Ancol Nomor2, JakartaUtara,

Bahwa berdasarkan bukti T17 berupa Surat Perjanjian Kerjasamaantara Induk Koperasi TNI Angkatan Laut (INKOPAL) dengan PRIMKOPALLANTAMAL Ill Nomor PK/01/III/2009/Inkopal.

mediasi/konsiliasi dan Pengadilan Hubungan Industrial karenanya pokokperselisian yang diajukan dalam mediasi harus sama dengan yang diajukandalam gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: PRIMER KOPERASI ANGKATAN LAUT

Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PRIMER KOPERASIANGKATAN LAUT

KUDA LAUT

Pemohon:
ALFIAN TOMAYAHU
Termohon:
BUPATI BANGGAI LAUT

Bahwa oleh karena kewenangan untuk menerbitkan Izin MendirikanBangunan (IMB) berdasarkan ketentuanyang berlaku di wilayah Kab.Banggai Laut adalah kewenangan Bupati Banggai Laut, makaperbuatan Bupati Banggai Laut sebagaimana tersebut di atasbertentangan dengan ciri dan karakter sebuah pemerintahan yang baik,karena selaku pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara telahtidak melakukan tugas pokok dan fungsinya melayani masyarakat yangberkehendak memperoleh kepastian hukum atas apa yangdimohonkannya

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 35Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenBanggai Laut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung:Pasal 7Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi perizinanmempunyai kewenangan :a.

;Dalin tersebut adalah dalin yang salah karena bagaimana mungkinTergugat melaksanakan sendiri semua urusan pemerintahan, sedangkansudah ada wakil dari Bupati untuk melaksanakan fungsi tersebut dalamhal ini pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintukabupaten Banggai Laut dan seperti termuat dalam Peraturan BupatiBanggai Laut Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 10 Tahun 2016 tentangBangunan Gedung Pasal 4, yaknis:Pasal 4(1) Bupati dapat

diberikanblangko kosong terkait persyaratan administrasi permohonan IMB padaPasal 28 Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 35 Tahun 2018 tentangPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 10 Tahun2016 tentang Bangunan Gedung, selanjutnya sesuai Pasal 21 PeraturanBupati Banggai Laut Nomor 35 Tahun 2018 Tentang PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 10 Tahun 2016 tentangBangunan Gedung, yakni:Paragraf 2Loket LayananHalaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019

KabupatenBanggai Laut Kode : 3013 Tanggal Penyelesaian 6 Agustus2019 (Sesuai dengan aslinya);Fotokopi Peraturan Bupati Banggai Laut No.18 Tahun 2017Tentang : Pendelegasian Kewenangan dan PenandatangananPerizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuTertanggal 20 Maret 2017 (fotokopi dari scan);Fotokopi Keputusan Bupati Banggai Laut No.800.05/9/PMPTSP/2019 Tentang Pembentukan Tim Teknis PelayananPerizinan dan Non Perizinan Kabupaten Banggai Laut Tahun2019