AKTA PERDAMAIANKami yang bertanda tangan dibawah ini :1.XXXXXX.Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA:XXXXXX.Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;Bahwa adapun yang mendasari perdamaian ini adalah sehubungandengan adanya Gugatan dari PIHAK PERTAMA di Pengadilan AgamaMedan terhadap PIHAK KEDUA dengan Register Nomor:1254/PDT.G/2016/PAMDN. Tanggal 8 Juni 2016.Bahwa PARA PIHAK terlebuh dahlu menerangkan halhal sebagai berikut:1.

Uraian antara posita yang mendasari gugatan haruslah sejalan (sinkron)dengan petitum yang dituntutkan;Bahwa, dalam perkara ini jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidakmemenuhi syarat formil sistematika gugatan yang benar karenaterdapatketidaksesuaian antara posita yang mendasari gugatan dengan petitum yangdituntutkan;Hal. 7 dari 20 hal.Put.Nomor 797 K/Pdt.Sus/201271011121314Bahwa, sekiranya yang dipersoalkan dalam gugatan a quo adalah mengenaiPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PK WT)

Uraian antara posita yang mendasari gugatan haruslah sejalan (sinkron)dengan petitum yang dituntutkan;Bahwa, dalam perkara ini jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidakmemenuhi syarat formil sistematika gugatan yang benar karenaterdapatketidaksesuaian antara posita yang mendasari gugatan dengan petitum yangdituntutkan;Bahwa, sekiranya yang dipersoalkan dalam gugatan a quo adalah mengenaiPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PK WT) sebagaimana posita gugatan, maka dalampetitum harusnya menuntutkan

Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa dengan unsur ke 2 (dua) tanpa hak ataumelawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalahmelakukan suatu perbuatan tanpa dasar atau tanpa kewenangan yangada padanya atau melakukan suatu perbuatan tanpa izin dari yangberwenang, kemudian dalam unsur ke 2 (dua) ini dirumuskan secaraalternatif sehingga bila mana salah satu alternatif telah terpenuhi dalamperbuatan terdakwa alternatif yang lain tidak perlu di buktikan lagi.Menimbang, bahwa mendasari

bahwa barang bukti yang di periksamengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan (satu)nomor urut 61 lampiran UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 TentangNarkotika;Menimbang bahwa, dengan dasar dan alasan tersebut diatasmajelis berkesimpulan bahwa unsur kedua tanpa hak dan melawanhukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut.Ad. 3 unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukaratau menyerahkan narkotika golongan I.Menimbang, bahwa mendasari

memelihara, memiliki, menyimpan,menguasai atau meyediakan narkotika Golongan jenis tanaman daunganja.Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukumadalah melakukan suatu perbuatan tanpa dasar atau tanpa kewenanganyang ada padanya atau melakukan suatu perbuatan tanpa izin yangberwenang, kemudian dalam unsur ke 2 (dua) ini di rumuskan secaraalternatif sehingga berlawan salah satu unsur dari alternatif yang adatelah terpenuhi maka alternatif yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.Menimbang, bahwa mendasari

Nomor : 2214/NNF/2013, tanggal 08 April 2013 atas barang bukti milik Terdakwa yangdalam kesimpulannya bahwa barang bukti B benar mengandung cannaBmoid (Pisitif ganja) dan terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor Urut08 lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.Menimbang bahwa, dalam ketentuan pasal 7 undang undang No.35 tahun 2009 disebutkan bahwa, Narkotika hanya dapat digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi;Menimbang, bahwa mendasari

ARIF HAFID (pemegangkuasa) selaku Penjual dengan terdakwa sebagai pembell; Bahwa benar, yang mendasari terbitnya Akta Jualbeli No.459/2014,tanggal 30 Juni 2014 adalah Surat Kuasa dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 24 Juni 2014, dan Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumahSITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG

ARIF HAFID (pemegangkuasa) selaku Penjual dengan terdakwa sebagai pembell;Bahwa benar, yang mendasari terbitnya Akta Jualbeli No.459/2014,tanggal 30 Juni 2014 adalah Surat Kuasa dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 24 Juni 2014, dan Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG

ARIF HAFID (pemegangkuasa) selaku Penjual dengan terdakwa sebagai pembell;Bahwa benar, yang mendasari terbitnya Akta Jualbeli No.459/2014,tanggal 30 Juni 2014 adalah Surat Kuasa dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 24 Juni 2014, dan Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumahSITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG

ARIF HAFID (pemegangkuasa) selaku Penjual dengan terdakwa sebagai pembell; Bahwa benar, yang mendasari terbitnya Akta Jualbeli No.459/2014,tanggal 30 Juni 2014 adalah Surat Kuasa dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 24 Juni 2014, dan Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG

ARIF HAFID (pemegangkuasa) selaku Penjual dengan terdakwa sebagai pembell;Bahwa benar, yang mendasari terbitnya Akta Jualbeli No.459/2014,tanggal 30 Juni 2014 adalah Surat Kuasa dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 24 Juni 2014, dan Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumahBahwa benar, yang membuat dan mengetik

PA.Bdw.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

peasArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keteranganpara saksi dengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbuktibahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dantelah dikaruniai 2 orang anak ;n Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

4 UUAi IUAUECaaUOUCauUIArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;CEUUUO CaUiUaC a ai Aaa CAUBUAC PArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara

tidak akan mengajukan apapunlagi dipersidangan;Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknyatetap pada permohonannya yakni tetap ingin melakukan perubahan biodatanyayang benar dan mohon penetapan;Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai puladengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : Perubahan yangmenyangkut biodata isteri, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepadaputusan Pengadilan pada wlayah yang bersangkutan, Pengadilan Agamasecara absolut mempunyai kKewenangan untuk menyelesaikannya dan karenasifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasukperkara voluntair;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

sebagai bagian dari keputusan ini.TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimanateruraidiatas; === nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nn neem Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihaknamun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta diperkuat olehbukti P.1 maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohondan Termohon adalah sebagai suami istriyang Sah;22 22 202 Menimbang ,bahwa yang mendasari

Dan oleh karenanya PermohonanPemohon cukup beralasan untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa adapun mengenai gugatan Pemohon tentang hak perwalian atas 2 oranganaknya yang bernama XXXX, umur 10 tahun dan XXXX, umur 6 tahun mempertimbangkansebagai berikut : Menimbang, bahwa yang mendasari gugatan Pemohon adalah disamping karena Termohonakhlaknya kurang baik juga tidak bisa untuk mengasuh anak ; Menimbang , bahwa atas gugatan Pemohon aquo, Termohon didalam jawabannya tidakkeberatan bila hak hadlonah atas

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor : 31 tahun1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa Tindak PidanaDesersi sebagaimana diatur dalam Kitab Undangundang Hukum PidanaMiliter, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak ditemukan lagi sertasudah di upayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturut secara sah,tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, maka dapat dilakukanpemeriksaan dan di putus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut

Bahwa benar atas putusan kasasi tersebut Terdakwa dipanggiluntuk membacakan isi Putusan Kasasi tersebut sebanyak 3 (tiga) kaliberturutturut, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir kemudian dibuatkanPengumumam untuk membacakan Putusan Kasai tersebut namunTerdakwa tidak pernah hadir, maka dengan mendasari pengumumamterakhir nomor : PENG/O9/PM I02/AD/IV2015 tanggal 13 Pebruari 2015dengan sendirinya Putusan Kasasi nomor : 63/K/Mil/2014 atas namaTerdakwa Irfan Sufandi Sertu NRP 21070348330787 dinyatakan telahBerkekuatan

., yang selengkapnya sebagai berikut:teMenimbang, bahwa berdasarkan dalildalil para pihak tersebut MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapatbahwa pokok permasalahan dalam perkara ini bukan tentang prosedurpenerbitan objek sengketa akan tetapi mengenai keabsahan dari AktaJual Beli tanggal 31 Agustus 2005 (bukti T3) yang mendasari peralihanhak milik atas tanah aquo.

Oleh karena pokok permasalahan adalahmengenai adanya peristiwa perdata berupa jual beli yang dilanjutkandengan peralihan hak milik maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidakberwenang menguji apakah tindakan Tergugat/Pembanding yangmelakukan peralihan hak milik berdasarkan Akta Jual Beli tersebutbertentangan dengan peraturan perundangundangan maupun asasasas umum pemerintahan yang baik karena yang berwenang mengujimengenai keabsahan Akta Jual Beli yang mendasari pengalihan hakatas tanah tersebut merupakan

HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta yang membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung sudah benar dan tidak salah dalam penerapan hukum denganpertimbangan:Bahwa Penggugat dalam gugatannya terhadap Keputusan Tata UsahaNegara objek sengketa bukan pada prosedur penerbitannya yangdipermasalahkan, tetapi mengenai keabsahan Akta Jual Beli tanggal 31 Agustus2005 ( bukti T3) yang mendasari

Tergugat serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum dikaruniaiketurunan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa biodata yang tercantumdalam gugatan Penggugat adalah benar dan perkara ini menjadi kewenangan PengadilanAgama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belah pihaksebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ; Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II dan dua orang saksi Tergugat yang bernama SAKSI IIdan SAKSI IV telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

dilakukan pemeriksaan Pemohon mengakui sendiri bagaimana yangbersangkutan mendapatkan dan siapa subyek yang menggunakannya barang haram tersebut, olehkarenya Pemohon ditetapkan sebagai tersangka ;Bahwa perbuatan Pemohon secara kronologis telah diterangkan penyidik mengenai unsurmelawan hak yang diperbuat Pemohon dengan didapatinya barang tersebut dan berdasarkan bukti buktiyang cukup atas perbuatannya sehingga Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukanpenahanan sebagaimana ketentuan KUHAP mendasari

pasal 20, pasal21 dan pasal 25 ayat (2 ) KUHAP ;Tentang Alasan Dilakukan Penahanan :Bahwa telah Termohon jelaskan diatas tentang pada saat dilakukan penggeledahan atasPemohon padanya didapati barang berupa kristal putih Narkotika jenis sabu yang secara hukumdinyatakan tentang barangsiapa tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan Iadalah bukti permulaan yang tak terbantahkan akan kebenarannya, adapun tindakan hukum penahananterhadap diri Pemohon adalah semata mata Termohon mendasari

tuntasnya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan mengingat ancaman hukuman terhadappelaku penyalahgunaan Narkotika yang ada pada pasal 112 ayat (1 ) UU RI No.35 tahun 2009 tentangNarkotika patut menurut hukum dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara, serta dasar lainyang dibenarkan oleh hukum, terhadap diri Pemohon telah dilakukan perpanjangan beberapa kali yaituperpanjangan melalui Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan perpanjangan melalui KetuaPengadilan Negeri Surabaya sehingga mendasari

Namun dalam pelaksanaan MTF tersebutTerdakwa berencana akan menyisipkan dengan mengangkut bahan makanan keperluanmasyarakat dalam rangka merayakan Natal di kampung Arwanop, dengan pertimbanganjarak tempuhnya yang hanya kurang lebih 15 (lima belas) menit dari Timika, mengingatkegiatan tersebut menurut Terdakwa adalah kegiatan kemanusiaan.Bahwa Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 dengan mendasari TelegramPangdam XVII/Cen Nomor TR/966/2013 tanggal 28 November 2013 tentangMengoperasionalkan pesawat

Surat Perintah Terbang tersebut dibuat mendasari TelegramPangdam XVII/Cen Nomor TR/966/ 2013 tanggal 28 November 2013 tentangMengoperasionalkan pesawat Hellykopter BELL 412 dan BO105 Penerbad dalamrangka melaksanakan dorlog dan Serpas Ki Satgas Pamrahwan Yonif 754/ENK.Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak pernah menerima TR dari Pangdam XVII/Cen selakuPangkoops TNI Papua maupun dari Staf Ops Kodam XVII/Cen untuk melaksanakanpenerbangan pada tanggal 15 Desember 2013 ke Arwanop Timika Papua.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 Terdakwa selakuDandenpenerbad di Timika Papua menerbitkan Surat PerintahTerbang (SPT) kepada Crew Hellykopter Bell412 Noreg HA5170dengan mendasari TR yang sudah pernah dilaksanakan, yaitu untukkegiatan melaksanakan Maintanance Flight dalam rangka serahterima Crew (Pilot dan Mekanik) sambil digunakan untukmengangkut barang milik masyarakat sipil (sembako) dan 1 (satu)orang penumpang sipil ke Kp.

(Penerbang I), Lettu Cpn Slamet Wiyono (Saksi8, TI), Agus Mugiyono(Saksi9), Mekanik, Pratu Agus Prayitno (Saksi10), Mekanik dan SerdaAbdillah Muhajjir (Saksi3) Avionik dengan route penerbangan Timika Arwanop Timika.Bahwa benar Surat Perintah Terbang yang diterbitkan oleh Terdakwatersebut dibuat mendasari Telegram Pangdam XVII/Cen NomorTR/966/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Mengoperasionalkanpesawat Hellykopter Bell 412 dan BO105 Penerbad dalam rangkamelaksanakan dorlog dan Serpas Ki Satgas

baik kepada Pangdam selaku Pangkoops,maupun kepada Asops serta kepada Danpuspenerbad.Bahwa benar karena Terdakwa mengeluarkan Surat Perintah Terbangdengan mendasari STR Pangdam yang sudah digunakan sebelumnya,maka perbuatan tersebut adalah tindakan yang telah melampaui perintahdari Pangdam XIV/Cen selaku Pangkoops Papua, yang seharusnya tidakTerdakwa lakukanBahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menerbitkan SPT untukterbang tanggal 15 Desember 2015, dengan mendasari STR Pangdamtersebut, menunjukkan

Bahwa mendasari uraian poin 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas,harusnya Tergugat melakukan tindakantindakan sepatutnya denganmengeluarkan kebijakankebijakan yang layak, guna melakukanpenyelamatan fasilitas kredit. Namun yang terjadi, Tergugat sebaliknyamelakukan tindakan Sewenangwenang yang tentunya telah bertentangandengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal12 November 1998 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/ 2000Jo.

Nur Wahid;Mendasari uraian di atas, patut diduga bahwa Tergugat telah melakukankelalaian, sehingga yang seharusnya pencairan kredit berjumlahRp. 78.250.000, (tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),namun pencairan hanya dilakukan sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh jutarupiah), dilain hal, Tergugat melakukan pendebetan atau pemotongan uangpada Rekening 16701500849158 atas nama Moch. Nur Wahid, sehinggadengan demikian terhadap hal terjadi, telah merugikan Penggugat.

segala kerugian materil yang dialami yaknisebesar Rp. 48.250.000, (empat puluh delapan juta, dua ratus lima puluhHalaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 18/PDT/2021/PT PAL11.12.13.14.ribu rupiah) yang perhitungannya didasarkan pada Jumlah Sisa fasilitaskredit yang seharusnya diterima sebesar Rp. 78.250.000, (tujuh puluhdelapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kurangi dengan jumlahpencairan dana kredit yang hanya diterima oleh Penggugat yakni sebesarRp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);Bahwa mendasari

dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Peraturan MahkamahAgung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi dengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak ;9 222 9 22222 nanan nnn Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimanadikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSIT I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari

,telah dinyatakan tidak berhasil;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara inidan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalahsebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan Penggugattersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban bahwaTergugat membenarkan sebagian dalildalil gugatan Penggugat,dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakansengketa di bidang perkawinan

No. 21/suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atauperistiwa tersebut;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara inidan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalahsebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 (Kartu TandaPenduduk) dan pengakuan Penggugat maka telah dinyatakanterbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT beralamat di KTPyang merupakan daerah yuridiksi Pengadilan Agama Tarakansehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan

saksidengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi yangdikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah penduduk KelurahanKetapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo adalah termasuk wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Probolinggo 5 Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belah pihaksebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ; Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatanperbuatan melawan hukum yang menyatakan pihak Tergugat melakukanperbuatan melawan hukum melakukan peralinan hak atas tanah tanpaseijin Penggugat;2. Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis,tidak jelas dan kabur;3. Bahwa petitum Penggugat tidak sejalan dengan dalil gugatandan tidak mempunyai dasar hukum;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:1.

Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatanperbuatan melawan hukum yang menyatakan pihak Tergugat Ilmelakukan perbuatan melawan hukum melakukan peralihan hak atastanah tanpa seijin Penggugat;2.

seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan berikut surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 April 2022 Nomor 3371/Pid.Sus/2021/PN Mdn, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari