Ditemukan 44595 data
MALIK
Tergugat:
STEFANUS ULLO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
65 — 11
Penggugat:
MALIK
Tergugat:
STEFANUS ULLO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
76 — 33
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
Terbanding/Tergugat IV : Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung c.q Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Bandarlampung
163 — 63
Yulivan Nurullah
Terbanding/Tergugat IV : Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung c.q Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota BandarlampungKementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia c.g. Kantor Wilayah Agraria Dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung c.g. KantorAgraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota BandarLampung, berkedudukan di Jalan Dr.
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL/KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI
4.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
5.PAN DERESNA
Turut Tergugat:
1.CAMAT GEROKGAK KABUPATEN BULELENG
2.MIMING TANZIL
22 — 0
PRAPAT AGUNG PERMAI
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL/KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI
4.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
5.PAN DERESNA
Turut Tergugat:
1.CAMAT GEROKGAK KABUPATEN BULELENG
2.MIMING TANZIL
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Tatang Prianta
67 — 3
Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ( ATR/BPN ) Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN ) Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang /Kantor Pertanahan ( ATR/BPN ) Kabupaten Bandung
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Tatang Prianta
2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
3.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
60 — 25
Kawasan Berikat Nusantara, Persero
2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
3.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARAMENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA, beralamat' di JalanSisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 649/Pat.G/2018/PN Jkt.Utr3. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG /! KEPALAKANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASIJAKARTA UTARA dahulu beralamat di JI. Laksda YosSudarso No. 2729, Jakarta Utara, sekarang beralamatdi Jl.
Netty
Tergugat:
DAVID MULIANTO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
64 — 9
Penggugat:
Netty
Tergugat:
DAVID MULIANTO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
207 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DKKlawanRISTIANE HARDAYUN PUTRI, DKdanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor2, Kebayoran Baru, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasakepada Deddy Setiady, S.H, dan kawan kawan, DirekturPenanganan Perkara Tanah dan Ruang KementerianAgraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 8 Februari 2017;2.
AZHAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR KEMENTERUAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
ZULHAYATI
207 — 50
Penggugat:
AZHAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR KEMENTERUAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
ZULHAYATI
RUSTINI
Tergugat:
MUASDAM
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep
39 — 21
Penggugat:
RUSTINI
Tergugat:
MUASDAM
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep
Terbanding/Penggugat : ESTHER TRISNAWATI
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
16 — 13
Pembanding/Tergugat : DARUWI
Terbanding/Penggugat : ESTHER TRISNAWATI
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Cq Kepala Kantor Pemerintah Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Padang
75 — 29
DARUL A MAKMUR
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Cq Kepala Kantor Pemerintah Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Padang
3.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia CQ. Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional PROVINSI Sumatera Barat CQ. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
94 — 26
Afrizal
3.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia CQ. Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional PROVINSI Sumatera Barat CQ. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
106 — 35
ANTONIUS EDDY KRISTIAN, SH, Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua
Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria dan TataRuang / Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia di Jakarta Cq.
RIRIH AYUNINGSIH
Tergugat:
SUPANGAT
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
112 — 6
Penggugat:
RIRIH AYUNINGSIH
Tergugat:
SUPANGAT
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
97 — 88
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. LAGUNA ALAM ABADI, DKK
Pasal 3 ayat (1)dan (8) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, maka sudahsepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menerima Gugatan yangdiajukan oleh Penggugat.Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat PermohonanPembatalan SK No. 550/2012 dan SK No. 551/2012 kepadaBapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia (Tergugat), dengan No.
Putusan Nomor: 218/G/2016/PTUN.JKTtelah dicocokan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan buktiyang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :1.2.Bukti P 1Bukti P 2Tanda Terima (Transmittal Advice) dariBapak Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan PertanahanNasional RI atas surat Penggugatdengan Ref.
Laguna AlamAbadi dengan Marsda TNI Anggoro, dkk(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2016 Tentang PenyelesaianHalaman 123 dari 183 halaman.
Putusan Nomor: 218/G/2016/PTUN.JKT(Penggugat) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia;Bahwa objek sengketa (berupa permohonan Penggugat) diajukan ketikaperkara sedang dalam tahap pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung,dan sesuai Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 dan Nomor 11 Tahun2016 termasuk dalam klasifikasi perkara tanah, karena penyelesaiannyatelah masuk ranah peradilan;Bahwa sesuai
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 dan Nomor 11 Tahun2016 tersebut, maka Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiatidak berwenang untuk menjawab permohonan pembatalan dariPemohon (dalam hal ini PT.
ESTHER TRISNAWATI
Tergugat:
DARUWI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
64 — 11
Penggugat:
ESTHER TRISNAWATI
Tergugat:
DARUWI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
Adiman
Tergugat:
1.Jayadi
2.Sulasno
3.M.Sidiq
4.Tuminah
5.Nuryanto
6.Anisah
7.Karsitun
8.Sri Munarsih
9.Mita Selfianingsih
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur
62 — 0
Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 85/Jabung/1994 pada tanggal 6 Agustus 1994 telah cacat formil sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;
- Menyatakan memiliki kekuatan hukum atas:
- Sertifikat Hak milik Nomor 01985, Desa/ Kelurahan Gunung Agung yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Lampung Timur, Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama Pemegang Hak Tuminah (NIB 08.10.12.06.02744), pembukuan dan penerbitan tanggal 22 Mei 2020 dengan luas 1.137 m2 berdasarkan surat ukur nomor 00708/Gunung Agung/2020 tanggal 12 Mei 2020;
- Sertifikat Hak milik Nomor 01833, Desa/ Kelurahan Gunung Agung yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Lampung Timur, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama
Pemegang Hak Nuryanto (NIB 08.10.12.06.02592), pembukuan dan penerbitan tanggal 22 Mei 2020 dengan luas 600 m2 berdasarkan surat ukur nomor 00556/Gunung Agung/2020 tanggal 11 Mei 2020;
- Sertifikat Hak milik Nomor 02640, Desa/ Kelurahan Gunung Agung yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Lampung Timur, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama Pemegang Hak Anisah (NIB 08.10.12.06.03399), pembukuan dan penerbitan
tanggal 22 Mei 2020 dengan luas 1.115 m2 berdasarkan surat ukur nomor 01363/Gunung Agung/2020 tanggal 11 Mei 2020;
- Sertifikat Hak milik Nomor 02037, Desa/ Kelurahan Gunung Agung yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Lampung Timur, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama Pemegang Hak Karsitun (NIB 08.10.12.06.02796), pembukuan dan penerbitan tanggal 22 Mei 2020 dengan luas 3.895 m2 berdasarkan surat
ukur nomor 00760/Gunung Agung/2020 tanggal 11 Mei 2020;
- Sertifikat Hak milik Nomor 01977, Desa/ Kelurahan Gunung Agung yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Lampung Timur, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama Pemegang Hak Sri Munarsih (NIB 08.10.12.06.02736), pembukuan dan penerbitan tanggal 22 Mei 2020 dengan luas 1.053 m2 berdasarkan surat ukur nomor 00700/Gunung Agung/2020 tanggal 12 Mei 2020;
- Sertifikat Hak milik Nomor 01985, Desa/ Kelurahan Gunung Agung yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Lampung Timur, Kementerian Agraria
420 — 308
Dalam PenundaanMenyatakan menolak permohonan penundaan keputusan objek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari pihak Penggugat;Dalam EksepsiMenyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;Dalam Pokok PerkaraMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha
Pembangkit Indonesia Epsilon;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: PF.01/421-200/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 yang diterbitkan kepada PT.
Penggugat:PT Kayan Hydro EnergyTergugat:Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan NasionalTergugat II Intervensi:PT Pembangkit Indonesia Epsilon
130 — 75
LAMBOK PARULIAN SINAGA TERGUGAT : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUNT.INT II : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi Kuasakepada : == == 22 nae an nnn nn nanan nn nnn ee1. DEDDY SETIADY, S.H., Direktur Penanganan Perkara Tanah danFREI) $m net tr a2. HADIAT SONDARA D, S.H.,M.H., Kepala Sub Direktorat PenangananPerkara Tanah dan Ruang Wilayah ; 3.M. FATAN FAHIR, S.H.,M.H., Kepala Seksi Penanganan Perkara Tatasana Negara Wilayallt 5