Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP 806/PM II08/AU/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009.Mendasari, Putusan In Absensia Pengadilan Militer H08 Jakarta Nomor: 19/K/PM I08/AU/I/2009 tanggal 25Nopember 2009.Mendengar1 Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil secara sah terhadap terdakwa para Saksi melaluiKomandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpaalasan yang sah.2 Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan

antara pihak Penggugat, pihakTergugat, dan objek sengketa;Bahwa pihak Tergugat dengan tegas menolak dalildalil ParaPenggugat yang menyebut dan menarik sebagai pihak dalam pokokperkara a quo, bahwa Sutarmi bin Sudarno adalah pihak yangmerenovasi dan menguasai objek sengketa, dalildalil tersebut telahkeliru, salah alamat, dan ditegaskan oleh Tergugat bahwa Sutarmibinti Sudarno (Turut Tergugat ) tidak ada hubungan hukum denganpara pihak Penggugat dengan para pihak Tergugat dan objeksengketa;Bahwa mendasari

tidak benar, oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak atautidak dapat diterima;V.Gugatan obscuur libel karena kurang pihak (plurium litisHal 10 dari 18 hal.Pts.N0.33/Pdt/2017/PT SMGconsortium);Bahwa objek sengketa tersebut telah mengalami perubahankepemilikan, dikarenakan suatu perjanjian, yaitu perjanjian jual bell;Perjanjian jual beli dilakanakan antara Sutarni binti Sudarno denganAhmad Nugroho, di mana Sutarni binti Sudarno sebagai pihakpenjual dan Ahmad Nugroho sebagai pihak pembeli;Bahwa mendasari

Pts.N0.33/Pdt/2017/PT SMG Bahwa untuk membuktikan tentang kebenaran dengan faktahukum bahwa Sutarmi binti Sudarno (Turut Tergugat ) adalah pihakyang ditarik sebagai pihak para Tergugat adalah pihak yang salah tarik(error in persona); Bahwa mendasari adanya buktibukti hak kepemilikan baruberupa HM Nomor 185 Desa Kendal Doyong, Kecamatan Petarukan,Kabupaten Pemalang dan pemegang hak Ahmad Nugroho, makakepemilikan dan pihak yang menguasai atas objek sengketa adalahAhmad Nugroho, sehingga dalildalil

Maka olehkarenanya sudah selayaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidakdapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).TIDAK JELASNYA DASAR HUKUM DALIL GUGATANBahwa gugatan PENGGUGAT baik dalam posita maupun petitum tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannyaHalaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2018/PT BJMdan ketentuan hukum formil atau pasal dari undangundang mana sajayang telah dilanggar oleh TERGUGAT yang dapat diartikan bahwagugatan PENGGUGAT tidak memenuhi

syarat formil suatu gugatan.Bahwa suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat formil yaitu tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannyaserta undangundang mana saja yang telah dilanggar, maka berdasarkanKetentuan Hukum Acara Perdata gugatan tersebut dianggap tidak jelasdan tidak tertentu (een dquideliike en bepaalde conclusie) dengandemikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard).

Kehakiman menyatakan Putusan pengadilanselain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasaltertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atausumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.Bahwa ketentuan tersebut juga diatur secara tegas dalam Pasal 184 HIRayat (2) yang menyatakan bahwa Di dalam putusan yang berdasarkanpada peraturan perundangundangan maka peraturan itu harusdisebutkan.Bahwa jelas gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond)yang mendasari

Bahwa Oditur Militer maupun Majelis Hakim Pengadilan Militer TinggiII Surabaya dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwamengenai layak tidaknya seseorang untuk tetap berdinas dalamlingkungan militer seyogyanya memperhatikan beberapa aspeksebagai berikut 1)Bahwa menurut hukum (terutama Hukum Acara), judex factiPengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam pemeriksaanperkara Pemohon Kasasi di tingkat banding seyogyanya secarauniversal/menyeluruh tidak sepenggalpenggal dan tidak harusselalu mendasari

denganmaksud untuk meminta tolong kepada Pemohon Kasasi agardapatnya anak para Saksi tersebut dapat lulus/diterima menjadianggota TNIAD , maka sungguh tidak beralasan jika PemohonKasasi dianggap memiliki niat melakukan penipuan kepada paraSaksi tersebut, sebab diantara anak para Saksi tersebut adayang lulus menjadi anggota TNI (kronologis kejadian terlampir).Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perkaraPemohon Kasasi, kesalahan sepenuhnya tidak harus PemohonKasasi tanggung sendiri, mendasari

uraian tersebut diatas makaputusan judex facti yang memvonis Pemohon Kasasi denganhukuman pokok 1 (satu) tahun penjara dan hukuman tambahandipecat dari dinas militer adalah berlebihlebinan dan tidakmemenuhi rasa keadilan.Bahwa judex facti yang hanya mendasari layak tidaknyaPemohon Kasasi untuk berada dalam Dinas Militer, denganhanya mendasari dan mempertimbangkan keterangan korbansaja (Kopka Ali Mashur) dan keterangan Saksisaksi lainHal. 14 dari 20 hal.

3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat(1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan diakui oleh Tergugatserta keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan sudah dikaruniai seorang anak;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan keluargadekat masingmasing bernama PARDI bin NARTO, paman Penggugat untukmelakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun, akan tetapiupaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama ROFI SUDISTIRA bin PARDI dan PARDI bin NARTO, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Bahwa mendasari atas faktafakta yang demikian itu, maka telahmemperlihatkan dengan jelas bahwa Tergugat sebagai seorang ibu telahmelalaikan tanggung jawabnya untuk mengasuh (hadhanah) padaputrinya (WHIAM ALZIVEN FAWWAZRIDA JANMA);.

Bahwa mendasari atas halhal yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasitersebut, maka mengenal pendapat Majelis Hakim Pengadilan TinggiAgama Surabaya yang menyatakan gugatan Penggugat cacat formil danharus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan/pertimbangan yangpada inti pokoknya: "bahwa menarik MUNTIYAH sebagai pihak TurutTergugat dalam gugatan Penggugat tersebut adalah tidak tepat, karenaMUNTIYAH adalah orang yang menguasai obyek sengketa yalfu mengasuhanak yang bemama WHIAM ALZIVEN FAWWAZRIDA

dalamwaktu selambatlambatnya (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi PegawaiNegeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.Pasal 3Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izinlebih dahulu dari Pejabat.Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diajukansecara tertulis.Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkapyang mendasari

memperolehizin lebih dahulu dari Pejabat.Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat daribukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secaratertulis.Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harusdicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari

karenatindakan kasar dan seringnya Tergugat menghina Penggugat yang cacatdan selalu mengancam akan melempar Penggugat keluar rumah sertatelah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 12 Pebruari 2016 hingga saatini, maka Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan keutuhanrumah tangganya dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mendamaikan dankeluarga Penggugat malah menyarankan agar Penggugat dan Tergugatbercerai;te8,Bahwa alasan Penggugat yang mendasari

Nomor 0336/Pdt.P/2017/PA.Spg Halaman 9 dari 10 halaman Bahwa Para Pemohon serta ibu kandung anak yang dijadikan sebagai anakangkat Para Pemohon menyatakan tidak ada unsurunsur dari luar yang memaksamereka, bahkan kedua belah pihak telah samasama setulu ; Bahwa keadaan ekonomi Para Pemohon cukup untuk menjamin keperluan anakangkat tersebut baik untuk pendidikan dan lainlainnya; Bahwa hubungan ibu kandung asal anak angkat tersebut dengan orang tuaangkatnya ada hubungan kekerabatan ; Bahwa motif yang mendasari

/mendorong yang menjadi latar belakang ibukandung dari anak tersebut rela melepaskan anaknya diangkat oleh ParaPemohon adalah karena Para Pemohon masih ada hubungan famili, jugadisebabkan karena taraf perekonomian mereka yang kurang memadahi karenaiobu kandung anak tersebut tidak mempunyai pekerjaan tetap ; Bahwa adapun yang menjadi motif yang mendasari/mendorong yang menjadi latarbelakang Para Pemohon sangat berkeinginan untuk mengangkat anak tersebutadalah disamping didasari oleh keinginan untuk

., PPAT di Depok (bukti T3); Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil para pihak tersebut MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pokokpermasalahan dalam perkara ini bukan tentang prosedur penerbitan objeksengketa akan tetapi mengenai keabsahan dari Akta Jual Beli tanggal 31 Agustus2005 (bukti T3) yang mendasari peralihan hak milik atas tanah aquo.

No.21/B/2015/PT.TUN.JKTbertentangan dengan peraturan perundangundangan maupun asasasas umumpemerintahan yang baik karena yang berwenang menguji mengenai keabsahanAkta Jual Beli yang mendasari pengalihan hak atas tanah tersebut merupakankewenangan Peradilan Umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri setempat;Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa merupakan suatu keputusantata usaha negara akan tetapi karena pokok permasalahan adalah mengenaisuatu peristiwa perdata maka Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama Samin bin Busidi dan Hafid bin Mujidi, telah memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

b> Glo p rH. xw Leoily>Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3b MbIIaU I JI Jd de pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan

.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidangPengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf amenerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorangSaksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai

Saksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satudan yang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yangmenjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagipembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatuhal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari

Bahwa dasar pejantuhan hukuman bagi Prajurit TNIbukan mendasari prinsip pembalasan namun lebihmendasari pada prinsip pendidikan dan pembinaan,dimana Terdakwa sampai saat ini telah menunjukkansikap dan dedikasi yang baik bagi kesatuannya sehinggatidak memerlukan lagi proses pendidikan dan pembinaandi lembaga pemasyarakatan militer dalam jangka waktuyang lama selain itu supaya Terdakwa dapat segerakembali berdinas sebagai seorang Babinsa yang memilikitanggung jawab 11 (sebelas) desa binaan untuksenantiasa

I02/AD/X/2020sesuai dengan ketentuan undangundang namun tetap tidakdapat hadir di persidangan, sehingga Oditur Militer memohonketerangan para Saksi yang tidak hadir yang di dalam BeritaAcara Pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpahuntuk dibacakan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 ayat(1) dan ayat (2) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer dan persetujuan Penasehat Hukumdan Terdakwa, keterangan para Saksi yang tidak hadirdibacakan oleh Oditur Milter dari Berita Acara

Mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh paraSaksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satu danyang lain, maka itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang

Mendasari dasar tersebutdi atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telahdiberikan oleh Terdakwa di persidangan dapat memberikankeyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatanseperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militerterhadap diri Terdakwa, maka itu Majelis Hakim berpendapatuntuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat buktiketerangan Terdakwa.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yangmenerangkan bahwa Surat

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat berupa absensiyang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan danditada tangani oleh pejabat yang berwenang adalah sahkarena daftar absensi tersebut merupakan surat resmi yangdibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuatmenurut peraturan perundangundangan sehingga dapatmemberikan keyakinan kepada Majelis

Bahwa gugatan a quo, merupakan gugatan kabur/obscur libel, hal inididasari oleh alasanalasan di bawah ini:Bahwa terhadap gugatan a quo, nyatanyata bahwa posita gugatan a quotidak menjelaskan kejadian atau peristiwa serta dasar hukum (rechtground) dan yang mendasari gugatan.

Nomor 897 kK/Pdt.SusPHI/2017jelasnya dasar hukum dalil gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi)tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yangmendasari gugatan, serta tidak menjelaskan dasar hukum (recht ground)yang mendasari gugatan (vide Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata,Sinar Grafika, 2005, halaman 449);Bahwa akibat tidak adanya dalil gugatan a quo yang menjelaskan secarajelas dan rinci mengenai perbuatan "pengakhiran hubungan kerja secarasepihak", maka nyatanyata gugatan

Bahwa gugatan a quo , diajukan oleh Penggugat yang tidak memiliki /ega/standing, hal ini didasari oleh alasanalasan di bawah ini:Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat ternyata tidak menyebutkandasar hukum atau ketentuan hukum yang mendasari Penggugatmengajukan gugatan a quo, sehingga tidak jelas dasar hukum danketentuan hukum mana yang mendasari Penggugat mengajukangugatan a quo.

telahmengajukan eksepsi mengenai: gugatan tidak jelas dan kabur (gugatanobscuur libel), Karena dalil posita gugatan tidak menyebut secara jelasdan rinci mengenai dalil Penggugat yang mengemukakan adanya"pengakhiran hubungan kerja secara sepihak";Lebih lengkap mengenail dalildalil eksepsi tersebut dapat PemohonKasasi/T ergugat kutip kembali sebagai berikut: Bahwa terhadap gugatan a quo, nyatanyata bahwa posita gugatana quo tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa serta dasar hukum(recht ground) dan yang mendasari

Hal inisebagaimana telah dikuat oleh pendapat hukum mantan Hakim AgungMahkamah Agung, Yahya Harahap yang dalam bukunya menjelaskan,eksepsi gugatan kabur dapat diajukan atas alasan tidak jelasnya dasarhukum dalil gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi) tidakmenjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yangmendasari gugatan, serta tidak menjelaskan dasar hukum (rechtground) yang mendasari gugatan (vide Yahya Harahap, Hukum AcaraPerdata, Sinar Grafika, 2005, halaman 449);Bahwa akibat

jika digarap / dimanfaatkan olehPenggugat akan meng hasilkan Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)perhektar setiap tahunnya ;Dalil gugatan tersebut tidak benar, karena perhitungan Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) perhektar setiap tahunnya adalah hal yang sangat tidakberdasar dan tidak beralasan hukum, karena Penggugat tidak merinci apa dikali berapa sampai dengan menjadi angka sebesar Rp. 100.000.000, (seratusjuta rupiah), Penggugat tidak menjelaskan dasar perhitungan dan alasanhukum yang mendasari

Penggugatmenetapkan kerugian immateril sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyarrupiah)* ;Dalil gugatan tersebut tidak benar, karena hal tersebut sangat tidakberdasar dan tidak beralasan hukum, karena Penggugat tidak dapatmenunjukkan alasan hukum yang mendasari perhitungan tersebut Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan alasan hukumyang mendasari perhitungan tersebut , Tergugat memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Karawang Cq.

Hal ini juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.42 K/Kr/1965, tertanggal 811966 ;Kepentingan umum terlayani, karena kebijakan yang mendasariTerdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebutyang mendasari uraian peristiwa hukum dalam Surat Dakwaan dan SuratTuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari,Sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasiselaku Pit Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang diangkat olehBupati Tanah Laut sendiri

Terlebin lagi pada Pasal 333A menyatakan PeraturanPemerintah ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009(terlampir) ;Dengan demikian sebagaimana Peraturan pelaksana yakni PermendagriNo. 59 Tahun 2007 dikaitkan atau dinubungkan dengan dasar dan dalilyang mendasari putusan Judex Facti adalah Tidak Tepat dan Keliru,karena peraturan pelaksanaan ternyata telah berubah dan digantisedangkan dasar dan dalil Yudex Factie yang mendasari pertimbanganhukumnya adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat

Hai ini juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.42 K/Kr/1965, tertanggal 811966 ;Kepentingan Umum Terlayani, karena Kebijakan yang mendasariTerdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebutyang mendasari uraian peristiwa hukum dalam Surat Dakwaan dan SuratTuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari,Sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasiselaku Plt Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang diangkat olehBupati Tanah Laut sendiri

putusan Judex Facti adalah Tidak Tepat dan Keliru,karena peraturan pelaksanaan ternyata telah berubah dan digantisedangkan dasar dan dalil Judex Facti yang mendasari pertimbanganhukumnya adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Mendasari hasil mediasi per tanggal 01 Oktober 2019, pihak PENGGUGAT danTERGUGAT sepakat untuk Perkara dengan Nomor:17/Pdt.G.S/2019/PN SonTidak dilanjutkan lagi.Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada para pihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi KesepakatanPerdamaian tersebut.

MELAWAN:Tergugat, , tempat tinggal di Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat, saksisaksi dan telah memeriksabuktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor3805/Pdt.G/2018/PA.BL, mengajukan halhal sebagai berikut:Adapun duduk perkara yang mendasari

dasar dasar apa yangdipertimbangkan didalamnya, Pengadilan Tinggi Agama perlu mempertimbangkankeberatan Pembanding, sebagai berikut ;DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa keberatan Pembanding, sebagaimana tertuang dalammemori banding tanggal 19 September 2012, dalam Eksepsi pada pokoknyaadalah sebagai berikut : Bahwa posita gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau obscure libel, karenayatanyata dalam berkas gugatan Terbanding / Penggugat, dalildalil gugatanyang berisi alasanalasan, peristiwa hukum yang mendasari

keterangan para saksi yang dikuatkan dengan buktiP.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat denganTergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang. sah dan sudahdikaruniai 2 (dua) orang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danTergugat serta keterangan para saksi yang dikuatkan dengan buktiP.2 harus dinyatakan bahwa biodata yang tercantum dalam gugatanPenggugat adalah benar dan perkara ini menjadi kewenanganPengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

orang yang dekat dengankedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalil dalil yang mendasari