NUR BASUKI MINARNO, SH.M.Hum.e Bahwa ahli selaku Dosen di Fakultas Hukum Universitas AirlanggaSurabaya sejak tahun 1989e Bahwa pasal 231 KUH Pidana termasuk delik Formil, di dalam pasaltersebut menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang atau perbuatanmelawan hukume Bahwa maksud dan tujuan pasal 231 KUH Pidana aturan tentang laranganuntuk melepaskan atau memindahtangankan atau mengahancurkan ataumerusak barangbarang yang sedang dalam sitaan, serta larangan untukmenyembunyikan barang yang telah dilepaskan

dari sitaan.e Bahwa pasal 231 KUH Pidana adalah setiap orang yang dengan sengajamelepaskan barang sitaan atau barang yang disimpan atas perintah hukumatau menyembunyikannya barang yang telah dilepaskan dari sitaan atauyang dengan sengaja menghancurkan, merusakkan atau membuat sihinggatidak dapat digunakan lagi.e Bahwa perbuatan terdakwa SONHAuI, telah memenuhi unsurunsur pasal231 KUH Pidana terbukti terdakwa dengan sengaja menyerahkan sertifikathak milik No. : 873 sebagai jaminan hutang kepada FATHUR

Diketahuinya barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu;Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan terdakwa dalam perbuatanyang didakwakannya, maka seluruh unsurunsur rumusan delik tersebutharuslah terbukti dalam perbuatan terdakwa tersebut dan berhubung dengan itumajelis akan membahas unsurunsur dimaksud satu demi satu sebagai berikut :Ad. 1, Unsur barang Siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukumyang didakwa melakukan tindak pidana dan dengan diajukannya terdakwadipersidangan

Unsur diketahuinya barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpananitu;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa SONHAuI, serta alat bukti surat terdakwa SONHAdI, mengetahuisertifikat Hak Milik Nomor : 873 luas 125 M2 surat ukur tanggal 12 Januari 2006Nomor : 985/03.04/2006 atas nama SONHAuJI Bin HAJI IKHSAN, terdakwaSONHAuI mengetahui sertifikat hak milik tersebut, masin dalam keadaan tersitasebagaimana berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 59/PDT.G/2007/PN.GS

AHMAD telah berupayamelepaskan diri tapi tidak berhasil dan telah pula meminta supaya dilepaskan olehterdakwa namun tidak dihiraukan oleh terdakwa sampai pada saat saksi korbanFATHUNNIKAH als FATHUN Binti H.

AHMAD mengancam akan melaporkanperbuatan terdakwa kepada pembekal (kepala desa) dan polisi barulah dilepaskan olehterdakwa;Bahwa saksi merasa sakit hati dan terhina kehormatannya akibat perbuatan terdakwa;Bahwa saksi lahir pada tanggal 18 Mei 1994 sehingga pada waktu kejadian sedangberusia 17 (tujuh belas) tahun;Bahwa saksi belum penah kawin;Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;Terdakwa membenarkan keterangan saksi korban FATHUNNIKAH als FATHUN Binti H.AHMAD di depan persidangan;2.

AHMAD telah berupayamelepaskan diri tapi tidak berhasil dan telah pula meminta supaya dilepaskan olehterdakwa namun tidak dihiraukan oleh terdakwa sampai pada saat saksi korbanFATHUNNIKAH als FATHUN Binti H. AHMAD mengancam akan melaporkanperbuatan terdakwa kepada pembekal (kepala desa) dan polisi barulah dilepaskan olehterdakwae Bahwa saksi korban FATHUNNIKAH als FATHUN Binti H.

orang yang ada di sekitar jalan tersebutsalah satunya adalah saksi Rohmanto Alias Manto BinSuherman ;Selanjutnya karena dikejar oleh warga terdakwa dan Kris Winarkokemudian lari dan saat turun sampai bawah jembatan menuju kampungGedungbatu terdakwa terjatuh dan sempat ditangkap oleh warga yangmengejar, melihat hal tersebut, Kris Winarko datang mendekat danmenolong terdakwa dengan cara mengangkat tas yang berisikan alatalatkerja yang dibawa oleh Kris Winarko, melihat hal tersebut, terdakwakemudian dilepaskan

kembali karena warga melihat Kris Winarkomengangkat tas yang berisi alatalat kerja dan diduga oleh warga adalahsenjata tajam, setelah dilepaskan terdakwa bersama Kris Winarko kembaliberlari kearah Jl.

kembali karena warga melihat Kris Winarkomengangkat tas yang berisi alatalat kerja dan diduga oleh warga adalahHalaman 7 dari 25 halaman Perkara Pidana No. 21/Pid.B/2013/PNSMG.senjata tajam, setelah dilepaskan terdakwa bersama Kris Winarko kembaliberlari kearah Jl.

Kediri;e Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas Polisi tersebut merupakan sediaanfarmasi berdasarkan uji petik dengan menyamakan ciriciri fisiknya yaitu obatwarna putih pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL adalah obatTriheksifenidil HCL sesuai dengan kandungannya termasuk obat keras danapabila dijual bebas dalam kemasan asli termasuk dalam golongan obat bebasterbatas namun apabila sudah lepas dari kemasan aslinya maka obat tersebuttermasuk dalam obat keras daftar G ;e Bahwa dengan dilepaskan

menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi tidak memilikiijin edar dari yang berwenang;Bahwa obat warna putih pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LLadalah obat Triheksifenidil HCL sesuai dengan kandungannya termasuk obatkeras dan apabila dijual bebas dalam kemasan asli termasuk dalam golonganobat bebas terbatas namun apabila sudah lepas dari kemasan aslinya makaobat tersebut termasuk dalam obat keras daftar G ;Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus /2015/PN.Gpr12e Bahwa dengan dilepaskan

kerumahnya oleh Terdakwa Agustono dan tujuan para Terdakwa membeli pil LLadalah untuk komsumsi bersama karena ada acara perpisahan dengan temantemannya;Bahwa obat warna putin pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LLadalah obat Triheksifenidil HCL sesuai dengan kandungannya termasuk obat keras danapabila dijual bebas dalam kemasan asli termasuk dalam golongan obat bebas terbatasnamun apabila sudah lepas dari kemasan aslinya maka obat tersebut termasuk dalamobat keras daftar G ;Bahwa dengan dilepaskan

pil LLadalah untuk komsumsi bersama karena ada acara perpisahan dengan temantemannya;Bahwa obat warna putih pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LLadalah obat Triheksifenidil HCL sesuai dengan kandungannya termasuk obat keras danapabila dijual bebas dalam kemasan asli termasuk dalam golongan obat bebas terbatasHalaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus /2015/PN.Gpr16namun apabila sudah lepas dari kemasan aslinya maka obat tersebut termasuk dalamobat keras daftar G ;Bahwa dengan dilepaskan

Bahwa pernikahan tersebut dilakukan terdakwatanpa seijin istrinya yang sah bernama Niswati binti Husin yang masih terikat perkawinandengan terdakwa, dan terdakwa tahu perkawinan tersebut belum dilepaskan sehinggamenjadi halangan yang sah bagi terdakwa untuk menikah lagi .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat(1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakantelah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak akan mengajukan keberatan

Bandar Lampung untuk menyerahkan identitas terdakwa, yangkemudian dicatat oleh H.Sumarno dalam buku nikah No.0551446;Bahwa buah buku nikah diserahkan oleh sdr.H.Marno kepada Tarwoto, untukselanjutnya buku nikah tersebut diserahkan kepada terdakwa dan Rohayati bintiJuwahir (terdakwa dalam perkara terpisah).e Bahwa pernikahan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin istrinya yang sah bernamaNiswati binti Husin yang masih terikat perkawinan dengan terdakwa, dan terdakwatahu perkawinan tersebut belum dilepaskan

sahmenurut hukum ;Unsur Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinanperkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; Menimbang, bahwa unsur Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwaperkawinan atau perkawinanperkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sahuntuk itu menurut penerapan pasal ini bahwa suatu syarat orang dapat dihukum menurutpasal ini ialah orang itu harus mengetahui, bahwa ia telah pernah kawin dan perkawinanitu masih belum dilepaskan

Sesampainya di belakang kantorwali nagari Sariak terdakwa dan saksi Asri Mukri menanggalkan plat nomorsepeda motor yang dicuri tadi dengan cara terdakwa membengkokkanHalaman 3 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Psbbengkokkan plat nomor bagian belakang dan saksi Asri Mukri bagian depansehingga plat nomor tersebut rusak dan patah dan bisa dilepaskan darikedudukannya, setelah plat nomor tersebut terlepas, terdakwa pergi duluandengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Asri Mukri

Sesampainya di belakang kantorwali nagari Sariak terdakwa dan saksi Asri Mukri menanggalkan plat nomorsepeda motor yang dicuri tadi dengan cara terdakwa membengkokkanbengkokkan plat nomor bagian belakang dan saksi Asri Mukri bagian depansehingga plat nomor tersebut rusak dan patah dan bisa dilepaskan darikedudukannya, setelah plat nomor tersebut terlepas, terdakwa pergi duluandengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Asri Mukri dansaksi Asri Mukri akan menyusul di belakang dengan

sepeda motor tersebutdan Terdakwa mengikutiHalaman 7 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Psbdari belakang sambil membawa sepeda motor saksi yang tadi dikendarai menujuke arah belakang kantor wali nagari Sariak tempat awal bertemu tadi;Bahwa sesampainya di belakang kantor wali nagari Sariak Terdakwa dan saksimenanggalkan plat nomor sepeda motor yang dicuni tadi dengan cara Terdakwamembengkokkan plat nomor bagian belakang dan saksi bagian depan sehinggaplat nomor tersebut rusak dan patah dan bisa dilepaskan

ASRI menanggalkan plat nomor sepeda motoryang dicuri dengan cara Terdakwa membengkokkan plat nomor bagianbelakang dan saksi ASRI MUKRI Bin AMER Pgl ASRI bagian depan sehinggaplat nomor tersebut rusak dan patah dan bisa dilepaskan dari kedudukannya,setelah plat nomor tersebut terlepas; Bahwa Terdakwa pergi duluan dengan mengendarai sepeda motor YamahaVixion milik saksi ASRI MUKRI Bin AMER Pgl ASRI dan saksi ASRI MUKRI BinAMER Pgl ASRI akan menyusul di belakang dengan sepeda motor hasil curiandan akan

ASRI menanggalkan plat nomorsepeda motor yang dicuri dengan cara Terdakwa membengkokkan plat nomor bagianbelakang dan saksi ASRI MUKRI Bin AMER Pgl ASRI bagian depan sehingga platnomor tersebut rusak dan patah dan bisa dilepaskan dari kedudukannya, setelah platnomor tersebut terlepas;Menimbang, bahwa Terdakwa pergi duluan dengan mengendarai sepedamotor Yamaha Vixion milik saksi ASRI MUKRI Bin AMER Pgl ASRI dan saksi ASRIMUKRI Bin AMER Pgl ASRI akan menyusul di belakang dengan sepeda motor hasilcurian

, selanjutnya Kidli Alias Kadangmenyampaikan kepada terdakwa telung juta (Tiga juta rupiah) laluterdakwa meminjam Handphone milik saksi Supriyono Alias Upi Bin AlmSumardi untuk menelfon tetangga saksi Adi Waskita atas nama saksiSuprihatin Bin Maryoto untuk mengirimkan uang tebusan sebesarRp.3.000.000 (Tiga juta rupiah), dan mengatakan jika tidak menyerahkanmaka saksi Adi Waskita tidak akan dilepaskan, kemudian terdakwamengirimkan No Rekening 389701001040504 Atas Nama Dwiyan AryaWijaya, selanjutnya

terdakwa memboncengkan saksi Adi Waskita untukberobat ke Puskemas Kejajar, karena sebelumnya saki Adi Waskita tidaksadarkan diri dikarenakan penganiayaan tersebut, setelah selesai diobatiterdakwa membonceng saksi Adi Waskita ke daerah Kretek, dan saksi AdiWaskita ditinggal sendiri didaerah tersebut, tidak lama kemudian terdakwadatang dan mengatakan Duwite wez mlebu (Uangnya sudah masuk), danmengantarkan saksi Adi Waskita ke Pasar Kretek untuk dicarikan ojekuntuk dilepaskan;Bahwa uang hasil pemerasan

, selanjutnya Kidli Alias Kadangmenyampaikan kepada terdakwa telung juta (Tiga juta rupiah) laluterdakwa meminjam Handphone milik saksi Supriyono Alias Upi Bin AlmSumardi untuk menelfon tetangga saksi Adi Waskita atas nama saksiHalaman ke14 dari42 halaman,Putusan No 206/Pid.B/2016/PNTmgSuprihatin Bin Maryoto untuk mengirimkan uang tebusan sebesarRp.3.000.000 (Tiga juta rupiah), dan mengatakan jika tidak menyerahkanmaka saksi Adi Waskita tidak akan dilepaskan, kemudian terdakwamengirimkan No Rekening

yang dikuasai Tergugat dan Tergugat II yang diperoleh dari Tergugat IIIadalah merupakan bagian dari tanah seluas 7.150 Ha merupakan tanahdengan status tanah adat yang belum pernah dilepaskan kepada pihak laintermasuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga dengan demikiantindakan dan perbuatan pengalihan atas tanah yang bukan dari pemiliklangsung (Penggugat) adalah dikualifikasi sebagai perbuatan melawanhukum;.

Baso Itung di persidangan tidak terbatas padaketerangan didalam putusan Pengadilan Tinggi bahwa Penggugat tidak bisamembuktikan keberadaan Tergugat dan Tergugat II tinggal di atas objeksengketa hanya sementara, namun kelanjutan dari keterangan saksi bahwatanah setelah dieksekusi saksi tidak tahu lagi tentang pengalihanpenguasaan tanah dimaksud, namun berdasarkan informasi yang sayadengar tanah objek sengketa saat ini telah dilepaskan, namun terhadapTergugat dan Tergugat II dalam perkara a quo tidak

FAKTA HUKUM.Bahwa Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura telah keliru danmenciderai sendisendi hukum yang hanya memahami pokok permasalahansecara parsial, yang mana menjadi dasar gugatan Penggugat dalammempertahankan hak atas objek sengketa adalah Putusan MahkamahAgung RI Nomor 3946.K/PDT/1996 Tanggal 23 Februari 1999 yang amarputusanya menyatakan bahwa:"tanah seluas 7.150 Ha adalah tanah dengan status tanah adat yang belumpernah dilepaskan kepada pihak lain".Bahwa secara juridis (de jure

sengketa tidak ikutdikosongkan karena ada ijin dari Hengky Dawir yang saksi tidak tahu alasanHengky Dawir mengizinkan objek sengketa tidak dikosongkan dalameksekusi tersebut;Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah dengar adanya perdamaianantara Hengky Dawir dengan pihakpihak yang berperkara di atas tanahsengketa, bahwa saksi tidak tahu senyatanya tanah seluas 7.150 Hatersebut termasuk objek sengketa dikembalikan kepada pihak adat, yaituHengky Dawir, dan khusus objek sengketa tidak pernah dilepaskan

Putusan Nomor 1210 K/Pid/2018Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan judex facti/PengadilanNegeri tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat danbenar faktafakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap didalam persidangan, berdasarkan alatalat bukti yang diajukan secara sah sesuaidengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan perouatan yang didakwakan tetapi hal tersebut bukan tindak pidanasehingga Terdakwa dilepaskan

peraturan hukum tidakditerapbkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakanmenurut ketentuan undangundang, dan apakah Pengadilan telah melampaui bataswewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 (KUHAP);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan

SARINA,namun kemudian ada teriakan mengatakan koramil, sehingga batu yang dipegangoleh Terdakwa 3 dilepaskan, kemudian TOMOK SARAGI Als. OP. SARINAdiyatuhkan ketanah, lalu keseluruhan para Terdakwa tersebut melarikan diri. Akibatperbuatan para Terdakwa tersebut TOMOK SARAGI Als. OP. SARINA mengalamilukaluka sebagai berikut :Hal. 3 dari 16 hal. Put.

SARINA,namun kemudian ada teriakan mengatakan koramil, sehingga batu yang dipegangoleh Terdakwa 3 dilepaskan, kemudian TOMOK SARAGI Als. OP. SARINAdijatuhkan ketanah, lalu keseluruhan para Terdakwa tersebut melarikan diri. Akibatperbuatan para Terdakwa tersebut, TOMOK SARAGI Als. OP.

SARINA, namun kemudian ada teriakanmengatakan koramil, sehingga batu yang dipegang oleh Terdakwa 3 dilepaskan,kemudian TOMOK SARAGI Als. OP. SARINA dijatuhkan ketanah, lalu keseluruhanpara Terdakwa tersebut melarikan diri. Akibat perbuatan para Terdakwa tersebutTOMOK SARAGI Als. OP.

SARINA namunkemudian ada teriakan mengatakan " Koramil" sehingga batu yang di pegang olehTerdakwa 3 dilepaskan, kemudian TOMOK SARAGI Als Op.SARINA dijatuhkan ketanah, lalu keseluruhan para Terdakwa tersebut melarikan diri, selain itu Majelis Hakimtidak mempertimbangkan halhal yang memberatkan yang dilakukan oleh paraTerdakwa yang mengakibatkan trauma psikologis pada diri korban TOMOK SARAGIHal. 13 dari 16 hal. Put.

Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanahyang hak atasnya akan dilepaskan dan diserahkan.Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hakatasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya.3. Menafsir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yanghak atasnya dilepaskan atau diserahkan.4.

Pasal 8 Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 identikdengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005, tetapiterbitnya Surat Bupati Mandailing Natal No. 570/148/BPN/2004tanggal 29 Januari 2004 tersebut, antara Pemohon PeninjauanKembali dengan Bupati Mandailing Natal dan Termohon PeninjauanKembali tidak pernah dilanjutkan dengan menafsir dan mengusulkanbesarnya ganti rugi atas tanah yang hak atasnya dilepaskan ataudiserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Nataldan tidak pernah mengadakan

karena menyangkut hak masingmasing para ahli waris maka seluruhahli waris harus dijadikan pihak dalam perkara a quo; Bahwa terbukti ada 3(tiga) ahli waris yang tidak ikut digugat dalam perkara a quo sehinggagugatan Penggugat kurang pihaknya, sehingga menurut Hakim belum adaputusan yang bersifat positif dan oleh karenanya perbuatan Terdakwatersebut bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata,sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan

dari segalatuntutan hukum, maka haruslah dipulinkan hakhak Terdakwa dalamkemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa barang bukti berupa sertifikat hak milik nomor 02/Desa Marabau tanggal 21 Januari 2020, surat ukur nomor O0006/Marabau/2020 tanggal 10 Januari 2020 atas nama pemegang hak Zulbaini telahternyata disita dari Zulbani maka dikembalikan kepada saksi Zulbani;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada

(satu) tahun sebagai waktu percobaan, tapiternyata Hakim memerintahkan Terdakwa di keluarkan dari tahanan, makakami khawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbutan yang sama yangakan membahayakan keselamatan jiwa orang lain;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan permohonankasasitersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JaksaPenuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa dilepaskan

No. 853 K/Pid/201 1dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari tuntutanhukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) KUHP, UndangUndang No. 48 Tahun2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

permohonan untuk diperiksa padatingkat kasasi;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut :Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidakdapat dibenarkan karena judex facti in casu/Pengadilan NegeriWatampone dalam menjatuhkan putusannya yang menyatakanTerdakwa dilepaskan

lingkuphukum perdata sebagaimana putusan judex facti in casu;Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 90 K/Pid/2020 Berdasarkan keadaankeadaan tersebut di atas, alasanalasan kasasiPemohon Kasasi/Penuntut Umum in casu harus dinyatakan tidakberalasan menurut hukum;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan

TUGIMIN ;Bahwa pendidikan Terdakwa hanya lulusan Tsanawiyah dan Terdakwabukan lulusan kefarmasian ;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebasobatobatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkanijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI NomorPO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan olehtoko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik uangatau dilepaskan

TUGIMIN ;Bahwa pendidikan Terdakwa hanya lulusan Tsanawiyah dan Terdakwabukan lulusan kefarmasian ;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebasobatobatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkanijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI NomorPO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan olehtoko obat/apotik yang mempunyai Ijin resmi dengan tidak boleh diracik uangatau dilepaskan

dariTerdakwa ;Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan obat jenisCarnophen / Zenith tersebut ;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebasobatobatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkanijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI NomorPO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan olehtoko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik uangatau dilepaskan

dihukum ; Bahwa Terdakwa menyesali perobuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya kembali ; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebasobatobatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkanijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI NomorPO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan olehtoko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik uangatau dilepaskan

Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya kembali ; Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjualbebas obatobatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telahdibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejaktanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI NomorPO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan olehtoko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik uangatau dilepaskan

Hakim berpendapat bahwasengketa perdata tersebut tidak dapat diterapkan melalui proses peradilancepat, karena yang dapat diterapkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan bPerpu Nomor 51 Tahun 1960 ini hanya murni melawan hukum secarapidana, sehingga hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memakaitanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, telah terbukti tapibukan merupakan suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal191 ayat (2) KUHAP, Terdakwa harus dilepaskan

dari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepas dari tuntutan hukum,Halaman 5 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Bjwmaka Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya dipulihkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutanhukum, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaNegara;Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf a, b Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960 dan UndangUndangNomor

Bahwa, informasi lebih lanjut yang didapat dari Badan Pertanahan NasionalBalikpapan yang menjelaskan bahwa Tergugat juga telah memiliki alas haksebagai dasar untuk mengajukan permohonan haknya yaitu berupa SuratKeterangan Pelepasan Hak tertanggal 6 Desember 1993 dari Tergugat IIyang dilepaskan kepada Tergugat , seluas + 550 M?

telahmerugikan Penggugat, dimana suratsurat milik Tergugat tersebut adalahdibuat secara akalakalan dan rekayasa yang kemudian dilegalisasikan olehTergugat Ill yang diketahui oleh Tergugat IV, dimana perbuatan Tergugat IIIdan Tergugat IV dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukumoleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaaq), karena Tergugat Ill selakuLurah dan Tergugat IV selaku Camat telah mengesahkan surat berupa SuratKeterangan Pelepasan Hak tertanggal 6 Desember 1993 dan Tergugat Ilyang dilepaskan

tanah dan tanahnya adalah milik orang lain, yaitu milik orang tuaPenggugat, dimana tindakan tersebut tergolong sebagai perbuatan melawanhukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad);Bahwa, karenanya sangat beralasan dimohonkan agar pelepasan hak yangdilakukan dari Tergugat II kepada Tergugat , yang seolah olah Tergugat IImemiliki tanah didaerah tersebut, yang direkayasa oleh Tergugat danTergugat Il, sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak tertanggal 6Desember 1993 dari Tergugat Il yang dilepaskan

Gufron;Menyatakan sah dan berharga Surat Pelepasan Hak Sebidang Tanah tanggal 10 Pebruari 1982 dari orang tua Penggugat, yaitu La Djama (almarhum)yang dihibahkan kepada Penggugat;Menyatakan Surat Keterangan Sebidang Kebun tertanggal 26 Desember1980 alas nama Lasabara (almarhum) suami dari Tergugat II yang dijadikandasar dan Surat Keterangan Pelepasan Hak tertanggal 6 Desember 1993dari Tergugat II yang dilepaskan kepada Tergugat seluas + 550 M?

Tidak Mempunyai Kapasitas Sebagai Penggugat :Bahwa, didalam posita gugatan halaman 2 angka 1. gugatan Penggugatmendalilkan bahwa, orang tua Penggugat yang bernama La Djama(almarhum) pemilik sah atas sebidang tanah perwatasan yang digarapnyasejak tahun 1960, yang dahulu dikenal dengan Jalan By Pass;Bahwa, terdapat beberapa hal yang tidak ada relevansi terhadap alas hakatas nama La Djama tertanggal 2 Januari 1966 antara lainAlas hak atas nama La Djama tertanggal 2 Januari 1966 tersebut sudahdijual/dilepaskan

Bahwa status tanah dimohon berupa Hutan Produksi Konversi yangtelah dilepaskan oleh kawasan hutan berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kehutanan Nomor: 308/KAS11/1996 tanggal 24 Juni 1996untuk budidaya pertanian, terdiri dari:a. Lokasi A seluas 8.310 Ha.b. Lokasi B seluas 2.000 Ha.4.

Putusan Nomor 59 P/HUM/2014(APL) dan tanah negara bekas kawasan hutan yang telah dilepaskan,ditunjuk menjadi kawasan hutan produksi, sebagaimana tertuang dalamSurat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian KehutananNomor: S.316/VIIKUH/2014 tanggal 27 Maret 2014 Perihal Status ArealPerkebunan Kelapa Sawit atas Nama PT.

Jika hak gunausaha, yang bersangkutantidak dilepaskan atau dialinkan dalam jangka waktu tersebut maka hakitu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hakhak pihak lainakan diindahkan, menurut ketentuanketentuan yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah;2. Bahwa mengacu pada Pasal 34 dan Pasal 30 ayat (2) UU No. 5 Tahun1960, tidak ada satu pun ketentuan yang menjadi dasar danmengakibatkan HGU Pemohon menjadi hapus;3.

I/Gurun Tuo/Lubuk Kepayang KecamatanMandi Angin dan Pauh Kabupaten Sorolangun Kabupaten Jambiatas nama Pemohon seluas 4.476 Ha sebagian berada dikawasan hutan produksi tetap (HP), yaitu seluas 1.022 ha yangbelum pernah dilepaskan status hukumnya dari kawasan hutanmenjadi bukan kawasan hutan;f. Hal tersebut diperkuat dan diakui sendiri oleh Pemohon dengansurat No.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999(vide bukti T16) tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang mengaturbahwa dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasanhutan harus lebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagaikawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku;d.

Proporsi AB 112889 atas namaFASNANSYAH yang selanjutnya dilepaskan kepada Penggugat (H.MUHAMMADONG ALI) dalam keadaan seperti semula kepada Penggugattanpa beban dan syarat apapun, dengan dibebani membayar uang paksa(Dwangsom) sebesar Rp. 200.000, (Dua Ratus ribu rupiah) setiap harikelalaian atau keterlambatan mematuhi segala isi putusan dalam perkara ini;7.

Proporsi AB 112889atas nama FASNANSYAH yang. selanjutnya dilepaskan kepadapenggugat (H. MUHAMMADONG ALI) dalam keadaan seperti semulakepada Penggugat tanpa beban dan syarat apapun, 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;DALAM REKONPENS I :2nenennnneeeceeeeeeenecenneese Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;DALAM KONPENS!

Oleh karena itu Terdakwaharus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dan putusan judexfacti beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amarputusan dibawah ini:Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan denganHalaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 399 K/Pid.Sus/2019penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentangsesuatu kenyataan.

Nomor 8Tahun 1981):Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan NegeriTarutung Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Trt, tanggal 8 Agustus 2018 harusdiperbaiki mengenai amar putusan pada butir ke3, sebagaimana disebutkandalam amar putusan di bawah ini:Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan