• Bahwa selanjutnya Tergugat yang mengklaim tanah objek perkara aquo berdasarkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor 65/A/PK/XI/99 Tahun1999 tanggal 15 November 1999 dikeluarkan Turut Tergugat IV merupakansuatu hal yang keliru karena yang didaftarkan sebagai tanah wakaf adalahsebidang tanah berdasarkan Verponding Indonesia No. 28/24 Tahun1960/1964 seluas + 2.600 m?

  ,sehingga luas yang dimohon 2.914 m, maka sudah seharusnya tanah yangdidaftarkan Tergugat sebagai tanah wakaf kepada Turut Tergugat IV seluas3.072 m? bukan + 2.600 m? agar tanah objek perkara a quo masuk sebagaihal 7 Putusan Perkara No. 43/PDT/2017/PT.DKItanah wakaf;27.

  Bahwa tanah obyek sengketa yang dipersoalkan Penggugat dalamperkara aquo adalah tanah Wakaf maka sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku adalah Pengadilan agama Jakarta Pusat yang berwenanguntuk mengadili dan memeriksa gugatan perkara yang menyangkut wakaf;3.

  Murtadho RT.012 RW.05Kelurahan Paseban merupakan harta kekayaan Yayasan, Namun secaraoperasional yang bertanggung jawab penuh terhadap tanah Wakaf adalahNadzir Wakaf bukan Ketua Yayasan.

  Bahwa berdasarkan amar putusan tersebut diatas yang telahberkekuatan hukum tetap dan telah mengikat antara NADZIR WAKAF danPenggugat, dan obyek sengketa dalam perkara aquo sekarang telah diujidan dinilai oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, Majelis Hakim tingkatBanding dan Majelis Hakim tingkat Kasasi yang menyatakan bahwa tanahobyek sengketa sekarang adalah tanah wakaf makam H. Murtado, sehinggaPenggugat tidak perlu meragukan keabsahan tanah Wakaf tersebut;6.

• Dapurdan gudang dengan ukuran lebih kurang 7 x 9 meter persegi;bahwa tanah wakaf tersebut didaftarkan di Badan Pertanahan Nasionalsebagai tanah wakaf sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 402 denganGambar Situasi No. 632/1992;Hal2 dari 9 hal.

  ., No.4 tanggal 10 Oktober 2000 pada tahun 1984 YLPM dan Panti Asuhan PAKAMmenempati tanah milik wakaf dengan status pinjam pakai, barulah pada tahun1991 YLPM dan Panti Asuhan PAKAM menerima wakaf tanah hak milik beserta1 (satu) buah bangunan semi permanen bertingkat dari wakif H.

  Syafri Musa;bahwa sejak tanggal 1 Januari 2000 (setelah wakif meninggal dunia), 5orang anak wakif (para Tergugat) merampas tanah wakaf tersebut denganalasan wakaf tanah tersebut tidak sah, sebab para Tergugat tidak dimintapersetujuannya oleh wakif ketika mewakafkan tanah tersebut, sedang anakanakwakif yang masih hidup lainnya tidak mempermasalahkan tanah wakaf tersebut;bahwa setelah para Tergugat merampas tanah wakaf tersebut, 2 tahunkemudian (tahun 2002) para Tergugat mendirikan Yayasan baru yang

  Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara tegas apayang menjadi obyek gugatan, apakah tanah wakaf beserta bangunanataukah bangunan asrama, mushalla, dapur dan gudang panti yang ada diatas tanah wakaf, sementara dalam petitumnya menuntut pengesahan danpengembalian tanah wakaf yang nota benenya (tanpa bangunan);b.

  Syahrial dan dengan sebagiantanah Anas; Menyatakan tanah wakaf tersebut di atas adalah sah sebagai wakaf yangberada di bawah pengawasan Nazir/Penggugat (Harpanus bin Musa DatukBandaro Sati); Menghukum kepada para Tergugat sampai dengan 6 untuk mengembalikantanah wakaf tersebut beserta bangunan di atasnya kepada Nazir/Penggugat;DALAM KONVENSIDAN REKONVENSI: Menghukum Tergugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesarRp. 506.000, (lima ratus enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesarRp

• Berdasarkan ketentuanPasal 49 ayat (1) huruf (d) UU RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa yangberwenang memberhentikan dan mengganti Nazir adalah Badan Wakaf Indonesia,bukan pihak Wakif, sebab secara yuridis, sejak wakaf diikrarkan oleh Wakif, makasejak saat itu masingmasing Wakif telah melepaskan haknya atas objek yangdiwakafkan tersebut;2. Gugatan para Penggugat tidak berdasar hukum.

  Sebab yangberwenang menggantikan Nazir adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI);b. Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tanpa alas hak yang sahmenurut hukum dan telah memposisikan diri seolaholah turut mewakilikepentingan hukum para Wakif dan ahli warisnya dan Wakif yang lainberkaitan dengan objek wakaf, sedangkan ahli waris yang sah tidak pernahsama sekali memberikan persetujuaan kepada para Penggugat untukmengajukan gugatan;Hal. 4 dari& hal. Put. No 30 /Pdt.G/2018/MSAceh4.

  Gugatan error in persona/salah alamat.Bahwa terhitung sejak ikrar wakaf diucapkan dan telah dilaksanakan sesuaidengan syariah, maka sejak saat itu pula Wakif telah melepaskan haknyaatas harta benda wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) yangpengelolaannya diberikan kepada Nazir.

  Berdasarkan hal itu maka Nazirbertanggung jawab penuh kepada Badan Wakaf Indonesia, sehinggaseharusnya gugatan ditujukan kepada BWI bukan kepada Tergugat in person.Oleh sebab itu gugatan tersebut salah alamat.Menimbang, bahwa oleh karena itu.

  Nyak Teh) dalam positagugatannya mendalilkan sebagai cucu dari Wakif Hajjah Aisyah Binti Alibasyahdan Hajjah Ummiyah binti Alibasyah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 UndangUndangNomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf yang telah di ikrarkan tidakdapat dibatalkan. Ketentuan pasal ini dapat dipahami bahwa sejak seseorangmengucapkan ikrar wakaf terhadap suatu objek wakaf maka sejak saat ituhilanglah segala haknya terhadap objek yang telah diwakafkannya.

• Vide bukti copy P2;Bahwa akan tetapi dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebidangtanah dalam Poin tersebut di atas oleh Para Tergugat telah diwakafkan kepadapihak lain dengan penerima wakaf/wakif adalah Tergugat V, sebagaimana aktaIkrar wakaf No.05/w3/V1I/2000 tanggal 29072000, yang dibuat Turut TergugatI. Selanjutnya oleh Tergugat V cq.

  Turut Tergugat I dimohon untuk diterbitkanSertifikat Tanah Wakaf kepada Turut Tergugat II, sehingga pada tanggal 15September 2000 terbit dengan Sertifikat Tanah Wakaf No.00003/Kel. Cigadungdidalam tercantum nama wakif : Tergugat V sedang Nadzir : Tergugat I, II, IIdan Tergugat IV.

  tanggal 17 Nopember 2010 membuat surat Pembatalan SertifikatTanah wakaf No.00003/Kel.Cigadung tanggal 15 September 2000 kepada TurutTergugat II.

  Terdapat pihakpihak yang tidak ditarik atau dijadikan sebagai pihak dalamperkara ini yaitu:Pihak Badan Wakaf Indonesia dan Departemen Agama(Kementerian Agama) Republik Indonesia, karena setiapperubahan Sertifikat/Tanah yang sudah diwakafkan sesuaidengan ketentuan Pasal 40, Pasal 41 ayat (2) UndangUndang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakafmengharuskan Apabila akan merubah status tanah wakaf,maka terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari Menteriatas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

  Jadi seharusnyaMenteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia dijadikanpihak dalam perkara a quo;Hal. 5 dari 9 Hal.

• Bahwa pada tanggal 11 Februari 2011 M, Pemohon telah melangsungkanikrar wakaf dengan Sinwan S dihadapan pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, sebagaimana pada registerNomor: W.2/01/14/ Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 M;2.

  Bahwa nama yang tertera pada Akta Ikrar Wakaf Pemohon seharusnyasesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU0001947.AH.01.04.Tahun 2019 Pemohon tersebut, yakni yangbenar adalah nama Yayasan Pemohon (Yayasan), untuk itu Pemohonmohon agar Pengadilan Agama Kendal menjatuhkan penetapanperubahan biodata pada Akta Ikrar Wakaf Pemohon tersebut sesuaidengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0001947.AH.01.04.Tahun 2019;4.

  Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan namaYayasan pada Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal untuk dijadikan alashukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untukmengurus Sertifakat tanah wakaf;5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalampenyelesaian perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Kendal c.g.

  Fotokopi Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/01/14/Tahun 2011,tanggal 11 Februari 2011, yang bermeterai cukup oleh Ketua Majelisdiberi tanda (Bukti P.4);5. Fotokopi nomor NPWP 02.154.591.8503.000,tanggal1November 2011 atas nama yayasan Al Ikhlas RadusariRowosari yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(Bukti P.5)6.

  ;Bahwa saksi tahu, Pemohon datang ke persidangan untukmengajukan perubahan Ikrar Wakaf;Bahwa sakis mengetahui Yayasan xxx yang akan mengajukanperubahan Akta Ikta Ikrar Wakaf;Bahwa Yang diwakafkan adalah sebidang tanah dengan ukuran 8meter x 8 meter dan tanah tersebut sudah dibangun untukkepentingan sarana pendidikan keagamaan khususnya pendidikanAgama Islam sampai sekarang;Bahwa Yayasan xxx berdiri tahun 2003;Bahwa Ya, wakif, nadir adalah Pemohon sejak tahun 2003dengannama Yayasan xxx sampai tahun

• Bahwa sekira tahun 1989, Desa Limbur Merangin, Kecamatan PamenangBarat, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi ada mendapat tanah wakaf,berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W 2/17/12/1991, tanggal 24 Oktober1989, tanah wakaf tersebut terletak di RT. 6, RW. 03, Dusun Tras Sakti,Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, KabupatenMerangin, Propinsi Jambi dengan luas + 29.925 M2, batasbatas sebagaiberikut: Sebelah Utara berbatas Jalan Desa; Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa; Sebelah Barat berbatas

  berdasarkan akta wakaf W2/17/12/1991tertanggal 24 oktober 1989...............

  Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;h. Shadagah; dani. Ekonomi Syariah;Hal 9 dari 15 Putusan No.60/PDT/2020/PT JMBHuruf e yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukumseseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan ataumenyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanyauntuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentinganya guna keperluanibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

  Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf), seperti Akta Ikrar Wakaf, AktaPengganti Akta Ikrar Wakaf, Sertifikat Tanah Wakaf dan halhal lain yangberhubungan dengan pencatatan dan pendaftaran perwakafan dan tanahwakaf dan termasuk Bayyinah adalah Saksi:;c.Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf, seperti penyimpanganpenggunaan harta wakaf oleh Nadzir dan lainlainKewenangan PengadilanAgama dalam menyelesaikan masalah perselisinan / sengketa wakaf jugadiatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 12 dan

  yang dikuasai olehpara Tergugat yang mendirikan bangunan atau rumah tembok permanen padasebagian tananh wakaf milik Pemerintah Desa Lurah Merangin(Penggugat/Pembanding), namun substansi yang essensial dipersoalkan adalahsengketa kepemilikan tanah wakaf yang menurut Pengadilan Tingkat Bandingsudah seharusnya merupakan kompetensi Peradilan Agama bukan PeradilanUmum (Vide Pasal 62 ayat (1), (2) VU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut alasanalasan yangmenjadi

• Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan keliru dalampertimbangannya yang menyatakan bahwa Akta Pengganti Ikrar Wakafyang tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Medan statusnyabukan tanah wakaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat(4), Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004tentang Wakaf : Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1),(2),(3) dan (6) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakafdisebutkan ; (1) Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk

  Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkatPPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteriuntuk membuat akta ikrar wakaf : Bahwa dengan adanya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor :O01 Tahun 2016 yang telah dipertimbangkan oleh judex factiePengadilan Tata Usaha Negara Medan (vide bukti P2) dapatdisimpulkan bidang tanah seluas 2.400 m2 telah terjadi adanyapendaftaran tanah tersebut oleh pejabat yang berwenang yaituKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan MEDAN PETISAH selakuPejabat

  Pembuat Akta Ikrar Wakaf ( PPAIW ) ; Bahwa Selanjutnya didalam ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2006Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004Tentang Wakaf, disebutkan jenis harta benda wakaf tidak bergerakdiatur dalam Bab III Bagian Kesatu Pasal 15 huruf a dan Pasal 16huruf a sebagai berikut ; 0200200202 2en2=Halaman 20 Putusan No.86/B/2020/PT.

  TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMPasal 15 :Jenis harta benda wakaf meliputi ; a. Benda tidak bergerak ;Pasal 16 : benda bergerak sebagaimana dimaksud pasal 15 aMeliputi : a.

  Hak atas tanah sesuai dengan ketentuanperaturanperundangnundangan baik yang sudahmaupun yang belumterdaftar Bahwa dengan demikian pendaftaran sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 38 dan 39Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004Tentang wakaf adalah tindakan proses pengadministrasian/tertib administrasi saja. apabila tanah wakaf belumdidaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Medan tidak berartistatus tanah wakaf menjadi tidak

• Menyatakan transaksi/pembelian tanah wakaf antara Penggugat dan Tergugat batal;5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat akibat adanya Wanprestasi yang dilakukan Tergugat sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah); 7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

  Menyatakan bahwa transaksi/pembelian tanah wakaf tidak pernah adadan batal demi hukum;3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mengembalikan uang PENGGUGATsebesar Rp.67.500.000, (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)utuh;4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun adaupaya hukum lain, misalnya verset, banding, kasasi dan sebagainya;5.

  ; Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan abhliSOEPARYA SURAWIDJAYA yang diajukan oleh Penggugat yang memberikanpendapat sebagai berikut:e Bahwa wakaf secara etimologi, para ahli fikin menggunakan dua katayaitu habas dan wakaf, dalam kamus AlWasith, Alhabsu artinya alman'u atau imsak, amsakuhu yang artinya mencegah, melarang,menahan;e Bahwa disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualandan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf dari wakif; Bahwa

  wakaf adalah menahan harta, baik secara abadi maupunsementara, untk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambilmanfaat hasilnya secara berulangulang di jalan kebaikan, umummaupun khusus;e Bahwa syarat tujuan wakaf antara lain: untuk kebaikan, tidak untukmaksiat yang dharamkan oleh syariat, tidak berentangan denganUndangUndang;e Bahwa penentuan tujuan wakaf ditentukan oleh Wakif (pemberi wakaf);e Bahwa dalam hal menitipbkan uang untuk dibelikan sesuatu sebagaiwakaf, belum memenuhi ketentuan

  wakaf apabila tujuan dibelinya barangyang akan diwakafkan oleh wakif belum atau tidak dilakukan;e Bahwa ahli belum mempunyai pengalaman dengan perbuatan wakafyang telah disesuaikan dengan UndangUndang Wakaf UU RI No. 41Tahun 2004 Tentang Wakaf;e Bahwa pada dasarnya wakaf tidak boleh menyimpang dari maksud wakifkecuali jika ada persetujuan atau islah dan dilakukan ikrar ulangHalaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pat.G/2014/PN.

  Menyatakan transaksi/pembeliantanah wakaf antara Penggugat danTergugat batal;5. Menghukum Tergugat untukmengembalikan uang Penggugatakibat adanya Wanprestasi yangdilakukan Tergugat sebesar Rp.67.500.000, (enam puluh tujuh jutalima ratus ribu Rupiah);Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Padt.G/2014/PN. Smd6. Menghukum Tergugat untukmembayar biaya perkara sejumlahRp.331.000, (tiga ratus tiga puluhsatu ribu rupiah);7.

• Menetapkan barang bukti berupa :

• Bahwa Pemohon sebagai Ketua Yayasan alMunawwarah Gerembermaksud untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut, akan tetapikarena wakaf tersebut dilakukan secara lisan, diperlukan adanyaPenetapan Pengadilan Agama;6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segeramemeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkanpenetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon.2.

  Fotokopi Surat Keterangan tanah wakaf No. 18/DC/222/IV/IV/84 yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Gerem tanggal 16 April 1984 tanpameteraidan tidak ada surat aslinya (buktiP.1);2. Asli Surat Keterangan Tanah Wakaf tanpa tanggal dan tahun yangdibuat oleh Ketua Yayasan alMunawwarah, Ketua RT 01/RW.04 GeremRaya dan Tokoh Masyarakat Gerem yang diketahui oleh Lurah Gerem(bukti P.2);Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orangsaksi bernama Saksi pertama dan saksi kedua.

  sah harta benda wakaf.

  Bahwa di tanah wakaf tersebut didirikan sebuah madrasah di bawahnaungan Yayasan alMunawwarah; Bahwaahli waris wakif tidak keberatan terhadap adanya wakaf tersebut;Menimbang, bahwa untuk apakah permohonan Pemohon dikabulkanataukah tidak Majelis Hakim perlu mengetengahkan terlebih dahuluketentuan hukum wakaf;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum sebagaimanatermuat di dalam Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan ketentuanUndangUndang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, untuk menentukan adatidaknya

  wakaf secara sah sangat tergantung pada telah dipernuhinya rukundan syarat wakaf;Penetapan No.296/Pdt.

• Bahwa seiring berjalannya waktu, Tergugat II selanjutnya menerbitkan AktaIkrar Wakaf dengan Nomor : W.2/01/01 Tahun 2009, tanggal 7 Mei 2009,dengan ditandatangani oleh Nadzir saudara P10.11.12.P selaku Ketua Yayasan AlMadina Nabire dengan ditandatangani 2 (dua) orang saksi masingmasing PoaBahwa dengan dasar penerbitan Akta Ikrar Wakaf sebagaimana tersebut padaposita angka 8 (delapan) di atas, maka selanjutnya Turut Tergugat I menerbitkansertifikat wakaf dengan Nadzir atas nama Tergugat I sesuai pendaftaranperalihan

  baru mengetahui tentang kedua akta wakaf tersebut setelahPengurus Yayasan AlMadina Nabire datang menghadap ke Kantor UrusanAgama (KUA) Distrik Nabire untuk meminta ijin mengurus operasionalmendirikan lembaga, namun pihak Kantor Urusan Agama (KUA) DistrikNabire tidak memberikan ijin dikarenakan obyek tanah wakaf tersebutmasih bermasalah ;Bahwa atas dasar tersebut, Penggugat sebagai Wakif merasa dirugikan ataukeberatan, atas terbitnya Akta Ikrar Wakaf sebagaimana tersebut pada positaangka 8 (delapan

  ), hal ini dikarenakan bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dalam perwakafan tanah, di mana salah satusyaratnya menyatakan : Wakif harus datang di hadapan Pejabat Pembuat AktaTkrar Wakaf (PPAIW) bersama Nadzir dan dua orang saksi untuk melakukanikrar wakaf (Vide Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1927 jo.

  Peraturan Menteri Agama Nomor : Tahun 1978 jo.Pasal 23 ayat 1 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004), sedangkankenyataannya sebagaimana disebutkan pada posita angka 6 (enam) dan angka 10(sepuluh) di atas menunjukkan bahwa telah ada indikasi terjadinyapenyimpangan atau tipu muslihat dalam penyelesaian Akta Ikrar Wakaf tersebut,dan oleh karena itu menurut Penggugat Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaftersebut tidak sah (cacat hukum) ;13.

  Yoyun ;dan selanjutnya ikrar wakaf tersebut diulang kembali menurut ketentuan hukumyang berlaku sesuai dengan niat wakaf keluarga yang bersangkutan ;4. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/01/01 Tahun 2009, tanggal 7Mei 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum dan oleh karenanya SertifikatTanah Hak Milik Nomor : DI.307:1707/2009, tanggal 13 Mei 2009 jugatidak mempunyai kekuatan hukum ;5.

• Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak wakaf terbuat dari kaca dalam kondisi rusak yang bertuliskan MOHON SUMBANGAN UNTUK PANTI ASUHAN NURUL ASUHAN NURUL IMAN DESA KALAHIANG KEC. PARINGIN KAB.

  Menyatakan barang bukti berupa :* 1 (satu) buah kotak wakaf terobuat dari kaca dalam kondisi rusak yangbertuliskan MOHON SUMBANGAN UNTUK PANTI ASUHAN NURULASUHAN NURUL IMAN DESA KALAHIANG KEC.

  kedalam toko, ia mengambil uang wakaftersebut dengan cara memasukkan tangannya melalui selasela ruangterobuka pada bagian bawah pintu dan menjatuhkan kotak wakaf sehinggapecah lalu terdakwa mengambil uang yang didalamnya;Bahwa uang yang ada didalam kotak wakaf tersebut adalah milik PantiAsuhan Nurul Iman Desa Kalahiang Kecamatan Paringin KabupatenHulu Sungai Utara;Bahwa terdakwa mengambil uang dalam kotak wakaf tersebut tidak adaijin dari pemiliknya;Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan

  di dalam kotak wakaf yangada di toko IRMA di Jalan A.yani Kelurahan Paringin Timur KecamatanParingin Kabupaten Balangan;Bahwa kotak wakaf tersebut disediakan oleh pihak toko IRMA dan uangsumbangan dari donator yang ada dalam kotak wakaf tersebut akandipergunakan untuk keperluan Panti Asuhan Nurul Iman Desa KalahiangKecamatan Paringin Kabupaten Balangan;Bahwa saksi adalah Ketua Panti Asuhan tersebut;Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diambil oleh terdakwatersebut;Bahwa biasanya uang dalam

  kotak wakaf tersebut terkumpul sekitar Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Amt Bahwa kotak wakaf tersebut setelah kejadian tersebut pecah; Bahwa kotak wakaf tersebut harganya sebesar Rp.350.000, (tiga ratuslima puluh ribu rupiah); Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil uang yang ada di dalam kotakwakaf tersebut; Bahwa saksi membenarkan dengan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan; Bahwa saksi mengenali

  Menetapkan barang bukti berupa :* 1 (satu) buah kotak wakaf terbuat dari kaca dalam kondisi rusak yangbertuliskan MOHON SUMBANGAN UNTUK PANT ASUHAN NURULASUHAN NURUL IMAN DESA KALAHIANG KEC.

• sementara sesuai dengan Akta Pengganti AktaIkrar Wakaf No. 65/A/PK/XV99 Tahun 1999 tanggal 15 November 1999 yang dibuat olehTurut Tergugat IV disebutkan tanah wakaf yang didaftarkan seluas + 2.600 m?

  , maka sudah seharusnya tanah yang didaftarkanTergugat sebagai tanah wakaf kepada Turut Tergugat IV seluas 3.072 m? bukan + 2.600m? agar tanah objek perkara a quo masuk sebagai tanah wakaf;27.

  MurtadhoRT.012 RW.05 Kelurahan Paseban merupakan harta kekayaan Yayasan, Namunsecara operasional yang bertanggung jawab penuh terhadap tanah Wakaf adalahNadzir Wakaf bukan Ketua Yayasan.

  Pihak yang dimaksudkan yang harus di tariksebagai Tergugat dalam perkara aquo yaitu : NADZIR WAKAF;2.

  Menyatakan Tergugat , Tergugat Il menguasai tanah wakaf seluas 158 m secaratidak sah dan bertentangan dengan undangundang wakaf serta syariatsyariathukum Islam khusus tentang wakaf;. Menyatakan sertifikat Hak Pakai No.23 seluas 158 m gambar situasi No. 235/1981 tanggal 25 maret 1981 atas nama pemerintah Daerah Khusus loukotaJakarta (Tergugat ) tidak mempunyai kekuatan hukum;.

• Menyatakan Sertifikat Wakaf Nomor 297 atas nama K.H. Ahmad Kusasi,Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt/2019K.H. Mamun Asnawi, H. Hasan Muhamad, Mukri Mian dan Basri Johar danSertifikat Wakaf Nomor 298 atas nama K.H. Ahmad Kusasi, K.H. Ma'munAsnawi, H. Hasan Muhamad, Mukri Mian dan Basri Johar adalah sah danberkekuatan hukum;3. Menyatakan bidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Wakaf Nomor297 dan Sertifikat Wakaf Nomor 298 adalah tanah wakaf;4. Menyatakan K.H. Ahmad Kusasi, K.H.

  Hasan Muhammad, Mukri Mian dan Basri Johar danSertifikat Wakaf Nomor 298 atas nama H. Ahmad Kusasi, H. Ma'mun Asnawi,H. Hasan Muhammad, Mukri Mian dan Basri Johar adalah sah danberkekuatan hukum; Menyatakan bidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Wakaf Nomor297 dan Sertifikat Wakaf Nomor 298 adalah tanah wakaf: Menyatakan H. Ahmad Kusasi, H. Ma'mun Asnawi, H.

  Hasan Muhammad,Mukri Mian dan Basri Johar adalah Nadhir atas tanahtanah wakaf atasbidang tanah Sertifikat Wakaf Nomor 297 dan Sertifikat Wakaf Nomor 298;Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Atau,Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohonputusan yang adil (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5Oktober 2017 yang merupakan bagian

  Hasan Muhammad, Mukri Mian dan Basri Johar danSertifikat Wakaf Nomor 298 atas nama H. Ahmad Kusasi, H. Ma'mun Asnawi,H. Hasan Muhammad, Mukri Mian dan Basri Johar adalah sah danberkekuatan hukum,; Menyatakan bidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Wakaf Nomor297 dan Sertifikat Wakaf Nomor 298 adalah tanah wakaf: Menyatakan H. Ahmad Kusasi, H. Ma'mun Asnawi, H.

  Hasan Muhammad,Mukri Mian dan Basri Johar adalah Nadhir atas tanahtanah wakaf atasbidang tanah Sertifikat Wakaf Nomor 297 dan Sertifikat Wakaf Nomor 298;Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Atau,Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohonputusan yang adil (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon KasasiHalaman 11 dari 13 hal. Put.

• Bahwa penguasaan dan pemanfaatan TANAH OBJEK SENGKETA olehPENGGUGAT yang didasarkan kepada SALINAN AKTA PENGGANTIAKTA IKRAR WAKAF Nomor: W3a/60/KB/ Tahun 1994, tanggal18 Rabiul Awal 1415 H atau tanggal 26 Agustus 1994, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbung adalah SAH MENURUTHUKUM karena telah memenuhi rukun dan syarat wakaf serta ProsedurPerbuatan Hukum wakaf, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;Hal 3 dari 21 hal Put.Nomor.93/Pdt

  Bahwa Akta Pengganti AKta Ikrar Wakaf Nomor W3a/60/KB/tahun1994, tanggal 18 Rabiul awal 1415 H/26 Agustus 1994, Salinan AktaPengganti Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nadzir, yangditerbitkan oleh KUA Kecamatan Bajeng selaku Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf, Kec. Bajeng Kabupaten Gowa oleh Nakif Achmad Bella(Bukti P4), menurut hukum penerbitan akta Pengganti Akta IkrarWakaf adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum yangterjadi dilapangan.

  Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Muh.

  Sementara Akta PenggantiAkta Ikrar Wakaf juga jelas menunjuk (Bukti P4) tanah obyekIkratr Wakaf berada pada Persil 302 Cl.

  Hal ini terbukti dari buktibuktisurat Terbanding maupun Pembanding, demikian pula keterangansakssaksi Pembanding maupun Terbanding, telah membuktikanbahwa Tanah Wakaf beserta bangunan Sekolah Madrasah IbtidatyahMuhammadiyah Tamalalang berada pada Persil 18 DIl Kohir 55 Cl,sementara Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, sangat jJelas menunjuklokasi obyek wakaf adalah Persil 302 Cl, dan BUKAN Persil 18 DIIKohir 55 Cl tersebut.

• melawan hukum;

• Menghukum tergugat dalam rekonpensi untuk mengosongkan 12 (dua belas) ruang kelas yang digunakan oleh penggugat untuk penyelenggaraan sekolah Yayasan Asyuhada Al Khairiyah dan segala beban apapun, tanpa syarat apapun, dan jika tergugat rekonpensi membandel, maka akan dikosongkan paksa oleh negara;
• Menghukum tergugat rekonpensi / penggugat konpensi untuk menyerahkan kepada penggugat rekonpensi / tergugat konpensi, dokumen berupa:
• Akta Pengganti ikrar wakaf

  W.3/20/6 tahun 1989 tanggal 13 Februari 1989 untuk keperluan (Madrasah);

• Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 915 atas nama : Nadzir wakaf Madrasah Al Khairiyah;
• Dokumen-dokumen kepemilikan tanah-tanah wakaf Al Khairiyah yang berada di luar lingkungan sekolah dan tersebar + 14 (empat belas) titik;
• Menolak gugatan penggugat rekonpensi / penggugat konpensi untuk selebihnya;

1. Dalam konpensi dan rekonpensi

Menghukum penggugat konpensi

• Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asll)Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2011Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2012Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2013Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2014Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.

  (Asli)Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2015Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2016Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2017Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.

  Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembangdan PT.

  wakaf masjid sriwijaya kepada.

  Masjid Sriwijaya, namun pihakYayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang melalui Terdakwa II Ir.

• Bahwasebagaimana dimaklumi bahwa Mesjid Raya Petumbukanadalah wakaf umat Islam maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11huruf C UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu "nadzirmempunyai tugas mengawasi dan melindungi harta benda wake' yoPasal 13 1 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan "nadzir sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajibmengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, danmelindungi harta benda wakaf.3.

  Bahwa, penyebutan batasbatas tanah wakaf T. Darwisah dalam Berita Acara,Konstatering tersebut telah mempertegas dan mempedelas bahwa tanah Penggugatdr/Tergugat I dk tidak termasuk tanah wakaf T. Darwisah karena tanah T.

  tanah wakaf seluas 35.500 ?

  Didalam UndangUndang No.41 tahun 2004, pads pasal 1 angka 4. pasal 8 ayat3 dan pasal 11 mengatur bahwa yang berhak menerima wakaf Adalah Nashir,yang mempunyai tugas untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakafsesua dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya termasuk antara lain Mesjid,mengelola dan mengembangkan harta, benda wakaf, termasuk mengawasi danmelindungi harta wakaf.

  Sengketa wakaf.e Bahwa dalam perkara ini, objek yang disengketakan adalah berupasebidang tanah wakaf yang dikelola oleh Penggugat / Pembanding ; e Bahwa sebagian dari tanah wakaf dimaksud seluas + 90 M?

• Bahwa dalam Surat Wakaf tanggal 30 Desember 1957, pada pasal 6 ditetapkan yangmenjadi Nazir tanah Wakaf Hadji Abdurrachim Bin Hadji Muhammad Said, dilakukansecara bergantian oleh kedelapan anak almarhum dan terakhir sebagai Nazir/pengurustanah Wakaf adalah Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan hukumuntuk mempertahankan hak atas tanah wakaf tersebut ; .

  Bedu ; Halaman34 dari 53 halaman Putusan No.53/G/2016/PTUNPTK Bahwa saksitinggal di Desa Siak sejak lahir ; Bahwarumah saksi sekitar 500 m dari tanah wakaf ; Bahwa saksipernah ikut menggarap di tanah wakaf, ikut orang tua ; Bahwa saksitidak tahu luas tanah wakaf, batas sebelah selatan dengan almarhum orang tua Bahwa tanah Muhaji ditanami pohon karet dan saat ini masih ada pohon karetnya ; Bahwa barubaru ini pernah ada plang tanah wakaf ; Bahwa Saksi tidak pernah melihat suratsurat tanah wakaf ;Bahwa

  Untuk selanjutnya telahmemberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai Bahwa Saksi tinggal di Siak ; Bahwa saksi tahu di sekitarnya ada tanah wakaf dari masyarakat ; Bahwa setahu saksi tanah wakaf tersebut milik Haji Bedu ; Bahwa saksi tahu batas tanah wakaf tapi tidak tahu luasnya ; Bahwa kalau dari arah Pontianak, tanah saksi terlebih dahulu baru tanah wakaf ; Bahwa saksi lupa nomor sertipikat tanah saksi ; Bahwa di atas tanah wakaf awalnya ada 3 (tiga) rumah yaitu

  Bedu dapat tanah darimana ; Bahwa saksi tahu tanah wakaf dari H. Bedu dan Hasbi ; Bahwa H. Bedu tinggal di Kampung Baru ; Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah wakaf sekitar 1 km ; Bahwa suami saksi pernah menjaga tanah wakaf tersebut namun lupa tahun berapa; Bahwa saksi tidak tahu surat tanah wakaf ; Bahwa tanah di Siak tidak ada masjid maupun sekolah ; Bahwa saksi tidak tahu ukuran tanah ; Bahwa saksi tidak tahu apakah H.

  Mohamad yang menyuruh saksi danmengurus hasil kebun ; Bahwa uang hasil pengelolaan untuk sekolah di Parit Timur, Desa Pasak ; Bahwa saksi tidak pernah melihat suratsurat tanah wakaf tersebut dan juga tidakpernah melihat petugas BPN mengukur tanah wakaf tersebut akan tetapi tahubahwa memang itu tanah wakaf dan masyarakat disitu mengetahui juga bahwa itutanah wakaf ;Halaman37 dari 53 halaman Putusan No.53/G/2016/PTUNPTK Bahwa dari tahun 1984 sampai sekarang hasil dari tanah wakaf disetorkan dahuluke

• Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan olen BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.

  Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangatkaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut

  Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (pbenerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga tidak mempunyai kekuatanmengikat bagi para Penggugatterhadap tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum sertifikat tanahwakaf Nomor 22/2001, tanggal 20 November

  Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.

  Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.