Ditemukan 12306 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-10-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 14-10-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1064/Pdt.G/2015 /PA.Bkl
Tanggal 1 Desember 2015 — Pemohon dan termohon
160
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 02-05-2017 — Putus : 29-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PA JEMBER Nomor 2107/Pdt.G/2017/PA.Jr
Tanggal 29 Mei 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
120
  • Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 140/409/23.2007/2017, atasnama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan CatatanSipil, Kabupaten Jember, tanggal 02 Mei 2017. Bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatatelah sesuai, lalu olen Ketua Majelis diberi tanda P.1;2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0455/57/IX/2016, tanggal 16September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember.
Register : 09-05-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PA KISARAN Nomor 551/Pdt.G/2018/PA.Kis
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1810
  • Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 TentangAdvokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yangtercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formildan dapat beracara di Pengadilan Agama Kisaran khusus dalam perkara Cerai TalakNomor 409/Pdt.G/2018/PA.Kis;Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengancara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumahtangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
Putus : 24-09-2012 — Upload : 25-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 496/PID/2012/PT-MDN
Tanggal 24 September 2012 — MUHAMMAD MUNIR RITONGA
6223
  • Induk 409 ;Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.496/PID/2012/PTMDN.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2011 yangditandatangani oleh Muhammad Munir Ritonga bermaterai 6000 ;1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Lahir No. 472.2/08/Pem/2010tanggal 11 Januari 2010 ; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan No. 974/44/Pem/2010 tanggal 27Februari 2010 ; 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. 472.2/43/Pem/2010 ;Dipergunakan dalam perkara an.
Register : 01-07-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 863/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn
Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
118
  • untuk bercerai dengan Termohon;Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melaluimediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah datangmenghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti Surat berupa :Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor: 863/Pdt.G/2017/PA.Kab.MnFotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor :409
Register : 14-10-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN BANJARBARU Nomor 375/Pid.B/2016/PN Bjb
Tanggal 13 Desember 2016 — Penuntut Umum:
ZALMIANTO AGUNG SAPUTRA, SH., MH
Terdakwa:
FITRIANSYAH Als IFIT Bin NARZALL
10347
  • Terdakwa FITRIANSYAH Als IFIT Bin NARZALIdi LP/Rutan MartapuraArsip Ely.Arsip Pidana .Arsip Umum oOnaRWND PETIKAN PUTUSANNo. 409/Pid.B/2016/PN.BJBDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkaraperkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkatpertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :Nama Lengkap MUHAMAD NASRI Bin JOHANSYAH .Tempat Lahir KandanganUmur/Tanggal Lahir 19 tahun /17 Januari 1997.Laki lakiJenis
Register : 28-08-2020 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Ckr
Tanggal 13 September 2021 — Penggugat:
1.Juandi Sakaro Situmorang
2.Rospita Siburian
3.LISBET JENNI Br. Nababan
4.R. LUMBAN GAOL
Tergugat:
1.Presiden RI
2.Menteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RI
3.Menteri Perhubungan RI
4.Ir. Areyanti MAPPI
5.PT ADHI Karya Persero Tbk
6.Sondi Irwanto Silalahi
7.Hemat Nahampun
263563
  • Tergugat Tiga Dan TergugatEmpat, tidak merespon dan/atau tidak memberi tanggapan apapun, hinggagugatan ini diajukan, kecuali Tergugat Dua telah memberi jawaban padatanggal 5 Juni 2020, dengan Nomor : 409/50032.16/PT/VI/2020, Perihal :Penjelasan, yang ditujukan Kepada Yth, Komarudin Simanjuntak,S.H., /Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum Victoria selaku kuasa dariSdr. Siswanto, Dkk (7 orang), yang pada pokoknya pada halaman dua (2)menjelaskan SBB :e.
    Quadnon (Seandainya benar) Penggugat keberatan atas hasil penilaian gantikerugian maka Penggugat diberikan waktu selama 14 (empat belas) harisetelah penyampaian penetapan harga untuk melakukan keberatan kepadaPengadilan Negeri, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan olehPenggugat (vide Surat Nomor: 409/50032.16/PT/VI/2020 tertanggal 5 Juni2010)..
    CkrBahwa penerbitkan surat Nomor 409/50032.16/PT/VI/2020 tanggal 5 Juni2020 diterbitkan olen Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 409/50032.16/PT/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tersebut yang ditujukan kepadaPenggugat, merupakan pelaksanaan tugas Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bekasi sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.Demikian pula dalam hal Penetapan Jasa Penilai atau Penilai Publik untukmenentukan besaran nilai ganti rugi akibat pengadaan
    Pasal 20 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2012.Informasi mengenai Nilai Penggantian Wajar sebagai hasil penilaian KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Areyanti disampaikan kepada Penggugatsebagaimana dijelaskan di nomor 3 (tiga) huruf e Surat Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 409/50032.16/PT/VI/2020 tanggal 5Juni 2020, sebagai berikut:e.
    Nomor: 409/50032.16/PT/VI/2020, Perihal: Penjelasan. DitujukanHalaman 71 dari 115 Putusan Nomor 196/Padt.G/2020/PN Ckrkepada: Yth. Sdr. KOMARUDDIN SIMANJUNTAK, SH / advokat dan konsultanhukum pada Kantor Hukum Victoria Selaku Kuasa Dari sdr. Siswanto, dkk (7orang) Taman Kedoya Baru Jl.Kedoya Angsana IV Blok d5 no.2/7 KedoyaSelatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat Di Jakarta, yang mana telahdiberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberitanda P3;4.
Register : 18-07-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 08-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 444/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 10 Oktober 2017 — PT.PUTERI MEA >< PT.RIMAU ENERGY MINING CS
309107
  • Royalti.PT.SEM juga telah menggugat Ary Hans Setiawan, SH Cs di PengadilanNegeri Jakarta Barat dalarn perkara No.409/PDT.G/2012/PNJKT.BARtentang perobuatan melawan hukum dari Ary Hans yang tanpa memiliki legalstanding sebagai direktur PT. PM telah menggugat PT.SEM dan BupatiBarito Timur di PN.Jakarta Pusat sebagaimana diuraikan diatas. Putusandalam perkara tersebut dimenangkan oleh PT. SEM baik dalam tingkatpertama maupun dalam tingkat banding.
    No.77/PDT/2011/PTDKI jo No.3034K/PDT/2011 sebagaimana tertuang dalam putusan No.409/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR jo. No. 477 IPDT/2013/PT DKI (yang tetap dimenangkanPT.SEM) dan sekarang masih dalam tingkat Kasasi atas Kasasi dari Sdr.Ary Hans Setiawan, SH, lagi pula PT.
    Puteri Mea teah dicoret dan/ataudihapus dari daftar perseroan yang tersedia untuk itu diseluruh instansiterkait di Kota Palangkaraya, sehingga konsekwensi yuridisnya jelaspermohonan eksekusi dimaksud telah mengandung causa terlarang danmutatis mutandis melawan hukum karena di pemohon eksekusi memakaialamat perseroan yang tidak benar alias palsu dengan mengatakan PT.Puteri Mea berkedudukan di Kota Palangkaraya ;Bahwa sekain itu, masih ada perkara yang subyek dan obyek hukumnyasama ic. perkara No. 409
Putus : 01-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2505 K/PID.SUS/2016
Tanggal 1 Maret 2017 — Drs. H. PRIYONO bin ATMOMIHARJO
10753 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sehingga tidakmenimbulkan sengketa atau cacat hukum di kemudian hari sertamenimbulkan keresahan masyarakat;Bahwa dana kegiatan Sertipikasi PRONA Kantor Pertanahan KabupatenWakatobi Tahun Anggaran 2012 telah diambil dan dipertanggungjawabkandengan dokumen pertanggungjawaban yang seolaholah merupakan buktibukti yang sah sehingga kegiatan telah terlaksana sampai denganpenyerahan sertifikat sebanyak 2.000 (dua ribu) bidang tanah atau telah100%, namun sampai dengan bulan Agustus 2013, masih terdapat 409
    Menghitung jumlah dana kegiatan sertifikasi prona Tahun 2012mulai dari pengumpulan data yuridis yang belum selesaidilaksanakan sebanyak 409 bidang;2. Menghitung jumlah dana kegiatanpemeriksaan tanah dansidang yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012;3. Menghitung jumlah dana kegiatan penyuluhan yang tidakdilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013;4. Menghitung jumlah dana kegiatan pemeriksaan tanah dansidang yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013;5.
    Menghitung jumlah dana kegiatan sertifikasi Prona TahunAnggaran 2012 mulai dari pengumpulan data yuridis yang belumselesai dilaksanakan sebanyak 409 bidang;2. Menghitung jumlah dana kegiatan pemeriksaan tanah dan sidangyang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012;3. Menghitung jumlah dana kegiatan penyuluhan yang tidakdilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013;4. Menghitung jumlah dana kegiatan pemeriksaan tanah dan sidangyang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013;5.
    Menghitung besarnya jumlah kerugian keuangan negara yaitu1)+2)+3)+4);Bahwa benar berdasarkan hasil audit kami, bahwa jenisjenispenyalahgunaan Pertanahan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran2012 dan 2013 yaitu; No Jenis kegiatan yang tidak Rincian (Rp) Jumlah kerugiandilaksanakan/disalahgunakan negara (Rp)TA 20121) Puldadis 409 bidang @ Rp53.000 21.677.000,002) Pengukuran 409 bidang @ Rp208.000,00 85.072.000,003) Pemeriksaan Tanah 136.320.000,004) Sidang Pemeriksaan Tanah 53.088.000,005) Penyuluhan 112.080.000,00Jumlah
    Pengukuran Rp. 434.350.000.00 +Total TA 2013 Rp 573.192.810,00 NoJenis kegiatan yang tdkdilaksanakan/disalahgunakanRincian (Rp)Jumlah KerugianNegara (Rp) TA 2012 Puldadis 409 bidang @ Rp53.00021.677.000,00 2) Pengukuran 409 bidang @ Rp208.000,00 85.072.000,003) Pemeriksaan Tanah 136.320.000,004) Sidang Pemeriksaan Tanah 53.088.000,005) Penyuluhan 112.080.000,00Jumlah TA 2012 408.237.000,00TA 20131) Penyuluhan 112.080.000,002) Pengumpulan data yuridis 127.730.000,003) Pengukuran 434.350.000,00 Jumlah
Register : 24-02-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 30-09-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 22 Maret 2016 — Pemohon dan termohon
94
  • terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 27-01-2016 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0118/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 29 Maret 2016 — Pemohon dan Termohon
83
  • terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 18-02-2016 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 21-10-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Bkl.
Tanggal 21 Maret 2016 — Pemohon dengan Termohon
103
  • Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
Register : 20-04-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 26-06-2015
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0401/Pdt.G/2015/PA.Bkl
Tanggal 23 Juni 2015 — Pemohon dan Termohon
161
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 26-06-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 1946/Pdt.G/2019/PA.Slw
Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
73
  • ./409/V1/2019/PA.Slw, tanggal 26 Juni 2019,sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempatkediaman XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2019 telahmengajukan gugatan perceraian yang telah
Register : 09-09-2014 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0906/Pdt.G/2014/PA.Bkl
Tanggal 15 April 2015 — Pemohon dan Termohon
170
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 29-04-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0428/Pdt.G/2015/PA.Bkl
Tanggal 1 Juni 2015 — Pemohon dan Termohon
160
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 01-07-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0606/Pdt.G/2015/PA.Bkl
Tanggal 11 Agustus 2015 — Pemohon dan Termohon
160
  • terhadap Termohon di depan sidangPengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 16-02-2015 — Putus : 26-03-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PA GRESIK Nomor 0319/Pdt.G/2015/PA.Gs.
Tanggal 26 Maret 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
80
  • Tergugat menawarkan rumah orang tua Penggugat kepada orang laintanpa sepengetahuan orang tua Penggugat;Bahwa puncak perselisinan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulanJuni tahun 2013, yang akibatnya Penggugat pulang tanpa pamit ke rumahorang tuanya sendiri dengan alamat Jalan Raya Roomo Sekarsore RT.01RW. 01 No. 409 Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresikhingga terjadi berpisah dengan Tergugat selama 1 tahun 8 bulan sampaisekarang;Bahwa selama berpisah 1 tahun 8 bulan tersebut, Tergugat
Register : 05-07-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 179/B/2017/PT.TUN.JKT;
Tanggal 24 Agustus 2017 — A. SABIRIN; KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI BAKUNG; M. PADELI;
8866
  • M.JARNI .S.pdi, 409 suara, SDR.A.SABIRIN 478 suara, SDR. MUNSYI 168 suara ; DALAM EKSEPSI :Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;Menimbang, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsimengenai pengadilan tata usaha negara Banjarmasin tidak mempunyaikewenangan untuk mengadili perkara ini, dengan alasan bahwa KeputusanTUN objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalahKeputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor 01Hal 8 dari hal 12 Put.
Register : 20-05-2013 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN MAGELANG Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Mgl
Tanggal 27 Agustus 2014 — 1. AGUS NUSANTARA Bin R.SOENARDI - Penggugat I 2. ISTIYANI - Penggugat II 1. HARIO BIMO PUTRO - Tergugat I 2. ARDIYANTI SULISTYO RINI, S.T - Tergugat II ; 3. PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Tbk - Tergugat III; Y U L I A N T O - Tergugat IV ; NYONYA NOVIANA SULISTYOWATI - Tergugat V ; Hj. SUHARNI, S. H. - Turut Tergugat I ; 7. KANTOR PERTANAHAN KOTA MAGELANG - Turut Tergugat II ;
12721
  • Fotokopi sertipikat hak milik Nomor : 00042, tertanggal 25 Maret 2008, atasnama : HARIO BIMO PUTRO ( Bukti P 3 ) ;Fotokopi Perjanjian Kredit antara PT.BNI (Persero) Tbk, di Jakarta denganHARIO BIMO PUTRO, Nomor : YGK/021.2008/003/GRIYA, tertanggal 29Januari 2008 ( Bukti P 4) ;Fotokopi surat yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasionaltertanggal 22 Februari 2010, Nomor : MGL/02.2/409 ( Bukti P 5 ) ;Fotokopi sertipikat hak milik Nomor : 00042, tertanggal 12 Maret 2010, atasnama : YULIANTO ( Bukti