Ditemukan 51522 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
mandasari
megasari
mendagri
mindasari
meidasari
mardasari
meidiasari
meindasari
meldasari
Register : 04-12-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 06-03-2014
Putusan PA TANGERANG Nomor 1971/Pdt.G/2013/PA.Tng Tanggal 22 Januari 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
10 — 2
10 — 2
mediasi yang diperintahkan oleh PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat foto copy Kutipan AktaNikah (bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon telah terikat dalam perkawinan sah ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohonagar tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidakberhasil, sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
Putus : 21-11-2019 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4160 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 21 Nopember 2019 — DAVID ARIFIN bin NUR BAKTI NENDRO;
48 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
dilepaskan dengan niat atau tujuan Terdakwa menguasai Narkotikain casu yaitu. untuk dikonsumsi dan terbukti Terdakwa telahmengkonsumsi Narkotika in casu dengan dibuktikan urine Terdakwapositif Metamfetamine, serta adanya barang bukti perangkat untukmengkonsumsi sabu; Bahwa berdasarkan halhal tersebut, pidana yang dijatuhkan dalamputusan judex facti in casu beralasan menurut hukum untuk diperbaiki,yaitu dengan menjatuhkan pidana yang dipandang adil dan setimpaldengan perbuatan Terdakwa, yaitu dengan mendasari
Register : 23-04-2015 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 37-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2015 Tanggal 28 April 2015 — - SURYO Kopka NRP 557212
91 — 40
91 — 40
Bahwa kewenangan pembuatan dan penyusunan SuratDakwaan adalah Oditur Militer yang mendasari padaBerkas Perkara dari penyidik POM yang berwenang(Pomdam V/Brw) yang memenuhi syarat formal dansyarat materiil sebagaimana Pasal 130 Ayat (2a) dan(2b) UU RI Nomor 31 Tahun 1997, sehingga jelas bahwayang berwenang membuat dan merubah Surat Dakwaanadalah Oditur Militer (Vide Pasal 130 dan asal 131 UURI Nomor 31 Tahun 1997).b.
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasari Pasal171 dan Pasal 172 UU RI Nomor 31 tahun 1997 untukmembuktikan salah tidaknya Terdakwa di depanpersidangan. Adapun kesimpulan Majelis Hakim untukmembuktikan pasal Surat Dakwaan adalah mendasaripasal 173, 174,175,176 dan 177 UU RI Nomor 31 tahun1997.b.
tidaknyaalatalat bukti yang ada dan juga sejauhmana kualitasalatalat bukti tersebut, sehingga dengan mendasarifaktafakta hukum di persidangan' dan setelahdihubungkan dengan alatalat bukti yang ada gunamembuktikan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakimharuslah berpedoman pada Pasal 171 UU RI Nomor31 Tahun 1997 tentang minimal 2 (dua) alat buktiyang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindakpidana benar terjadi dan Terdakwa yangmelakukannya, sedangkan alatalat bukti tersebutdapat berkualitas dan kuat dengan mendasari
atas tidak dapat di terima dan harus di tolak.4.Bahwa Keberatan Keempat pada hurup D Majelis Hakimyudex facti telah mengesampingkan nilainilai keadilan,dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapatdengan keberatan Penasehat Hukum karena Majelis HakimTingkat Pertama sebagai pejabat Negara yang telah disumpahdan selain bertanggungjawab kepada para pencari keadilan danNegara juga bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esaadalah sungguhsungguh dalam memutus suatu perkara DemiKeadilan mendasari
Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini sudah memasukiMPP, seharusnya Terdakwa mampu mengendalikan diri danmanghindari melakukan perbuatan yang melanggar hukum,namun justru Terdakwa menjadi bagian dari kejahatan yangapabila tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan akanberpengaruh pada prajurit di Kesatuan Divisi 2 Kostradkhususnya dan Kesatuan TNI pada umumnya.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan46Bahwa mendasari uraianuraian tersebut di atas Majelis HakimTingkat
Putus : 28-09-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 735 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 28 September 2016 —
89 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas dasar itulah Saya PemohonKasasi/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Kasasi MahkamahAgung RI untuk dapat mengkaji, menilai tindakan atau objektivitas interpretasihukum yang mendasari putusan Majelis Hakim Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas I.A Palembang;2. Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah salah menerapkan dalil atau alasanpengakhiran hubungan~ kerja (PHK) kepada Saya PemohonKasasi/Penggugat. Berdasarkan perintah dilapangan saya bertugasHalaman 11 dari 31 hal. Put.
Termasuk dasar ataualasan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kelas I1.A Palembang dalam membuat putusan hukum. jika perlumengarah ke prilaku hakim yang mendasari lahirnya putusan yang PemohonKasasi/Penggugat nilai tidak berkeadilan dan diskriminasi, walaupunsebenarnya tugas tersebut merupakan kewenangan dari Komisi Yudisial,tetapi menurut saya tidak ada salahnya jika dilakukan Majelis Hakim KasasiMahkamah Agung demi tegaknya hak dan keadilan secara utuh;Bahwa adalah
Dalam pertimbangannya dan kajian hukum majelis hakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas .APalembang selama proses persidangan maupun pertimbanganpertimbangan majelis hakim yang mendasari putusan hakim terkesaninterpretatii dan membuat saya Pemohon Kasasi/Penggugat tidakmengerti.
Putus : 03-07-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 1/Pid.Prap/2015/PN.Tlg Tanggal 3 Juli 2015 — AGUS FERRY IRAWAN Bin FRENDIS MOCH ARIEF
76 — 14
76 — 14
Bahwa menurut PEMOHON penyitaan barang bukti berupa 10( Sepuluh) unit BPKB yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidaksesuai prosedur hukum yang berlaku , apa yang telah didalilkan olehPEMOHON tersebut sama sekali tidak benar, sebab proses penyidikandimaksud sudah mendasari ketentuan hukum yang berlaku yakni atasdasar dengan mindik (Pasal 38 ayat 2) yang benar, dan tidak menyalahiketentuan pasal 183 dan pasal 184 KUHAP dan termasuk HAM.Bab 3 : JAWABAN TERMOHON TERHADAP ANALISIS HUKUM TENTANGPENETAPAN
Bahwa termohon sudah mentaati prosedur hukum yang berlaku dalammelakukan penyidikan perkara tersebut dengan memperhatikan,mengkaji/ memaknai dan mendasari peraturan perundangundangantermasuk hal penetapan tersangka tentang penggeledahan danpenyitaan, yang belum diatur dalam pasal 77 huruf a KUHAP,sebetulnya itu semua sudah diterangkan dalam pasal 1 ayat (2), (10),(16),(17), pasal 38 ayat (2), pasal 183 dan pasal 184 KUHAP yang padaintinya tetap menghormati Azas praduga tak bersalah (Presumption ofinnonce
).3 Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan PEMOHON, jika mengatakanbahwa TERMOHON dalam menetapkan tersangka dibuat secarasewenang wenang dengan Azas due Proses of low , pernyataanPEMOHON tersebut adalah tidak mendasari hukum, sebabTERMOHON dalam menangani perkara terhadap PEMOHON sudahberpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku baik yang diaturdalam KUHAP maupun SOP administrasi penyidikan Polri.4 Bahwa norma baru yang dimaksud oleh PEMOHON tentang putusanMahkamah Konstitusi nomor : 21/PUUXII/
Dalam hal ini TERMOHON sudah menerapkan ketentuanapa yang disyaratkan dalam peraturan hukum diatas.Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan PEMOHON, jika mengatakanbahwa TERMOHON dalam menetapkan tersangka dibuat secarasewenang wenang dengan Azas due Proses of low , pernyataanPEMOHON tersebut adalah tidak mendasari hukum, sebabTERMOHON dalam menangani perkara terhadap PEMOHON sudahberpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku baik yang diaturdalam KUHAP maupun SOP administrasi penyidikan Polri.Bahwa
TERMOHON dalam melakukan penyitaan benda bendatersangka (PEMOHON) sama sekali tidak melanggar ham dan tidaksewenang wenang karena telah mendasari prosedur ( sop) mindikdan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.Bahwa yang benar mengenai penyitaan yang benar telah diaturdalam KUHAP , sebab penyitaan tersebut adalah termasuk upayapaksa yang dialakukan oleh penyidik dan telah mendasari ketentuanhukum yang berlaku (KUHAP).Bahwa terkait masalah penyitaan sepuluh unit BPKB disita dariPEMOHON maupun
Register : 02-08-2011 — Putus : 21-09-2011 — Upload : 19-10-2011
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 263/Pdt.G/2011/PA.Prob Tanggal 21 September 2011 — PEMOHON dan TERMOHON
12 — 1
12 — 1
Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangandan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sahuntuk hadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnyaTermohon tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Termohonyang telah dipanggil secara resmi dan patut' tetapi tidakdatang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir,dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (pasal 125 ayat(1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
Register : 29-03-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 11-04-2018
Putusan PA TUBAN Nomor 0153/Pdt.P/2018/PA.Tbn Tanggal 9 April 2018 — Pemohon:
1.ASHARI BIN PASIRUN
2.KASEMI BINTI RAMELI
14 — 4
1.ASHARI BIN PASIRUN
2.KASEMI BINTI RAMELI
14 — 4
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon Il bertempat tinggal / berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon Il mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Register : 12-10-2011 — Putus : 25-10-2011 — Upload : 16-03-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 1065/Pdt.P/2011/PA.Sby Tanggal 25 Oktober 2011 — PEMOHON
7 — 0
7 — 0
permohonannya dan mohon dijatuhkanPenetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah denganmenunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkarainl;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon IJ dan Pemohon IIadalah sebagaimana telah terurai diatas, yakni permohonan perubahan nama Pemohon Idan Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXXXtertanggal 15 Oktober 1981 (P.4);Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Register : 19-04-2012 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 02-01-2013
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 149/Pdt.G/2012/PA.Prob. Tanggal 6 Juni 2012 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
10 — 1
10 — 1
Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008, Majelis Hakim juga telah mengupayakanperdamaian kepada pihakpihak dengan menggunakan lembaga mediasi dengan mediatorILZAM LUTHFI, SH.. akan tetapi ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya adalahrumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat bahkan sewaktu hamil serta
Register : 27-10-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 09-12-2014
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 547/Pdt.G/2014/PA.Prob Tanggal 25 Nopember 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
11 — 1
11 — 1
sesuai ketentuan pasal 125ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon sebagaimana keterangan diatas dapat pula disamakan dengan ibarat dalam kitab I'anatut thalibin juz TV halaman238 yang berbunyi;dan Gaal ofS go) jibe jJxig sighs qubaallye y adios Guid gle plunillyArtinya : Mengadili terhadap Termohon yang ghoib dari wilayah Yuridiksi atauTermohon tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalahboleh apabila Pemohon mempunyai hujjah / bukti ;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
Register : 22-04-2015 — Putus : 28-07-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PA PASURUAN Nomor 699/Pdt.G/2015/PA.Pas Tanggal 28 Juli 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
8 — 1
8 — 1
UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 14dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agamaberwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum,kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Register : 10-11-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 23-07-2019
Putusan PA TUBAN Nomor 0414/Pdt.P/2017/PA.Tbn Tanggal 30 Nopember 2017 — Para Pemohon
8 — 5
8 — 5
yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.3 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Register : 10-06-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 31-10-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 322/Pdt.G/2016/PA.YK Tanggal 27 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 1
16 — 1
terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkanPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak layak dilaksanakankarena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat antara lain adalahbahwa Penggugat mohon supaya Penggugat diceraikan dari Tergugat,dengan menyatakan bahwa syarat talik talak telah terpenuhi dan mohonSupaya Pengadilan menjatuhkan talak satu khuli Tergugat terhadapPenggugat;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
Register : 23-09-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PA SURABAYA Nomor 1258/Pdt.P/2016/PA.Sby Tanggal 17 Oktober 2016 — PEMOHON
14 — 0
14 — 0
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya,karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan inidi Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Register : 07-03-2006 — Putus : 12-04-2006 — Upload : 05-12-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 422/ Pdt.G /2006 / PA.Sby Tanggal 12 April 2006 — PEMOHON VS TERMOHON
18 — 5
18 — 5
biayaringan serta asas audi et alteram partem, ex pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor: 4 Tahun2004 jo pasal 57 ayat (3) Undangundang Nomor: 7 /1989 ; Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat kepadapemohon agar bersabar sehingga dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidakberhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta diperkuat oleh bukti P.1 makadinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah; Menimbang ,bahwa yang mendasari
Register : 26-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PA TUBAN Nomor 0649/Pdt.P/2018/PA.Tbn Tanggal 10 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
9 — 6
9 — 6
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Register : 10-01-2011 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 14-04-2011
Putusan PA BANTUL Nomor 30/Pdt.G/2011/PA.Btl Tanggal 3 Maret 2011 — Penggugat dan Tergugat
29 — 5
29 — 5
bahwa berdasarkan' pada pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa gugatanPenggugat adalah telah memenuhi salah satu unsur alasanperceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 19huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, jo pasal116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu gugatanPenggugat secara yuridis telah mempunyai alasan hukum; Menimbang, bahwa disamping alasan yuridis tersebutdi atas maka secara psikologis dapat disimpulkan bahwaikatan batin yang mendasari
Register : 06-04-2010 — Putus : 18-08-2010 — Upload : 21-05-2013
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 135/Pdt.G/2010/PA.Prob Tanggal 18 Agustus 2010 — PEMOHON VS TERMOHON
9 — 1
9 — 1
bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruhorang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun ia telah dipanggil patut, dantidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan alasan yang sah dan permohonanPemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil patuttetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan olehkarenanya perkara ini dapat diputus dengan verstek (HIR pasal 125); Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
Register : 09-01-2012 — Putus : 15-02-2012 — Upload : 03-12-2012
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 109/Pdt.G/2012/PA.Tgrs Tanggal 15 Februari 2012 — PENGUGAT : TERGUGAT
21 — 18
21 — 18
.:109/Pdt.g/2012/PA.Tgrs.Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugatagar tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil,sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ; Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat antara lain adalah bahwaPenggugat mohon supaya Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan menjatuhkantalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ; Menimbang, bahwa posita yang mendasari gugatan Penggugat tersebutantara lain adalah
Register : 25-08-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 19-07-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 1089/Pdt.G/2016/PA.Bgr Tanggal 5 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 7
29 — 7
tidak adaharapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;Menimbang, bahwa oleh karena alasan salah satu pihak meninggalkanpihak lain lebih dari 2 tahun berturutturut tanpa izin pihak lain telah terpenuhi,maka alasanalasan selainnya tidak dipertimbangkan dan patutdikesampingkan;Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta dan kenyataan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untukbercerai dengan Tergugat sudah patut untuk dipertimbangkan, sebab alasanyang mendasari