Putusan Perkara Pidana Nomor 718/Pid.Sus/2016/PN.BlbBahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium UjiNarkoba No. 481/VV/2016/Balai Lab Uji Narkoba tanggal 28 Juni 2016 yangdibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, Ssi, Msi dkk dan diketahui olehKepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN an.

Putusan Perkara Pidana Nomor 718/Pid.Sus/2016/PN.Blbe Bahwa benar saksi tidak mengetahui Narkotika jenis sabu yang ditemukanpada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diperolehnya darimana;e Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium UjiNarkoba No. 481/VV/2016/Balai Lab Uji Narkoba tanggal 28 Juni 2016 yangdibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, Ssi, Msi dkk dan diketahui olehKepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN an.

satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakaiyang diletakan di atas karpet yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa,selanjutnya terdakwa, saksi Bambang, saksi Redi, dan saksi lyep besertabarang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;e Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium UjiNarkoba No. 481/VV/2016/Balai Lab Uji Narkoba tanggal 28 Juni 2016 yangdibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, Ssi, Msi dkk dan diketahui olehKepala UPT

Fotokopi Keterangan Pembayaran Terakhir dari Dinas PendapatanProvinsi Riau UPT Bagan Siapiapi, dengan Nomor Polisi : BM 8136PC tertanggal 28 April 2015, telah diberi meterai secukupnya dandinazegelen, Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan diberi tanda (P.6) dan ditandatangani;7.

Fotokopi Keterangan Pembayaran Terakhir dari Dinas PendapatanProvinsi Riau UPT Bagan Siapiapi, dengan Nomor Polisi : BM 1220P tertanggal 28 April 2015, telah diberi meterai secukupnya dandinazegelen, Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan diberi tanda (P.7) dan ditandatangani;8.

Fotokopi Keterangan Pembayaran Terakhir dari Dinas PendapatanProvinsi Riau UPT Bagan Siapiapi, dengan Nomor Polisi : BM 9140PD tertanggal 28 April 2015, telah diberi meterai secukupnya dandinazegelen, Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan diberi tanda (P.8) dan ditandatangani;9.

atas nama JOHANIS MANDALA T16Foto copi sesuai asli Surat Pemberitahuan PajakTerutang Pajak Bumi dan Bangunan SOTIHUIDANODALE Tahun 2020 atas nama JOHANISMANDALA T17Foto copi sesuai asli Surat Pemberitahuan PajakTerutang Pajak Bumi dan Bangunan BITINADALETahun 2020 atas nama JOHANIS MANDALA T18Foto copi sesuai asli Surat Pemberitahuan PajakTerutang Pajak Bumi dan Bangunan JATIIUMALATEK BAI PAU Tahun 2020 atas namaIMARTHEN MANDALA T19Foto copi sesuai asli Ijin Mendirikan BangunanINomor: 100/IMB.048/UPT

/1996, tanggal 11 Oktober1996 atas nama MARTHEN MANDALAMembuktikan bahwa pendirianrumah Tergugat (MARTHENMANDALA) di atas tanahlbernama NITANALUK DAE TOtelah memperoleh ijinImembangun dari PemerintahKabupaten Daerah Tk.IIl Kupangdan Ijin Membangun tersebutditebitkan atas dasar SuratPengukuhan/Surat Desa Nomor:I81/DL/99, tanggal 11 Oktober1996 T20Foto copi sesuai asli Ijin Mendirikan Bangunan No:I94/IMB.048/UPT/1999, tanggal 11 Oktober 1999latas nama JOHANIS MANDALAMembuktikan bahwa pendirianrumah

dari YOHANIS MANDALA(alm) di atas tanah sengketa telahImemperoleh ijin Membangun dariPemerintah Kabupaten DaerahTk.I Kupang dan Ijin Membanguntersebut ditebitkan atas dasarSurat Pengukuhan/Surat DesaNo: 75/DL/99, tanggal 11 Oktober1999 T21Foto copi sesuai asli Ijin Mendirikan Bangunan No:127/IMB/UPT/2001, tanggal 22 Mei 2001 atas namaINONKY MANDALAMembuktikan bahwa pendirianrumah dari NONKY MANDALA dilatas tanah sengketa telahImemperoleh Ijin = MendirikanBangunan dari PemerintahKabupaten Kupang

Pemohon dalam tempo yang sesingkatsingkatnya hendak melangsungkanpernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama ADAM BUDIYONO binREKSO, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sukwan pada UPT PendidikanBatangbatang, status jejaka, tempat kediaman di Dusun Seddung DesaBatang batang Daya Kecamatan Batang batang Kabupaten Sumenep;yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Batangbatang Kabupaten Sumenep;3.

Fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor 084/TU/PKMTC/VIII/2013yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Truma Center Dinas KesehatanKota Samarinda, tanggal 01 Juni 2013, yang isinya tentang kelahiranAyla Zahra Andiani, lahir di Samarinda tanggal 01 Juni 2013, potokopitersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);3. Fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor 2002/KK/03/2015 yangdikeluarkan oleh RSUD A.

sehingga kemudian terdakwa diperiksa dan berhasilditemukan (satu) paket ganja dengan berat netto 1,7640 gram yang disimpan di dalam sakucelana terdakwa bagian depan sebelah kiri , lalu terdakwa ditangkap untuk proses hokum lebihlanjut ;Bahwa ganja yang di bawa terdakwa tersebut positif mengandung Ganja / tetrahydrocannabino( termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ) sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 306.D/IV/2010/UPT

S binti La Habe, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidakada bertempat tinggal di UPT Transmigrasi RT 2RW.5 Desa Tellulimpoe,Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng,. Bahwa, antara calon mempelai lakilaki dan calon mempelai perempuantidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidakterdapat halangan untuk menikah..

PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanjo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil yaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT

Efisien dan efektif;Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 69Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk dapat tercapainyaHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Jmbkemudahan dan efektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran pendudukdan pencatatan sipil maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT DisdukcapilKabupaten/Kota antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikanpelayanan;Menimbang

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanjo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaHalaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 176/Pat.P/2021/PN PkIPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil yaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT

FAISHAL ASSEGAF, ST.Bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Bupati BogorNomor 63 Tahun 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Pasal 4ayat (1) yaitu Setiap orang atau badan sebelum membangun atau mengubahbangunan wajid memiliki IMBG selanjutnya pada Pasal 5 Ayat (1)menerangkan Setiap orang atau badan sebelum mengajukan permohonanIMBG diwajibkan untuk mengajukan permohonan Pengesahan DokumenRencana Teknis (PDRT) kepada Dinas atau UPT.

ST.halaman 9 dari 42 halaman, Putusan No. 21/TIPIKOR/2021/PT.Bdg.Bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Bupati BogorNomor 63 Tahun 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Pasal 4ayat (1) yaitu Setiap orang atau badan sebelum membangun atau mengubahbangunan wajid memiliki IMBG selanjutnya pada Pasal 5 Ayat (1)menerangkan "Setiap orang atau badan sebelum mengajukan permohonanIMBG diwajibkan untuk mengajukan permohonan Pengesahan DokumenRencana Teknis (PDRT) kepada Dinas atau UPT

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Bupati BogorNomor 63 Tahun 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Pasal 4ayat (1) yaitu Setiap orang atau badan sebelum membangun atau mengubahbangunan wajid memiliki IMBG selanjutnya pada Pasal 5 Ayat (1)menerangkan "Setiap orang atau badan sebelum mengajukan permohonanIMBG diwajibkan untuk mengajukan permohonan Pengesahan DokumenRencanaTeknis (PDRT) kepada Dinas atau UPT.

saraf di jalan Adisucipto solo.Sakitnya penggugat ini berkelanjutan sampai dengan tahun 2008 dalam kurunwaktu 1 tahun tersebut tergugat selalu diliputi perasaan waswas, gelisah danharus banyak bersabar dan tawakal.banyak hal yang dilakukan penggugat yang karena perbuatannya tersebuttergugat selaku kepala keluarga ikut terlibat di dalamnya, hal ini antara lain : penggugat tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorangguru secara maksimal (Sering Izin).Garagara handphone (HP) melibatkan pihak UPT

Tergugat minta kepada penggugatuntuk mencabut laporan kepada UPTDinas Pendidikan namun penggugat malah memberikan kepadatergugat untuk mencabut laporan ke UPT Dinas Pendidikan3.

Akhirnya pada tanggal 1 Maret 2017 tergugat bersama dengan anaknya(anak) ke UPT Dinas Pendidikan mencabut laporan penggugat tentangrencana gugatan perceraian.Dalil gugatan nomor 5, tergugat menanggapi sebagai berikut :bahwa pada tanggal 28 November 2018 penggugat bersamasama denganorang tuanya anaknya yang lakilaki Waskito kukuh Wibowo menantunyanunggi Rahayu diantar adiknya Iwan kembali tanpa pamit tergugatmeninggalkan rumah bersama penggugat meninggalkan rumah bersamakarena selama bulan Januari

ShipyardIndonesia), Nomor 006/SPMSWSI/VIII/2018, PerihalPengaduan Tentang Dugaan Intimidasi Terhadap PengurusSerikat Yang Telah Memberitahukan Keberadaan Serikat YangTelah Tercatat, tertanggal 10 Agustus 2018;: Fotocopy Tanda Terima Surat Serikat Pekerja Multi SektorWaruna Shipyard Indonesia (SPMSWaruna ShipyardIndonesia), Nomor 010/SPMSWSI/VIII/2018, PerihalPengaduan Dugaan Pemberangusan Serikat Pekerja di PT.Waruna Shipyard Indonesia, tertanggal 13 Agustus 2018;: Fotocopy Daftar Hadir Pertemuan di kantor UPT

PengawasanKetenagakerjaan Wilayah Kota Medan Dinas Tenaga Kerja,Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 23 Agustus 2018;: Fotocopy Daftar Hadir Pertemuan di Kantor UPT PengawasanKetenagakerjaan Wilayah Kota Medan Dinas Tenaga KerjaProvinsi Sumatera Utara beserta notulennya, tanggal 12September 2018;: Fotocopy Daftar Hadir Pertemuan di Kantor UPT PengawasanKetenagakerjaan Wilayah Kota Medan Dinas Tenaga KerjaProvinsi Sumatera Utara beserta notulennya, tanggal 12September 2018;: Fotocopy Surat Dewan

Asahan telah melayangkan surat teguransebanyak 2 kali dan UPT Dinas Pendidikan Kec.

Asahan telah melayangkan surat teguransebanyak 2 kali dan UPT Dinas Pendidikan Kec. Meranti jugatelah melakukan teguran tertulis sebanyak 3 kali ;Saksi Drs.

IT dan perpustakaan SMKN 1Meranti, Konsultan Pengawas menerbitkan surat teguranuntuk mempercepat kemajuan pekerjaan agar selesai tepatwaktu yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Merantidengan tembusan kepada PPK dan UPT Kec. Meranti dengansurat No. 01/MAN/ST/II/2014 tanggal 4 Maret 2014 ;Bahwa benar semua sekolah yang berada di Zona IV telahmenyelesaikan kegiatan pembangunan lab.

Saksi LEONARDUS' SINAGA, S.Pd, keterangannya dipersidangan diberikan dibawah janji menurut agama Kristen, padapokoknya sebagai berikut: Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidakmemiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ; Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangandihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekananserta diberikan secara bebas, dan saksi membenarkanseluruh keterangannya dalam BAP; Bahwa benar saksi merupakan Kepala UPT DinasPendidikan Kec.

IT danPerpustakaan ; Bahwa benar selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec.Meranti, saksi bertanggung jawab untuk mengawasi seluruhkegiatan yang dilaksanakan di seluruh sekolah yang beradadi Kec. Meranti ; Bahwa benar yang bertanggung jawab atas fisik kegiatanpembangunan Lab.

Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasihalaman 5 dari 7halamanPenetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN NgbKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

Menyatakan segala hal yang dihasilkan dan sebagai akibat dari terbitnyaKeputusan Termohon Kasasi, yaitu termasuk surat permohonan dariPara Termohon Kasasi II untuk memperoleh Surat Keterangan RencanaKota (SKRK) dan ljin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tercatat dalamtanda terima nomor UPT: SSWN16092619SKRK adalah tidak sahdan/atau batal demi hukum;6.

Asli Surat Keterangan Dokter dari UPT Pus Kes Mas Winong II, Nomor :440/SKD/275/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021, Kecamatan Batangan,Kabupaten Pati, yang menerangkan badannya cukup Sehat untukmelangsungkan pernikahan, surat tersebut telah dibaca dengan seksama,telah dinasegelen, bermeterai cukup, bukti tersebut diparaf dan di beritanda P.7.Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya danselanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetapdengan permohonannya serta mohon dikabulkan

Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur denganPeraturan Menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 UndangUndang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UndangUndang RINomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakansebagai berikut:(1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregatPenduduk.Data perseorangan meliputi:(2)7229 5 = a3720 09 3+K x s Rp. 50.000,00halaman

,M.Hum, Advokat, yang berkantor di KOTA MALANG,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus2019 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Surabaya dengan nomor3459/kuasa/9/2019 tanggal O06 September 2019,selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawan, , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kepala UPT PengelolaanPendapatan Daerah Probolinggo bertempat tinggaldi Kota Surabaya, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan