Ditemukan 11447 data
184 — 193
= ene cen eeFotokopi Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor:06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010 dalamPerkara Gugatan Tata Usaha Negara antaraJohanis Richard Riwoe, ST, MA. sebagai Penggugatmelawan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta sebagai Tergugat, denganObyek Gugatan Surat Tergugat Nomor: S3299/PW.12/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009434445.Bukti T43Bukti T44Bukti T45astentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BantuanKeuangan untuk Partai
Politik DPC Partai DamaiSejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007.
Sutrisno,SH
Terdakwa:
M. Heri Susanto
94 — 42
meningkat, disamping itu ada kebanggaantersendiri bagi sesama anggota Yonif 328/Dirgahayuapabila ada mantan anggota Yonif 328/Dirgahayumenjadi Presiden.Bahwa selama Terdakwa membantu = Saksi2membagikan dan menyebarkan kaos bergambarpasangan calon prsiden dan wakil presiden nomer 2tidak ada orang lain ataupun pimpinan Terdakwa yangmemerintahkan Terdakwa semua atas inisiatif Terdakwadan Terdakwa lakukan dengan sadar tanpa adapaksaan dan perintah dari orang lain dan Terdakwatidak pernah diajak oleh partai
1.BUDI SASTERA, SH.MH
2.AWILDA, SH
3.SURYADINATA LBN GAOL, SH
4.YOSSI HARISA, SH
Terdakwa:
DEAN ASLI CHAIDIR
120 — 129
Surat Tugas Pengawasan Nomor 031/PM.00.01/K.SB-14.01/01/2024 tanggal 26 Januari 2024;
- Laporan Hasil Pengawasan Nomor 006/LHP/PM.01.02/SB-14-01/01/2024 tertanggal 27 Januari 2024;
- 1 (satu) buah Softcopy Rekaman Video yang tersimpan didalam Flashdisk bermerk SanDisk berwarna Hitam Merah ukuran 64 GB yang berdurasi 1 (satu) menit 56 (lima puluh enam) detik, dalam hal ini menggambarkan kondisi Dean Asli Chadir selaku Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil 1 (satu) Sumatera Barat dari Partai
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal itu berarti, berbagai keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyakharus dibuat dengan sepengetahuan rakyat, dengan keikutsertaan rakyat dan denganmekanisme pemantauan dan evaluasi yang dibuat oleh rakyat, yang selanjutnyaditerjemahkan dalam proses PEMILU (Pemilihan Umum) untuk memilih wakilwakilrakyat yang kandidatnya ditawarkan oleh berbagai partai politik yang bersaing.
214 — 13
posisi para pihak ;Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagaipenggugat,Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian,disebut dan berkedudukan sebagai Tergugat;Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata;Permasalahan hukum yang diajukan ke Pengadilan mengandungsengketa;Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara dua pihak;Pengadilan Negeri Pemalang Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2015/PN.Pml Halaman 35 Berarti gugatan perdata bersifat partai
61 — 10
Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan Pasal 1340 KUHPerdata, oleh karena itu, C dapat mengajukanexceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru;Salah satu contoh lainnya, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, tentang seorangpengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan.
KHOIRUL ANAM, SH,MM
Tergugat:
WAKIL BUPATI MOJOKERTO
159 — 82
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau; d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yangtelah memiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencanda; 7.
22 — 13
Bahwa tergugat ReKonvensi saat ini bekerja sebagai staffadministrasi sebuah partai politik dan sebagai staf ahli fraksi DPRDkab. Pekalongan dan mempunyai penghasilan tetapRP.5.000.000, /Bulan. Sehingga sangat masuk akal dan bealasanjika majelis hakim pemeriksaan perkara mengabulkan semuapermintaan nafkah serta gugatan ReKonvensi tersebut mengingatpenghasilan tergugat rekonvensi tiap bulannya baik. Apa yangHal. 10 dari 44 hal.
50 — 16
bertemupemilik toko ,disana bertemu orang tua pemilik toko dan dijawabsedang luar kota ,e Bahwa saksi setelah menerima jawaban dari pihak toko yangjatuh tempo kemudian melaporkan kepada pimpinan danpimpinanpun kroscek terhadap Terdakwa ,e Bahwa saksi setelah mengetahui pengiriman fiktif yang dilakukanTerdakwaSaksi akan bertanya bagaimana kejadiannya sehingga seperti itu , namunTerdakwa berpesan: Saksi tidak perlu menagih ke toko Bersama BangunMandiri ,e Bahwa perusahaan tidak menerima order eceran / partai
HERMANSYAH
Tergugat:
MODESTUS MMP SIBORO
66 — 24
Tindakan Abertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUHPerdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukanexception in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagaitergugat keliru21.
161 — 45
Bersifat partai ;Halaman 19 dari 41 Salinan Putusan No.10/Padt.G/2016/PA.Lbj2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ;3. Memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan ;4. Ditandatangani oleh pejabat yang membuat ;Menimbang, bahwa syarat meteriil akta otentik harus memenuhitiga syarat yakni: Pertama, isi yang tersebut dalam akta otentikberhubungan langsung dengan perkara yang disengketakan.
RISMAULI HUTABARAT, S.Pd., M.Pd
Tergugat:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
280 — 134
penugasan karena: a. mengundurkan diri; b. mencapai batasusia pensiun Guru; c. diangkat pada jabatan lain; d. tidak mampusecara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankankewajibannya; e. dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; f. hasilpenilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan palingPutusan Nomor 96/G/2020/PTUNMdn Halaman 1211.12.rendah Baik; g. tugas belajar 6 (enam) bulan berturutturut ataulebih; h. menjadi anggota partai
60 — 3
Menetapkan Terdakwa tetap ditahanMenetapkan barang bukti berupa:a #1 (satu) unit mobil Truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BA8238 RL dengan Nomor Rangka : MJEFM1JNPSJD11731 dan NomorMesin : JO8CTGJ11728 beserta kunci kontak dan STNK asli atas namaJuliando.e 1 (satu) lembar Surat Asli Delivery Order (DO) Pengambilan Barang/Pupuk sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan Nomor DO :8041/1 7/4847/TSP dengan Nomor Seri : 002/AJ/DO/1/15, Partai 275,050(dua ratus tujuh puluh lima koma
38 — 5
2013/PN.Sdke Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium kemudian membagibagikan suarat suara tersebut tidak memiliki izin daripihak KPUD Dairi; Bahwa massa berada di kantor KPUD Dairi karena menurut mereka terdapat suatumasalah pendistribusian surat suara, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelas yangmenjadi latar belakang aksi massa di kantor KPUD Dairi;e Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di sekitar kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai
ditangkap oleh BRIMOB saatkerusuhan itu terjadi;Bahwa kegiatan yang dilakukan massa di sekitar kantor KPUD Dairi tidak memiliki izindari pihak yang berwenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium tersebut tidak memiliki izin dari pihak KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas yang menjadi latar belakang aksi massatersebut di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di halaman depan kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai
72 — 36
hukum yang tetap, karena melakukan suatutindak pidana kejahatan.e Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atautidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri ini ataudiberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawaiswasta.e Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri.e Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lainyang ditentukan oleh Pemerintah.Tidak menjadi anggota atau pengurus partai
Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.e Bahwa saat pengusulan TET! ARDINA RANGKUTI menjadi PNS menjabat sebagaiSekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, saki tidak tahu pasti dimana domisili/tempat tinggal TET! ARDINA RANGKUTI tersebut namun sepengatahuan saksisuaminya yang bernama HAMID bertempat tinggal/berdomisili di Kec. Panyabungan.e Bahwa berkasberkas pengusulan TET ARDINA RANGKUTI menjadi PNS menjabatsebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab.
OSTIM
Tergugat:
BUPATI SIJUNJUNG
166 — 74
, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimanadikutip : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ; a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; b. dihukum penjaraatau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum ; c. menjadi anggota dan/ataupengurus partai
2014 tentang Aparatur Sipil Negara,menyatakan :Pasal 87 ayat (4)PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
45 — 6
adalah minggu tenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium kemudian membagibagikan suarat suara tersebut tidak memiliki izin daripihak KPUD Dairi;Bahwa massa berada di kantor KPUD Dairi karena menurut mereka terdapat suatumasalah pendistribusian surat suara, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelasyang menjadi latar belakang aksi massa di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di sekitar kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai
ditangkap oleh BRIMOBsaat kerusuhan itu terjadi;Bahwa kegiatan yang dilakukan massa di sekitar kantor KPUD Dairi tidak memiliki izindari pihak yang berwenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium tersebut tidak memiliki izin dari pihak KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas yang menjadi latar belakang aksi massatersebut di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di halaman depan kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai
53 — 3
empat milyar dua ratus embilas juta Sembilan puluh ribu rupiah )sehingga dalam buku tabungan baik di Bank BNI 1946, CIMB Bankdan BCA tidak terdapat adanya saldo; disamping itu namanama petanibawang yang tercantum yang telah dibayarkan sebelum bercerai terdapat7 orang yang sama dengan nama yang tercantum dalam perkara yangsekarang;Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suamiisteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat mempunyai usahadagang bawang merah secara bersamasama dalam partai
HIR dapat digunakan untuk memutus perkara ini, hal inisesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI no. 1200K/Pdt/ 2008Tanggal 22 Desember 2008 yang mengandung absiraksi hukum apabila pihakpihak tidak dapat membuktikaan asalusul uang yang digunakan maka buktipersangkaan dapat diterapkan dalam perkara tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenasebagaimana faktafakta hukum yang telah diuraikan di atas bahwa usahadagang Penggugat dengan Tergugat tergolong usaha dalam partai
128 — 10
Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrakyang digariskan pasal 1340 KUH Perdata.
Dalam kasus tersebut, tindakanmenarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidakmempunyal hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanHalaman 30 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Bdwpasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan exceptioin persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.Dengan tidak terdaftarnya cek dengan No.
178 — 47
badan negara tapi anggotanya tidak boleh anggota partai politik danbahkan dia tidak boleh terlibat dalam industry.Bahwa KPI dapat melakukan peneguran, seharusnya teguran tersebut dapatdijadikan dasar Kemeninfo untuk tidak memperpanjang izin atau mencabut izin.
Contohnya bahwa sesuai data iklankampanyekampanye Pileg dan Pilpres 2004 partai yang paling banyakiklannya adalah Hanura, kemudian Demokrat dan PAN, kenyataannyapartai pemenang adalah PDIP, kemudian GOLKAR sedangkan HANURAberada diururan 10; Bahwa menurut data yang saksi miliki, biaya iklan Pilpres yang paling besaradalah dari pasangan Prabowo Hatta sebesar Rp. 1,86 milyar,kenyataannya pemenang Pilpres adalah pasangan Jokiwi Yusuf Kalla;Halaman 57 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor :454/Pdt.G/