Ditemukan 11261 data
Terbanding/Terdakwa : S A H Y A N
149 — 57
Lingsar, Bupati Lombok Barat, No. 81 tahun 2017 tentang Penempatan Dalam Jabatan Perangkat Desa Lingsar Kepala Desa Lingsar
- 3 (tiga) lembar Foto copy surat Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 620/114/DPMD/2018 tangggal 03 Oktober 2019
- 4 (empat) lembar Foto copy Berita Acara Dilaksanakan Musyawarah Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) BESERTA Daftar hadir Musyawarah Desa.
Lingsar, Bupati Lombok Barat, No. 81 tahun 2017 tentangPenempatan Dalam Jabatan Perangkat Desa Lingsar KepalaDesa Lingsar3 (tiga) lembar Foto copy surat Bupati Lombok Barat ProvinsiNusa Tenggara Barat, Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor :620/114/DPMD/2018 tangggal 03 Oktober 20194 (empat) lembar Foto copy Berita Acara DilaksanakanMusyawarah Pengisian Keanggotaan Badan PermusyawaratanDesa (BPD) BESERTA Daftar hadir Musyawarah Desa.4 (empat) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala DesaLingsar tentang
111 — 46
uang yang ditandatangani oleh terdakwa tidak mencantumkanbatasbatas yang jelas dari tanah yang dijual, hal tersebut mencerminkan suatu perbuatanyang sangat tidak patut dalam jual beli tanah, karena jual beli tanah harusmencantumkan dengan jelas obyek yang dijual, yaitu luas dan batasbatasnya.Menimbang, bahwa Pasal 616 Kitab UndangUndang Hukum Perdatamenegaskan bahwa penyerahan benda tidak bergerak dilakukan melalui pengumumanakta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : KUKUH YUDHA PRAKASA, S.H.
100 — 57
sudut pandang sepihak yang tidak sama sekalimengindahkan fakta persidangan yang sebenarnya telah membuktikanperbuatan Terdakwa sebagai pelaku perbuatan cabul terhadap anak korbanMUHAMMAD LUQMANUL HAKIM yang merupakan anak asuh dari terdakwa.Secara keseluruhan Memori Banding Penasehat hukum / Terdakwa sudahterlampau jauh BERASUMSI, BERIMAJINASI DAN BERSPEKULASIkhususnya sehubungan dengan kronologis / alur cerita dari mulai : AlasanPemeriksaan Tambahan : (hal. 46), Dasar Permohonan Banding (hal. 620
96 — 23
TRT101 T1T12T13T14T15T16T29Foto Copy Ketentuan umum (lampiran) dari perjanjian angkutanlaut No.001/SPAL/JBSSP/IX/2010 tanggal 29 September 2010;Foto Copy Surat Kesepakatan bersama tanggal 30 September2010;Foto Copy Surat Kesepakatan bersama tanggal 30 September2010;Foto Copy Surat Berita acara Pengukuran kubikasi No.540/620/ESDM/X/2010 Tanggal 22 Oktober 2010;Foto Copy Surat somasi tanggal 27 Oktober 2010;Foto Copy Surat Somasi kedua tanggal 31 oktober 2010;Foto Copy Surat Pernyataan Nahkoda Kapal
82 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jasa Marga telah melakukanupayaupaya yang cukup/duty of care yang mencerminkan sebagai pembeliyang beriktikad baik dengan mengecek status obyek sengketa di BadanPertanahan Nasional setempat dan bahkan Tergugat Il Konvensi telahmendapat dispensasi perolehan tanah seluas + 3400 m* dari Dinas PertanahanBekasi yang diperkuat Surat Wali Kota Bekasi Nomor 620/2.155Bapeda/X/2002 tanggal 20 September 2002, perihal Penetapan Rute RencanaPembangunan Jalan Akses Off Ramp Caman Pondok Gede;Bahwa putusan pemidanaan
83 — 13
(tiga ratus sebelas meter persegi) danbangunan di atasnya seluas 620 M? (enam ratus dua12puluh meter persegi), yang terletak di jalan Cisitu Lama No. 8 RT.08/RW.011, Kelurahan Dago, kecamatan Coblong, Kota Bandung atas namaPRABOWO SOEKARDIMAN (PENGGUGAT); Pada Pasal 2, tentang besarnya dana yang akan dipinjam, yakni sebesar Rp.1.900.000.000, (satu milyar sembilan ratus juta rupiah); dan tentang besarpinjaman yang digunakan masingmasing pihak, yakni: H.
33 — 6
Umum tanggal 14 Agustus 2013No.B1545/N.3.4/Ep.1/08/2013 sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengantanggal 24 September 2013;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri permintaan penyidiktanggal 19 September 2013 No.56/Pen.Pid/2013/PN.PDG, sejak tanggal 25September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 ;Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2013, No.Prin.3253/N.3.10/Ep.2/10/2013sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan 11 Nopember 2013 ;Hakim Pengadilan Negeri tanggal 6 Nopember 2013 No.620
140 — 36
ROHANI, seluas 620 M2;14.SHM No. 70, atas nama Ny. Hj. ROHANI, seluas 1.230 M2; 15.SHM No. 322, atas nama Ny. Hj. ROHANI, seluas 175 M2; 16.SHM No. 318, atas nama Ny. Hj. ROHANI, seluas 89 M2;Halaman ke 16 dari 136 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2015/PN. Bgr31.17.SHM No. 22, atas nama Ny. Hj. ROHANI, seluas 2.600 M2; 18.SHM No. 23, atas nama Ny. Hj. ROHANI, seluas 600 M2;19.SHM No. 91, atas nama Ny. Hj. ROHANI, seluas 167 M2;20.SHM No. 100, atas nama Ny. Hj.
ROHANI, seluas 620 M2; SHM No. 70 atas nama Ny. Hj. ROHANI, seluas 1.230 M2; SHM No. 322 atas nama Ny. Hj. ROHANI, seluas 175 M2; SHM No. 318 atas nama Ny. Hj. ROHANI, seluas 89 M2; SHM No. 22 atas nama Ny. Hj. ROHANI, seluas 2.600 M2; Halaman ke 19 dari 136 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2015/PN. BgrTe8.aTotal seluas 6.644 M2;SHM No. 23 atas nama Ny.Hj. ROHANI, seluas 600 M2; SHM No. 91 atas nama Ny. Hj. ROHANI, seluas 167 M2; SHM No. 100 atas nama Ny. Hj.
Hak Milik Nomor 69/Ciomas Rahayu, seluas 620 M2;8. Hak Milik Nomor 90/Ciomas Rahayu, seluas 430 M2; 9. Hak Milik Nomor 91/Ciomas Rahayu, seluas 167 M2;10.Hak Milik Nomor 96/Ciomas Rahayu, seluas 3.000 M2; 11.Hak Milik Adat Persil Nomor 13A, Blok Harapan Kohir No. 31 SPPT No.124, seluas 310 M2; Semuanya atas nama Ny.
53 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
., bertanggal 29 Desember1999 Nomor 620 K/PDT/1999, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:"Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Dan objekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilanTata Usaha negara bukan wewenang pengadilan negeri";Il.
50 — 4
Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999 menyatakan;Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perobuatan yang menjadi wewenang Pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahperadilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang pengadilan negeriBahwa, berdasarkan dalil dalil tersebut diatas karena PARA TERLAWANtelah menggugat suatu Badan Tata Usaha Negara (yaitu TERLAWAN Il,dan obyek yang menjadi
39 — 8
409855rsid3413448rsid3416759rsid3417408rsid3 419248rsid3 420238rsid3420926rsid3421966rsid3422803rsid3424807 rsid3427269 rsid34288 80 rsid3431076rsid3 432980rsid3434005r$id3437467rsid3476177rsid3477821rsid3 482555rsid3482759rsid3485302rs103 487104rsid3487405rsid3489308rsid3 49122 6rsid3 491427rsid3 492 410rsid3495020 rsid3496691rsid3498020rsid3503200 rsid3504829rsid3505452 rsid3539104rsid3539257rsid3542800r$id3542870rsid3544829rsid3545277rsid3546877rsid3547214rsid3555123rs103 562361rsid3566904rsid3605153rsid3 606838rsid3 60 6947rsid3 620
Terbanding/Tergugat I : Departemen Perdagangan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT. SUCOFINDO Cabang Cilacap
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Cilacap cq. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia
64 — 19
Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal29 Desember 1999, bila yang digugat adalah Badan atau PejabatTata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadiliperkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara bukan PengadilanNegeri.Halaman 7 Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.DKI..
1.H. MARULLOH
2.ASEP RUSMAN EFENDI
3.HAMZAH
4.RAHIM
5.SUDARMAN
6.EDI MULYADI
7.NIMAN BIN SIDIK
8.SANUDIN BIN TONI
9.DINA BIN H. ASMAN
10.ALWI
11.SUJA
12.SUDARMANTO
13.SRI WAHYUNI
14.BUNTUNG NASIR
15.IDAH DAHLAN BINTI DAGANG
16.NISAN BIN SANAN
17.NAPIH
18.ROMLI
19.HASIM
20.SUTARMIN
21.MISAD JAM
22.RAMAH
23.NURJAYA
24.AGUS SURYADI
25.M. ALI BIN MISAD
26.NIAN BIN RISAN
27.EDO MS
28.ROSIDAH BINTI SALIM
29.SELO
30.RIMSAH
31.RAZALI GINTING
32.AAS SUDARMIKA
33.SUDIRMAN
34.KIKI LUKIAWATI
35.YAHMAN
36.H. DELAN BIN MUSI
37.JOKO PURNOMO
38.E. HIDAYAT
39.KARJU M. RIDWAN
40.MARLIUS
41.SADIYO UTOMO
42.MARDJIMAN
43.ANI ITEM
44.H. MUSANIP BIN H. MASIR
45.ECIH
46.SAPRUDIN
47.NURHASAN
48.MARAN BIN H. NIAN
49.ROSILAH
50.H. SATINO
51.SRI WAHYONO
52.TAUFIK BUDIYONO
53.LISAN
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Jorr II Ruas Cengkareng, Batuceper, Kunciran
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CENGAKARENG BATUCEPER KUNCIRAN
3.GUBERNUR BANTEN
4.Walikota Kotamadya Tangerang
5.KEPALA KANTOR JASA PENILAI PUBLIK FIRMAN AZIS DAN REKAN
422 — 308
Pemohon Penetapan Lokasi (TERMOHON II sudah memiliki PenetapanLokasi Pembangunan (SP2LP) yang dituangkan dalam KeputusanWalikota Tangerang Nomor 620/KEP.193 Bappeda/2013 tentangPersetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Toi JORR 2 RuasBandara Batuceper Serpong, tanggal 7 Maret 2013 ;c. Adanya Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh TERMOHON III padatanggal 7 Mei 2015, dibuktikan dengan adanya Surat Undangan Nomor005/1830Pem/2015 tanggal 28 April 2015 Perihal Undangan;d.
I Made Sucahya
Terdakwa:
Karniwati
59 — 18
,MAE Luu eee eee ee eee AKIN joe eee eens2, A.A, GEDE NGURA Thess cnssnms oss sammmace o6 02s samen 620 os rememeen Panitera Pengganti ;....Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Penyidik Kepala Kepolisan SektorKintamani, dalam Berkas Perkara Tipiring tertanggal 25 Juni 2018 Nomor : B / 96/ VI /2018 / P. Ktm. ;A. Terdakiwa Mmenpakil Cah Oa, eccccnecercesnsnnecemncsemmesncanms erenuivmcacemsenananmeennenceesaeeneeneraceeummnenmenarrisb. Keterangan saksisaksi : 1. NI PUTU SUKURINI, 2.
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Minimum Maksimum Tembaga 22.31% 32%Perak 47.43 gram/ton 60 gram/tonEmas 22.93 gram/ton 30 gram/tonBelerang 27.95% 31.52%Besi 19.90% 31.33% Se sekitar 97 mg/kg Mg sekitar 64 mg/kg Bi sekitar 26 mg/kg Ti sekitar 620 mg/kg (8) Proses kegiatan: Proses Penambangan (Mining); Proses Produksi (Milling); Proses Pengapalan (Shipping);Bahwa pokok sengketa adalah koreksi negatif PemohonPeninjauan Kembali atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Barangdan Jasa Masa Pajak Juli 2005 berupa penyerahan yang PPNnyadipungut
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bi sekitar 26 mg/kgTi sekitar 620 mg/kg (8) Proses kegiatan: Proses Penambangan (Mining); Proses Produksi (Milling); Proses Pengapalan (Shipping);Bahwa pokok sengketa adalah koreksi positif Pemohon PeninjauanKembali atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2005 berupa penyerahan yang PPNnya dipungut sendiriatas penjualan ke PT Smelting sebesar Rp10.590.739.470,00;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan dua invoice ataspenyerahan konsentrat kepada pembeli, yaitu (1) invoice
57 — 3
Penggugat adalah suami yang sah dari Tergugat yang menikah padatanggal 11 Oktober 2009 yang dicatat olen Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, sesuaikutipan Akta Nikah Nomor 620/95/X/2009 tertanggal 11 Oktober 2009;2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri(Bada dukhul) namun belum dikarunia anak (keturunan);3.
28 — 13
seluas 179.775M2, dengan Sertifikat Hak Milik :e Nomor : 6538 surat ukur Nomor : 608/1997 tanggal 10September 1997, luas 19.975 M2 ;e Sertifikat Hak Milik Nomor ; 6545 surat ukur Nomor :615/1997 tanggal 10 September 1997, luas 19.975 M2 ;e Sertifikat Hak Milik Nomor : 6544 = surat ukurNomor :614/1997 tanggal 10 September 1997, luas19.975 M2 ;e Sertifikat Hak Milik Nomor : 6549 surat ukurNomor :619/1997 tanggal 10 September 1997, luas19.975 M2 ;e Sertifikat Hak Milik Nomor : 6550 surat ukurNomor :620