Ditemukan 27348 data
84 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suprianto adalah + 59 Ha, namun kemudiandisepakati bahwa yang dilepaskan haknya adalah seluruh tanaheks HGU di Desa Dagang Kerawang yang luasnya 78,16 Ha ;Selanjutnya berdasarkan kesepakatan Panitia Penaksir Hargadengan saksi Dr. Raden Mas Haji M. Suprianto maka disepakatilahharga jual, meskipun sebenarnya harga tersebut di bawah hargapasaran dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yaitu :Untuk tanah areal kebun akan dijual dengan harga Rp 11.500,00per Meter ;.
Suprianto adalah + 59 Ha, namun kemudiandisepakati bahwa yang dilepaskan haknya adalah seluruh tanaheks HGU di Desa Dagang Kerawang yang luasnya 78,16 Ha ;Selanjutnya berdasarkan kesepakatan Panitia Penaksir Hargadengan saksi Dr. Raden Mas Haji M.
Suprianto adalah + 59 Ha, namun kemudiandisepakati bahwa yang dilepaskan haknya adalah seluruh tanaheks HGU di Desa Dagang Kerawang yang luasnya 78,16 Ha ;Selanjutnya berdasarkan kesepakatan Panitia Penaksir Hargadengan saksi Dr. Raden Mas Haji M. Suprianto maka disepakatilahharga jual, meskipun sebenarnya harga tersebut di bawah hargapasaran dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yaitu :a. Untuk tanah areal kebun akan dijual dengan harga Rp11.500,00 per Meter ;b.
dan mengadakan penelitianmengenai status hukum tanah yang hak atasnyaakan dilepaskan atau diserahkan dan dokumenyang mendukungnya, tetapi Terdakwa danAmiruddin (selaku Kepala BPN Deli Serdang) tidakmelaksanakan ketentuan tersebut diatas namunTerdakwa dan Amiruddin menyetujui pembuatanBerita Acara Kesepakatan tanggal 5 September2002 yang tidak ditanda tangani oleh 5 (lima)anggota Panitia IX yang menegaskan bahwa R.Markasan berhak atas tanah dan bangunan yangakan diganti rugi tersebut, padahal 9 (
46 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lasman tersebut telah dilepaskan haknya oleh masingmasingpemilik yang sebenarnya kepada PT. Indocement Tunggal Prakarsa, dan selanjutnyatelah diserah terimakan kepada Perum Perhutani (PENGGUGAT) ;1 Bahwa penguasaan oleh PENGGUGAT atas sebagian tanahkompensasi dari PT.
Lasman tersebut telah dilepaskan haknyaoleh masingmasing pemilik yang sebenarnya kepada PT.
50 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/PengadilanNegeri telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan faktafakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dipersidangan sesuai dengan alatalat bukti yang diajukan ;Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti sesuai dengan dakwaanJaksa/Penuntut Umum tetapi hal tersebut bukan merupakan tindak pidana, yangsehingga Terdakwa dilepaskan
No. 919 K/Pid/2014Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan darisegala tuntutan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepadaNegara ;Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) UndangUndang No. 8 Tahun 1981tentang KUHAP, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, dan UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009
44 — 11
Menetapkan agar terdakwaterdakwa dibebani membayar biayaperkara masingmasing sebesar Rp . 5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebutPenasehat Hukum Para terdakwa telah mengajukan pembelaannya secaratertulis pada tanggal 13 Desember 2012 yang pada pokoknyamembebaskan terdakwa Muhammad Soleh Harahap dari segala tuntutanhukum dan segera dilepaskan dari tahanan, memberikan putusan yangseringanringannya kepada terdakwa Muhammad Rifai Pasaribu dan MukhtarRambe
penganiayaan ini telah terpenuhimenurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan perttimbanganpertimbangan diatasmaka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa Kasri telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMASAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN;Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidakditemukan alasanalasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawabankesalahan Para terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasanpembenar , maka Para terdakwa tidak dapat dilepaskan
80 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Halilah tersebut terbit Tahun 2004 yangpenerbitannya masih harus dibuktikan apakah terbitnya SHM No. 296Tahun 2004 tersebut berdasarkan alas hak yang benar; Bahwa dari fakta tersebut terdapat sengketa kepemilikan atas tanahtempat tumbuhnya sengon dan kelapa, oleh karena itu terhadapTerdakwa tidak bisa dikwalifisir telah melakukan pencurian sehinggaTerdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan dan kepada Terdakwaharus dipulinkan hak, kedudukan serta martabatnya;Menimbang, bahwa barang bukti yang
SBY tanggal 29 Mei 2011 jo. putusanPengadilan Negeri Bondowoso No. 278/Pid.B/2011/PN.Bdw tanggal 05 Maret2012 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut denganamar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biayaperkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara ;Memperhatikan Pasal 191 (2) KUHAP, pasalpasal dari UndangUndangNo.48 Tahun 2009, UndangUndang
107 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun,Muhammad Harharah tidak mengajukan upaya hukum, melainkanmelaporkan perkara tersebut ke Kantor Polisi pada tanggal 4 Agustus 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, menurut majelis, Terdakwa terbukti melakukan perbuatansebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatanpidana, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP,Terdakwa harus dilepaskan dari segala penuntutan;Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim a quo mengabaikan
Pengadilan telah melampaui bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasaripertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang dan tidak pula melampauikewenangannya, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolakdan Terdakwa tetap dilepaskan
SOPAR NAPITU
Terdakwa:
Jamal Jainudin Alias Jamal Bin Jainudin Durman
44 — 24
Dikaki tidak ada bekas tusukan, dan kaki itu bengkak karenapembusukan ;Apakah pada saat itu ditangan korban belum dilepaskan ikatannya ?Ya, pada saat itu ditangan korban belum dilepaskan ikatannya ;Apakah ada sdr lakukan pemeriksaan bagian dalam korban tersebut ?Tidak ada saya lakukan pemeriksaan bagian dalam korbantersebut karena kepala sudah pecah ;Menurut Sdr apa penyebabnya korban tersebut meninggal dunia ?
69 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang telah dibebaskan oleh Panitia Pembebasan TanahKabupaten Manggarai, kemudian dilepaskan/diserahkan untukPembangunan Proyek Pengembangan Pariwisata Provinsi Nusa TenggaraTimur dan selanjutnya Tergugat melakukan proses Penerbitan SertifikatHak Penglolaan Nomor 1/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi tanggal 21April 1994 Nomor 628/1994 atas nama Pemerintah Provinsi DaerahTingkat Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;Kenyataannya dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (Buktibertanda
telahdibebaskan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Manggarai danselanjutnya dilepaskan kepada Negara sesuai Surat PernyataanPelepasan Hak atas Tanah Nomor 51/SPUMH/1984 tanggal 15 November1984. Pengukuran Bidang Tanah tersebut oleh Petugas Ukur KantorPertanahan Kabupaten Manggarai dilakukan secara terbuka, tidaksembunyisembunyi, diketahui oleh semua orang termasuk PenggugatIntervensi yang saat itu menjabat sebagai Direktur dan Muliadi Candrasebagai Direktur Utama PT. Pede Beach Permai;2.
88 — 13
Selaput sukar dilepaskan. Ukuran 10x5x3 sentimeter,berat 50 gram. Warna merah konsistensi padat.b. Ginjal kiriTertutup jaringan lemak. Selaput sukar dilepaskan. Ukuran 11x6x3 sentimeter,berat 51 gram. Warna merah konsistensi padat.6. LidahUkuran 7,4x6x1 sentimeter. Warna merah muda. Tidak terdapat luka luka.7. KepalaKulit kepala dibuka terdapat luka 7x1 sentimeter dari garis tengah belakang 6sentimeter dan tepat diatas garis telinga.
105 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kalaupun ada pihakpihak yang mengklaimatas kepemilikan objek Asset yang telah dijual atau dilepaskan olehTermohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal kepada perseroan PemohonKasasi/Terbanding/Penggugat Asal, adalah merupakan tanggung jawabdari pihak Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal selaku Penjual,sesuai kesepakatan persetujuan jaminannya yang disepakati tersebut,sehingga tidak ada keterkaitan lagi dengan peralihan kepemilikan objekmenjadi asset mirik perseroan Pemohon Kasasi/Terbanding/PenggugatAsal
Bahwa objek asset yang telah dijual dan dilepaskan oleh TermohonKasasi/Pembanding/Tergugat Asal kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal berdasarkan Akta Nomor 19 sampai dengan 36 yangdibuat di hadapan Notaris Soeparno,S.H., Notaris di Medan, tertanggal 24Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 1189 K/Pdt/2013September 2010, saat ini telah memperoleh Hak ljin Lokasi UsahaPerkebunan atas Nama Perseroan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal dari Bupati Mandailing Natal Kep.
7 — 1
yang akan menimbulkan kemadaratan, hal ini ditegaskan puladalam salah satu dari panca kaidah utama hukum Islam yang berbunyi: 5 JlJl yang artinya bahwa kemadaratan itu harus dihilangkan;Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang MajelisHakim pahami dari beberapa ayat alQuran atau hadits antara lain dari Surat AlBagarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapatdipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatanpernikahan yang suci itu mau dilepaskan
11 — 0
diformulasikan di dalam pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersiratdi dalam alQuran surat alRuum ayat 21;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
7 — 0
diformulasikan pada Pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersiratdi dalam alQuran surat alRuum ayat 21 ;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
SRI HARIYATI, SH
Terdakwa:
GOPINDO SITORUS Als GOVINDO Bin MAROLOP SITORUS.
34 — 5
Bahwa menurut Simons,segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yangdapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian.Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidanapencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (resHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN BIsnullius) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian bendatersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (res derelictae)
18 — 5
Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Horan Pasaribu dari segaladakwaan (vrijspraak) atau setidak tidaknya dilepaskan dari segala tuntutanhukum (Ontslag van alle rechtsvelvolging);5. Memulihkan nama baiok, harkat dan martabat Pemohon Bnading/TerdakwaHoran Pasaribu pada keadaan semula;6.
71 — 11
bersama ini dilepaskan dan diserahkan kepada Pihak Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas makapetitum point 2 Penggugat patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan makamemerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik untukmenghapus/ mencoret nama R. Steve Hendra S dan R. Dave Hendra S dalam sertipikat HakMilik No. 49 Gambar Situasi 3148 tahun 1984 seluas 1.038 M?
28 — 18
f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;Menimbang, bahwa in casu pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagiuntuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohonkarena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembalisebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
47 — 6
tersebut diduaga akibat benda tumpul.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan Penganiayaantelah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhiseluruh unsurunsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dalam DakwaanPenuntut Umum, hal ini didasarkan pada adanya alatalat bukti yang sah, sertapada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut ia ada dalam keadaan sadarsehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasanalasan yangdapat menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan
12 — 2
diformulasikan di dalam pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersiratdi dalam alQuran surat alRuum ayat 21 ;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
32 — 4
Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwaKartina Als Lingo Dari hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa telahmembenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaansehingga terhadap terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (error in persona), dan disamping itu terdakwa telahmenunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satuunsurpun yang menunjukkan bahwa terdakwa patut untuk dilepaskan daritanggung jawabnya sebagai subyek hukum